Claim Missing Document
Check
Articles

REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Saiin, Asrizal
Justitia et Pax Vol 33, No 2 (2017): Justitia et Pax Volume 33 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.102 KB) | DOI: 10.24002/jep.v33i2.1603

Abstract

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional.
ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Nyoto, Nyoto; Saiin, Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.492 KB)

Abstract

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat.
PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH BAGI MASYARAKAT: ANTARA LITIGASI DAN NON-LITIGASI ASRIZAL, ASRIZAL
Al-Amwal Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Volume 7, Nomor 1, Juni 2018
Publisher : STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.84 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab dilema masyarakat atas kepastian hukum terkait pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah setelah adanya Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Pokok permasalahannya adalah, pertama untuk menjelaskan keberadaan pasal 49 huruf  i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan alasan kepastian hukum. Kedua, untuk menjelaskan kedudukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap sengketa ekonomi syariah. Ketiga, untuk menjelaskan bagaimana peraturan yang lebih baru, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 58 dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang mengakomodasi pokok permasalahan dalam tulisan ini. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasilnya adalah berdasarkan  pada  pasal  58-61  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka  secara  tidak  langsung  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berlaku bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah masyarakat diarahkan pada jalur non-litigasi. Hal ini sangat penting terkait penyelesaian sengketa jalur non-ligitasi lebih mudah mencapai perdamaian.
LAW ENFORCEMENT DALAM MENERAPKAN CSR DI KOTA TANJUNGPINANG Aziwantoro, Juni; Saiin, Asrizal
BENING Vol 7, No 2 (2020): NOVEMBER 2020
Publisher : University of Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/bening.v7i2.2633

Abstract

Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai masalah-masalah dalam mengimplementasikan CSR di Kota Tanjungpinang, yang seharusnya dapat dijadikan modal bagi peningkatan kualitas masyarakatnya melalui bantuan pembangunannya. Selama ini, CSR justru dijadikan alasan oleh beberapa pihak untuk menghindari kewajibannya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar, serta menjadi pemisah bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya memiliki dampak negatif pada pencemaran lingkungan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas pengaturan CSR di Kota Tanjungpinang, dalam hal ini adalah peraturan daerahnya (PERDA), serta kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan PERDA CSR yang ada di Kota Tanjungpinang. Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan proses penyajian data dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Tanjungpinang, belum adanya pengaturan penuh terhadap perusahaan-perusahaan dalam memberikan CSR. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang mangatur tanggung jawab sosial perusahaan.
FENOMENA TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM Asrizal Saiin; Ahmad Iffan
PERADA Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.221 KB) | DOI: 10.35961/perada.v1i2.20

Abstract

Perbuatan main hakim sendiri tidak hanya merugikan negara tetapi dapat meruntuhkan moral masyarakat. Tindakan main hakim sendiri telah diatur di dalam agama Islam dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Tindakan main hakim sendiri belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan pidana terkhususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri, Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Agama Islam mengajarkan untuk melakukan tabayyun (memintai keterangan) terlebih dahulu. Berbagai dalil Alquran menjelaskan bagaimana tindakan main hakim sendiri adalah perbuatan sangat keji dan dilarang oleh norma agama. Argumentasi terkait tindakan main hakim sendiri didasari oleh pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan berdua-duaan di suatu tempat antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang belum menikah merupakan perbuatan yang melanggar norma yang tidak sesuai dengan ajaran agama, kesusilaan dan kesopanan. Walaupun demikian, cara penyelesaian masalah tersebut adalah tetap mengedepankan nilai-nilai moral yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Abstract : The vigilante act does not only harm the nation but also damages people's morale. It is regulated in Islam and the Indonesian Constitution. It has not been specifically regulated in criminal legislation specifically in the Criminal Code (KUHP). However, it does not mean that the Criminal Code cannot be applied at all if there is a vigilante act. It does not only oppose the law but also it is contrary to the Islamic teaching. Islam teaches to confirm first. Various Quranic Dalil explain how vigilante acts are very despicable and prohibited by religious norms. The argument related to vigilante act is based on the public's thought that the act of two-person somewhere between two people of different sexes is an act that violates the norm. It is not suitable with religious teaching, decency and politeness. Therefore, the way to solve the problem is to keep emphasizing moral values ​​that uphold human dignity.
KONSEPTUALISASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENANGANAN RADIKALISME DI INDONESIA Ahmad Iffan; Muhammad Ridho Nur; Asrizal Saiin
PERADA Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/perada.v3i2.220

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan konsepsi moderasi beragama sebagai langkah preventif dalam penanggulangan radikalisme di Indonesia. Karena tanpa melakukan konseptualiasi moderasi keagamaan yang benar akan berdampak terhadap pemikiran masyarakat yang memiliki fanatisme buta terhadap suatu pemahaman agama, oleh karena demikian hal ini akan melahirkan tindakan tindakan anarkisme yang berakhir dengan melakukan tindakan kriminal. Karena radikalisme lahir dari pemikiran dangkal masyarakat terhadap merespon konflik sosial keagamaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder adapun Teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan (library research). hasil dari penelitian ini akan memperkuat konseptualisasi moderasi dengan mendalami pemahaman moderasi siyasah, mdoerasi fikih dan moderasi ibadah sebagai dasar pergerakan kemoderatan
Pembacaan kaum feminis terhadap hadis-hadis misoginis dalam Sahih Bukhari Elviandri Elviandri; Asrizal Saiin; Farkhani Farkhani
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/ijtihad.v19i2.243-257

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembacaan kaum feminis terhadap hadis misoginis dalam sahih bukhari. Banyak Hadis yang dinilai misoginis oleh kalangan feminis terutama hadis yang berkaitan dengan kehidupan dan posisi perempuan yang terdapat dalam hadis sahih bukhari. Dalam kesempatan kali ini hadis yang diangkat adalah tentang mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Menurut kaum feminis, melihat lahirnya teks, hadis di atas berhasil memposisikan perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka hanya karena melaknat dan mengingkari kebaikan laki-lakinya. Padahal fakta sekarang secara kuantitas penduduk bumi lebih didominasi oleh perempuan dari pada laki-laki. Dengan demikian, secara tidak langsung mengatakan bahwa mayoritas penduduk bumi adalah calon penghuni neraka. Mereka menambahkan, jika benar demikian, tentu perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan tidak lagi berfungsi karena sudah dikecam sebagai ahli neraka. Faktanya, perempuan sekarang lebih banyak yang shalihah dari pada laki-laki. Apabila ada perempuan yang berlaku immoral tentu salah satu faktornya adalah laki-laki. Kasus PSK bisa diminimalisir bahkan dihilangkan apabila tidak ada laki-laki hidung belang. Kasus KDRT pun bisa dihindari apabila dari pihak laki-laki bisa menyadari peranannya. Dengan demikian, perempuan tidak bisa dipersalahkan sepihak, bahkan secara teologis diancam dengan neraka.
QUR’ANIC INTERPRETATION METHOD AND ITS IMPACT ON CONTEMPORARY INTERPRETATION Lukmanul Hakim; Asrizal Asrizal; Afrizal Nur; Agustiar Agustiar
Jurnal Ushuluddin Vol 26, No 2 (2018): July - December
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jush.v26i2.4577

Abstract

This research aims at studying the Qur’anic interpretation method and its impact on contemporary interpretation. This is based on the lack of studies on the interpretation of the contemporary Qur’an, like the method of interpreting the Qur’an, typology and so on. Here, the result has found many things that happen in the interpretation method starting from the development of the initial interpretation or the classical period to modern times. From various methods that have developed, there are essentially only four overviews of interpretation methods with their respective advantages and disadvantages. Such methods are inseparable from the scholars who have developed them. If viewed from the sources of interpretation, the interpretation methods are classified into five categories, (a) bil al-ma’tsur, (b) bil al-riwayah, (c) bil al-manqul, (d) bil ra’yi/bil al-dirayah/bil al ma’qul and (e) bil al-izdiwaj (combination). Further, if seen from the method of explanation, they are divided into descriptive method (al-bayani) and comparative method (al maqarin). Referring to the extent of explanation, they are categorized into global method (al-ijmali) and detailed method (al-ithnaby). Lastly, if seen from the target and scientific aspects that are interpreted systematically, they are classified into analytical method (al-tahliliy) and thematic method (al-mawdhu’iy)
THE EXISTENCE OF EQUALITY EDUCATION SYSTEM IN PESANTREN SALAFIYAH Asrizal Saiin
An-natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.206 KB) | DOI: 10.33474/an-natiq.v1i2.11464

Abstract

The study in this manuscript discusses the impact on the educational equalization system of Pesantren Salafiyah and designs how Pesantren Salafiyah has always existed in the world of modern education. This research belongs to the type of qualitative study using the document analysis method. The form of data analysis used is descriptive analysis. The research approach method in this paper is library research. This study is divided into four methods, namely, the method of determining the subject, the form of the study, the method of data collection, and the method of data analysis. The result is the ability of Pesantren Salafiyah to make certain accommodations and concessions to find a pattern that they consider appropriate enough to face modernization and changes that are increasingly fast and have a broad impact without sacrificing the essence and other basic things in the existence of the pesantren, so that Pesantren Salafiyah still exists in the midst of the hustle and bustle of modernizing Islamic education
METAFISIKA MANUSIA MENURUT IMAM AL-GHAZALI Asrizal Asrizal
Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3208.619 KB) | DOI: 10.14421/ref.2016.%x

Abstract

The use of the term metaphysics has evolved since long to refer to things that are beyond the physical world. In everyday life, consciously or not human beings are always talking about things that smell metaphysics (trust). Humans understand the universe was created by God, but often people question how the form of God, in addition to the presence of a ghost or genie. It shows the relationship between humans and metaphysics. In this regard Imam al-Ghazali have different views in addressing the human metaphysics. Imam al-Ghazali considers humans have essentially fixed identity, as an-nafs (the soul). This paper would like to explain about the views of Imam al-Ghazali as a philosopherthe concept ofhuman metaphysics. In metaphysics Imam al-Ghazali, he based his views to the soul. The conclusion is that Imam al-Ghazali uses four terms in human metaphysics, as al-Nafs, al-Qulb, al-Ruhandal- 'Aqlused inphilosophical terms.