cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Novendri M. Nggilu
Contact Email
novendrilawreview@ung.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jamburalawreview@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gedung Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Jambura Law Review
Published by Universitas Negeri Gorontalo
ISSN : 26549255     EISSN : 26560461     DOI : 10.33756
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including, Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019" : 5 Documents clear
Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum Mohamad Hidayat Muhtar
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (973.63 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1988

Abstract

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dimana telah begitu mengakar kuat di Indonesia. Hal ini dapat di buktian dengan jumlah uang hasil korupsi yang di sita oleh KPK sebesar Rp2 triliun. Gagasan Model Politik Hukum pemberantasan korupsi perlu dilakukan dalam rangka Harmonisasi Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagimana Dasar Urgensi Konsep Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 2) Bagaimana Model Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Metode Penelitian ini mengunakan Penelitian Hukum Normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum dengan mengunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Politik hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan suatu pendekatan yang lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dimasyarakat dan urgensi kebutuhan hukum dengan melakukan 3 pendekatan yaitu Subtansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum dimana adanya Harmonisasi Kelembagaan Antara KPK, Polri dan Kejaksaan untuk efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.
Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak Rahmat Teguh Santoso Gobel
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1206.297 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1987

Abstract

Penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada pemilu serentak tahun 2019 menimbulkan krisis legitimasi, dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum masih mengakomodir presidential threshold sebagai syarat mutlak untuk pencalonan presiden yang merujuk pada perolehan hasil suara pemilihan umum 2014. Pengaturan tersebut tidak sejalan dengan logika pemilu serentak yang menghendaki semua partai politik peserta pemilu berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Artikel ini akan menjawab 2 (dua) pertanyaan yaitu pertama, bagaimana pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi? dan Kedua, bagaimana rekonseptualisasi presidential threshold dalam pemilu serentak? Kedua pertanyaan tersebut akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan MK yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan kajian penulis dapat disimpulkan bahwa pertama, UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pengajuan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Ambang batas harus mengikuti secara otomatis dengan sistem pemilu yang diterapkan. Artinya koalisi hanya bersifat pilihan, bukan kewajiban demi memenuhi syarat ambang batas pencalonan. Kedua, rekonseptualisasi pemilihan presiden dan wakil presiden harus memberikan daya dukung kepada menguatnya sistem presidensial. Hal ini dapat dilakukan apabila presiden tidak merasa ketergantungan dengan partai politik. Koalisi alamiah semestinya terjadi sehingga kekuatan koalisi murni untuk kepentingan strategis dan jangka Panjang. Koalisi alamiah akan terpenuhi apabila tidak mensyaratkan ambang batas pencalonan. Atas dasar itulah, sistem presidensil akan kohesif dengan mencairnya partai politik untuk membangun koalisi yang strategis dan jangka Panjang
Identifikasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Gorontalo Weny Almoravid Dungga; Abdul Hamid Tome
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.265 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1605

Abstract

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan di daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menggeser beberapa urusan yang awalnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi, salah satunya adalah kewenangan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut melahirkan berbagai persoalan, diantaranya adalah ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, ketersediaan anggaran, hingga ketersediaan kebijakan terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Persoalan tersebut apabila tidak segera diatasi akan menimbulkan konflik pada bidang ketenagakerjaan. Hal ini akan lebih diperparah dengan terabaikannya hak-hak konstitusional setiap komponen yang berkepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkemajuan dan berkeadaban. Sehingganya kajian dalam tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (Field Research). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, yakni minimnya sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, dan belum adanya arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah.
Dekonstruksi Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law Supriyadi A Arief
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (993.811 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.2016

Abstract

Lahirnya Putusan MK nomor 16/PUU-XVI/2018 berimplikasi pada kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang sebelumnya telah diatur Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana kedudukan hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law?. Kedua, bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor.16/PUU-XVI/2018 terkait wewenang MKD?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota DPR tidak bertentangan dengan prinsip equality before the law sepanjang pemaknaan hak imunitas tidak mencakup keseluruhan kekebalan hukum anggota DPR sebagai warga negara pada umumnya. Selain itu, hak imunitas tersebut hanya berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR semata. Adanya putusan MK Nomor 16/PUUXVI/2018, berimplikasi pada dua hal yakni, dihapusnya wewenang MKD dalam memberikan pertimbangan awal sebelum lahirnya izin tertulis presiden, serta persetujuan pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana hanya melalui ijin Presiden semata.
Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme Benny Sumardiana
Jambura Law Review VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (846.305 KB) | DOI: 10.33756/jalrev.v1i1.1865

Abstract

Terorisme saat ini menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. tindakan yang membawa ideologi suatu agama sebagai arah geraknya banyak mengincar lokasi-lokasi strategis yang dapat menarik perhatian banyak orang, bahkan tidak luput pula sarana penunjang transportasi seperti bandara serta maskapai penerbangan. Pelaku terorisme tujuan utamanya memang menginginkan aksinya mendapatkan perhatian masyarakat dan menimbulkan rasa takut seluas-luasnya, karenanya lah lokasi strategis tersebut yang menjadi incaran para pelaku. Berbagai teror dalam bentuk penyerangan maupun pengeboman yang dilakukan para teroris tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak juga sepenuhnya gagal. Terdapat berbagai masalah yang muncul salah satunya adalah semakin ketatnya pemeriksaan di bandara, bahkan bila ada penumpang yang menyebutkan bahwa dia membawa bom, maka penerbangan akan ditunda bahkan dibatalkan kemudian penumpang tersebut akan diperiksa oleh petugas. Permasalahan tersebut terkadang terlihat berlebihan karena hingga hari ini setiap terjadi perkara yang muncul dari candaan penumpang mengaku membawa bom belum pernah terbukti satupun bom ditemukan. Namun sebagai bentuk pencegahan, upaya tersebut juga dinilai cukup tepat. Meski begitu perlu kajian terhadap aturan tersebut terutama hitungan kerugian penumpang maupun maskapai penerbangan dilihat dari hak dan kewajibannya. Penulisan hukum ini akan mengkaji secara yuridis bagaimana dampak sikap penanganan terhadap penumpang yang mengaku membawa bom. Selain itu akan dinilai juga bagaimana pertanggungjawaban terhadap maskapai dan penumpang sehingga dapat dilihat apakah sikap tersebut telah tepat atau tidak. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Terorisme dan KUHP. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 8 NO. 1 JANUARY 2026 VOLUME 7 NO. 2 JULY 2025 VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025 VOLUME 6 NO. 2 JULY 2024 VOLUME 6 NO. 1 JANUARY 2024 VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023 VOLUME 5 NO. 1 JANUARY 2023 VOLUME 4 NO. 2 JULY 2022 VOLUME 4 NO. 1 JANUARY 2022 VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021 VOLUME 3 NO. 1 JANUARY 2021 VOLUME 3 SPECIAL ISSUES APRIL 2021 VOLUME 2 NO. 2 JULY 2020 VOLUME 2 NO. 1 JANUARY 2020 Volume 1 No. 2 July 2019 VOLUME 1 NO. 1 JANUARY 2019 More Issue