cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012" : 7 Documents clear
PENGUATAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MARITIM INDONESIA DI WILAYAH PERBATASAN (Pembelajaran dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan dan Kerjasama Internasional) Anugerah Yuka Asmara
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9280

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya kelautan khususnya di perbatasan antar negara. Beberapa pelanggaran batas laut negara yang telah ditetapkan melalui zona ekonomi ekslusif (ZEE) tiap tahun marak terjadi. Misalnya penangkapan ikan oleh nelayan asing, eksplorasi tambang di bawah laut oleh beberapa perusahaan asing menyebabkan pencemaran laut di batas negara, dan minimnya penggunaan iptek dalam pengelolaan sumber daya maritim di Indonesia. Tujuan penelitian dalam studi ini ialah : 1) Mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Pemerintah Norwegia dalam menguatkan posisi wilayah laut negaranya sekaligus pengelolaan sumber daya laut yang ada di dalamnya dan 2) Mengelaborasi langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam mengambil beberapa pelajaran dari keberhasilan negara Norwegia tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan literatur atau studi pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengambil praktik-praktik terbaik (best practices) dari keberhasilan suatu negara dalam mengimplementasikan program. Hasil tinjauan dari berbagai literaturmenunjukkan bahwa pembelajaran kebijakan pengelolaan kelautan dari Norwegia sebagai salah satu negara yang memiliki geografi laut cukup luas patut menjadi contoh bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan secara geografis dan sistem pemerintahannya memiliki kemiripan di antara keduanya, meskipun Indonesia sebagai negara maritim terluas di dunia memiliki tantangan lebih berat dari pada Norwegia yang secara geografis lebih kecil dari Indonesia.Title: Reinforcement The Exclusive Economic Zone Within Managing The Indonesian Maritime Resource in Interstate Boundary Area (Learning From The Government Policy of Norway in Terms of The Regulation, Utilisation For Science and Technology, Institutional Management, and International Cooperation) Indonesia is an archipelago country which has the various issues in managing the living marine resource especially in interstate boundary. The violations of the interstate sea boundary which are determined by economic exclusive zone (EEZ) increasingly occur up to now. Such as, illegal fishing by the strange fishers, the crude oil explorations which bring about ocean pollution in interstate boundary area, and the lack of use science and technology within managing the living marine resources in Indonesia. The research objective of this study is to: 1) Determine and describe the policy of the Government of Norway in strengthening the country’s position as well as marine areas marine resources therein and 2) Elaboration of the steps the Government of Indonesia to take some lessons from the success of the Norwegian state. The method used is through literature or literature approach. This research is a qualitative-descriptive. Data analysis technique used is to take the best practices (best practices) of a country’s success in implementing the program. The learning of policy for the maritime resource from Norway as a geographically large maritime country can became a precedent for Indonesia. It is caused between Indonesia and Norway have the similarity in the geographic area and in the government system, although Indonesia as the world’s largest maritime countries have more severe challenges from Norway who is geographically smaller than Indonesia.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN BERPERSPEKTIF MITIGASI BENCANA DI PADANG SUMATERA BARAT Tomi Ramadona; Tridoyo Kusumastanto; Achmad Fahrudin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9281

Abstract

Penelitian yang bertujuan untuk merumuskan arahan kebijakan pengembangan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan berperspektif mitigasi bencana telah dilakukan di Kota Padang Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan pendekatan sensus. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan skunder. Pengambilan data dilakukan secara purposive sampling. Responden terdiri dari nelayan yang mendaratkan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus dengan komoditas tuna. Metode analisis data menggunakan analisis bioekonomi, kelayakan investasi, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sub-sektor perikanan memberikan pengaruh cukup besar bagi perekonomian Kota Padang. Pemanfaatan sumber daya tuna masih berada dibawah optimalnya. Pengelolaan optimal tuna dengan menggunakan rezim pengelolaan Maximum Equilibrium Yied (MEY) dengan discount rate sebesar 16% yaitu dengan meningkatkan upaya sebesar 133 trip dan produksi sebesar 418,53 ton. Potensi bencana terbesar di Padang yang berdampak pada perikanan yaitu gempa bumi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arahan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Kota Padang yaitu mengembangkan sarana dan prasarana perikanan yang berperspektif mitigasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat lokal dan kondisi daerah serta meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka optimasi produktivitas perikanan yang berkelanjutan. Title: Development Policies for Sustainable Fishery Resources with Disaster Mitigation Prespective in Padang, West Sumatra Research purposed to formulate the orientation of policy of sustainable fishery resources development with disaster mitigation perspective has been conducted in 2012. Method of the study was census approach. Data consists of primary and secondary data. Data were collected by purposive sampling. Respondents were fishers who landed their fishes at the Ocean Fishing Port (PPS) Bungus with tuna commodity. Analysis data method employs bio-economy analysis of investment feasibility, Analytical Hierarchy Process (AHP), and institutional analysis. Results showed that fishery sub-sector gave significant impact for the economy of Padang City. Utilization of tuna resource was still under its optimum value. Optimum tuna management using Maximum Equilibrium Yield (MEY) management regime with rate discount 16% was done by increasing effort to 133 trips and production to 418,53 tons. Most potential disaster in Padang influencing fishery sector was earthquake. Research showed that proper policy implemented in Padang was to develop fishery infrastructure with disaster mitigation perspective by considering local society characteristics and regional condition as well as by increasing stakeholder participation in order to optimize sustainable fishery productivity
EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Yayan Hikmayani; Maharani Yulisti; Hikmah Hikmah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9277

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan peningkatan produksi perikanan tahun 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan perhitungan kecenderungan produksi perikanan budidaya nasional/wilayah, analisis proyeksi produksi (forecasting) perikanan budidaya di Indonesia dan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi yang telah dicanangkan yaitu sebesar 353% pada prinsipnya masih cukup relevan dan sangat optimis untuk tercapai. Hasil forecasting yang telah dilakukan menghasilkan nilai sebesar 335% dan tidak terlalu jauh dengan nilai yang ditargetkan. Proyeksi patin menunjukkan peningkatan produksi sampai tahun 2014 sebesar 253%, menunjukkan antara target produksi dan realisasi sangat jauh perbedaannya. Proyeksi produksi perikanan budidaya untuk komoditas lele, menunjukkan peningkatan produksi sampai dengan 781% di tahun 2014, jauh lebih besar dibanding target produksi perikanan budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sebesar 450%. Upaya yang dapat dilakukan agar target produksi tercapai yaitu melalui optimalisasi luasan lahan yang belum diusahakan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya, distribusi produk perikanan yang merata di seluruh Indonesia dengan mempermudah birokrasi, meningkatkan jumlah dan kapasitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di lokasi sentra produksi potensial, kebijakan pemerintah mengenai harga pakan, subsidi harga input produksi terutama pakan perikanan budidaya dan kebijakan pemerintah dalam pelarangan impor ikan.Title: Policy Evaluation on Enhancing Aquaculture Production.Research aimed at evaluating the policy to increase fisheries production has been carried out in 2011. Research location was in Bogor Regency, West Java. Qualitative and quantitative approaches were used in this research, by which primary and secondary data were collected. Data were analyzed descriptively based on calculations of the trend of national aquaculture production/territory, production projection analysis (forecasting) of aquaculture in Indonesia, and the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) analysis. Result showed that the production targeted of 353% is still relevant and optimistically can be achieved. Result from forecasting analysis of production showed the value of 335%, by which it has no different with production targeted value. Projections showed an increase of catfish production until year 2014 amounting to 253%, indicating the production and realization of the target is not balanced. Projections analysis of catfish commodities has result increased by 781% in 2014, far greater than Directorate General of Aquaculture’s production target of 450%. Efforts can be made to achieve the production optional targets optimal through optimization of undeveloped land area, improving facilities and infrastructure to support aquaculture, distributing fish products equitable throughout Indonesia by simplifying the bureaucracy, increasing the number and capacity of the small scale hatchery, building fish processing unit in central location of potential production, intervention of government on policy making of feed prices, input prices subsidies especially on feed, and restriction on the fish imports.
DAMPAK PENERAPAN SERTIFIKASI PERDAGANGAN IKAN HIAS LAUT PADA KONDISI EKOSISTEM TERUMBU KARANG DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI NELAYAN DI KEPULAUAN SERIBU Idris Idris; Aar Mardesyawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9282

Abstract

Sertifikasi ikan hias diterapkan di Kepulauan Seribu pada 2003-2006 oleh MAC berdasarkan kebutuhan pembeli yang menginginkan ikan hias laut yang sehat dan ditangkap dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan program sertifikasi perdagangan ikan hias laut terhadap kondisi ekosistem terumbu karang dan kondisi sosial ekonomi nelayan di Kepulauan Seribu. Studi ini dilaksanakan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Studi ini menggunakan tiga metode, yaitu diskusi kelompok terfokus (FGD), wawancara mendalam, dan kuisioner. Responden dalam studi ini terdiri dari kelompok nelayan dan pengepul ikan hias (belum dan sudah tersertifikasi), tokoh masyarakat, ketua kelompok nelayan, dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan. Hasil studi menunjukkan bahwa sebanyak 73% responden menyatakan kondisi terumbu karang di lokasitangkap masih dalam kategori baik. Sementara, sebanyak 58% responden menyatakan kondisi ikan hias cenderung meningkat. Pada aspek sosial dan ekonomi, sebanyak 62% responden merasa lebih aman dalam menangkap ikan karena tidak melanggar hukum, sebanyak 96% responden menyatakan sangat baik dalam hal penyelesaian masalah melalui kelompok, dan sebanyak 96% responden menyatakan memiliki kondisi fisik yang lebih baik. Namun, hanya sebanyak 42% responden yang menyatakan ada perbaikan harga jual ikan hias dari nelayan. Kesimpulan yang dapat diambil dari studi ini adalah program ini bisa mengubah persepsi masyarakat untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang. Secara sosial, keamanan dan kesehatan nelayan cenderung meningkat. Secara ekonomi, program ini tidak memberikan perbaikan atau peningkatan harga ikan hias pada tingkat nelayan. Title: Impact of Implementation Marine Ornamental Fish Certification on Coral Reefs Ecosystem and Socio Economic of Fishers Condition in theKepulauan SeribuMarine ornamental fish certification was implemented in Seribu Islands at 2003 – 2006 by MAC on the need of buyers who want a healthy marine ornamental fish and non destructive fishing. This study aimed to evaluate impact of implementation of certification program of marine ornamental fish on coral reef ecosystem and social economic of fishers condition in Seribu Islands. The study was conducted in Panggang Island, Seribu Islands. The study was using three methods namely focus group discussions (FGD), in-depth interviews, and questionnaires. Number of respondents in the study were 44 respondents consist of a group of fishers and collectors of marine ornamental fish (certified and non certified), public figures, chief of the fishers group, and the head of fishers household. The result of this study was showed about 73% of respondents said the condition of coral reefs in fishing ground still in good category. Meanwhile, about 58% respondent said the condition of population marine ornamental fish is increase. In the social and economic aspects, about 62% of respondents felt more secure to collecting fish because they did not against the law, about 96% of respondents stated very well in terms of problem solving with group, and as 96% of respondents stated they have a better healthy condition. However, only about 42% of respondents was said the prices of marine ornamental fishes are increase. This study concluded that the program could changedthe perception of community in Panggang Island that using environmental-friendly fishing gear can reduce the destruction of coral reefs ecosystem. However, economic benefit of the certification program was not making improvement and increasing the prices of marine ornamental fishes.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGATURAN SISTIM BAGI HASIL (Kasus Implementasi Undang-undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 pada Perikanan Rumpon di Kabupaten Badung, Bali) Rizky Muhartono; Ahmad Zamroni; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9278

Abstract

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan di Desa Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi UU Bagi Hasil No. 16/1964. Pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Responden yang terpilih merupakan nelayan rumpon yang telah bekerja minimal satu tahun. Mengacu pada pendekatan evaluasi kebijakan, analisis mencakup aspek materi, aspek implementasi dan aspek faktor penentu. Dari pendekatan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: Pertama, teridentifikasi adanyaketidaksesuaian penerapan UU di lapangan, antara lain dalam hal besaran proporsi, beban tanggungan, dan jangka waktu perjanjian; Kedua, kelemahan yang menyebabkan penyimpangan tersebut, terjadi baik padaaspek materi maupun implementasi. Pada aspek materi, ditemukan bahwa produk hukum tersebut tidak selaras dengan kondisi lokal, termasuk adat setempat. Sementara itu, pada aspek implementasi, produk hukum tersebut tidak berjalan baik karena keterbatasan informasi, ketiadaan ruang untuk modifikasi, dan ketiadaan lembaga kontrol yang secara efektif mengawal pelaksanaannya. Rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: (1) Beberapa pasal UU 16/1964 sebaiknya disempurnakan, yaitu yang menyangkut bagian pemilik modal, biaya penyusutan aset, dan umur ekonomis aset produksi dalam perhitungan bagi hasil; (2) Perlu diberikan mandat khusus kepada sebuah lembaga yang untuk melakukan pengawalan implementasi UU sehingga efektivitas UU dapat ditingkatkan; (3) Perlu disusun sebuah naskah akademis yang dikembangkan berdasarkan perluasan cakupan kajian ini, yang digunakan untuk mendorong penyempurnaan UU, sehingga selaras dengan kondisi saat ini, demi perkembangan perikanan yang lebih baik. Title: Evaluation of Policy on Benefit Shareing Systim (A case study on Implementation of Law 16/1964 in Rumpon Fishery of Badung Regency, Bali) This paper was based on the results of research conducted at Kedonganan, Badung Regency, Bali. Purpose of the research is to  valuate the implementation of Benefit Sharing System Regulation No. 16/1964. Case study approach was adopted in this research. Data were obtained through interviews with selected respondents based on purposive sampling method. In this case, the rumpon fishers selected as respondent who has worked at least one year. Referring to the policy evaluation approach, the analyses covered three components: material, implementation, and factor aspects. Results showed the following: firstly, it was identified that that several applications deviated from those directed by the law. These included the proportion scheme, burden sharing and contract tenure. Secondly, it was observed that imperfection causing these deviations occurred in both the material and implementation aspects. Regarding material aspects, it was found that this legal product was incompatible with local conditions, including local traditions/customs. Meanwhile, concerning the implementation aspect, the law was found ineffective due to lacks of information, room for modification and effective control institution. In line with these findings, it is recommended that: (1) Several articles of the law, namely those related to the the share of capital owners, depreciation, and productive assets economic age should be refined; (2) A certain mandate should be granted to an institution so as that implementation can be carried out effectively, and (3) A study extending from these findings should be carried out to result in a white book aimed at revisiting the law, for the sake of better fishery development.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG TINGKAT KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN (Studi Kasus di Kawasan Pangandaran, Kabupaten Ciamis) Atikah Nurhayati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9283

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui pendekatan model sinergitas perilaku ekonomi nelayan (Suatu Kasus di Kawasan Pangandaran Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat). Analisis terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dilakukan dengan menggunakan Analytical Hierarkhi Process (AHP). Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan melalui alternatif kebijakan Co-Management berpengaruh sebesar 44,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Pengendalian upaya penangkapan memiliki nilai bobot 0,336 artinya kebijakan pemerintah melalui pengendalian upaya penangkapan memiliki pengaruh sebesar 33,6% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki nilai bobot 0,131 artinya kebijakan pemerintah dengan memperhatikan sinergitas perilaku ekonomi nelayan memiliki pengaruh sebesar 13,1% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Penegakan hukum dan kelembagaan memiliki nilai bobot 0,088 artinya setiap kebijakan pemerintah melalui penegakan hukum dan kelembagaan memiliki pengaruh sebesar 0,88% terhadap tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan. Kebijakan Co-management memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keberlanjutan sumber daya perikanan tangkap di Kawasan Pangandaran Provinsi Jawa Barat.Title: Analysis of the Local Government Policy Supporting to Sustainable Fisheries Resources (Case Study in the Pangandaran, Ciamis District). This research aims to examine extent of government policy in support of Ciamis district level management sustainability of fishery resources through the synergy model approach to economic behaviour of fishers. Analysis of government policy in supporting the sustainability of fisheries resource management wes using the Analytical Hierarchy Process (AHP). Local government policies in supporting the sustainability of fisheries resource management were given through alternatives policies Co-Management, control of fishing effort, synergy model of economic behaviour of fishers, law enforcement and institutional. Government policy in supporting sustainable fisheries resource management through policy alternatives Co-Management influence for 44.6% of the level of sustainability of fisheries resources management. Controlling fishing effort has a value of 0.336 means that partial weight alternative government policy by controlling fishing effort has the effect of 33.6% of the level of sustainability of fisheries resource management; synergy of economic behaviour fishers has a value of 0.131 means that partial weight alternative government policies with respect to economic behaviour of fishers have synergy effect of 13.1% of the level of sustainability of fisheries resource management of law enforcement and institutions have partial weight value of 0.088 means that every government policy through the enforcement of laws and institutions have an influence on the level of 0.88% sustainable management of fisheries resources. Co-management policy has a great influence on the level of sustainability of fisheries resources in the area of Pangandaran, West Java Province.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR Siti Hajar Suryawati; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9279

Abstract

Tulisan ini mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan sumber daya terumbu karang di wilayah Coral Triangle Indonesia, yang didasarkan atas hasil penelitian pada Tahun 2011, di lokasi-lokasi Coral Reef Rehabilitation and Management Program  COREMAP). COREMAP adalah program pengelolaan sumber daya terumbu karang yang merupakan wahana utama Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengimplementasikan kebijakan  pengelolaan terumbu karang. Kebijakan tersebut dilatar-belakangi oleh degradasi yang terjadi pada sumber daya terumbu karang dan besarnyapotensi serta pentingnya fungsi dari aset alam tersebut. Metode yang diacu untuk penyusunan rekomendasi ini adalah analisis Sistem Sosial Ekologis (SES) dan analisis resiliensi yang mencakup perilaku positif dan negatif dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang, dilanjutkan dengan analisis Multi Criteria Decision Making (MCDM) terhadap perilaku-perilaku pengelolaan negatif. Data dalam penelitian ini mencakup aspek sistem sosial-ekologi, kerentanan dan resiliensi, yang diperoleh dari 1.244 responden masyarakat yang dipilih secara purposive dan 182 responden tokoh yang diperoleh dengan teknik snowball serta data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini secara umum merekomendasikan 4 (empat) perbaikan terhadap kebijakan pengelolaan yang ada. Keempat rekomendasi tersebut adalah: 1) Peningkatan efektivitas Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) atau Taman Wisata Air Laut (TWAL) melalui penguatan kerjasama masyarakat-pemerintah dalam upaya-upaya menciptakan mata pencaharian alternatif, terutama di sektor non konvensional seperti pariwisata; 2) Memfokuskan pada intensifikasi pembentukan lembaga keuangan yang mendukung permodalan usaha dan perbaikan teknologi; 3) Perbaikan sistem koordinasi pihak terkait dalam pengawasan terhadap sumber daya; dan 4) Perbaikan desain program sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Title: STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG COREMAP DI WILAYAH CORAL TRIANGLE DI INDONESIA TIMUR This paper proposes recommendations to improve management for the resource management in the Indonesian’s part of Coral Triangle Area, based on a research carried out in the COREMAP locations in 2011. COREMAP is a program introduced by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries to implement its policies on coral reef management and conservation. The policies concern the ongoing alarming degradation of the resource and the disappearing physical existence as well as functions of such natural capital. The research methods were Social Ecological System (SES) analysis and resilience analysis covering both negative and positive management practices, followed by a Multi Criteria Decision Making (MCDM) analysis of the negative management practices to come up with prioritized strategy recommendations. Data used consisted of social-ecological system, vulnerability and resilience aspects, collected from 1.244 respondents representing ordinary citizens selected purposively and 182 key persons which were determined following the snowball sampling technique, and secondary drawn upon the documented files of relevant institutions. In general, the recommendation proposed through this paper are as follows: 1) Increasing the effectiveness Regional Marine Conservation Area and Marine Tourism Park by strengthening community-government cooperation aimed at creating alternative livelihood , particularly the nonconventional sectors, more specifically tourism, 2) Focusing on the intensification of the establishment of financial institutions to facilitate better access for business capital provision and technological improvements; 3) improvement of coordination system among local influential institutions in controlling the resource; and 4) improved design of outreach programs on the use of environmentally friendly fishing gear.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue