cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 14103249     EISSN : 25409999     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 13, No 1 (2009)" : 6 Documents clear
OVERVIEW ATAS TRANSPARANSI FISKAL DALAM PERSPEKTIF RISIKO: SUATU KOMPARATIF DAN STUDI LITERATUR Makhlani, Makhlani
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.86

Abstract

Untuk pertama kalinya, Pernyataan Risiko Fiskal (Statement ofFiscal Risks) diungkap dalam Nota Keuangan APBN 2008, sebagai praktek baru di bidang keuangan negara untuk menyatakan adanya risiko fiskal. Pengungkapan (disclosure) risiko fiskal sangat penting dilakukan, karena awareness terhadap bahaya ada risiko tersembunyi akan meningkat sehingga diharapkan otoritas fiskal akan mampu merespons dengan baik kemungkinan adanya ancaman terhadap ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan risiko fiskal, maka studi banding dan literatur merupakan suatu yang perlu dilakukan. Membandingkan praktek pengungkapan risiko fiskal dengan Australia, New Zealand, dan Brazil, dan mendalami literatur yang terkait dengan pengelolaan risiko fiskal akan memperoleh gambaran sejauh mana Indonesia telah melaksanakan best practices and codes. Terdapat 2 (dua) temuan penting yang patut dipelajari lebih lanjut yaitu Pernyataan Risiko Fiskal harus didasari peraturan perundangan yang kuat dan dapat mengikat semua pihak pencetus risiko (contracting agencies), dan ketiga negara tersebut di atas semakin mampu membagi dan memecah (unbundling) risiko.
Program Restrukturisasi Mesin Industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia: Sebuah Studi Kasus Kebijakan Subsidi Pemerintah Hermawan, Moudy
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.82

Abstract

Subsidi yang sering dianggap distorsi dalam perekonomian, sebenarnya juga diperlukan sebagai sarana bagi pemerintah untuk membantu sektor-sektor potensial yang mendapat kesulitan untuk berkembang. Dalam hal Industri TPT yang sempat dipersepsikan sebagai sunset industry, terutama setelah banyaknya kredit macet pasca krisis moneter, sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar apabila pertumbuhannya tetap dijaga. Sebagai sektor yang berprestasi dalam menyumbangkan PDB, ekspor nonmigas, penggerak investasi dan penyerap tenaga kerja, ITPT yang saat ini sedang menghadapi problem lemahnya daya saing akibat rendahnya efisiensi produksi layak mendapat bantuan dari pemerintah melalui subsidi langsung yang ditransmisikan dengan tepat.
SUSTAINABILITY REPORTING FOR CSR DISCLOSURES: A CASE STUDY IN OIL AND GAS INDUSTRY Sihotang, Parulian; Effendi, Subagio
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.87

Abstract

Sustainability Reporting has been used quite extensively in communicating company accountability towards its broad-based stakeholders. The report, widely known as the triple bottom line (TBL) report, discloses three performance indicators of any company: economic, social and environmental performance. Social and environmental performance are usually understood as Corporate Social Responsibility (CSR). This article will investigate how Sustainability Reporting principles developed by the Global Reporting Initiatives (GRI) have been implemented by the oil and gas industry in order to stimulate and enhance CSR practices and disclosures. GRI-based sustainability reporting is currently the most recognized reporting principles implemented by various industries worldwide. Content analysis on selected Sustainability Reporting of selected international oil companies will be conducted to identify the extent to which their CSR practices and disclosures have been in line with GRI principles. Furthermore, this research will explore whether CSR reporting applied by international oil multinationals could be implemented in developing countries such as Indonesia. Finally, it is expected that this exploratory research will be able to introduce and develop the Indonesian principles on CSR disclosures using GRI-based Sustainability Reporting published by the oil and gas companies operating in Indonesia.
DESENTRALISASI FISKAL DAN PENCIPTAAN STABILITAS KEUANGAN DAERAH Haryanto, Joko Tri; Astuti, Ester Sri
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.88

Abstract

Indonesia has been implemented decentralization era since 2001 in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance,national defence, justice and religion. Beside gave the authority to the local government, central government also gave the source of the financing to the local government to meet the money follows function principle. Financial stability is the most important things on the monetary area. Many theorytical background described that decentralization have relation with the local financial stability.Using statistic approach (panel data) we could be proved that decentralization have negative relation with the local financial stability and also the other variable such as population, GRDP, constriction price index and volatility of money
ANALISIS KEBIJAKAN PENDANAAN PENJAMINAN SIMPANAN INDONESIA Setiawan, Sigit
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.89

Abstract

Sistem penjaminan simpanan merupakan bagian tak terpisahkan dari jaring pengaman keuangan (financial safety nef) suatu negara. Sistem ini dibentuk oleh berbagai kebijakan kunci yang salah satunya adalah kebijakan pendanaan penjaminan simpanan. Dalam tulisan ini dikaji kebijakan pendanaan yang berlaku saat ini, alternatif kebijakan lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing kebijakan, serta rekomendasi guna menutup kelemahan kebijakan pendanaan penjaminan simpanan yang digunakan saat ini. Dari sisi kebijakan tingkat premi, tingkat premi yang diterapkan oleh sistem penjaminan simpanan Indonesia saat ini tergolong moderat (tingkat premi saat ini 0,1 persen per semester atau 0,2 persen per tahun), karena berada di tengah-tengah rentang premi penjaminan kelompok negara-negara di dunia dalam kelas pendapatan yang sama dengan Indonesia. Tingkat premi tersebut cukup kondusif bagi perbankan Indonesia karena turut andil dalam memberikan cukup ruang bagi perbankan untuk memperbaiki tingkat kesehatan pasca krisis (NPL) dan memupuk modal dari laba (pendapatan bunga bersih) yang diperoleh untuk pengembangan usahanya. Guna memenuhi kepastian hukum dan sebagai antisipasi bila di masa depan cadangan penjaminan kurang dari target 2,5 persen atau tidak mencukupi, LPS perlu segera mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan di bawah UU yang mengatur mekanisme penyediaan bantuan pinjaman pemerintah dalam kondisi tidak memadainya atau tidak mencukupinya cadangan penjaminan.
TULISAN LEPAS : STABILITAS SISTEM KEUANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN Putra, Muslimin B.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 13, No 1 (2009)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v13i1.90

Abstract

Sejak 2007 ketika terjadi kasus subprime mortgage di Amerika Serikat dan melambungnya harga minyak dunia, otoritas moneter Indonesia optimis bahwa sistem kuangan pada masa depan memiliki prospek yang stabil dan terkendali. Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas sistem keuangan optimis bahwa perbankan Indonesia memiliki ketahanan yang memadai terhadap berbagai goncangan akibat perubahan variabel makroekonomi seperti nilai tukar dan suku bunga akibat pengaruh eksternal. Pembentukan cadangan dan kuatnya permodalan perbankan diperkirakan dapat mencegah terjadinya instabilitas sistem keuangan. BI juga melihat korporasi besar yang mendapatkan pinjaman dalam bentuk valuta asing (dollar AS) memiliki ketahanan yang cukup kuat terhadap perubahan nilai tukar. Kemungkinan (probability of default) sekitar 75-an perusahaan yang memiliki rasio utang atas modal (debt equity ratio) diatas 100 persen dan utang valuta asong ditas 50 persen diperkirakan mengalami peningkatan.Impian menuju negara kesejahteraan adalah impian akan terwujudnyakesejahterteraan rakyat secara umum melalui kebijakan pembangunan nasional yang didesaign secara inkremental dengan target komprehensif. Stabilitas sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah salah satu parameter yang paling strategis mencapai impian tersebut. Sebagaimana disebut Espin Andersen, Negara Kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. BI sebagai pemegang otoritas keuangan dapat menggunakan peran strategis tersebut demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia.Sebagai rekomendasi kebijakan diharapkan adanya regulasi yang menciptakan lingkungan kondusif untuk sektor swasta yang berkorelasi pada peningkatan ketenagakeijaan, regulasi yang membuka peluang menghasilkan pendapatan untuk kaum perempuan dan kelompok-kelompok marjinal (difable) yang seringkali tidak menjadi target kebijakan ekonomi secara umum, regulasi yang dapat membuka peluang-peluang dibidang enterpreneurship, dan regulasi yang menghindari peluang penghilangan segala intervensi yang dapat merusak pasar.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 20, No 3 (2016) Vol 20, No 2 (2016) Vol 20, No 1 (2016) Vol 19, No 3 (2015) Vol 19, No 2 (2015) Vol 19, No 1 (2015) Vol 18, No 3 (2014) Vol 18, No 2 (2014) Vol 18, No 1 (2014) Vol 17, No 3 (2013) Vol 17, No 2 (2013) Vol 17, No 1 (2013) Vol 16, No 3 (2012) Vol 16, No 2 (2012) Vol 16, No 1 (2012) Vol 15, No 2 (2011) Vol 15, No 1 (2011) Vol 14, No 4 (2010) Vol 14, No 3 (2010) Vol 14, No 2 (2010) Vol 14, No 1 (2010) Vol 13, No 2 (2009) Vol 13, No 1 (2009) More Issue