cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Syafii
Contact Email
syafiimochamad87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fh.unigres@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. gresik,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Published by Universitas Gresik
ISSN : 20897146     EISSN : 26155567     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Arjuna Subject : -
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol 11 No 4 (2022)" : 37 Documents clear
Politik Hukum Penentuan Upah Minimum Tahun 2022 Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Adissya Mega Christia
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemerataan upah di Indonesia dilaksanakan melulaui penentuan upah minimum. Upah minimum harus diterima oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Penentuan upah minimum tahun 2022 mendapatkan penolakan dari serikat buruh karena dirasa tidak memenuhi rasa keadilan sosial. Rasa keadilan sosial dalam aspek penentuan upah ditentukan salah satunya oleh kejelasan arah peraturan perundang-undangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum penentuan upah minimum tahun 2022 pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUCK belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 karena UUCK yang merupakan Omnibus Law merupakan hal yang masih sangat baru di Indonesia dan proses pembentukannya sarat akan rapat dengar pendapat sehingga peraturan pelaksananya mengenai upah minimum juga belum memenuhi rasa keadilan sosial dan formula pengaturan upah minimum sebaiknya tidak diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah melainkan Undang-Undang demi mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian Dalam Menangani Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Ivan Ramos
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memuat keberadaan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 105 yang menegaskan bahwa penyidik imigrasi berwenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Namun kenyataannya dilapangan sering ditemukan adanya perselisihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga upaya penegakan hukum keimigrasian dinilai kurang memadai. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mempunyai tugas dan peranan yang sangat penting dalam upaya penanganan tindak pidana keimigrasian yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana keimigrasian. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. . Pendekatan yuridis normatif adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum yang berlaku sebagai institusi riil dan fungsional dalam sistem hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisa keadaan dari obyek yang diteliti secara langsung kepada narasumber. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai lex specialis. Penyelidikan tindak pidana keimigrasain dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas Lex Specialis Derogat Legi Generali yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. koordinasi kewenangan antara penyidik pegawai negeri sipil imigrasi dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana imigrasi,agar tidak terjadi kesalahpahaman dan sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Mabes Polri.
Paradigma Pemerintah Terhadap Upah Guru Honorer Dalam Persefektif Hukum Safitta Amanah; Raisha Stella Tania; Amelia Putri; Jitu Prayoga Jaya Mahendra; Lukmanul Hakim
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Guru honorer merupakan pendidik professional, yang memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai serta mengevaluasi peserta didik melalui jalur formal. Pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah Presefektif Hukum terhadap sistem penggajian Guru Honorer, menurut Undang-Undang Guru dan Dosen serta akibat Hukum yang terjadi apabila ada keterlambatan dalam penggajian guru honorer menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara studi kepustakaan (library research) atau dengan cara mengkaji, mempelajari dan menelaah teori, pandangan, konsep dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian. Sedangkan Sumber bahan hukum yang terdapat pada penulisan ini berasal dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen, sedangkan sekundernya, yaitu dengan cara menggunakan literatur seperti kamus dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian guru honorer menerima gaji sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat antara pekerja atau seorang guru honorer dengan pemeberi kerja, terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Guru honorer juga wajib menerima upah diatas minimum untuk melangsungkan kebutuhan hidupnya. Jika dalam sebuah penggajian guru honorer mendapatkan keterlambatan atas penggajian nya tersebut Akibatnya banyak guru honorer di daerah tertinggal, terpencil dan terdalam, terutama untuk guru honorer yang telah mengabdi sangat lama, harus merasakan peningkatan kesejahteraan finansial dan kesejahteraan psikologis tentang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia baru ias disebut memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang baik apabila hierarki kebutuhan hidupnya tercapai.
Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ampera Matippanna
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the approval of medical treatment including legal basis, procedure, form and type, legal requirements, elements, function, purpose and impact. This study uses qualitative research methods, while the data collection techniques are carried out by exploring journals, books and other information relevant to the study. The results of the study show that the legal basis is strictly regulated in positive laws that apply in Indonesia, including the Medical Law, Hospital Law, Health Law and Health Personnel Law. Then, therapeutic communication procedures in giving consent for action and there is sufficient understanding from the patient or his family regarding the medical action to be carried out along with all possible risks that may occur. Meanwhile, in the form and type, the agreement is divided into two, namely tacit approval and clear approval. The legal requirement for approval of medical action is a unilateral legal act carried out by the patient or his family, but the conditions for its implementation require the involvement of a doctor or the hospital. The elements consist of elements of medical information, elements of providing medical information and elements of giving consent for action. This approval for medical action is held to function as a law that regulates the behavior of doctors and patients in carrying out medical actions. While the purpose is for the benefit of medical action, law, medical ethics and the interests of the administration of health services. The implementation of informed consent in accordance with the procedures and provisions of applicable laws and regulations will have a broad impact on the health care system, especially in the implementation of medical practice where the patient's right to obtain medical information and self-determination is highly respected, so as to prevent the occurrence of malpractice cases.
Berkembangnya Kata Talak di Masyarakat Perspektif Qiyas Norholis Norholis
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana sudah lumrah di dalam keluarga terjadi perselisihan. Dari perselisihan tersebut tidak sedikit pasangan yang melontarkan kata atau bahasa kotor pada pasangannya, bahkan sampai pernyataan yang berpotensi pada talak. Adanya perkembangan zaman ini, bahasa talak di masyarakat umum juga mengalami perkembangan. Dari perkembangan tersebut bagaimana memberikan hukum yang pas menurut pandangan kaidah Qiyas. Dengan cara menginterkoneksikan persamaan dan perbedaan antara kosa kata yang status hukumnya masih blur atau rabun dengan kosa kata yang sudah nampak tilas konsekuensi hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris pada kasus-kasus yang terjadi dilapangan. Kemudian kasus tersebut dibaca dengan gunakan metode Qiyas. Sehingga hasilnya mendapatkan legal hukum formal yang jelas dan transparan. Alhasil beberapa informan yang sudah penulis wawancara menggunakan metode wawacara semi-struktur, maka ada beberapa perkembangan kata yang berpotensi talak di masyarakat, seperti suami mengaku jomblo, suami menganggap adik pada istrinya sendiri, suami mengaku tidak beristri di depan istrinya dan lain sebagainya. Maka secara formal talak terbagi pada dua, yaitu jelas dan sindiran, maka dari persamalahan tersebut diqiyaskan dengan kata sindiran. Sehingga masalah legal formal statusnya dikembalikan kepada niat suami ketika berucap. Apabila anggapan tidak beristri yang dilontarkan oleh suami didepan istrinya dengan niatan talak, maka talak terjadi. Namun jika tidak, tidak.
Implementasi Konvensi Warisan Dunia dalam Perlindungan Cagar Budaya di Kepulauan Riau menghadapi Potensi Militerisasi Amelia Putri Anisah; Ninne Zahara Silviani
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Potensi militerisasi di Laut Cina Selatan memiliki pengaruh terhadap kelestarian cagar budaya di Kepulauan Riau. Dampak terjadinya militerisasi dapat menyebabkan punahnya cagar budaya bangsa yang senantiasa dijaga dan dilestarikan. Fokus kajian penulis yaitu pengimplementasian peraturan nasional dan internasional terkait perlindungan cagar budaya. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pemerolehan suatu sumber data utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan kepustakaan (Library Research). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pengkajian kepustakaan (Library Research), seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, internet dan pendapat para ahli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat merawat cagar budaya Makam Engku Puteri Raja Hamidah yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 112/M/2018 tentang Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat Sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage merupakan konvensi UNESCO yang berperan dalam melindungi cagar budaya diseluruh dunia.
Perempuan Sebagai Kepala Kua Kecamatan Dalam PMA NO. 20 Tahun 2019 Yusril Hidayat Maulidi
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala KUA kecamatan merupakan pekerjaan yang bisa dicapai oleh siapapun juga baik- laki maupun perempuan. Akan tetapi melihat terhadap apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, jabatan Kepala KUA kecamatan dijabat oleh seorang laki-laki dan hampir tidak ada yang dijabat oleh seorang perempuan. mereka mengatakan bahwa jabatan Kepala KUA kecanmatan haruslah dipegang oleh laki-laki disebabkan adanya tugas dan wewenang yang mengharuskan laki-laki untuk melaksanakannya yaitu sebagai penghulu dan wali. Penelitian ini berjenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Kekuatan hukum PMA 19/2018 dapat dilihat dari kedudukan hirarki dan jenisnya, hiraki PMA 19/2018 terdapat dalam pasal 8, bentuk PMA 19/2018 adalah regelling dan waktu berlakunya adalah selamanya sampai ada peraturan yang menghapusnya. Adapun analisis gender terhadap PMA 19 /2018 yaitu tugas dari kepala KUA Kecamatan dibagi menjadi 2 bidang yaitu tugas administratif, secara umum tugas ini ditentukan oleh potensi dan kecakapan diri bukan ditentukan dari jenis kelamin. oleh karena itu perempuan juga mempunyai hak untuk mencapainya. Kemudian tugas fungsional yaitu terkait dengan wali hakim, perempuan tetap bisa menjadi Kepala KUA dengan menyerahkan tugas wali hakim kepada P4 atau pegawai lainnya. kemudian terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam kepemimpinan perempuan yaitu ulama yang menentangnya seperti ibnu Kasir dan ulama yang meperbolehkannya seperti Quraish Shihab.begitu juga dengan perempuan menjadi wali hakim, bahwa jumhur bersepakat ketidakbolehan perempuan menjadi wali hakim.
Peran Widyaiswara Dalam Menerapkan Nilai Nilai Dasar ASN Berakhlak Pada BPSDM Provinsi Papua Financia Emilia Watungadha
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah merupakan pelayan masyarakat yang harus mampu memberikan kinerja terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup bangsa. Sayangnya, tidak sedikit masyarakat yang mulai kehilangan rasa percayanya karena perilaku beberapa ASN yang menyimpang. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah menggalakkan core values bagi seluruh ASN dengan istilah ASN BerAKHLAK. Pemahaman ini tentu tidak dapat terlepas dari peran widyaiswara sebagai salah satu komponen penting pemberian pembelajaran dan pendidikan bagi sleuruh ASN. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran widyaiswara dalam menerapkan nilai nilai dasar ASN BerAKHLAK pada BPSDM Provinsi Papua. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai peran widyaiswara dalam menerapkan nilai atau core values ASN BerAKHLAK di BPSDM Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi kepada 20 responden di BPSDM Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa widyaiswara memiliki peran krusial untuk meningkatkan pemahaman mengenai ASN Berkahlak yang akhirnya pemahaman mengenai nilai nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para ASN guna mewujudkan para ASN yang berkualitas.
Kajian Yuridis Pasal 18 UU NO. 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha Serta Implikasinya Pada Konsumen di Jayapura Herniati Herniati
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha serta Implikasinya pada Konsumen di Jayapura. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bentuk penetapan harga telur lokal yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur yang dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui peran Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur guna menghindari persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur. Peran Desperindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur yaitu melalui pengawasan langsung (Inspeksi langsung) on the spot atau pengawasan tempat, On-the-spot report atau Laporan Tempat, dan pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis maupun lisan).
Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Keerom Roida Hutabalian
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelilitan ini adalah untuk mengetahui pengaruh retribusi IMB terhadap pedapatan asli daerah di Kabupaten Keerom ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder dan pendekatan yuridis empris yaitu penelitian yang melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat guna memperoleh data primer. Hasil penelitan mengungkapkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Keerom belum dapat berkontribusi secara signifikan terhadap PAD karena realiasi penerimaan IMB di Kabupaten Keerom belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitas, memang setiap tahunnya realisasi penerimaan retribusi IMB meningkat dan dua tahun terakhir mencapai target yang telah ditetapkan. Namun secara kualitas, banyak bangunan yang didirikan tapi belum dipungut retribusinya karena tidak memiliki IMB. Penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemerintah Kabupaten Keerom belum memiliki Peraturan Daerah tentang IMB.

Page 1 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 14 No 1 (2025): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 2 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 13 No 1 (2024): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 5 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 5 (2022) Vol 11 No 5 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 2 (2020): JURNAL PRO HUKUM : JURNAL PENELITIAN BIDANG HUKUM UNIVERSITAS GRESIK Vol 9 No 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 2 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 2 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 2 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 2 (2015): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015) More Issue