cover
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2018)" : 6 Documents clear
Aspek Pembinaan Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Karang Taruna Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi Samugyo Ibnu Redjo; Agustinus Widanarto; Muradi Muradi; Rita Myrna
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (335.533 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1139

Abstract

Kegiatan ini merupakan hibah pengabdian kepada masyarakat internal Universitas Padjadjaran batch 2 tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sukajaya, karena kegiatan dan keanggotaan Karang Taruna di Desa Sukajaya masih jauh dari ketentuan. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah tentang pembinaan karang taruna, dengan khalayak sasaran yaitu para ketua RW, ketua RT, pengurus dan anggota karang taruna di Desa Sukajaya.Hasil kegiatan menunjukan bahwa bahwa para peserta belum memahami tentang apa itu Karang Taruna. Mereka kebanyakan pernah mendengar tentang apa itu Karang Taruna, tetapi apa saja kegiatan yang harus dilakukan baik oleh pengurus maupun anggota Karang Taruna, termasuk apa saja hak dan kewajiban termasuk tujuan diadakan Karang Taruna. Hal ini menjnjukan bahwa masyarakat  Desa Sukajaya belum memahami tentang apa itu Karang Taruna dan kegiatan yang sekarang dilakukan oleh Karang Taruna, belum fokus pada kegiatan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2013 tentang Pembinaan Karang Taruna. 
Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia Suryanto Suryanto
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.535 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reformasi sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Data diperoleh dari penelusuran dari berbagi sumber referensi baik penelitian terdahulu, media online mapun dari berbagai peraturan perundangundangan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yakni melalui penelaahan berbagai studi literatur dan peraturan-peraturan yang terkait dengan topik penelitian. Data dapat didapatkan dari buku-buku atau literatur kepustakaan seperti artikel-artikel, media online, hasil penelitian serta dokumentasi yang memiliki relevansi dengan judul artikel. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan, antara lain: reduksi data, display data, dan verifikasi serta simpulan. Analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yakni rangkaian yang saling kait mengkait sejak penelitian dirancang, diverifikasi dan ditarik kesimpulannya.Hasil penelitian menyatakan bahwa reformasi sistem akuntansi pemerintahan mengakibatkan terjadinya perubahan, antara lain :  (1) Perubahan basis pencatatan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual; (2) Teknik pembukuan tunggal (single entry) menjadi pembukuan berpasangan (double entry); dan (3) Laporan keuangan yang dihasilkan. Adapun fase-fase perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia dapat dilihat dari era sebelum otonomi daerah, era transisi otonomi daerah dan era pasca otonomi daerah.
Proses Input Dalam Efektivitas Pelayanan Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Provinsi Jawa Barat Andi Pratama
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.325 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1135

Abstract

Izin trayek AKDP online merupakan suatu layanan yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan Perizinan dibidang transportasi darat. Pelayanan Izin Trayek AKDP online diharapkan badan hukum menggunakan fasilitas tersebut untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan seperti banyaknya badan hukum yang lebih memilih untuk mengoptimalkan pelayanan secara langsung, karena dianggap lebih efektif, sarana prasarana yang belum maksimal, sumberdaya aparatur dibidang teknis kurang, serta masih kurangnya sosialisasi kepada badan hukum mengenai pelayanan secara online. Teori yang digunakan yaitu teori ukuran Efektivitas dari Sedarmayanti dalam bukunya “Sumber Daya Manusia dan Produktivitas”. Menurutnya efektivitas suatu program dapat dilihat dari input, proses produksi, hasil dan produktivitas. Dalam tulisan ini akan difokuskan pada proses input saja. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi, studi putaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Pelayanan izin trayek AKDP Online di DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dilihat input belum efektif karena sarana prasarana masih kurang, masih terbatasnya biaya dan SDM yang memiliki keahlian khusus di bidang komputer masih sedikit
Gaya Kepemimpinan Presiden Indonesia Hasan Supriyadi
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.397 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1136

Abstract

Indonesia merupakan bangsa yang secara politik dan secara formal merdeka sejak 17 Agustus 1945, dan diakui dari negara luar yaitu dari Sabang sampai Merauke. Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial yaitu Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan. Presiden juga dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintaha sehari-hari.Sejarah perjalanan lembaga Kepresidenan Indonesia mempunyai keunikan tersendiri, dengan khas-khas siapa yang menjadi pemimpin saat itu. Pada konstitusi pun indonesia setidaknya ada tiga sampai empat kali perubahan konstitusi. Selama lebih dari tujuh puluh dua tahun kemerdekaan, Indonesia telah memiliki tujuh presiden. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Setiap presiden memiliki gayanya sendiri dalam memimpin. Semua Presiden diharapkan kesejahteraan semua rakyat Indonesia, di mana kepemimpinan akan bertanggung jawab, baik di hadapan manusia juga di hadapan Tuhan nanti
Keputusan Politik Sultan Dalam Kerangka Negara Demokrasi Muhammad Quranul Kariem
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.666 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1137

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah yang bersifat istimewa dan menjalankan praktik desentralisasi asimetris dalam penyelengaraan pemerintahannya. Kekuasaan monarki Sultan Hamengku Buwono sebagai raja mempunyai andil dalam keputusan – keputusan politik yang dibuatnya. Peranan ganda dijalankan oleh Sultan sebagai Raja dan Gubernur, secara tidak langsung menjadikan posisi eksekutif menguat.Penguatan posisi eksekutif tersebut menciptakan jarak (space) dengan institusi legislatif yang sesungguhnya mempunyai peranan yang seimbang. Kerangka demokrasi pada hekekatnya mengupayakan keterbukaan dan kedilan (fairness) yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Keputusan politik Sultan dalam perspektif monarkhi memang dibenarkan, namun dalam koridor demokrasi ia harus memahami pemerintahan berdasarkan tatanan peraturan perundang – undangan
Aspek Tangibles Dalam Pelayanan Aksesibilitas Trotoar Jalan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra Di Kota Bandung Nia Karniawati
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 6 No 2 (2018)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (912.869 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v6i2.1138

Abstract

Penyediaan aksebilitas trotoar jalan bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu tugas Pemerintah Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada trotoar di Jalan Ir.H.Djuanda, yang dikenal juga dengan Jalan Dago. Jalan Ir.H.Djuanda merupakan salah satu icon Kota Bandung. Fokus penelitian ini pada aspek tangible dalam pelayanan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam penyediaan akses trotoar jalan bagi penyandang disabilitas tuna netra.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (qualitative research) dengan pendekatan case study dengan analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan revitalisasi terhadap trotoar di Kota Bandung, termasuk trotoar di Jalan Ir. H.Djuanda pada tahun 2016. Namun revitalisasi ini tidak dilakukan pada seluruh trotoar Jalan Ir. H.Djuanda. revitalisasi difokuskan pada trotoar Jalan Ir.H.Djuanda mulai dari perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan Dipati Ukur sampai dengan perempatan Jalan Ir.H.Djuanda-Jalan REE.Martadinata. Sedangkan trotoar Jalan Ir.H.Djuanda dari Terminal Dago sampai Pasar Simpang Dago tidak dilakukan revitalisasi, sehingga kondisinya memprihatinkan. Sedangkan untuk trotoar yang telah mengalami revitalisasi kondisinya sangat baik. Fasilitas yang tersedia sangat lengkap. Demikian pula dengan fasilitas aksebilitas trotoar bangi penyandang disabilitas tunanetra

Page 1 of 1 | Total Record : 6