cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 12   13   14   15   16 
PERAN POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM faidir, faidir; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.522 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v5i1.623

Abstract

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk mengakomodasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini lahir untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi Di SPN Sampali Medan) Rohmad, Rohmad; Marlina, Marlina
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.048 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.2033

Abstract

Aturan pelanggaran kode etik anggota POLRI yang tidak masuk dinas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum Kode Etik Profesi Polri dan faktor kebudayaan. Kebijakan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan sanksi pelanggaran Disiplin Polri dalam Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 21 dijelaskan bahwa ada 7 jenis sanksi pelanggara Kode Etik Profesi Polri. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya dalam Undang-undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah harus mengambil langkah yang serius serta mempertegas dalam setiap Pasal-pasal yang menangani aturan pelanggaran kode etik di kepolisian khususnya dan umumnya untuk semua pelanggaran kode etik di POLRI. Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya memberikan penanganan yang lebih efektif dan transparansi dalam pelanggaran kode etik profesi POLRI akibat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran bagi anggota POLRI. Pemerintah Republik Indonesia harus bijaksana dalam pengenaan sanksi terhadap anggota Kepolisian yang melanggar kode etik profesi POLRI. Pemerintah Indonesia dalam Undang-undang Kepolisian hendaknya memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) Prima, Aristo
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.273 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i2.437

Abstract

Status of employment law    in the national legal order Indonesia theoretically can be separated into three areas, namely the areas of administration, the field of civil and criminal fields. Relationships law made by workers / laborers with employers included in the field of civil law. However, during the manufacturing process, implementation, and an end to the relationship controlled by the government. If during these processes there is a violation (not in accordance with applicable regulations), it can be applied to criminal sanctions. Based on this it raised the question of how the criminal law policy of the offenses in the field of employment, how goal setting normative regarding labor relations. The results of research and discussion to explain policies Criminal Law Against Crime in the Field of Employment is the regulation of provisions regarding the issue penal law in relation to employment issues in the legislation which is national that aims to maintain synchronization of the working relationship between employers and workers and put the government functions as a function harmonization between employers and workers. Goal setting normative concerning the employment relationship is to maintain order tangle working relationship between workers and employers.
Analisis Yuridis Putusan Praperadilan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Darwin, Darwin; Dahlan, Dahlan; Suhaimi, Suhaimi
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (852.961 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2363

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perluasan kewenangan praperadilan diluar KUHAP serta akibat hukum terhadap putusan praperadilan dalam perspektif sistem peradilan pidana. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur (buku-buku), makalah, dan data yang diperoleh di internet atau bahan hukum yang terkait dengan pembahasan serta dokumentasi hukum mencari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan materi pembahasan.  Hasil penelitian menjelaskan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya terdapat beberapa putusan hakim praperadilan yang juga telah yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP. Perluasan objek Praperadilan tersebut menimbulkan akibat hukum antara lain Penyitaan, Penggeledahan dan Pemblokiran Rekening, Pelepasan Police Line atas Fasilitas Umum, Penetapan Tersangka sehingga lembaga praperadilan dalam proses pembuktiannya berpotensi terlalu jauh masuk dan ikut menguji pokok perkara yang harusnya baru diuji di proses pembuktian di persidangan.
Peranan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn) Shara, Desi Wilma; Amelia, Nikita Rizky; Manalu, Buana Raja
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.067 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2353

Abstract

The investigation of a criminal offence case in the court generally is to find out the material real truth from a criminal offence case.The effort from the legal side (state enforcers) is to get evidences from a case processed.In criminal case investigations should have an evidence that strongly appoints the fault of the suspect. A persecution case needs an expert description to strenghten the persecution case and to be reported into Visum Et Repertum whether the persecution effects is afterwards deaths (ie hospital) or murder.This research is based on court case number 3490/Pid.b/PN.Mdn.The purposes of the research is to find out the causes of persecution occurences and to know what is the role of the Visum Et Repertum in proofing the persecution case that caused the death.
Karakteristik Hak Kebendaan Pada Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Widjaja, Erich Kurniawan; Putra, William Tandya
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (873.983 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2316

Abstract

Inventory as a fiduciary object has different law consequences towards bank as the fiduciary receiver and as the third party. This what made the researcher interested to conduct a research to investigate the property right characteristic of the inventory as a fiduciary object through statute approach and conceptual approach. This research has found that some property right characteristic do not stick with the inventory or supplies since its characteristic is not always the same. One of the intangible characteristic of the property right is “droit de suite” or the characteristic that follows wherever the fiduciary object be. The absence of property right characteristic of inventory fiduciary object cause the weakening of that property right which is known as relativering.
Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan No. 74/Pidsus Anak/2015/Pn.Blg) Sibarani, Fianty; Lumban Gaol, Sasry A E; Fachrurrazi, Afif
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.11 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2350

Abstract

The number of theft cases that occurred in Indonesian legal areas, especially the City of Balige, made us sad, especially the culprit is underage children. The type of research used in this Journal is normative research and is descriptive in nature. Data collection techniques are carried out by library research, namely by collecting data by conducting research on library materials. From the research it was concluded that the factors that caused the crime of theft committed by children were internal and external factors, which were internal factors including a lack of understanding of religion, family, individuals. While the external factors include environmental, economic, educational and mass media influences. Criminal law policies against criminal acts of theft in burdensome conditions committed by children receive Legal Protection Against Children Regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Juvenile Justice, according to the author of the judge's decision in case No. 74 / Pidsus child / 2015 / Pn.Blg is not correct because it does not provide a sense of justice for the accused over considering the absence of legal assistance that should get legal assistance.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle) Arifin, Ridwan; Choirinnisa, Shafa Amalia
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (864.721 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2349

Abstract

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku korporasi, untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban sebuah perusahaan dalam tindak pidana pencucian uang, untuk mengkaji mengenai bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam peraturan yang ada dalam perundang–undangan serta mengkaji mengenai pertanggungjawaban tidak pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Penulisan ini bersifat deskriptif guna untuk mengetahui gambaran permasalahan yang ada, yang kemudian dianalisis secara deduktif. Bentuk pidana pencucian uang oleh korporasi ada tiga jenis yaitu penempatan, pelapisan, dan penggabungan. Subjek korporasi akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 6 UU No 8 tahun 2010 bahwa dalam tindakan pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi sehingga pidana akan dijatuhkan kepada personil pengendali korporasi. Apabila personil tidak mampu membayar maka akan diganti dengan penyitaan korporasi dan personil pengendali perusahaan. Dan apabila belum cukup maka penjara dapat diganti oleh denda kontrol perusahaan.
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn Simbolon, Vera Eva Bonita; Simarmata, Meri; Rahmayanti, Rahmayanti
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (884.791 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i1.2352

Abstract

Penelitian ini bertujuan, untuk  mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan KUHP. Metode penelitian digunakan secara yuridis normatif. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan besi padat bersumber dari faktor eksternal yaitu faktor agama, keluarga, pendidikan dan faktor internal  yaitu faktor ekonomi, lingkungan, obat-obatan terlarang dan media sosial. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan pembunuhan berencana menggunakan besi padat dilakukan dengan sarana non-penal dan penal secara preventif maupun represif.
KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ASURANSI PASCA KELUARNYA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR 1/POJK.07/2014 Kumala, Wisnu; Yaswirman, Yaswirman; Ulfanora, Ulfanora
JURNAL MERCATORIA Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.701 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v12i2.2748

Abstract

There is a tug of authority in resolving insurance disputes outside the court between the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) based on Law Nomor 8 of 1999 concerning Consumer Protection with Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) based on Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014. This encourages the author to conduct legal research in order to determine the authority of BPSK in resolving insurance disputes as well as the legal consequences of the decision after the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014 using the statutory approach. This legal research results in the finding that BPSK is still authorized to settle insurance disputes following the issuance of the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2014, this is based on the provisions of the Lex superior derogat legi inferiori principle. Then there is no legal effect on the BPSK decision after the issuance of the Financial Services Authority Regulation. This is because BPSK's decision has been based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, whose position is higher than the Regulation of the Financial Services Authority. So there is no need for BPSK to follow the provisions of the regulations whose hierarchy of legislation is lower than the Consumer Protection Act. Therefore BPSK's decision is "final and binding" as explained in Article 54 paragraph 3 of the Consumer Protection Act.

Page 14 of 39 | Total Record : 386

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue