NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Articles
50 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial"
:
50 Documents
clear
ANALISIS FAKTOR KESEPIAN TERHADAP PERILAKU AGRESIF DARI SEGI PSIKOLOGI PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR (STUDI KASUS PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 BLITAR)
Yoga Armada Dewangga
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.153-159
Penelitimemiliki tujuan untuk menganalisis Faktor kesepian terhadap perilaku agresif dari segi psikologi pada aanak didik pemasyrakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Blitar. Kesepian sendiri menurut giervield, (2006) merupakan perasaan yang kurang atau tidak menyenangkan yang dialami seseorang dirasa kurang baikdengan orang lain atau bisa dikatakan memiliki perasaan tidak nyaman dengan orang lain sehingga selalu merasakan kesepian. Perilaku agresif sendiri menurut Buss dan Berry (1992) ialah suatu perilaku dengan niat atau keinginan melukai bahkan menyakiti orang lain dengan tujuan untuk mencapai kepuasan tertentu seseorang. Penelitian ini sendiridilakukan pada beberapa anak didik pemasyrakatan yang dirasa memiliki kecenderungan sikap agresif di Lembaga pembinaankhusus Anak Blitar dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Serta pendekatan fenomenologis untuk mendiskripsikan keadaan yang terjadi pada Anak Didik di Lembaga Pembinaan husus Anak Blitar. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa psikologi anak (kesepian)mempengaruhi perilaku agresif terhadap anak
MOTIVASI MERANTAU PADA REMAJA AKHIR MINANGKABAU
Rayvaldo Anggriawan Asmon;
Zakwan Adri
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.77-83
Suku Minangkabau dikenal sebagai salah satu etnis yang memiliki budaya merantau, terutama dilakukan oleh pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi pada pemuda Minang yang merantau serta mengetahui alasan yang menguatkan keinginan pemuda Minang untuk merantau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan indigenous dimana partisipan mengisi 4 pertanyaan terbuka yang diisi secara online melalui aplikasi dalam bentuk google form. Responden penelitian berjumlah 29 orang (laki-laki= 17 orang, perempuan= 12 orang; rentang usia 19-25 tahun). Analisis data melakukan coding terhadap jawaban responden dan melakukan kategorisasi sesuai dengan tema yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi alasan merantau pada pemuda Minang pada rentang usia 19-25 tahun merantau untuk tujuan pendidikan, yaitu sebesar 51,72%. Sedangkan untuk alasan utama terbesar responden masyarakat Minang pergi merantau yaitu untuk mencapai kesuksesan, yaitu sebesar 51,72%.
PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I BANDAR LAMPUNG
Faizal Rahman W;
Padmono Wibowo
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.5-14
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tentang pembinaan kewirausahaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan observasi yang menghasilkan data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung melaksanakan pembinaan kewirausahaan dibidang pangkas rambut, sulam tapis, pertanian, pertukangan kayu, laundry, menjahit, dan miniatur. Dari total 1199 narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung yang mengikuti pembinaan kewirausahaan hanya 29 narapidana atau hanya 2,41% dari total presentase 193%. Faktor kendalanya adalah petugas pemasyarakatan yang belum menguasai keterampilan dan anggaran yang kurang berdampak pada pembinaan kewirausahaan narapidana sehingga kualitas Sumber Daya Manusia menjadi turun. Upaya penanggulangannya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk pegawai, meningkatkan kualitas SDM dan merevisi anggaran untuk mendukung pembinaan kewirausahaan narapidana di Lapas.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA GROOMING HEWAN DI PETSHOP
Rivan Dwiputra Malem;
Iwan Erar Joesoef
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.260-265
Di era jaman sekarang sudah banyak jenis bisnis yang unik dan dapat kita jumpai, pelaku usaha melihat adanya suatu kesempatan dalam bidang jasa mengurus binatang dan salah satunya adalah grooming hewan. Grooming hewan adalah proses membersihkan hewan peliharaan dengan menggunakan bahan dan teknik tertentu serta peralatan yang memadai. Manfaat dari grooming adalah untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan sehingga tidak mudah terserang penyakit karena kebersihan yang terjaga. Grooming hewan bisa dilakukan sendiri atau juga dilakukan di klinik hewan/pet shop yang biasanya sudah bekerja sama dengan tenaga medis seperti dokter hewan atau rumah sakit hewan. Namun singkat cerita, tidak sedikit kasus kepada hewan peliharaan milik konsumen dari pihak grooming hewan yang telah memperlakukan hewan peliharaan dengan kasar. bahkan sampai terluka baik segi fisik maupun psikis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk kerugian konsumen dalam penggunaan jasa grooming hewan di klinik hewan atau petshop dan bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dan memakai data sekunder
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMENUHAN KEADILAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PENYANDANG DISABILITAS
Hanif Budi Nugroho
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.193-198
Penyandang disabilitas adalah kelompok yang perlu mendapatkan pelayanan berbeda dan pemenuhan keadilan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas. Peran petugas pemasyarakan sangat diperlukan guna mewujudkan pemenuhan keadilan bagi penyandang disabilitas. Data di analisis dengan secara deskriptif dan termasuk deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan pemenuhan keadilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas yang ada di dalam Lapas. Data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Ketersediaan prasarana fisik yang standar untuk penyandang disabilitas, penjaminan kepastian hukum, pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas, peningkatan pengetahuan tentang isu disabilitas, serta fasilitas pusat layanan untuk disabilitas merupakan suatu upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi sistem keadilan bagi warga Binaan Pemasyarakatan penyandang disabilitas di dalam lingkungan Lapas.
PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO
Thri Wicaksono
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.118-127
Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dibawa sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh manusia. Begitu juga dengan narapidana dan Anak didik pemasyarakatan, disamping mereka adalah pelanggar hukum yang hilang kemerdekaan, mereka adalah manusia biasa yang suatu saat bisa sakit. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana dan Anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu penghargaan hak asasi manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki para narapidana dan Anak didik pemasyarakatan, dengan kesehatan yang selalu terjaga dengan baik maka narapidana dan Anak didik pemasyarakatan dapat menjalani segala aktifitas dalam lembaga pemasyarakatan dengan baik pula. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang merupakan anggota masyarakat juga mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mandapatkan derajat kesehatan yang optimal. Keadaan kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian. Baik keadaan kesehatan dalam arti fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan terhadap narapidana dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum baik secara nasional maupun internasional. Dari latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi Anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo. Penelitian ini lebih merupakan penelitian hukum empiris yang diawali dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini lebih berfokus pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) sebagai pendukung. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian, pemenuhan hak kesehatan Anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, seperti tenaga kesehatan yang dimiliki yakni seorang dokter dan seorang perawat, pengelolaan poliklinik yang berjalan cukup baik serta pemenuhan kalori yang dibutuhkan telah memenuhi standard yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa, pemenuhan hak kesehatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo bukan tanpa kendala, dari hasil data tersebut, Anak didik pemasyarakatan masih memiliki tingkat kesadaran akan kesehatan yang rendah, ketertiban dalam menjaga keberishan yang masih kurang dan sarana prasarana yang masih minim untuk memenuhi kebutuhan kalori Anak didik pemasyarakatan.
ANALISIS NARATIF KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PILKADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA
Maria Puput Ristyastuti;
Muhammad Sya'roni Rofii
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.47-53
Kebijakan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19 memicu pertentangan publik karena berhubungan dengan implementasi demokrasi, namun di sisi lain perlu juga memperhatikan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 dilihat dari sisi demokrasi dan kesehatan. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan naratif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian adalah bahwa kebijakan penyelenggaraan Pilkada 2020 adalah pilihan yang tepat, sementara itu urgensi pelaksanaan terpilihnya kepala daerah yang mampu mengatasi krisis melalui kebijakan strategis, serta mampu memacu perekonomian daerah.
PEMBINAAN DAN PEMBERIAN HAK-HAK WARGA BINAAN DI LAPAS
Alfonsius Sinabang
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.293-302
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan baik proses, tujuan maupun hambataan yang dihadapi. Lapas merupakan wadah bagi para narapidana untuk memberikan pembinaan berdasarkan upaya sistem pemasyarakatan untuk mencapai pemidanaan yang komprehensif. Hukuman yang komprehensif merupakan upaya untuk melatih narapidana dan mengembalikannya ke komunitas yang bermanfaat dan menguntungkan. Dengan kata lain, ketika lembaga pemasyarakatan menerapkan sistem pemasyarakatan, para narapidana dan masyarakat dipulihkan, dikurangi, disosialisasikan kembali, dan dilindungi. Dengan kata lain Lembaga pemasyarakatan melaksanakan serangkaian proses yang disebut dengan program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lapas. Dengan dilaksanakannya program pembinaan ini maka diharapkan setelah WBP menjalani masa pidananya, ia dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik sehingga keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat tempat ia tinggal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Hukuman, maka pengembangan narapidana di Lapas melalui penggunaan sistem pidana dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan; kesadaran beragama; pemahaman masyarakat dan kelompok etnis dan memiliki sense of law yang kuat; kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengetahuan; dan integrasi diri dengan masyarakat. Sarana / prasarana yang ada terbatas; sumber daya manusia; dan, karena masyarakat luas tidak mendampingi narapidana secara memadai, faktor ini tidak menghalangi implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sistem pemasyarakatan, yang merupakan tahap akhir dari operasi sistem peradilan pidana, memandu keberhasilan narapidana dan sangat dipengaruhi oleh tahap peninjauan awal yang dilakukan oleh subsistem peradilan pidana lainnya. Kondusif bagi kegiatan narapidana, sarana dan prasarana di Lapas, menerima sikap narapidana terhadap petugas dan melaksanakan pembinaan atas dasar kelancaran sistem pemasyarakatan.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modus pembinaan narapidana di Lapas dapat digunakan. untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana Tujuan pemidanaan dicapai dalam bentuk yang lebih formal, yaitu tujuan dari sistem peradilan pidana jangka pendek.
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA UMUM
Wildan Achmad Fauzi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.229-239
Pembebasan iBersyarat merupakan isalah satu tujuan idalam sistem pembinaan narapidana yang idilaksanakan berdasarkan isistem Pemasyarakatan ibertujuan untuk imempersiapkan inarapidana agar dapat iberintegrasi secara sehat idengan masyarakat isehingga berperan kembali sebagai ianggota masyarakat iyang bebas dan ibertanggung jawab. Menurut iPeraturan Menteri iHukum dan Hak iAsasi Manusia Republik iIndonesia Nomor 03 iTahun 2018 Tentang iSyarat dan iTata Cara Pemberian iRemisi, Asimilasi, iCuti Mengunjungi iKeluarga, Pembebasan iBersyarat, Cuti iMenjelang Bebas dan iCuti Bersyarat, dilaksanakan iisesuai dengan iasas-asas dalam ipenyelenggaraan tugas umum ipemerintahan dan ipembangunan serta iberdasarkan asas pengayoman, persamaan iperlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, ipenghormatan harkat idan martabat imanusia. Hal ini dilakukan mengingat kehilangan kemerdekaan imerupakan satu-satunya ipenderitaan dan iterjaminnya hak untuk itetap berhubungan dengan ikeluarga dan iorang-orang tertentu.Pembebasan iBersyarat imemberi hak kepada iseorang narapidana untuk imenjalani masa ihukuman di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan. Syaratnya ihukuman yang idikenakan ilebih dari sembilan iibulan, sudah imenjalani 2/3 masa hukuman, iberkelakuan baik iselama dalam masa ipembinaan. Pasal 1 iangka (7) Peraturan Pemerintah iNomor 32 iTahun 1999 menentukan ibahwa “Pembebasan Bersyarat iadalah proses pembinaan inarapidana di luar iLapas setelah menjalani isekurang-kurang 2/3 masa pidana dari minimal 9 bulan. Namun idemikian, dalam ipelaksanaannya tidak isemua narapidana yang telah menjalani 2/3 masa hukuman imemperoleh Pembebasan Bersyarat ikarena terdapat berbagai syarat iyang harus dipenuhi dan syarat itambahan dari narapidana isendiri. Guna memperolehnya narapidana harus menunjukkan ikesadaran dan ipenyesalan atas kesalahan yang dilakukannya serta telah imenunjukkan budi pekerti yang baik, imengikuti ikegiatan pembinaan idengan tekun, selama masa pembinaan itidak pernah dikenakan ihukuman idisiplin.Pelaksanaan ipemberian ipembebasan bersyarat iternyata masih menemui ibeberapa apa kendala iatau hambatan ibaik yang sifatnya internal imaupun eksternal idiantaranya adalah: a. Prosedur pengusulan pembebasan ibersyarat masih iterlalu rumit dan dinilai imemakan waktu yang cukup ilama sehingga untuk mendapatkan ikeputusan pembebasan ibersyarat baik diterima imaupun ditolak imasih sangat lama., b. Tidak iadanya penjamin idari narapidana iyang mengajukan pembebasan ibersyarat sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat itidak dapat dilakukan, c. Masih adanya inarapidana yang terbukti melanggar ihukuman disiplin di tempat iia melaksanakan pembinaan di unit ipelaksana teknis pemasyarakatan sehingga gagal mendapatkan ipembebasan ibersyarat, d. Adanya label oleh masyarakat sehingga inarapidana yang imendapatkan ipembebasan bersyarat isulit imendapatkan tempat iuntuk kembali idalam kehidupan masyarakat iyang sehat
ANALISIS PENDIDIKAN ANAK YANG DIPENGARUHI ASUPAN GIZI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN AKG
Praditya Panji Utama
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jips.v8i2.2021.160-166
Pendidikan duabelas tahun wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali anak yang sedang menjalani masa pidana di dalam LPKA dimana anak dapat mengikuti program pendidikan kejar paket (A,B,C) Agar anak dapat berkembang dan mengikuti program pembinaan serta dapat menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan kedepannya, maka peranan gizi sangatlah perlu diperhatikan. Susuna gizi yang tepat akan memacu pertumbuhan dan perkembangan dimana telah diatur dalam Permenkumham No. 40 Tahun 2017 bahwasannya anak didalam lapas berhak memperoleh gizi sebesar 2.240 kkal/hari. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dimana laporan harian LPKA kepada Dirjenpas melalui smslap dan bahan hukum primer menggunakan peraturan-peraturan mengenai standar AKG, bahan hukum sekunder dengan jurnal, buku, hasil penelitian, dan dokumen.