cover
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
editor.unesreview@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
editor.unesreview@gmail.com
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Unes Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 26543605     EISSN : 26227045     DOI : https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019
UNES Law Review adalah Jurnal Penelitian Hukum yang dikelola oleh Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Ekasakti Padang. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan pendapat editor. Jurnal terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu September, Desember, Maret, dan Juni. UNES Law Review mulai Volume 4 Nomor 3 Tahun 2022 sampai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2027 Reakreditasi Naik Peringkat dari Peringkat 5 ke Peringkat 4 sesuai nomor Akreditasi : 204/E/KPT/2022, 3 Oktober 2022 UNES Law Review is a Legal Research Journal managed by Postgraduate Law Masters, Ekasakti University, Padang. The published research is the personal opinion of the researcher and is not the opinion of the editor. The journal is published periodically 4 (four) times a year, namely September, December, March and June. UNES Law Review Volume 4 Number 3 of 2022 to Volume 9 Number 2 of 2027 Reaccreditation Raised Rank from Rank 5 to Rank 4 according to Accreditation number: 204/E/KPT/2022, 3 October 2022
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 744 Documents
Search results for , issue "Vol. 6 No. 1 (2023)" : 744 Documents clear
Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar Yendra, Musfi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1232

Abstract

Politik merupakan panglima kehidupan bernegara. Semua aturan dan kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak melalui proses politik. Begitupun dengan lembaga negara, hubungan bilateral, kebijakan moneter dan otonomi daerah. Sebagai negara demokrasi Indonesia menjalankan Pemilihan Umum (Pemilu) sekali lima tahun. Partai politik adalah instrumen utama negara demokrasi. Partai politik menjadi peserta Pemilu dalam penentuan kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Melalui partai politiklah mandat rakyat dijalankan sebagai bentuk kedaulatan negara demokrasi. Partisipasi pemilih dalam setiap Pemilu menggambarkan kesadaran rakyat untuk berdemokrasi. Sehingga upaya peningkatan partisipasi pemilih dari Pemilu ke Pemilu terus dilakukan berbagai pihak, pemerintah, penyelenggara Pemilu, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap momentun Pemilu. Salah satu komponen paling penting dari pemilih dalam Pemilu ini adalah pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih yang pertama kali mengikuti Pemilu, yaitu warga negara yang berusia 17-21 tahun. Pemilih pemula mesti mendapatkan pendidikan politik yang baik dan benar, sehingga mendorong partisipasi atau keikutsertaannya dalam memilih bahkan juga dipilih pada Pemilu 2024 mendatang. Tetapi pemilih pemula cenderung tidak pernah mendapatkan edukasi atau pendidikan politik yang baik dari partai politik dan penyelenggara Pemilu. Keinginan pemilih pemula untuk memilih pada Pemilu 2024 cukup tinggi. Namun mereka perlu diberikan informasi yang cukup tentang nama calon legislatif dan partai politik, calon presiden/wakil presiden dan teknis menggunakan hak suara. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan bersamaan dengan tugas sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Ekasakti yang dilaksanakan di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar pada bulan Agustus 2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara melakukan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi terhadap pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun. Penelitian ini dilaksanakan sekaligus memberikan edukasi kepada pemilih pemula dengan harapan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi, partai politik dan Pemilu.
Dampak Merger Terhadap Aset Kepemilikan Kapal Pt. Pelabuhan Indonesia (Persero) Marlamb Putri, Ruth Elizabeth; Lewiandy, Lewiandy
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1233

Abstract

Mergers are one way to maintain a company, which in this case has strategic efficiency in the survival of a company. When running a business, you definitely have many competitors, therefore you need a structure that can save a company. Regarding this corporate action, it was also carried out by the State-Owned Enterprise, namely Pelindo. Pelindo carried out this merger action in order to improve maritime connectivity throughout Indonesia and increase competitiveness within the State-Owned Enterprise. After the merger, all property/assets and responsibilities will be transferred to the company that can be established, therefore this journal will discuss the above matters further.
Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspeftif Hukum Pidana Ahmad Ma’mun Fikri
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i1.2119

