Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pengmasku Journal of Social Science Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan
Arkisman, Arkisman
Unknown Affiliation
Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM BAHAYA NARKOBA BAGI GENERASI MUDA PADA MASYARAKAT KEBONAGUNG KECAMATAN PLOSO JOMBANG Arkisman, Arkisman; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Nasichin, Moh
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2023): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/jpml.v1i2.5001

Abstract

The abuse of narcotics and illegal drugs among the younger generation is currently increasing, and deviant behavior among the younger generation can threaten the survival of this nation in the future. Narcotics Law No. 35 of 2009 regulates investigation, prosecution and preliminary examination in narcotics criminal court sessions, more precisely in §§ 73-103. In each line of drug cases, the investigation process is the most important process in eradicating drug dependence. Article 35 of Law Number 2009 concerning Narcotics also contains Article 54 which regulates rehabilitation. Article 54, which reads: "Drug addicts and victims of drug dependence must attend medical rehabilitation and social rehabilitation. Medical rehabilitation of addicts can be carried out in hospitals designated by the Minister of Health, namely hospitals organized by the state or city government. Through medical rehabilitation in addition to ongoing treatment or treatment, the city government can carry out the process of healing drug addicts by religious and traditional means.
Pembinaan Guna Menumbuhkan Motivasi Dan Kemandirian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur Ningsih, Dwi Wachidiyah; Nasichin, Moh.; Arkisman, Arkisman
Pengmasku Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v2i2.297

Abstract

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Diharapkan dengan adanya pembinaan akan terbentuk generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Kemandirian berkenaan dengan pribadi yang mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri yaitu memiliki kepercayaan diri yang bisa membuat seseorang mampu sebagai individu untuk beradaptasi dan mengurus segala hal dengan dirinya sendiri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan bentuk pembinaan kepada penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar, Jawa Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pemberian materi motivasi dan kemandirian sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri para penghuni dalam menyongsong masa depan setelah menyelesaikan masa pembinaan.
PKPU Moratorium as a Form of Proof of Default Aranggraeni, Renda; Ningsih, Dwi Wachidiyah; Arkisman, Arkisman; Nasichin, Moh
Journal of Social Science Vol. 4 No. 4 (2023): Journal of Social Science
Publisher : Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Bankruptcy and PKPU mechanism is the best debt moratorium at this moment because the creditor may estimate the debtor's ability to pay by looking at his good faith and the peace plan's debt moratorium. The surge in commercial court lawsuits and other economic repercussions led to the bankruptcy and PKPU moratorium, which is not the proper solution. If unsure, the moratorium can be reviewed. The moratorium on bankruptcy and PKPU cases is not an effective solution because bankruptcy institutions and PKPU were born from Law Number 37 of 2004, so the idea of a moratorium must go through a legislative process to be in sync with that law, which is difficult and takes a long time. Technically, this moratorium limits commercial courts' competence, requiring legislative and judicial responsibilities to be synchronized. Implementing it will generate several issues.
TANGGUNG GUGAT TERHADAP PERUSAHAAN PEMASANG IKLAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v6i1.464

Abstract

Dilihat dari permasalahan skripsi ini, yaitu pertama bagaimanakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pemasangan iklan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak konsumen? Kedua yaitu bagaimanakah tanggung gugat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan konsumen pada umumnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka dilihat pada KUHPerdata khususnya pasal 1365 yaitu dinyatakan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang membawa kerugian tersebut. Kemudian perbuatan melawan hukum di Indonesia telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : (1) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (2) Kewajiban yang bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri (3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (4) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat. Kata Kunci           : iklan menyesatkan, konsumen, perbuatan  melawan hukum. DOI: 10.5281/zenodo.1468382
EFFEKTIFITAS ALAT BUKTI PEMERIKSAAN SETEMPAT PADA SIDANG PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI GRESIK Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 5 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v5i1.485

Abstract

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan, maka hakim perlu mengadakan atau melakukan siding pemeriksaan setempat (desente) sebab tidak semua alat bukti tersebut dapat dihadirkan ke muka persidangan. Sehingga berdasarkan latar belakang dari Skripsi dapat diajukan dua pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu (1) Apa yang dimaksud alat bukti pemeriksaan setempat pada perkara perdata (2) Bagaimana kedudukan alat bukti pemriksaan setempat pada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri khusunya dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 47/Pdt.G/2011/PN.Gs. sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulisadalah metode yuridis – normative yang menggunakan data sekunder, primer, maupun tersier. Dan penelitian yang dilakukan merupakan hasil pemeriksaan setempatyang pada hakikatnya merupakan fakta persidangan dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim dalam keputusannya. Sehingga pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas yaitu tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Kata kunci:  Alat bukti, Pemeriksaan Setempat, Perkara Perdata.
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2014/PN.GSK) Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i2.496

Abstract

Narkotika  adalah  obat/ bahan  berbahaya,  yang  dapat  mengakibatkan  ketergantungan  bagi  jiwa  pemakainya,  serta  dapat  mengakibatkan  kehancuran  fisik  maupun  mental.  Narkotika  sebenarnya  dipakai  dalam  dunia  kesehatan  dan   digunakan  untuk  membius  pasien,  akan  tetapi  banyak  orang  yang  salah  mempergunakan  narkotika.. penyalahgunaan  narkotika  akhir-akhir  ini  semakin  meningkat  tak  hanya  orang  dewasa  melainkan  remaja  dan  anak-anak  juga  ikut  menyalahgunakannya.  Korban  penyalahgunaan  atau  orang  yang  menyalahgunakan  narkotika  merupakan orang  yang  sakit  yang  wajib  menjalani  rehabilitasi.  Tak  hanya  sekali  memakai  tetapi  akan  bergantung  pada  barang  haram  tersebut,  meskipun  dalam  undang-undang  secara tegas  tidak  boleh  menyalahgunakan  narkotika  kecuali  untuk  penelitian.  Cara  yang  ampuh  untuk  penyalahguna  narkotika  adalah  mengrehabilitasi  mereka  yang  kecanduan  narkotika  walaupun  ada  unsur  pidananya,  dengan  cara  rehabilitasi  pengguna  narkotika  akan  di  didik  dan  dibina  agar  kelak  tidak  terjerumus  ke  dalam  dunia  gelap  narkotika  lagi.  Kata Kunci : Penyalahguna, Narkotika, Rehabilitasi.
PELAKSANAAN TUGAS KURATOR DALAM MENGURUS HARTA PAILIT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG – UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v4i1.504

Abstract

Setelah dijatuhkannya putusan pailit, PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas .Tbk  oleh Hakim Niaga di Pengadilan Niaga Surabaya, pada tanggal 16 April 2013 ,maka sesuai dengan Amar Putusan tersebut segera ditunjuk seorang Hakim Pengawas dan seorang Kurator. Sesuai dengan Pasal 16 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dengan demikian, kewenangan penuh terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur berada ditangan kurator.. Namun dalam pelaksanaannya, kurator banyak mendapati berbagai kendala yang menghambatnya untuk kelancaran pelaksanaan mengurus harta pailit tersebut.. Kendala – kendala tersebut  diantaranya debitur yang tidak kooperatif, sulitnya kurator untuk menembus informasi karena tidak memiliki instrumen pendukung serta minimnya pengetahuan pihak – pihak tertentu yang berkaitan dengan kepailitan. Kata kunci : Pelaksanaan ,Tugas Kurator, Mengurus Harta Pailit
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT.INTI GAS GRESIK Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i1.647

Abstract

K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai sejak dimulainya atau disepakati perjanjian kerja yang diadakan kedua belah pihak antara pengusaha dan para pekerja yang diterangkan dalam perjanjian kerja; Apakah perjanjian kerja tersebut sudah dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku terutama dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta aturan K3. Pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di PT Inti Gas Gresik belum dilaksanakan secara maksimal karena dapat dilihat dari isi perjanjian kerja yang dibuat antara manajer dan karyawan, karena pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan adalah perawatan dan service tabung gas yang sangat membahayakan untuk keselamatan dan kesehatan kerja.Kata kunci:   Perlindungan hukum, Tenaga kerja, Kesehatan dan Keselamatan KerjaDOI : 10.5281/zenodo.1468258Buku-Buku Agusfian Wahab, Zainal Asikin, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cet. 5, Jakarta, 2000.Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.Halili Toha, Hari Pramono, Hubungan Kerja Antara majikan Dan Buruh, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.Sendjun H.Manullang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.Saifullah, Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja.Kitab Undang-Undang Hukum PerdataPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembinaan K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan KerjaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan KerjaPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Kesehatan Kerja
ASPEK YURIDIS HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (StudiKasusPerkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs) Arkisman, Arkisman; Hadi, Ichsanul
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 7 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v7i2.704

Abstract

Putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), Masalahan yang diteliti adalah bagaimana alas an dalam pemberian hak asuh anak akibat perceraian orang tua berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang–Undang Perlindungan Anak, penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normative atau doktrinal. Penelitian hukum ini, dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan Perundang-undangan (Low In Books) Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Gugatan perceraian yang dilakukanseorang suami dan isteri menimbulkan akibat terhadap anak-anaknya baik secara moril maupun materiil. Akibat dari perceraian yang pada umumnya sering timbul adalah tentang hadhanah atau yang bisa dikenal dengan Hak Asuh Anak. Apabila anak sudah mumayyiz (berumur 12 tahun) hendaklah diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orang tuanya yang lebih baik dan lebih cakap untuk mendidik anak tersebut. Kata kunci : Hak Asuh, Nafkah, Perceraian.
PERKAWINAN LARI (PAKONDANG) YANG DI LAKUKAN ADAT SUMBA BARAT DI TINJAU UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Arkisman, Arkisman; Iki, Marthen Jou
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v8i2.958

Abstract

Perkawinan lari (Pakondang) yang terjadi di Sumba Barat Nusa Tenggara Timur merupakan kekaburan norma hukum karena pasangan yang melakukan perkawin lari tidak tidak memberitahukan kepada orang tua tentang keinginan untuk melangsungkan perkawinan, merupakan pasangan yang tidak di restui hubungannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana proses perkawinan lari yang di lakukan adat Sumba Barat? (2) bagaimana akibat hukum perkawinan lari di Sumba barat  berdasarkan Udang-Undang No.1 Tahun 1974?. Penelitian ini adalah penelitan normative dengan data primer yang di kumpulkan dengan metode wawancara sedangkan data sekunder di kaji berdasarkan Undang-Undang. Tenik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian di temukan bahwa Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat mencegah terjadinya perkawinan lari (pakondang) di wilayah kabupaten Sumba Barat propinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan dekontruksi. Kata Kunci :Perkawinan Adat, Pakondang, Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Co-Authors Aranggraeni, Renda Hadi, Ichsanul Iki, Marthen Jou Lafitri, Nandatama Ayu Nasichin, Moh Nasichin, Moh. Ningsih, Dwi Wachidiyah