cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baiq Nurul Aini
Contact Email
baiqaini@unram.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhukumjatiswara@unram.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Jatiswara
Published by Universitas Mataram
ISSN : 0853392X     EISSN : 25793071     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jatiswara adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram, merupakan Indonesian Journal of Law sebagai forum komunikasi dalam studi teori dan aplikasi dalam Hukum Berisi teks artikel di bidang Hukum. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian orisinal atau ulasan artikel.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara" : 10 Documents clear
Status Hukum Tanah Warga Yang Bermukim Di Wilayah Pesisir Perbatasan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Sulaiman, Sulaiman; Makka, Zulvia
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.175

Abstract

The province of North Kalimantan is the youngest province in Indonesia, located in the northern part of Kalimantan Island. Northern Kalimantan Province is established based on Law No. 20 of 2012 establishing the Northern Kalimantan Province. Nunukan Regency is one of five districts / cities in the province of North Kalimantan covering an area of ​​14,263.68 km2. Geographically, Nunukan Regency is located in the northernmost region of Kalimantan, which borders directly with a neighboring country, Sabah-Malaysia. The legal status of the land becomes a written proof that is legally recognized. All land rights are recorded in the form of National Land Agency (BPN) certificates. BPN creates duplicates of landowners to avoid future risks, such as: B.: Lost certificates, burned certificates and duplicate certificates. In Indonesia, land ownership status is governed by the Basic Law of Agriculture (UUPA) No. 5 of 1960 on Agricultural Principles. Rural residents living in the Border Coast, especially in the Nunukan Subdistrict, Nunukan Utara district, is the Nunukan Regency, a leased land owned by PT. Inhutani as the de facto landlord (HGU), above the property for PT. Inhutani in the Nunukan district, Nunukan district, Nunukan Utara district stands thousands of buildings owned by both the community and the government, where the majority have no legal proof of domination. The problem in this study is the legal status of the ownership of land in the border coastal areas and the policy of the local government in providing legal solutions to control the use of land in coastal areas. Based on the results that concludes the legal status of the land of coastal residents who live in the region as the right boundary, as the conversion of Hak Guna Usaha (HGU) by PT.Inhutani is used, that researchers know ended Hak Guna Usaha ( HGU) was on the ground since 2009. But it was extended to 2038. While the legal solution for providing legal certainty of the owner of the building in the country of PT. Inhutani receives until the bleaching of the rights building use rights (HGB) to the community, because PT. Inhutani is no longer productive / operates and produces forest products, in Nunukan sub-district, Nunukan Utara village, but only the establishment of settlements and thousands of municipal and state buildings.
Pemenuhan Hak Anak Atas Dokumen Akta Kelahiran Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara Khairi, Mawardi; Akim, Inggit
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.176

Abstract

Ownership residence documents are very important to all communities as proof of recognition by the state. The residence documents such as birth certificate is one of the rights of children that must be met by the government as a form of legal protection or recognition of citizenship. Based on the results of research shows that fulfilling the children's right to document a birth certificate in cabs Nunukan to do the service, the act of the scope of the public directly entered by local governments through measures in the form of direct services birth certificate in the office The Department of Population and Civil Registration, generally carried out (deed scope), held a collection directly children who have no birth certificates with the help of local authorities under the district, village, neighborhood / village up to the neighborhood and have signed a cooperation agreement (MOU ) to establish with competent authorities such as the Ministry of Education and Culture of Nunukan, Nunukan Nunukan hospitals and IBI Branch since 2016 as an attempt to optimize the fulfillment of the child's rights to legal documents such as birth certificate that all benefits are free. The results of this study are expected to contribute to training in specific areas of law and human rights as well as to refer both central and local governments into making future policy, especially in the area of population administration.
Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat Rahman, Arief; Ade Mulada, Diman
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat tersebut. Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberdaaan wilayah petambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan rakyat belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat dan para pelaku kegiatan pertambangan rakyat tidak memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dalam melaksankan kegiatan pertambangan rakyat dan Adapun langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan Mineral dan Batubara serta sosialisasi berkaitan dengan dampak negatif dari adanya kegiatan pertamabangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan dan melakukan penertiban bagi pelaku pertambangan rakyat.
Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Studi Di Samota (Satonda Moyo Dan Tambora) -, Kafrawi; Khair, H. Abdul; Saleh, M.; Sarkawi, Sarkawi
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.178

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan Pasal 18 dalam UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membangun serta mengembangkan diri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Daerah diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan daerah menjadi urusan rumah tangga sendiri, sehingga dapat berinisiatif secara mandiri untuk merumuskan berbagai strategi kebijakan berdasarkan kebutuhan serta kepentingan yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat setempat. Pemerintahan daerah diberikan kemampuan (hak) untuk dapat berbuat serta tugas (kewajiban) yang harus dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan sebagai daerah otonom. Bentuk tindakan nyata yang harus dimiliki oleh suatu daerah otonom adalah kemampuan untuk menggali serta mengembangkan potensi sumber daya alam menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan utama. PAD salah satu tolok ukur dan/atau persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai daerah otonom dalam konsep otonomi daerah. Kewajiban bagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah optimalisasi dalam upaya memperkuat/memperbesar kemandirian daerah melalui PAD dengan intensifikasi maupun extensifikasi sumber penerimaan sebagai sendi utama dari esensi pelaksanaan otonomi daerah.
Legalitas Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT. Daerah Maju Bersaing) Djumardin, Djumardin
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.179

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi PT.DMB pasca penjualan saham oleh PT. MDB dan mekasime pembubaran Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT.DMB). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach); pendekatan konseptual (conseptual approach); dan pendekatan Kasus (casse approach). Bahwa Penjualan saham oleh MDB tidak secara otomatis menyebabkan bubarnya PT.DMB. Pembubaran PT. DMB tetap mengacu pada UU Perseroan Terbatas (UU Nomor 10 Tahun 2007)
Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Papua Barat (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Papua Barat) Isnaini Wijaya, Abdilbarr; Permadi, Iwan; Rahmat Safi’i, Imam
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.180

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagimanakah penyelesaian sengketa tanah ulayat pada proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sorong Papua Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami praktek pelaksanaan penyelesaian sengketa dan juga faktor penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat pada proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sorong Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu jenis penelitian sosiologis atau yang disebut dengan penelitian lapangan, yang mana penelitian ini mengkaji terkait ketentuan hukum yang sedang berlaku dan juga terjadi pada lingkungan masyarakat tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pembangunan jalan yang berlaku terhadap kebiasaan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sorong Papua Barat. Kekurangan tersebut terkait tidak dapat berjalannya peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang masih mengutamakan hukum Adat setempat untuk melaksanakan pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah ulayat pada proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sorong Papua Barat.
Kewajiban Indonesia Berdasarkan Ketentuan Yang Bersamaan Konvensi Jenewa 1949 S. Nurbani, Erlies
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.181

Abstract

As a part of international community, which had ratify various of international agreements, Indonesia obliged to create national laws which compatible with international agreements. Since ratification of international agreements is not a final process which must comply by a state to abide the international agreements. The adjusment of national law whether with establish the new law or amendment the existed law, is repercussions of ratifications phase which state have to fulfill. One of Indonesia obligations, based on Geneva Conventions 1949 for the Protection of Victims of War, i.e common articles of Article 49 Geneva Convention I, Article 50 Geneva Convention II, Article 129 Geneva Convention III and Article 146 Geneva Convention IV is to establish national law on grave breaches of the convention and to prosecute the perpetrators. This article try to examine further on the Indonesia obligations based on th common articles and its implementaion in Indonesia, after 60 years of Indonesia accesion to the Geneva Conventions 1949 with the Law Number 59 Year 1958 on Indonesia Participation on all of Geneva Conventions 1949.
Pengaturan Kepariwisataan Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 jaelani, abdul kadir; ratun, Hae; B, Soeleman Djaiz
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.182

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh prolifersai kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah sangat luas tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan bernuansa agama. Akibatnya melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, desentralisasi pengaturan kepariwisataan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam membentuk produk hukum sangat luas. Kedua, Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang memperhatikan prinsip dan asas lex superior derogat legi inferiori dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, hal ini terlihat dari materi yang diatur dalam Perda tersebut bernuansa agama, padahal agama adalah urusan absolut pemerintah pusat.
Permohonan Ijin Poligami Tidak Sesuai Dengan Alasan Dan Syarat –Syarat Hukum Positif Indonesia Mul Erowati, Eti
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.183

Abstract

Hakim dalam mengadili permohonan ijin poligami yang dasar alasan-alasan dan syarat-syaratnya tidak sesuai hukum positif saat ini yakni pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tetap dikabulkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan, dan hakim dibenarkan melakukan ijtihad hukum dengan menyimpangi norma hukum yang ada (Istihsan), demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum berdasarkan prinsip the judge made of law dan living law, guna memberikan kepastian hukum, manfaat hukum serta keadilan hukum bagi keluarga besar poligami (Rech Ide) untuk menolak akibat bahaya ( Madlorot), yang lebih besar dikemudian hari.
Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan Murniati, Rilda
JATISWARA Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v33i3.184

Abstract

Every marriage will give birth the union of assets that can be obtained by husband and wife during the marriage if not excluded by the marriage agreement. However, the Marriage Law explicitly and clearly stipulates that the marriage agreement must be made before the marriage takes place or at the time the marriage takes place. The existence of these legal provisions, in fact, is not entirely known by every prospective husband and wife and raises new problems related to land law that limits ownership rights to land and buildings for Indonesian citizens who marry other citizens without marriage agreements. This is the reason for the birth of a material test suit against the provisions of the Marriage Law contained in the Decision of the Constitutional Court No. 69 / PUU-XII / 2015. This decision forms the basis and legal basis for new arrangements as a source of legal renewal on the procedures for marriage agreements and their legal consequences for joint assets acquired in marriage. The born of legal renewal is the marriage agreement that can be made any time during the marriage in the form of an authentic deed at the notary and can be retroactive from the date the marriage takes place as long as the husband and wife agree and bind as a law to the parties. For this reason, the legal consequences of the legal status of joint assets acquired during marriage are the personal property of each husband and wife and their contents are binding on third parties as long as the third party has an interest.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 40 No. 3 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 2 (2025): Jatiswara Vol. 40 No. 1 (2025): Jatiswara Vol. 39 No. 3 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 2 (2024): Jatiswara Vol. 39 No. 1 (2024): Jatiswara Vol. 38 No. 3 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara Vol. 38 No. 1 (2023): Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 2 (2022): Jatiswara Vol 37 No 1 (2022): Jatiswara Vol. 37 No. 1 (2022): Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 3 (2021): Jatiswara Vol 36 No 2 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 2 (2021): Jatiswara Vol 36 No 1 (2021): Jatiswara Vol. 36 No. 1 (2021): Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 3 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara Vol 34 No 2 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 2 (2019): Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara Vol. 34 No. 1 (2019): Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 3 (2018): Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 2 (2018): Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara Vol. 33 No. 1 (2018): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara Vol 32 No 1 (2017): Jatiswara Vol 31 No 3 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 2 (2016): Jatiswara Vol 31 No 1 (2016): Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara Vol 27 No 3 (2012): Jatiswara Vol 27 No 2 (2012): Jatiswara Vol 27 No 1 (2012): Jatiswara Vol 26 No 3 (2011): Jatiswara Vol 26 No 2 (2011): Jatiswara More Issue