Abstract

In Indonesia, the development of internet and social media usage has shown significant growth. In 2024, there are 204.7 million internet users in Indonesia, indicating an increase of approximately 2.1 million users from the previous year. Furthermore, internet penetration has reached 73.7% of the total population, while the number of active social media users stands at 191.4 million or 68.9% of the population, with an annual growth rate of 12.6%. This trend reflects the integration and importance of social media in the daily lives of Indonesian society, as well as the potential for misuse such as cyberbullying. This article focuses on an in-depth analysis of the dynamics of cyberbullying in Indonesia within the context of existing laws, with the primary aim of identifying gaps in current regulations and advocating for stronger legislation. The research method used is normative juridical. The study finds that cyberbullying in Indonesia is a serious issue affecting the mental health and well-being of individuals, particularly children and teenagers. Although regulated by the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), this regulation requires adjustments to be more specific and adaptive to technological developments. A holistic approach involving education, psychological support, and stakeholder collaboration is necessary to create a safe and supportive digital environment.
Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim) Lumban Gaol, Selamat
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.2173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam penggelapan dana investor dalam pelaksanaan perjanjian investasi dan tolok ukur penentuan penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim dalam putusan perkara pidana, serta menganalisis tolok Hakim ukur menjatuhkan hukuman lepas dari segala sesuatu tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus dan konsep, menggunakan data sekunder, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penempatan pertama penentuan titik singgung antara hukum perdata dan hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia adalah ada atau tidaknya itikad baik dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual tersebut, sehingga dapat dikecualikan antara tindak pidana penggelapan sebagai ranah hukum pidana dengan wanprestasi dengan itikad baik sebagai ranah hukum perdata, kedua tolok ukur penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh Hakim adalah perbuatan yang didakwakan terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi dalam pelaksanaan hubungan hukum kontraktual dengan itikad baik. Tolok ukur Ketiga Hakim menjatuhkan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana penggelapan dana investasi dalam hukuman Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim adalah perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana penggelapan, melainkan wanprestasi, karena adanya itikad baik Terdakwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dengan mengembalikan uang hasil investasi kepada korban.

Filter by Year

2023 2023


Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2026) Vol. 8 No. 2 (2025) Vol. 8 No. 1 (2025) Vol. 7 No. 4 (2025) Vol. 7 No. 3 (2025) Vol. 7 No. 2 (2024): UNES LAW REVIEW (Desember 2024) Vol. 7 No. 1 (2024): UNES LAW REVIEW (September 2024) Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024) Vol. 7 No. 2 (2024) Vol. 7 No. 1 (2024) Vol. 6 No. 4 (2024) Vol. 6 No. 3 (2024) Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023) Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023) Vol. 5 No. 4 (2023): UNES LAW REVIEW (Juni 2023) Vol. 5 No. 3 (2023): UNES LAW REVIEW (Maret 2023) Vol. 6 No. 2 (2023) Vol. 6 No. 1 (2023) Vol. 5 No. 4 (2023) Vol. 5 No. 3 (2023) Vol 5 No 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol. 5 No. 2 (2022): UNES LAW REVIEW (Desember 2022) Vol 5 No 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol. 5 No. 1 (2022): UNES LAW REVIEW (September 2022) Vol 4 No 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol. 4 No. 4 (2022): UNES LAW REVIEW (Juni 2022) Vol 4 No 3 (2022): UNES LAW REVIEW (Maret 2022) Vol. 5 No. 2 (2022) Vol. 5 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 4 (2022) Vol. 4 No. 3 (2022) Vol 4 No 2 (2021): UNES LAW REVIEW (Desember 2021) Vol 4 No 1 (2021): UNES LAW REVIEW (September 2021) Vol 3 No 4 (2021): UNES LAW REVIEW (Juni 2021) Vol 3 No 3 (2021): UNES LAW REVIEW (Maret 2021) Vol. 4 No. 2 (2021) Vol. 4 No. 1 (2021) Vol. 3 No. 4 (2021) Vol. 3 No. 3 (2021) Vol 3 No 2 (2020): UNES LAW REVIEW (Desember 2020) Vol 3 No 1 (2020): UNES LAW REVIEW (September 2020) Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020) Vol 2 No 3 (2020): UNES LAW REVIEW (Maret 2020) Vol. 3 No. 2 (2020) Vol. 3 No. 1 (2020) Vol. 2 No. 4 (2020) Vol. 2 No. 3 (2020) Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019) Vol 2 No 1 (2019): UNES LAW REVIEW (September 2019) Vol. 2 No. 2 (2019) Vol. 2 No. 1 (2019) Vol. 1 No. 4 (2019) Vol. 1 No. 3 (2019) Vol. 1 No. 2 (2018) Vol. 1 No. 1 (2018) More Issue