cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966     DOI : -
Core Subject :
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 18 No. 3 (2016)" : 13 Documents clear
KARAKTERISTIK NELAYAN KECIL DALAM KETAHANAN PANGAN IKAN: KASUS DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA Drs. Ary Wahyono, M.Si
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.550

Abstract

Stigma nelayan kecil tidak memiliki konstribusi pada ketahanan pangan tidak selalu benar. Nelayan kecil adalah satu-satunya kelompok sosial yang memberikan asupan makanan dengan mudah untuk penyediaan kebutuhan ikan konsumsi. Paling tidak kebutuhan ikan konsumsi untuk keluarganya terpenuhi. Hal ini tidak terjadi pada perikanan tangkap skala besar yang lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor ikan. Pemerintah Indonesia tampaknya lebih memilih meningkatkan ekspor hasil perikanan dibandingkan dengan memikirkan kebutuhan konsumsi ikan dalam negeri. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyebar kuesioner kepada rumah tanggal nelayan kecil secara terbatas di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi nelayan kecil untuk kebutuhan konsumsi ikan lokal terpengaruh sejak adanya kebijakan moratorium perikanan tangkap karena sebagian nelayan kecil mulai tertarik untuk memasok kebutuhan industri pengolahan hasil ikan. Hal ini tentu saja mempengaruhi pasokan kebutuhan ikan konsumsi lokal. Stigma against small scale fishery as poor fisherman who doesn’t contribute toward country still often happens. Stigma against that small fisherman is not always true. Fishermans are the only social group that gives food intake for people provision of food. In developed country, including Indonesia, Government’s awareness against food security is so low. Government prefer to increase fish export product than food security. This article is written from research result in Kendari, which shows that small scale fishery contribution is large enough, which is more than the local fish consumption. Problem comes with the decrease of fish supply for local consumption because so many small scale fisheries begin to supply fishery industry need as the impact of government policy. This actions greatly affects the local food security.
POLA KONSUMSI IKAN OLEH MASYARAKAT DI DESA HITUMESING, KABUPATEN MALUKU TENGAH Ratna Indrawasih
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.551

Abstract

Besarnya potensi sumber daya ikan di Provinsi Maluku menjadikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, yang menunjang kebutuhan pangan ikan penduduk Indonesia. Hal itu menjadikan konsumsi ikan perkapita penduduk Maluku tinggi secara nasional. Tulisan ini bertujuan mendiskusikan bagaimana hubungan antara jumlah produksi ikan yang tersedia dengan konsumsi perkapita penduduknya dan bagaimana pula pola konsumsi ikan masyarakat Hitumesing. Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kabupaten Maluku Tengah. Data diperoleh melalui kuesioner dan pedoman wawancara. Selain itu, juga dengan diskusi kelompok terfokus dan observasi juga dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika membandingkan produksi ikan di Kabupaten Maluku Tengah yang dikonsumsi dengan jumlah penduduknya, hasil yang diperoleh menunjukkan angka yang cukup tinggi. Hasil tersebut di atas rata-rata konsumsi perkapita penduduk Desa Hitumesing. Padahal, Desa Hitumesing merupakan desa pesisir yang mempunyai kemudahan akses sumber daya ikan. Hal itu disebabkan oleh perilaku nelayan Desa Hitumesing yang cenderung berorientasi pasar atau ekonomi dan bukan mengonsumsi ikan itu sendiri. The great potential of fish resources makes Maluku Province as the national fish center supporting the fish need all over Indonesia. At the national rate, it encourages high fish consumption per capita of Mollucan. This papers draws the relationships between the availability of fish production and the inhabitants consumption inhabitans per capita as well as the fish comsumption pattern of the Hitumesing People. This paper was based on field research in Central Maluku, in which data were gathered from questionnaire and interview guideline. Moreover, focus group discussion (FGD) and observation were also conducted. Results show the production of fish in Central Maluku is much higher than the number of fish consumption. It is even much greater than the average of fish consumption per capita of Hitumesing people. Alhough Hitumessing Village is a coastal village with easy access to the fish resources, the fishermen tend to sell the fish rather than to consume it.
PELAYARAN TRADISIONAL ORANG BUTON DAN KEBIJAKAN POROS MARITIM INDONESIA Tasrifin Tahara
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.568

Abstract

Kelangsungan tradisi bahari orang Buton hingga kini merupakan kekuatan budaya yang penting dikaji, tidak hanya karena latar historisnya, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai kehidupan bagi mereka dalam menata masa depannya. Tradisi ini telah melampaui berbagai zaman dan generasi, dengan segala tantangannya, telah mengukuhkan orang Buton sebagai suku bangsa bahari Indonesia, bersama dengan suku bangsa lainnya yakni Bajo, Bugis-Makassar, Mandar, dan Madura. Artikel ini membahas sistem dan dinamika pelayaran tradisional, jaringan pelayaran, perniagaan antarpulau yang dilakukan pelayar Buton yang masih bertahan hingga sekarang. Tulisan ini menarasikan kebudayaan pelayar pulau terdepan di Buton (Pulau Batuatas) dalam mempertahankan hidup dan tradisi yang sudah berlangsung ratusan tahun. Selain itu, harapan atas kebijakan Poros Maritim Indonesia yang digaungkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK juga dielaborasi. Maritime tradition of Buton people is a cultural strength, both for its historical background and live values for Buton people to manage their future. This tradition has existed for ages placing Buton people as an Indonesian maritime ethnic group, along with other ethnic groups, including Bajo, Bugis-Makassar, Mandar and Madura. This paper describes the system and the dynamic of traditional sailing, sailing network and interisland trade conducted by Buton sailors occurring until the recent days. It narrates the culture of the sailor in the forefront island of Buton (Batuatas island) in maintaining their lives and traditions that has existed for hundreds years. Moreover, it elaborates a hope of the maritime route policy currently promoted by Jokowi-JK government.
POROS MARITIM: DALAM KERANGKA SEJARAH MARITIM DAN EKONOMI PERTAHANAN Wahyu Wardhana
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.569

Abstract

Lautan dan samudra merupakan sumber daya yang tak terbatas di mana lautan telah digunakan sebagai sarana transportasi, sumber makanan, pertambangan dan perdagangan laut serta medium proyeksi kekuatan suatu negara. Nilai penting laut dan samudera di era globalisasi ditandai dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan laut. Sejarah membuktikan bahwa negara yang memilih lautan untuk memajukan kepentingan, mereka menjadi kuat secara politik dan makmur secara ekonomi. Indonesia sebagai kekuatan maritim yang besar telah mendominasi pusat jalur sutera di abad ke-10 sampai abad ke-14. Gagasan poros maritim Indonesia saat ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memperkuat kekuatan nasional dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas kemaritiman. Tulisan ini menjelaskan poros maritim dari perspektif sejarah maritim dan perspektif ekonomi pertahanan. Kerangka teoritis dari A.T Mahan, J.S. Corbett, J.R. Hill dan Ken Booth digunakan untuk memahami poros maritim dalam perspektif ekonomi pertahanan. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara bertautan di mana sejarah maritim tidak akan membantu tanpa pedoman teoritis, sedangkan teori memerlukan catatan sejarah sebagai bukti empiris untuk menggambarkan pola yang ada sebagai kerangka awal bagi pemahaman poros maritim Indonesia. Seas and oceans are endless resources used for transportation, food sources, offshore mining and sea commerce as well as medium of state’s power projection. In the era of globalization, the importance of seas and oceans is marked with the increasing of international sea commerce traffic. Furthermore, history shows that the nations choosing oceans to advance their interest became politically strong and economically prosperous. Indonesia with a great maritime power dominated the center of ancient maritime Silk Road from 10th to 14th century. The idea of maritime fulcrum in the current development, therefore, shows the government efforts to strengthen Indonesia’s national power and prosperity based on maritime activities. This paper describes maritime fulcrum from the perspectives of maritime history and defense economy. Theoretical frameworks from A.T Mahan, J.S. Corbett, J.R. Hill, and Ken Booth are used to understand the maritime fulcrum in the defense economy perspective. The maritime history will not help without theoretical guidelines and theory requires historical record as empirical evidence to draw the patterns in order to conceptualize Indonesia’s maritime fulcrum.
PENGENDALIAN ALIH GUNA TANAH SAWAH KE NONPERTANIAN DI KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT MELALUI PERATURAN DESA Eliana Sidipurwanty
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.570

Abstract

Luas tanah sawah di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, karena beralihguna menjadi tanah nonpertanian.Tulisan ini menggunakan studi pustaka untuk menggambarkan alih guna tanah sawah ke nonpertanian dan pengendaliannya di Kabupaten Bandung.Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang diamanatkan dalam Undang-undang untuk mengendalikan laju penurunan luas tanah sawah belum dilakukan di Kabupaten Bandung, namun sudah ada upaya untuk menetapkannya melalui rapat-rapat koordinasi antarinstansi terkait. Hasil pertemuan adalah kajian tentang luas tanah sawah yang akan ditetapkan menjadi LP2B dan rencana untuk membuat peta lahan hijau abadi. Pengendalian alih guna tanah sawah sebenarnya telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027, walau belum sepenuhnya mengendalikan alih gunat anah sawah ke nonpertanian. Upaya pengendalian alih guna tanah sawah ke nonpertanian sudah dilaksanakan oleh dua pemerintahan desa melalui Peraturan Desa (Perdes) yaitu Perdes Sangkanhurip No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Kawasan Pertanian Lahan Basah Abadi dan Perdes Sumbersari No. 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Pertanian Lahan Basah.PeranKantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam mengendalikan alih guna tanah sawah ke nonpertanian melalui Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan salah satu syarat dalam pemberian izin lokasi di Kabupaten Bandung.Upaya selanjutnya adalah mendorong lahirnya Perda Lahan Abadi untuk Pertanian,agar alih guna tanah sawah tidak mengganggu produksi padi di Kabupaten Bandung. Paddy field in Kabupaten Bandung West Java Province is decreasing because of land conversion from paddy field to nonfarm. This paperuses literature review to draw the land conversion from paddy fields to nonfarm and the control in Bandung Regency. Results show the failure implementation of Food Agricultural Land Sustainability (LP2B). In order to implement LP2B, Bandung Regency has calculated the paddy fields and made evergreen land map. The control of land conversionactually has been conducted through Local Regulation Number 3 Year 2008 about Regional Spatial Plan of Bandung Regency in 2007-2027. In fact, that regulation can not fully control the land conversion from paddy fields to nonfarm. However, there are at lease two village governmentsin Bandung Regency that are able to control the land conversion through village regulations. Those are Sangkanhurip Village Regulation Number 2 Year 2010 about Perennial Wetland Agricultural Areas Plan and Sumbersari Village Regulation Number 4 Year 2014 about Wetland Agricultural Areas. The role of Land Office in Bandung Regency to control the paddy field conversion through the Land Technical Recommendation should be strengthened. That recommendation is one of substantial requirements to get location permit. Furthermore, the next step is encouraging local government to publish local regulations of LP2B.
KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA: CATATAN REFLEKTIF KONFLIK PERKEBUNAN SAWIT DI KOTAWARINGIN TIMUR Imam Syafi'i
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.572

Abstract

Tulisan ini menjelaskan bahwa permasalahan konflik agraria di sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur merepresentasikan buruknya sistem tata kelola SDA di Indonesia. Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh tumpang tindih kewenangan dan kebijakan dari level pusat hingga daerah menyebabkan munculnya berbagai pelanggaran hukum seperti pemalsuan dokumen, kriminalisasi, pengrusakan fasilitas. Sementara, negara cenderung memberikan fasilitas yang memudahkan laju ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang ekstraktif. Hal ini kemudian mempercepat laju kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan marginalisasi kelompok masyarakat adat. Namun demikian, pascarezim otoritarian, munculnya FKKTDM-KT yang diinisiasi oleh DAD memperlihatkan bahwa institusi berbasis komunitas adat mulai memiliki peran dan posisi di dalam tata kelola sumber daya alam di wilayah mereka. Keberadaan FKKTDM-KT yang diperkuat melalui Peraturan Daerah baik di level provinsi maupun kabupaten tidak hanya memperkuat posisi mereka secara kultural juga posisi politik mereka. Hal ini dapat dikatakan sebagai bagian dari respon mereka untuk membangun strategi menghadapi perusahaan besar dan atau negara termasuk di dalamnya upaya-upaya penyelesaian konflik di sektor perkebunan. This paper explains that the problem of agrarian conflict in the plantation sector in East Kotawaringin Regency represents poor natural resource management in Indonesia. Various problems caused by overlapping authority and policy from central to local level lead to numerous law violation, document forgery, criminalization, and facilities destruction. Meanwhile, the state tends to provide privilege for the palm oil plantation company to expand its capital. This might accelerate environmental damage because of land conversion and marginalization of local community. However, after the authoritarian regime, the emergence of FKKTDM-KT initiated by DAD shows that traditional community-based institutions is beginning to have a role and position in the management of natural resources in their territories. The existence of FKKTDM-KT reinforced through better regulation (Peraturan Daerah) at provincial and regency level not only strengthens their position culturally, but also politically. It can be considered as part of their response to develop strategies to cope with companies or government including efforts to resolve the conflict in the plantation sector.
EKONOMI POLITIK PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DI INDONESIA: METODE DAN PROBLEM Mohammad Hasan Ansori, Phd
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.573

Abstract

Kebijakan Desentralisasi Pascareformasi di Indonesia sejak tahun 1999 secara prinsip dicirikan dengan delegasi kekuasaan secara signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk kekuasaan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sayangnya, pendelegasian kekuasaan ini tidak disertai dengan persiapan yang seharusnya, seperti berbagi regulasi otoritas pusat dan kapasitas pemerintah daerah. Kondisi tersebut kemudian berdampak munculnya berbagai kasus tumpang tindih IUP. Tulisan ini mengkaji interaksi dinamis antara faktor-faktor ekonomi dan politik yang menjadi sumber konkret tumpang tindih IUP. Tulisan ini menunjukkan adanya tiga model mekanisme yang menfasilitasi proses ekonomi politik dalam proses penerbitan IUP, yaitu pemilukada, tahapan-tahapan prosedural penerbitan IUP, dan setoran rutin. Selain itu, empat masalah umum yang teridentifikasi menjadi fondasi bekerjanya mekanisme tersebut, yaitu balas budi politik, problem loyalitas, problem kroni dan koalisi dan problem wani piro (berani bayar berapa). Ekonomi politik penerbitan IUP berkaitan dengan merebaknya korupsi di sektor pertambangan. Data studi ini secara primer diambil dari berbagai wawancara semi-terbuka dengan berbagai informan dan data-data sekunder, termasuk laporan dan dokumen publik dan pemerintah, publikasi akademis, dan surat kabar serta majalah, baik nasional maupun lokal. The Indonesia’s post-reform decentralization since 1999 is primarily featured by the significant delegation of power from central to local governments, including the issued of Mining Business License (IUP). Unfortunately, this delegation is not accompanied with proper preparation, both in terms of central authority’s regulations and local government capacity. Consequently, this causes the overlapping of IUP. This paper draws the dynamic of economic and political factors triggering the overlapping of IUP. This paper indicates three mechanism models facilitating the political economy process in issuing IUP, namely local election, procedural stages in issuing IUP and regular deposits. Moreover, this paper highlights four common problems underlying those mechanism, namely reciprocal altruism in politics (balas budi politik), loyalty, cronyism and coalition, and the practice of “how much you can pay” (wani piro). The political economy process of issuing IUP is related with the increasing number of corruption in mining sector. The data are primarily collected from qualitative structured open-ended interviews and secondary resources, including public and governmental records and documents, academic publications, as well as local and national newspapers and magazines.
STRATEGI PENAMBANG MINYAK TRADISIONAL DI TENGAH MELUASNYA KONTROL NEGARA DALAM KONTEKS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA rio heykhal belvage
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.574

Abstract

Tambang minyak adalah salah satu sektor industri ekstraktif bernilai ekonomi tinggi. Di Desa Sewu Jati yang terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat tambang minyak bekas perusahaan Belanda. Sejak perusahaan tersebut melakukan kapitalisasi terhadap sumber minyak di Sewu Jati, yang kemudian dilanjutkan oleh rezim elit desa dan koperasi, masyarakat terus mengalami peminggiran. Berkaitan dengan meluasnya kontrol negara terhadap sumber daya alam yang berdampak pada merosotnya akses masyarakat terhadap usaha penambangan di daerahnya, tulisan ini menggambarkan strategi masyarakat penambang dalam menjaga kelangsungan usahanya. Oil mine is one of the extractive industries with higheconomic value. In Sewu Jati Village located on the border of East Java and Central Java, there is an oil mine well formerly owned by a Netherlands’ company. Since the company began to capitalize the oil resources in Sewu Jati, followed by local village elite regime and cooperative business, local mining community is marginalized continuously. Widespread state control over natural resources undeniably has impactson the mining community’s access of production in Sewu Jati.This paper draws the strategy of local mining community in maintaining their business.
Kehidupan Masyarakat Sekitar Hutan dan Ketahanan Sosial pada Ekologi Hutan yang Berubah Robert Siburian
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.575

Abstract

Masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dipengaruhi oleh perubahan ekologi hutan, terutama mereka yang tergantung pada sumber daya hutan. Eksistensi kehidupan mereka akan terganggu jika hutan mengalami kerusakan. Sebab, jika hutan rusak berarti mereka kehilangan sumber daya yang mendukung kehidupan mereka. Mereka yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekologi hutan berarti memiliki ketahanan sosial yang memadai. Sebaliknya, ketahanan sosial yang rendah menunjukkan kerentanan mereka terhadap perubahan ekologi hutan. Terkait dengan itu, tulisan ini mencoba menjelaskan perubahan ekologi hutan yang terjadi di Kabupaten Gunung Mas dan respon yang dilakukan masyarakat terhadap perubahan itu. Jenis respon yang dilakukan menentukan tingkat ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan tersebut. Data yang dikumpulkan untuk menyusun tulisan ini dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan pada pertengahan 2015. Community living at the surrounding of forest is influenced by forest changes, mainly those that depend on forest natural resources. Their life will be disturbed if the forest is damaged. Damaged forest means that the people lose resources supporting their life. A community that has social resilience can adapt with the changes of forest ecology. Otherwise, those with low social resilence show their vulnerability to adapt with the forest changes. This paper aims to explain the changes of forest ecology in Gunung Mas Regency and the community’s responses. Their responses determine their resilience to encounter the changes of forest ecology. The data in this paper was collected from field research in the mid of 2015.
PROBLEMATIKA PRINSIP MANAJEMEN KOLABORATIF DALAM KERANGKA PENYELAMATAN DANAU RAWAPENING Mochammad Nadjib
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 18 No. 3 (2016)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v18i3.576

Abstract

Interaksi penduduk dan lingkungan yang kompleks dapat ditemukan pada ekologi perairan Rawapening. Rawapening adalah suatu kawasan danau yang memiliki potensi multifungsi, diantaranya adalah perikanan, irigasi, pembangkit listrik dan pariwisata. Pemanfaatan secara multifungsi tersebut bisa saling mendukung, tetapi dapat pula bersifat trade off bila dilakukan secara tidak terkendali. Tulisan ini mendiskusikan permasalahan trade off sebagai dampak dari pemanfaatan secara bebas dan tidak terkendali antara berbagai pihak di Danau Rawapening. Sumber data ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan tentang “Optimalisasi Multifungsi Perairan Umum Daratan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah: