cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5 No 1 (2020)" : 7 Documents clear
Konstruksi berpikir Hakim dalam Menerapkan Asas Lex Specialis Systematisch Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dara Yanita Haq
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2461

Abstract

Establishment of special laws that are outside the sectoral specific Criminal Code. Each rules according to the sector. This condition has the potential of one another. To determine which Special Law is applied, then the principle of lex specialis systematisch or systematic specificity applies. in the decision of the issued verdict, the decision of the decision that did not include the principle of lex specialis systematisch was not included. Where the principle of lex specialis systematisch must be applied to the verdict. How to determine the difference in assessment in applying the principle of lex specialis systematisch is because of a different understanding of State Financial Losses by law enforcers relating to their attitudes and judgments.
KEDUDUKAN BARANG BUKTI SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI TINJAU DARI ASPEK KEPERDATAAN Juanda Sitorus
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2463

Abstract

Position of Evidence Confiscated Corruption Crime in Review of Civil Aspects that in the mechanism of seizure of assets through criminal law, in principle the position of third parties is those parties other than the perpetrators / intellectuals of a corruption case, and related to confiscation aimed at assets that have been transferred ownership to a third party then if the assets are seized from a third party, the third party concerned must prove that the acquisition of the asset is based on the acquisition of good faith. Implementation of Asset Seizure from Transferred Corruption Results Ownership of Third Parties that seizure of objects related to a criminal act of corruption has become a legal requirement in order to uphold law and justice, so that the act of seizing assets resulting from a crime committed against assets belonging to the perpetrators of crime Upun assets that have switched ownership to third parties are very urgent, considering that aside from the need for evidence at the trial, the evidence that is confiscated is also intended to recover state financial losses resulting from corruptionthe criminal acts of corruption he did together with other actors.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Riyanda Elsera
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2464

Abstract

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (Follow Up Crime), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime) dimana si pelaku memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tujuan penulisan Tesisi ini, yakni; Pertama, Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Sekarang Ini dapat Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia , Kedua, Kendala yang dihadapi dalam Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian Hukum Normatif, Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) atau studi dokumenter yaitu dengan menggunakan studi dokumenter atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan, data primer, data sekunder dan data tertier, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan.
PELAKSANAAN BANK GARANSI SEBAGAI SUATU JAMINAN PROYEK PADA PEMBIAYAAN PROYEK PEMERINTAH DI PROVINSI RIAU Yosi Mandagi
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2465

Abstract

Pelayanan jasa dan kredit perbankan, dalam bentuk Bank Garansi salah satu bentuk lembaga jaminan perorangan, termasuk perjanjian penanggungan hutang. Penerbitan Bank Garansi, pihak bank mengambil alih kewajiban terjamin bila si terjamin melakukan wanprestasi terhadap penerima jaminan. Jadi bank garansi merupakan bentuk perikatan bersyarat, yang syaratnya adalah suatu keadaan dimana si berutang dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Penerbitan bank garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran Bank Garansi, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “ jaminan lawan “(counter guarantee/kontra garansi) yang nilai tunainya sekurangkurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi
PERLINDUNGAN HUKUM KOPI LIBERIKA RANGSANG MERANTI SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Ibnu Rizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2466

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pada saat ini terhadap tanaman kopi liberika rangsang yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dan mengetahui bentuk gagasan atau konsep ideal yang dicita-citakan bagi perlindungan Indikasi geografis kopi liberika rangsang Meranti. Penelitian karya tulis ini merupakan penelitian normatif empiris yang dalam penelitiannya mengkaji dari implementasi peraturan yang ada terhadap ketentuan hukum serta melihat secara faktual terhadap fakta yang terjadi dalam masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, penerapan dari hasil penelitian ini menciptakan pemahaman pelaksanaan dari ketentuan apakah sudah berjalan secara patut atau tidak, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena memberikan gambaran tentang keadaan yang terjadi secara lengkap dan jelas secara sistematis dan mengkajinya tentang perlindungan hukum terhadap kopi liberika rangsang meranti di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau dengan lokasi penelitian dilakukan di ibukota dari Kabupaten Kepulauan Meranti yakni di kota Selatpanjang, karena komunitas petani yang mengajukan Indikasi geografis berkedudukan di Kota Selatpanjang, dan juga karena kedudukan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti berada di Kota Selatpanjang.
KEWENANGAN AJUDIKASI OLEH OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN PUBLIK Zsa Zsa Bangun Pratama
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2467

Abstract

Dalam Undang-Undang Ombudsman tidak ditemukan fungsi Ombudsman sebagai lembaga peradilan. Tetapi dalam Undang-Undang Pelayanan Publik pada Pasal 1 ayat (11) menerangkan bahwa ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputuskan oleh Ombudsman. Jenis Penelitian adalah penelitian normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan. Bahwa kewenangan ajudikasi Ombudsman hanya diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Pelayanan Publik namun tidak terdapat pada Undang-Undang Ombudsman. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus, menunjukkan masih adanya kekosongan hukum.
EKSISTENSI PLURALITAS DALAM PIAGAM MADINAH Raihana
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 1 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i1.2518

Abstract

The existence of plurality in the Medina Charter describes the plurality of the city of Medina, both topographically and socially, culturally, and religion which is marked by the existence of relations between Muslims and non-Muslims (Jews and Muslims) through a reciprocal agreement on the recognition of their respective religions. This shows the figure of the Prophet Muhammad SAW as a big siasiy (diplomat), wise in establishing community ties (republic / jumhuriyah) which are conditional with Islamic values. These Islamic values are implemented inclusively, including; the value of community equality and unity, freedom, religious tolerance, help, help, and defend the persecuted, deliberation, justice, equality of rights and obligations, neighborliness, defense and peace, amar makruf and nahi munkar, piety, and leadership.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue