Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL MERCATORIA

mercatoria
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 19798652 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Education, Social,

Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.

Arjuna Subject : -

Articles 386 Documents

11 12 13 14 15

Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur SH., MH, Jamillah
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Kreditur memberikan dana kepada debitur tanpa adanya jaminan atas pembayaran kembali utang. Suatu utang disebut tanpa jaminan apabila transaksi itu tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang. Dalam pemenuhan kembali pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur adakalanya lancar dan juga tidak lancar. Penyelesaian utang debitur yang tidak lancar inilah pada akhirnya akan menyita harta benda atau kekayaan debitur yang menjadi jaminan utangnya. Cara yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur wanprestasi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kreditur meminta Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan debitur diletakkan sita jaminan. Apabila debitur tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menegur debitur supaya menjalankan putusan. Jika teguran tidak ditanggapi debitur, maka harta kekayaan yang telah diletakkan sita jaminan barang tidak bergerak merupakan milik kreditur.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Pengadilan Negeri Binjai) Silitonga, David Casidi; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera.Putusan Hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan.Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI RAYA CABANG MEDAN Triana, Mei
JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

The implementation of insurance policy of motor vehicle is based on the Act No. 40 of 2014 concerning to insurance and refers to the Financial Service Authority (OJK) in Circulation No. SE-06/D.05/2013 concerning to the Determining of premium rate. The insurer will provide the insured the compensation as determined in policy. The low consequence of insurer who did not pay the claim will get the sanction such as warning, limitation of business activity and the withdraw of business permit. The procedure of claim by provide the real information about the causal factor of accident, submit the identity of driver, and explanation letter from police if there is lost.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM BENTUK NADA DERING (Ring Tone) DAN NADA SAMBUNG PRIBADI (Ring Back Tone) Studi Kasus Di Pengadilan Niaga Siregar, Januari; S N S, Nancy; Perdana, Surya
JURNAL MERCATORIA Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Perkembangan teknologi telah mendorong para pengguna telepon selular untuk memiliki telepon selular yang berbeda dengan milik orang lain, mendorong produsen dan provider telepon selular untuk menciptakan suatu inovasi baru yang sekarang dikenal dengan istilah nada dering (ring tone) dan nada sambung pribadi (ring back tone), kedua inovasi baru ini mempunyai kelebihan yaitu dalam penggunannya dapat menggunakan suatu lagu. Tentunya, juga memberikan pengaruh pada industry musik di tanah air, terkait dengan penegakkan hak cipta atas ciptaan lagu khususnya. Tidak banyak orang menyadari bahwa bunyi – bunyi yang digunakan sebagai ringtone dan ring back tone tersebut merupakan karya cipta orang lain yang penggunannya dilindungi Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC) yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Hak Cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.” Kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta menimbulkan ketidaktahuan masyarakat memperbanyak ataupun menyiarkan suatu lagu untuk dijadikan nada dering (ring tone) tanpa seijin pemegang Hak Cipta adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta. Serta, penggunaan lagu yang tidak secara keseluruhan pada nada sambung pribadi (ring back tone) adalah merupakan suatu pelanggaran hak moral bagi penciptanya dalam hal ini pemegang hak cipta lagu tersebut. Cipta Lagu, Nada dering / Nada Sambung Pribadi

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Makmur, Makmur; Siregar, Taufik
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Kasus yang dibahas di dalam tulisan ini, Majelis Pengawas Pusat dalam Putusannya Nomor 02/B/MJMPPN/2009 menyatakan, bahwa terlapor yang telah menjalani purna bhakti selaku Notaris, tidak mempunyai kekuatan lagi, sehingga pemohon banding dari pembanding dinyatakan ditolak. Putusan ini mengartikan bahwa terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris tidak dapat dijatuhkan sanksi disiplinair dan karena itu Majelis Pengawas Pusat tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan sanksi terhadap terlapor yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris (Werda Notaris). Oleh karena itu, Majelis Pengawas Daerah dalam menerima pengaduan atau laporan masyarakat terhadap seseorang yang tidak menjabat lagi sebagai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris atas akta yang dibuatnya selama menjabat sebagai Notaris, harus ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

KEDUDUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK KOTA MEDAN Mahyudanil, Mahyudanil; Zul, Muaz
JURNAL MERCATORIA Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwarnai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, yang mana setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KAJIAN YURIDIS ATAS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi Kasus PutusanNomor: 15/Pra.Pid/2012/PN.Mdn dan Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/Per/2012/PN.Stb) Manao, Hubertus; Eddy, Triono
JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan advokat/pengacara. Sistem peradilan pidana adalah intitusi kolektif dimana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan.Berbagai undang-undang yang memberikan kewenangan penyidikan kepada PPNS menempatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum di berbagai sektor dalam kerangka sistem peradilan pidana.Dalam praktek penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil demi kepentingan penyidikan dapat melakukan penangkapan dan penahananterhadap tersangka tanpa melibatkan penyidik Polri sehingga memunculkan permasalahan mengenai legalitas penangkapan dan penahanan tersebut. Permasalahan ini dibahas dengan menggunakan teori sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan melalui kerjasama dan koordinasi di antara lembaga-lembaga yang oleh undang-undang diberi tugas untuk itu.

KAJIAN HUKUM PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi Kasus Pemerintah Kota Binjai) K.J Sembiring, Fatwa; Ediwarman, Ediwarman
JURNAL MERCATORIA Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Korupsi di Indonesia khususnya di kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan suatu gray area (daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi.

PEMBINAAN NARAPIDANA KEJAHATAN BISNIS DENGAN NARAPIDANA PEMBUNUHAN (LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN) Barus, Enda Riahna; Devi A, T. Keizerina; Arif, Arif
JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Perbedaan latar belakang dan juga keinginan atau hal yang diharapkan dalam melakukan kejahatan menjadi pembeda seseorang melakukan kejahatan dan juga menjadi pembeda bagaimana seseorang harus dibina dan juga untuk mengetahui perbedaan penggolongan kejahatan bisnis dengan kejahatan pembunuhan. Proses pemasyarakatan ditinjau dari segi pembinaan yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Tahapan-tahapan pembinaan tersebut menurut hasil penelitian telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan dengan mengadakan berbagai kegiatan pembinaan. Kegiatan pembinaan kepribadian meliputi seramah agama (agama Islam, agama Kristen dan agam Budha), kelompok belajar paket A, dan pendidikan Bahasa Inggris serta kegiatan pembinaan kemandirian dalam bentuk bimbingan kerja dan kursus keterampilan.

KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN Marsella, Marsella
JURNAL MERCATORIA Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila dikemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warganegara asing, tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, anak dalam perkawinan campuran. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum status anak, anak dari perkawinan campuran dapat memilih kewarganegraan Republik Indonesia setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, dari inilah anak berkewajiban untuk memilih kewarganegaraan pada saat berumur 18 Tahun atau sudah kawin, sehingga tidak lagi berkewarganegaraan ganda.

Page 13 of 39 | Total Record : 386

11 12 13 14 15

Filter by Year

2008 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Agung Suharyanto

Contact Email agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone -

Journal Mail Official windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Agung Suharyanto

Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA