Yayan Hikmayani
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA Yayan Hikmayani; Maharani Yulisti; Hikmah Hikmah
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v2i2.9277

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan peningkatan produksi perikanan tahun 2011. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif berdasarkan perhitungan kecenderungan produksi perikanan budidaya nasional/wilayah, analisis proyeksi produksi (forecasting) perikanan budidaya di Indonesia dan analisis Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa target produksi yang telah dicanangkan yaitu sebesar 353% pada prinsipnya masih cukup relevan dan sangat optimis untuk tercapai. Hasil forecasting yang telah dilakukan menghasilkan nilai sebesar 335% dan tidak terlalu jauh dengan nilai yang ditargetkan. Proyeksi patin menunjukkan peningkatan produksi sampai tahun 2014 sebesar 253%, menunjukkan antara target produksi dan realisasi sangat jauh perbedaannya. Proyeksi produksi perikanan budidaya untuk komoditas lele, menunjukkan peningkatan produksi sampai dengan 781% di tahun 2014, jauh lebih besar dibanding target produksi perikanan budidaya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sebesar 450%. Upaya yang dapat dilakukan agar target produksi tercapai yaitu melalui optimalisasi luasan lahan yang belum diusahakan, memperbaiki sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya, distribusi produk perikanan yang merata di seluruh Indonesia dengan mempermudah birokrasi, meningkatkan jumlah dan kapasitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), mendirikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di lokasi sentra produksi potensial, kebijakan pemerintah mengenai harga pakan, subsidi harga input produksi terutama pakan perikanan budidaya dan kebijakan pemerintah dalam pelarangan impor ikan.Title: Policy Evaluation on Enhancing Aquaculture Production.Research aimed at evaluating the policy to increase fisheries production has been carried out in 2011. Research location was in Bogor Regency, West Java. Qualitative and quantitative approaches were used in this research, by which primary and secondary data were collected. Data were analyzed descriptively based on calculations of the trend of national aquaculture production/territory, production projection analysis (forecasting) of aquaculture in Indonesia, and the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) analysis. Result showed that the production targeted of 353% is still relevant and optimistically can be achieved. Result from forecasting analysis of production showed the value of 335%, by which it has no different with production targeted value. Projections showed an increase of catfish production until year 2014 amounting to 253%, indicating the production and realization of the target is not balanced. Projections analysis of catfish commodities has result increased by 781% in 2014, far greater than Directorate General of Aquaculture’s production target of 450%. Efforts can be made to achieve the production optional targets optimal through optimization of undeveloped land area, improving facilities and infrastructure to support aquaculture, distributing fish products equitable throughout Indonesia by simplifying the bureaucracy, increasing the number and capacity of the small scale hatchery, building fish processing unit in central location of potential production, intervention of government on policy making of feed prices, input prices subsidies especially on feed, and restriction on the fish imports.
EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN MORATORIUM KAPAL EKS ASING DAN TRANSHIPMENT TERHADAP KINERJA USAHA PENANGKAPAN IKAN Yayan Hikmayani; Rikrik Rahadian; Nurlaili Nurlaili; Rizky Muhartono
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.764 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v5i2.1021

Abstract

Penelitian untuk melihat efektivitas kebijakan moratorium kapal eks asing dan transhipment telahdilakukan pada Bulan Maret 2015. Tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk melihat pengaruh langsungdari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap kinerja usaha perikanan. Lokasi penelitian dilakukan ditempat pendaratan ikan bagi kapal-kapal ikan yang terkena dampak, seperti di Bitung dan DKI Jakarta.Metode pengambilan responden dilakukan secara terpilih, yaitu instansi terkait : pelabuhan perikanan,pengawas perikanan, serta pelaku usaha. Pengambilan data terdiri dari data primer dan data sekunder.Analisis data dilakukan secara tabulasi dan diolah menggunakan statistik sederhana untuk menjawabtujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diimplementasikan dilihat daritujuan untuk mengurangi illegal fishing dianggap secara nyata cukup efektif. Hal ini ditunjukkan denganmenurunnya jumlah illegal fishing. Namun demikian, di sisi lainnya kebijakan tersebut dinilai tidak efektifbagi peningkatan kinerja usaha penangkapan skala besar dan telah cukup efektif untuk meningkatkankinerja usaha penangkapan ikan skala kecil. Diharapkan keijakan ini akan diikuti oleh perbaikansistem monitoring yang baik dari pihak pemerintah agar pemberlauan kembali kapal transhipment tidakdigunakan untuk kegiatan illegal fishing, namun membangkitkan inerja usaha perikanan dari hulu ke hiliryang berkembang di Indonesia. Effectivity of Ex Foreign Ships Moratorium and Transhipment Policyon Captured Fisheries Business PerformanceThis study is aimed at investigating the effectiveness of the moratorium and transhipmentpolicies. The investigation was conducted on March 2015 in several fish-landing sites which wereheavily affected by the two policies, such as Bitung and DKI Jakarta, through surveys to acquire bothprimary and secondary data needed, with purposively chosen respondents. The data acquired were thendescriptively analyzed and tabulated, which resulted in the finding that the policies implemented thus farhad been very effective in suppressing illegal fishing. Despite their effectiveness, big fisheries businessowners in jakarta complained that the transhipment policy had caused them quite a big loss throughthe effect of a hiking fishing cost as well as reducing catch. While the big fisheries business owners inBitung complained that both policies had caused them much bigger lost by reducing the supply of input.But different stories were received by small scale fishers who felt that they had been getting more fishthan they usually had. Therefore, the moratorium policies need to be continued while the governmentpreparing to alter the transhipment policy – especially in the enhancement of the monitoring system – sothat the policies may suppress illegal fishing while creating a condition for growth of fishery businessesfrom top to bottom in Indonesia.