cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agung Suharyanto
Contact Email
agungsuharyanto@staff.uma.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
windy@staff.uma.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Arjuna Subject : -
Articles 386 Documents
 14   15   16   17   18 
Penerapan Pidana terhadap Korporasi sebagai Pelaku Kejahatan dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh di Indonesia Parningotan Malau
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (827.976 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i1.3600

Abstract

Corporate crime in protecting K3 workers/laborers in the workplace is very structured. The corporation is always profit-oriented as much as possible without regard to social aspects. This situation makes it easy for corporations to disobey the applicable laws and regulations. This study aims to determine the application of criminal offenses for corporate offenders if negligent in providing protection of health, work safety for workers. The research method used in this study is normative research. The analysis technique used is qualitative analysis with the support of secondary data in the form of a Law document. The results showed that the application of criminal acts against corporate perpetrators who violated the Manpower Act in particular OHS was not optimal and was not yet effective. This finding is proven by the absence of protection from work accident cases because the Occupational Health Safety Act (OHS Law) is still dysfunctional and cannot be enforced (dysfunctional and non-enforceable). In connection with that, all cases of work accident cases do not use OHS Law as the basis for the indictment, the basis for prosecution, or the basis for a criminal prosecution, but instead, use the articles in KUHP and other special laws outside the unusual KUHP
Implementasi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke Simudur Udur Erat pada Masyarat Batak Toba Roswita Sitompul
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (898.856 KB) | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i1.3644

Abstract

Marriage is away for humans to developing off spring, there fore important thing is that marriage is regulated by the state, religion and customs. In Batak custom marriageis legal if it is done according toreligionthen the marriageis considered invalid, and peoplewho do marriage like this may not take partin any traditional ceremonies. This reseach is an exploratory study using primer and secondary data, the data collection is done by interviews, questionnaries andobservations the data coollectedis evaluatedqualitativelyand quantitatively so based on theabove datait canbe concluded that the batak toba people in Medan still do traditional marriage such giving “dekke si mudur udur” give to hula- hula. Hula-hula will give good words of blesssingor advise for the bride’s life in the future.
Tanggung Gugat terhadap Pembebanan Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda yang Akan Ada Berupa Gedung Angela Melani Widjaja; Vincentius Gegap Widyantoro; Elsa Indira Larasati; Lavenia Nadya Irianti; Raden Ajeng Cendikia Aurelie Maharani
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3741

Abstract

Dalam lembaga jaminan dikenal bermacam-macam, salah satunya Hak Tanggungan, yang mengatur terkait jaminan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Pembahasan yang menarik mengenai jaminan ini berkaitan dengan hak atas tanah beserta benda yang ada di atas tanah yang hendak dijadikan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan namun benda tersebut keberadaan masih akan ada di kemudian hari. Memang dalam Pasal 4 ayat (5)  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (disebut UUHT) diatur berkaitan dengan adanya kepemilikan yang berbeda antara pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda-benda yang berada diatas tanah tersebut, namun ketika terjadi persengketaan antara kepemilikan yang berbeda ini akan membawa problematika pihak-pihak yang hendak bertanggung gugat dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan atas persengketaan ini. Berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat oleh pemegang hak atas tanah dengan pemilik benda yang berada di atas tanah tersebut, salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung gugat atas kesalahan yang telah merugikan pihak lain.
Perlindungan Hak Dasar Anak pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan Muhammad Ansori Lubis
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4201

Abstract

Anak sebagai generasi penerus diharapkan menjadi tumpuan bangsa di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi hak dasar anak bagi seluruh elemen bangsa. Akan tetapi di masa pandemi sekarang ini, Peraturan Walikota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Medan, masihlah belum mengakomodir pemenuhan hak dasar anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak dasar anak pada masa pandemic covid 19 di kota medan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang membahas aspek hukum dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (library research) yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemerintah Kota Medan Beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan haruslah segera menerbitkan produk hukum daerah setingkat Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak di masa pandemi Covid-19.
Tinjauan Yuridis terhadap Driver Grabcar sebagai Pelaku Tindak Pidana Memanipulasi Data Elektronik (Tinjauan Putusan Nomor 853/PID.SUS/2018/PNMKS) Rahmayanti Rahmayanti; Yosafat Antonius Naibaho; Andika Rahtan
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4154

Abstract

Salah satu bentuk manipulasi data elektronik juga terjadi dalam dunia transportasi online. Subjek dalam hal ini adalah driver GrabCar. Normalnya seorang driver GrabCar mendapatkan dan menjalankan orderan yang diberikan oleh sistem aplikasi GrabCar apabila ada orderan kastamer yang masuk kedalam akun aplikasi  driver GrabCar. Setiap orderan yang diselesaikan  driver GrabCar mendapatkan poin. Poin inilah yang harus dikumpulkan dan dikejar si driver GrabCar untuk memperoleh target bonus insentif. Karena tantangan dalam memperoleh bonus insentif itu cukup berat maka si driver melakukan kecurangan dengan memanipulasi sistem order. Dengan demikian perbuatan itu jelas melanggar ketentuan hukum bahkan peraturan perusahaan GrabCar itu sendiri. Selain sanksi dari perusahaan Grab berupa putus mitra,  pelaku dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang  informasi dan transaksi elektronik.
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Aisyah Aisyah; Immanuel Simanjuntak; Masitah Pohan
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4155

Abstract

Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi.
Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 79/Pdt./2014/PTR) Leonardo Siregar
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3964

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang berdampak langsung pada lingkungan hidup dan penerapan dari asas pencemar membayar dalam perkara perdata lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab pemerintah terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemberian izin dan pengawasan izin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata dan pidana. Penerapan Asas Pencemar Membayar dalam Perkara Perdata Lingkungan Hidup di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 UU No. 32 tahun 2009 tidak terlaksana karena semua gugatan dalam permohonan banding penggugat ditolak oleh 2 orang majelis Hakim, hanya hakim ketua yang berbeda pendapat.
Aspek Hukum terhadap Perjanjian Pinjam Emas dengan Jaminan Tanah Sawah dalam Masyarakat Pidie Sri Hidayani; Mahalia Nola Pohan
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4241

Abstract

Perkembangan zaman belum merubah beberapa kebiasaan dalam masyarakat Aceh Pidie seperti perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah. Emas menjadi benda yang sangat bernilai untuk masyarakat Aceh. Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hasil pembahasan yang di lakukan di Desa Raya Paleue, perjanjian pinjam emas dengan jaminan tanah sawah merupakan perjanjian adat yang berlaku sejak turun temurun. Syarat sah suatu perjanjian tertuang dalam Kitab Hukum Undang-undang Perdata. Pemerintah daerah memberikan wewenang terhadap lembaga adat yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa yang ada seperti yang di tuliskan dalan Qanun No. 10 Tahun 2008.
Pemberian Wasiat Wajibah kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010 Abdul Hadi Ismail
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4060

Abstract

Beragamnya agama yang ada di Indonesia, menyebabkan perkawinan beda agama rentan terjadi. Perkawinan beda agama akan berimplikasi kepada adanya kewarisan beda agama jika salah satu pasangan meninggal dunia, sehingga akhirnya akan menjadi sengketa waris. Para ulama fikih telah sepakat bahwa antara muslim dengan non muslim tidak saling mewaris, meskipun sebagian ulama membolehkan terjadinya peralihan harta melalui wasiat wajibah. Secara normatif tidak ada hukum positif yang mendasari pemberian wasiat wajibah kepada istri yang tidak beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat.  Kekosongan hukum tersebut kemudian mendorong Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan untuk memberikan bagian harta dari suami/istri non muslim melalui mekanisme wasiat wajibah. Berdasarkan konsideran tersebut, maka perlu dipertanyakan bagaimana wasiat wajibah terhadap non muslim dalam perspektif KHI, serta apa yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Agung RI memutuskan pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sumber data berasal dari data sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya Putusan Nomor 16 AK/G/2010 itu adalah rasa keadilan serya kemanusiaan, disebabkan istri telah mengabdikan dirinya selama 18 tahun dan bergaul dengan suami secara rukun dan baik.
Politik Hukum Penanganan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-undang No. 19 Tahun 2019 Nanci Yosepin Simbolon
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.3740

Abstract

Korupsi telah menghambat sistem pemerintahan berjalan dengan baik, sehingga akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Disahkannya UU No. 19 tahun 2019 telah memberikan arah baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua permasalahan, yaitu Politik hukum pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 dan kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca disahkannya UU No. 19 tahun 2019 adalah dengan melakukan uji materil UU No. 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk perlawanan dari publik (masyarakat) agar UU No. 19 tahun 2019 yang notabanenya melemahkan fungsi KPK. Selain itu, KPK dalam melakukan tindakan-tindakan penanggulangan kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan upaya preventif tetapi juga represif tetap menjadi fokus penegakan hukum oleh KPK. Kendala lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dapat dipilah menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal didasari pada melemahnya kedudukan, fungsi dan kewenangan KPK karena disahkannya UU No. 19 tahun 2019. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh pengaruh politik kekuasaan pemerintah, dan Pengaruh dari budaya Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Publik serta masyarakat Indonesia saat ini.

Page 16 of 39 | Total Record : 386

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 1 (2025): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 17 No. 2 (2024): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 17 No. 1 (2024): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 16 No. 2 (2023): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol. 15 No. 2 (2022): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 15, No 1 (2022): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 14, No 2 (2021): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 13, No 1 (2020): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 2 (2019): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 12, No 1 (2019): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 2 (2017): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 9, No 1 (2016): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 2 (2015): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 8, No 1 (2015): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 2 (2013): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 2 (2012): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 5, No 1 (2012): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 2 (2011): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 4, No 1 (2011): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 2 (2009): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 2, No 1 (2009): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI More Issue