Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
32 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7 No 2 (2018)"
:
32 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PERADILAN AGAMA MENURUT PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 2860/PDT.G/2013/PA.MR.) ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Rizki]]>;
<![CDATA[Intan, Ayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.703
<![CDATA[Masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Lingkungan Peradilan Agama menurut Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 atas Perkara Nomor : 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr ? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus Sengketa Perbankan Syariah di Peradilan Agama atas perkara Nomor: 2860/pdt.G/2013/PA.Mr?Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif, yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif yang berhubungan dengan perbankan syariah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 2860/Pdt.G/2013/PA.Mojokerto. Bahan hukum primer (primary resource atau authoritative records) berupa 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; dan 3) Putusan Perkara Nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr. Hasil penelitian diketahui 1) Menurut Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 Tahun 1939 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan dalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah salah satu alternatif yang diperbolehkan oleh hukum, 2) Keberadaan perlindungan hukum bagi nasabah bank syariah atas perkara nomor 2860/Pdt.G/2013/PA.Mr, dari analisis dapat dikemukakan bahwa masih terdapat realita perlindungan hokum bagi nasabah yang berpekara dalam perkara ekonomi syariah masih belum optimal mendapatkan perlindungan hokum oleh pihak yang berwenang menanganinya, hal ini juga dikeranakan masih banyak nasabah yang belum memahami penyelesaian hukum terhadap perkara hukum yang akan terjadi bila berkaitan dengan ekonomi syariah.. Kata Kunci: Sengketa, Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008]]>
<![CDATA[ASPEK YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiKasusPerkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs) ]]>
<![CDATA[Arkisman, Arkisman]]>;
<![CDATA[Hadi, Ichsanul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.704
<![CDATA[Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Masalahan yang diteliti adalah bagaimana alas an dalam pemberian hak asuh anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang–Undang Perlindungan Anak, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal. Penelitian hukum ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan Perundang-undangan (Low In Books) Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Gugatan perceraian yang dilakukanseorang suami dan isteri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Akibat dari perceraian yang pada umumnya sering timbul adalah tentang hadhanah atau yang bisa dikenal dengan Hak Asuh Anak. Apabila anak sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) hendaklah diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan lebih cakap untuk mendidik anak tersebut. Kata kunci : Hak Asuh, Nafkah, Perceraian.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) ]]>
<![CDATA[Zuhub, Asmaun]]>;
<![CDATA[Lesmana, Handyka Prayogi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.705
<![CDATA[Karyawan yang seharusnya dilindungi dan diberikan jaminan sosial seringkali hak-haknya tidak terpenuhi oleh korporasi namun karyawan tetap harus bekerja tanpa ada perlindungan hukum oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang undang BPJS dan mekanisme penerapan sanksi dalam undang undang BPJS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meneliti peraturan perundangan khususnya UUBPJS dan bahan pustaka lain terkait permasalahan bpjs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam urusan kewajiban kepesertaan namun korporasi dapat dimintai tanggungjawab pidana apabila mengenai pemungutan iuran yang tidak berjalan sesuai dengan penahapan yang telah ditentukan terhadap peserta BPJS. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Korporasi, Undang-Undang BPJS]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA ATAS PENYALAGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 PASAL 114 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 139/Pid.Sus/2016/PN.Grs) ]]>
<![CDATA[Nafisah, Nafisah]]>;
<![CDATA[Basid, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.706
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang semakin hari kian meningkat dan berdampak bagi kehidupan soial, budaya, ekonomi dan politik. Layaknya sebagai budaya bangsa, bahkan putusan hakim pun tak memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Penegakan hukum yang diberikan pada hukum positif adalah dengan jalan memberikan hukuman yang berat yang bersifat in abstracto bukan in concreto berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim. Lain halnya hukuman tersebut yang memiliki tata aturan dan dasar pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ? (2) Bagaimana pemidanaan terhadap penyalagunaan Narkotika golongan 1 pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk ?Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui putusan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I di Pengadilan Negeri Gresik serta mengkaji hukum islam terhadap pelaksanaan putusan nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk.Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis penelitian dengan melibatkan diri secara lansung mengamati proses persidangan. Sedangkan wawancara dan dokumentasi digunakan untuk menggali data yang lebih spesifik terkait dengan dasar pertimbangan hakim, putusan hakim dalam kasus pidana tersebut, sarana prasarana dan dokumen instansi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  putusan  majelis  hakim  nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.Gsk menyatakan terdakwa secara sah dan bersalah menggunakan narkotika Golongan I dengan hukuman penjara selama 3 bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mencari kebenaraan formil dan materiil selama dipersidangan yang dijadikan dasar dalam pertimbangan Hakim yakni berupa alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa) dan barang bukti atas tindak pidana, serta dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Putusan penjara dalam hukum positif ini. Kata Kunci : Putusan hakim, penyalahgunaan Narkotika Golongan I]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Suhartanto, Suhartanto]]>;
<![CDATA[Rozi, Muhammad Fahrur]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.707
<![CDATA[Perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif seperti penyalahgunaan teknologi untuk menyebarluskan pornografi yang sering disebut cyberporn. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial instagram dan bagaimana sanksi pidana pornografi melaui media sosial instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual dan perbandingan. Jenis sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan analisis diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: pengaturan hukum Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi hanya untuk perbandingan.Kata kunci: Pertanggungjawaban, Sanksi, Pidana, Cyberporn, Pornografi]]>
<![CDATA[KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT BERDASARKAN KUASA MENJUAL YANG TELAH DIBATALKAN PARA PIHAK (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps) ]]>
<![CDATA[Apriliana, Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.720
<![CDATA[The economic value of land that is increasingly increasing gives birth to many problems related to land. One example of a problem that occurs related to land is in the Decision of the Denpasar District Court Number 347 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps. In this case, the sale and purchase of rights to land occurred using the Deed of Agreement on the Sale and Purchase and the Deed of Selling, which had previously been canceled by the parties.The author in this study wants to examine and analyze further about the Decision Ratio Decision of the Denpasar District Court Number 347 / Pdt.G / 2014 / PN.Dps and the Notary / Officials Acting Land Deed for Plaintiff's losses arising from the Decision of Denpasar District Court Number 347 /Pdt.G/2014/PN.Dps.The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach.The results showed that the cancellation of the sale and purchase agreement and the cancellation of the selling authorization resulted in the power of attorney not authorized to do any form of legal action on behalf of the authorizer and any legal actions taken by the proxy on behalf of the authorizer after the cancellation were legal and void. by law. The Notary / Official of the Land Deed in making the deed is only based on formal evidence and there is no obligation to investigate materially the evidence presented by the viewers as a basis for making a deed. Keywords: Agreement to Buy and Sell, Authorization to Sell, Liability ABSTRAK  Nilai ekonomis tanah yang semakin lama semakin meningkat melahirkan banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pertanahan terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps. Pada perkara tersebut terjadi jual beli hak atas tanah dengan menggunakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang sebelumnya telah dibatalkan oleh para pihak. Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps dan tanggung gugat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas kerugian Penggugat yang timbul dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pembatalan perjanjian pengikatan jual beli dan pembatalan pemberian kuasa menjual mengakibatkan penerima kuasa tidak berwenang melakukan segala bentuk perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa atas nama pemberi kuasa setelah adanya pembatalan adalah cacat hukum dan batal demi hukum. Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kuasa Menjual, Tanggung Gugat]]>
<![CDATA[KEABSAHAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG PERPAJAKANNYA BELUM TERBAYAR ]]>
<![CDATA[Fauzi, Moh Ikang]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.721
<![CDATA[Transition of rights toward land and property can be occurred because of legal action and event. An example of legal action which stimulates rights transition of land coupled with property is sale and purchase. Rights transition need to be approved by authentic deed which is published by authorized legal officer (PPAT). Rights transition of land coupled with property through sale and purchase stimulate an occurrence of tax obligation for all parties which is known as Tax Income (PPh) for seller and custom of land and property rights for buyer (BPHTB).The writing of this study wants to examine and analyze further about the legal standing of the land sale and purchase deed whose tax on the transfer of rights has not been paid and the legal impact borne by the parties to the land sale and purchase tax The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal material while in searching for and collecting data is done with two approaches, namely the legal approach and the conceptual approach.The results of the study indicate that the sale and purchase deed that has been made by PPAT is valid even though the tax arising from the transfer of rights to the land and the building has not been paid. The parties that do not pay taxes arising from the transfer of rights to land and buildings have debts to the state and may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the applicable legislation. Keywords: Authentic Deeds, Sale And Purchase, Tax    ABSTRAK Peralihan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Salah satu perbuatan hukum yang dapat membuat terjadinya peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah melalui jual beli. Adanya peralihan hak tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas tanah dan bangunan melalui jual beli tersebut melahirkan kewajiban perpajakan bagi para pihak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli.Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kedudukan hukum akta jual beli tanah yang pajak atas peralihan haknya belum terbayar dan dampak hukum yang ditanggung oleh para pihak terhadap pajak jual beli tanahMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta jual beli yang sudah di buat oleh PPAT adalah sah meskipun pajak yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan bangunannya belum dibayarkan. Para pihak yang tidak membayar pajak yang timbul dari peralihan hak atas tanah dan bangunan memiliki hutang kepada negara dan dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan yang berlaku. Kata Kunci : Akta Otentik, Jual beli, Pajak]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM KELALAIAN KREDITUR DALAM MELAKUKAN ROYA ATAS JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Meiyudianti, Ninik]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.722
<![CDATA[Obligation of creditor in making report for nullification of debt in fiduciary registration office to delete the record of fiduciary object is known as liability omission (Roya). Liability omission can be done when debtor paying off all debts that is possessed to the creditor.  When liability omission (roya) is not conducted by the creditor after debtor pay off all the debt, it certainly harms  the debtor since he/she as debtor is not able to use the fiduciary object to make new credit agreement with other parties.The present research aims to elaborate and examine further about the obligation of creditor in performing liability omission toward the fiduciary object when the debtor paying off all the debts. Moreover, the present study tries to elaborate further about accountability of creditor regarding negligence in performing liability omission toward fiduciary object that has been paid off. The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study shows that deletion record of fiduciary object based on paying off of debts by the debtor shall be performed by the creditor. When creditor neglects in performing this act within fourteen days (14) after the repayment of debt, it can be justified as infringement of law. Moreover, creditor shall responsible to pay all losses that is experienced by the debtor.  Keywords: Deletion of Fiduciary Object, Infringement of law, Accountability ABSTRAK Kewajiban kreditur melakukan laporan atas hapusnya hutang kepada kantor pendaftaran fidusia untuk dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dikenal dengan sebutan roya. Roya dilakukan setelah debitur melunasi seluruh hutang yang dimilikinya kepada kreditur. Kewajiban melakukan roya tersebut apabila tidak dilakukan oleh kreditur tentunya akan merugikan debitur karena debitur tidak dapat menjadikan benda yang dimilikinya tersebut sebagai obyek jaminan fidusia pada saat debitur akan melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain setelah dilunasinya hutang yang lama.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang kewajiban kreditur atas jaminan fidusia yang telah dilunasi debitur dan tanggung gugat kreditur atas kelalaian melakukan roya pada jaminan fidusia yang telah lunas.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia setelah hapusnya Jaminan Fidusia karena adanya pelunasan hutang oleh debitur menjadi kewajiban dari kreditur. Kreditur yang karena kelalaiannya tidak melakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia dalam waktu 14 (empat belas) haris setelah adanya pelunasan hutang dari debitur dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung gugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh debitur. Kata Kunci : Pencoretan Jaminan, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Gugat]]>
<![CDATA[KARAKTERISTIK LEMBAGA KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Herawati, Tantri Noviana]]>;
<![CDATA[Anand, Ghansham]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.723
<![CDATA[The social function of land has become one of the basis for Government’s policy to put public interest on top of the individual ones, with regard to rights of the individuals. The main purpose of land procurement for public interest is to provide land for the development, in order to increase the welfare and prosperity of the nation. Despite this notion, any legal interest of the parties concerned must still be guaranteed. To guard the public interest, it is necessary to give compensation to any rightsholder whose land has been acquisited by the government. The land procurement process shall be carried out in accordance with the legal regulations concerned, especially Law Number 2 of 2012 about Land Procurement for Public Utilities Construction. In case the rightsholder refuses to accept the form and/or the value of compensation that has been negotiated previously, the government regulated that the compensation shall be commended in a District Court.   Keywords : Social Function, Compensation, Consignment.   ABSTRAK Fungsi sosial tanah telah menjadi salah satu dasar kebijakan Pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik di atas yang individu, berkaitan dengan hak-hak individu. Tujuan utama pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah menyediakan lahan untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Terlepas dari pengertian ini, setiap kepentingan hukum dari pihak-pihak terkait masih harus dijamin. Untuk menjaga kepentingan publik, perlu memberikan kompensasi kepada pemegang hak cipta yang tanahnya telah diakuisisi oleh pemerintah. Proses pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Utilitas Umum. Jika pemegang hak menolak untuk menerima nilai kompensasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya maka pemerintah mengatur bahwa kompensasi akan dititipkan di Pengadilan Negeri.  Kata kunci: Fungsi Sosial, Kompensasi, Konsinyasi.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KEPEMILIKAN SILANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hapsari, Viendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/jph.v7i2.724
<![CDATA[Limited company stimulates the existence of cross shareholding stocks of the company. Stockholder who invest their capital in limited company is able to establish join venture in other companies in which the company can be in form of private or group.  Basically, there are no restrictions which forbid someone to hold stocks in numerous companies. However, rights to hold numerous stocks shall be based on regulations regarding limited company, restriction of monopoly concerning stock in a company, and indisposed business competition. Author of the present study aims to examine further about the validity of cross shareholding based on regulation of limited company, restrictions of stocks monopoly within companies, and indisposed business competition. This study uses normative legal research methods by using the statue, conceptual, and case approaches. The legal materials that used as primary sources in the present study are legislation and judgments. Meanwhile, secondary materials that used are judicial books and journals. The present research shows that cross shareholding of limited company stocks which is caused by the establishment of new stocks in the market is restricted by the regulation of limited company. Meanwhile, cross shareholding of stocks that is caused by the occurrence of stocks transition is not explicitly restricted. The cross shareholding of stocks is justified as breaching the regulation of monopoly and indisposed business competition when someone holds more than 75% (combine between the stocks of two limited companies)   Keywords: Stocks, Cross Shareholding of Stocks, Monopoly ABSTRAK Pada perusahan berbentuk Perseroan Terbatas memungkingkan terjadinya kepemilikan silang saham. Pemilik modal yang menanamkan modalnya di suatu perusahaan dapat menanamkan modalnya di Perusahaan lain baik yang berdiri sendiri atau tergabung di dalam group. Pada prinsipnya tidak ada larangan bagi siapapun untuk memiliki saham di setiap perusahaan, namun kepemilikan saham tersebut juga harus memperhatikan pula ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan kepemilikan silang saham menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan kepemilikan silang saham menurut Undang Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak SehatMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan silang saham yang timbul sebagai akibat pengeluaran saham baru saja yang dilarang oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, sedangkan untuk silang saham yang diperoleh dari adanya peralihan karena tidak secara eksplisit dikatakan dilarang. Kepemilikan silang saham dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat apabila kepemilkan silang saham dari dua Perseroan yang menguasai pasar apabila digabung menjadi satu jumlahnya menguasai lebih 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pangsa pasar. Kata Kunci : Saham, Silang Saham, Monopoli]]>
