JOURNAL EQUITABLE
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2018)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Nyoto, Nyoto]]>;
<![CDATA[Saiin, Asrizal]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.492 KB)
<![CDATA[Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat.]]>
<![CDATA[PRESIDENTIAL THRESHOLD IN SUMULTANEOUS ELECTION AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ]]>
<![CDATA[Istyawati, Astri]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.287 KB)
<![CDATA[The enactment of the Law Number 7 of 2017 on General Election has created some controversies. One of those controversies is about Presidential Threshold, whether it is still needed or not as the upcoming Presidential Election and Legislative Election in General Election 2019 will be held simultaneously. This research is normative legal research with statute and comparative approaches. The result of this study shows that the Presidential Threshold in the upcoming simultaneous election in 2019 still has some problems. Firstly, the Presidential Threshold is not relevant if it is implemented in general election 2019. The second problem is the dilemma in choosing the alternative election for using Presidential Threshold. This research proposes some recommendations. First, the DPR should revise the Article 222 on the Presidential Threshold of the Law Number 7 of 2017 on General Election, regarding to the upcoming election in 2019 that will be hold simultaneous so there should be no Presidential Threshold. Second, the DPR should choose a better model of the Presidential Election whether the election is the separate election as implemented or the Presidential Threshold or simultaneous election.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN SEDIAAN FARMASI (KOSMETIK) TANPA IZIN EDAR DARI BPOM RI DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.993 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Penegakan Hukum Terhadap Sirkulasi Persiapan Farmasi (kosmetik) tanpa Izin Edar dari BPOM RI Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang ingin melihat korelasi antara hukum dan masyarakat secara langsung, sehingga mampu mengungkap efektifitas dan implementasi dalam penerapan hukum di masyarakat. Adapun hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah dapat disimpulkan. Pertama, penegakan hukum tidak optimal untuk peredaran sediaan farmasi (kosmetika) tanpa izin edar dari BPOM RI berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan di Provinsi Riau. Kedua, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum adalah tidak adanya sanksi pidana terhadap pengguna kosmetik tanpa izin edar.]]>
<![CDATA[PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA RIAU ]]>
<![CDATA[Turnip, Benny Patar Tua]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.471 KB)
<![CDATA[Dalam penetapan justice collaborator ditingkat penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada tahun 2016-2017 dan penyebab Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau tidak menetapkan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Pidana Korupsi pada tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Penetapan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau Pada Tahun 2016-2017 bahwa didalam SEMA tersebut penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau sudah harus melakukan penetapan terhadap justice colaborator, seperti dua contoh kasus diantaranya: Kasus korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012 dan Kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Aanggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sehingga dalam penetapan tersebut, pelaku dapat diajak berkerjasama untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama dengan pelaku yang lainnya.]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR ]]>
<![CDATA[Iskandar, Hardian]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.286 KB)
<![CDATA[Kedudukan objek perjanjian kendaraan bermotor masih dimiliki oleh Debitur akan tetapi dimana kreditur dalam hal ini mempunyai surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sebagai jaminan belum dilunasinya pembayaran kredit kendaraan bermotor oleh debitur. Pengalihan hutang dari kreditur lama terhadap kreditur baru tidak merubah objek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dimana objek benda masih pegang oleh debitur. Upaya penyelesaian terhadap debitur wanprestasi yang dilakukan perusahaan pembiayaan dengan cara musyawarah, namun jika tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap.]]>
<![CDATA[HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Wardana, Dodi Jaya]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.452 KB)
<![CDATA[Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sommaliagustina, Desi]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (390.576 KB)
<![CDATA[Perdagangan secara elektronik (electronic commerce atau e-commerce) saat ini sering dilakukan, sehingga sangat rentan terjadi wanprestasi. Sehingga diperlukan perlindungan hukum, dengan landasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa UU ITE dan UU PK belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce, dikarenakan masih terdapat aspek yang kurang mendapat perlindungan dari UU ITE dan UU PK terhadap konsumen e-commerce. Terdapat permasalahan yang timbul dalam perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce yakni permasalahan menyangkut penyelesaian sengketa e-commerce dan permasalahan keamanan dalam bertransaksi. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa e-commerce berkaitan dengan kelemahan dalam jalur penyelesaian sengketanya, baik penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan maupun penyelesaian sengketa melalui jalur non pengadilan.]]>
<![CDATA[PRESIDENTIAL THRESHOLD IN SUMULTANEOUS ELECTION AFTER THE ENACTMENT OF THE LAW NUMBER 7 OF 2017 ON GENERAL ]]>
<![CDATA[Astri Istyawati]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1165
<![CDATA[The enactment of the Law Number 7 of 2017 on General Election has created some controversies. One of those controversies is about Presidential Threshold, whether it is still needed or not as the upcoming Presidential Election and Legislative Election in General Election 2019 will be held simultaneously. This research is normative legal research with statute and comparative approaches. The result of this study shows that the Presidential Threshold in the upcoming simultaneous election in 2019 still has some problems. Firstly, the Presidential Threshold is not relevant if it is implemented in general election 2019. The second problem is the dilemma in choosing the alternative election for using Presidential Threshold. This research proposes some recommendations. First, the DPR should revise the Article 222 on the Presidential Threshold of the Law Number 7 of 2017 on General Election, regarding to the upcoming election in 2019 that will be hold simultaneous so there should be no Presidential Threshold. Second, the DPR should choose a better model of the Presidential Election whether the election is the separate election as implemented or the Presidential Threshold or simultaneous election.]]>
<![CDATA[PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA RIAU ]]>
<![CDATA[Benny Patar Tua Turnip]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1166
<![CDATA[Dalam penetapan justice collaborator ditingkat penyidikan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau pada tahun 2016-2017 dan penyebab Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau tidak menetapkan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Pidana Korupsi pada tahun 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dimana data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan kalimat-kalimat dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Penetapan Justice Collaborator Ditingkat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau Pada Tahun 2016-2017 bahwa didalam SEMA tersebut penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau sudah harus melakukan penetapan terhadap justice colaborator, seperti dua contoh kasus diantaranya: Kasus korupsi Dana Bansos Pemkab Bengkalis Tahun 2012 dan Kasus korupsi Penerimaan Retribusi Terminal Barang Kota Dumai Tahun Aanggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sehingga dalam penetapan tersebut, pelaku dapat diajak berkerjasama untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukannya secara bersama-sama dengan pelaku yang lainnya.]]>
<![CDATA[HARMONISASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Dodi Jaya Wardana]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v3i2.1168
<![CDATA[Rasio undang-undang yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada dasarnya adalah untuk memberikan otonomi luas kepada daerah dalam rangka partisipasi. Selain itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat memiliki potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan otoritas pemerintah daerah tentang penyelesaian konflik atas sengketa tanah telah diatur dan memperoleh pijakan konstitusional di berbagai undang-undang dan peraturan. Dalam perspektif hukum Islam, pembebasan tanah untuk kepentingan publik, baik melalui pembebasan hak atau pencabutan hak diizinkan jika peruntukannya adalah untuk kepentingan umum atau kepentingan publik, bukan untuk tujuan komersial.]]>
