Jurnal Hukum Volkgeist
Jurnal Hukum Volkgeist has a focus to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. It is an open access and peer-reviewed journal, published by Faculty of Law, Muhammadiyah University of Buton. The journal is a biannual which is published on April and December. Articles submitted might cover topical issues in Constitutional Law, Human Rights, Criminal Law, Islamic Law, Civil Law, International Law, Agrarian Law, Adat Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Administrative Law, Environmental Law and so forth which related to the Science of Law
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Mursanto, deddy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (752.749 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.92
<![CDATA[Konsep keadilan restoratif yang di implementasikan kedalam sistem peradilan anak diharapkan sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif yang terhadap anak yang menjadi kurir narkotika dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan oleh penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang menjadi kurir narkotika. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif tidak sesuai dengan amanat undang-undang dimana diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika tidak serta merta dijalankan karena paradigma penegak hukum melihat anak sebagai kurir narkotika masih sebagai pelaku, dimana paradigma seperti ini sangat kaku dan tidak mengembangkan nilai-nilai keadilan restoratif serta tidak melihat hak istimewa anak dihadapan hukum. Kemudian faktor-faktor hambatan penegak hukum dalam menerapkan diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap keadilan restoratif serta kurangnya koordinasi antara penegak hukum dalam penerapan diversi. Oleh karena itu disarankan agar penegak hukum membuat suatu wadah dimana untuk mengkoordinasikan penerapan keadilan restoratif sehingga terwujudnya pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkotika sehingga anak tidak hanya dapat dilihat sebagai pelaku saja tetapi dapat dilihat sebagai korban.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)”. ]]>
<![CDATA[HARYATI, FELISA]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (678.831 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.93
<![CDATA[Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkatkan puls kebutuhan hukum dalam masyarakat. Persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kemajuan teknologi juga berdampak pada terdapatnya beragam bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat. Dalam Pasal 18 UUJN, salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh notaris yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat adalah dengan cara menjalankan jabatan diluar wilayah kerjanya. Setiap notaris dalam menjalankan jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatan tersebut yang menjadi lingkup kewenangan dari notaris yang bersangkutan. Sama hal nya dengan UUJN, Kode Etik Notaris juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat tersebut. Dari beberapa uraian pasal dalam kode etik tersebut dapat terlihat bagaimana bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tersebut bila ditinjau dari Kode Etik Notaris.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM OLEH ANAK. ]]>
<![CDATA[karim, laode muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (818.049 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.94
<![CDATA[Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam. Dimana penggunaan senjata yang tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai masalah dan tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana materil terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau.Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data. Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Data primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait dan Data sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya yang berkaitan erat dengan masalah dan tujuan penelitian. hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78.1951. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani tidak terdapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bau telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.]]>
<![CDATA[PRINSIP TANAH WALAKA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TOLAKI DALAM SISTEM PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[Muldjabar, Olivia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (774.751 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.95
<![CDATA[Isu tentang eksistensi hak ulayat perlu mendapat pemikiran yang logis dan proporsional, dimana pandangan mengenai hal tersebut yakni disuatu pihak terdapat kekhawatiran bahwa tanah ulayat yang semula sudah tidak ada kemudian dinyatakan hidup lagi, dan di pihak lain ada kekhawatiran bahwa semakin meningkatnya kebutuhan atas tanah akan semakin mendesak hak ulayat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 UUPA. Demikian pula dengan masyarakat Suku Tolaki yang mempunyai Hukum Adat mengenai pertanahan. Penguasaan Tanah Adat menurut adat Tolaki dikenal ada Tanah Adat yang dikuasai dan dimiliki baik secara perorangan maupun berkelompok. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dikaitkan dengan tanah Walaka yang dikuasai secara berkelompok sebagai suatu kesatuan masyarakat adat akan diakui keberadaannya sepanjang itu masih ada.]]>
<![CDATA[Perspektif Politik Hukum Terhadap Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Luar Negeri di Indonesia ]]>
<![CDATA[salam, safrin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (825.843 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.96
<![CDATA[Pengiriman TKI ke luar negeri memang dapat memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya tetapi juga bagi negara tersebut, karena Negara tersebut menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan jawaban atas tidak adanya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunajan jenis penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menyusun penelitian. Review hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Hukum Politik Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada 4 (empat) yaitu 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusia; 2) Menciptakan pemerataan peluang kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan pembangunan nasional dan kebutuhan kabupaten; 3) memberikan perlindungan kepada pekerja dalam menciptakan kesejahteraan; dan 4) kesejahteraan buruh dan keluarganya sementara Faktor hukum politik implementasi hukum memengaruhi hukum Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembangunan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negri terkait dengan perlindungan hukum di luar negeri memiliki TKI 2 (dua) yaitu 1) Struktur ( Ketenagakerjaan Dewan, b. Menjadi Keluhan minimal yang disediakan oleh Penguasa di luar negeri untuk TKI) dan 2) Substansi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Pribadi, Dony]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (688.996 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.110
<![CDATA[Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah disahkan oleh Pemerintah Indonesia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikkan, penyidikkan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ]]>
<![CDATA[Manohara, Ida Bagus Made Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (701.999 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.111
<![CDATA[Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi perdarahan sepsis. Dibeberapa negara seperti di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, aborsi ini disebut sebagai aborsi terapeutik di negara Jepang dan Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara tersebut dilegalkan. Namun di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk apapun, namun menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 praktik aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis, namun dalam ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 menjadi dilematis antara memperbolehkan atau melarang tindakan aborsi tersebut. Setelah mengalami gejolak yang sangat panjang pemerintah mencabut peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seiring dengan perkembangan jaman dan banyak penolakan terhadap peraturan yang lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri perbuatan aborsi merupakan tindakan kriminal atau dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, Pasal yang mengatur terhadap kejahatan terhadap nyawa adalah Pasal 229, Pasal 346, Pasal 349, dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunkan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya.. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya mengalami cacat secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN ]]>
<![CDATA[Afriyandi, Tis’at]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (947.572 KB)
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.112
<![CDATA[Bisnis properti tanah, rumah, dan bangunan merupakan suatu aktivitas bisnis yang mulai banyak diminati oleh masyarakat. Mengingat tanah dan bangunan merupakan benda tidak bergerak, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak sebelum proses peralihan haknya. Dalam proses jual beli tanah dan atau bangunan menimbulkan kewajiban pajak bagi masing-masing pihak. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pihak pembeli dibebankan BPHTB sebesar 5% dari harga transaksi yang telah disepakati. Kesepakatan para pihak dalam menentukan harga transaksi harus pula memperhatikan nilai wajar yang berpedoman pada nilai NJOP tanah dan atau bangunan pada saat terjadi transaksi. Pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dapat melakukan proses validasi perhitungan BPHTB yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dengan adanya proses validasi BPHTB ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan penelitian perhitungan dan penelitian lapangan terkait objek jual beli tersebut. Proses validasi BPHTB ini dapat mempengaruhi harga transaksi jual beli karena dianggap harga transaksi yang disepakati masih terlalu rendah dari harga pasar.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[deddy Mursanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.92
<![CDATA[Konsep keadilan restoratif yang di implementasikan kedalam sistem peradilan anak diharapkan sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif yang terhadap anak yang menjadi kurir narkotika dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan oleh penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang menjadi kurir narkotika. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif tidak sesuai dengan amanat undang-undang dimana diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika tidak serta merta dijalankan karena paradigma penegak hukum melihat anak sebagai kurir narkotika masih sebagai pelaku, dimana paradigma seperti ini sangat kaku dan tidak mengembangkan nilai-nilai keadilan restoratif serta tidak melihat hak istimewa anak dihadapan hukum. Kemudian faktor-faktor hambatan penegak hukum dalam menerapkan diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap keadilan restoratif serta kurangnya koordinasi antara penegak hukum dalam penerapan diversi. Oleh karena itu disarankan agar penegak hukum membuat suatu wadah dimana untuk mengkoordinasikan penerapan keadilan restoratif sehingga terwujudnya pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkotika sehingga anak tidak hanya dapat dilihat sebagai pelaku saja tetapi dapat dilihat sebagai korban.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS TERKAIT PERSAINGAN TIDAK SEHAT SESAMA REKAN NOTARIS DITINJAU DARI PERATURAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I)”. ]]>
<![CDATA[FELISA HARYATI]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.93
<![CDATA[Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan notaris menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat serta memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkatkan puls kebutuhan hukum dalam masyarakat. Persaingan tidak sehat antar sesama rekan notaris dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kemajuan teknologi juga berdampak pada terdapatnya beragam bentuk-bentuk persaingan yang tidak sehat. Dalam Pasal 18 UUJN, salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh notaris yang dapat menyebabkan timbulnya persaingan tidak sehat adalah dengan cara menjalankan jabatan diluar wilayah kerjanya. Setiap notaris dalam menjalankan jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatannya telah mempunyai wilayah jabatan masing-masing, dan wilayah jabatan tersebut yang menjadi lingkup kewenangan dari notaris yang bersangkutan. Sama hal nya dengan UUJN, Kode Etik Notaris juga tidak menyebutkan secara tegas mengenai bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat tersebut. Dari beberapa uraian pasal dalam kode etik tersebut dapat terlihat bagaimana bentuk dan cara dari persaingan antar rekan notaris yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tersebut bila ditinjau dari Kode Etik Notaris.]]>
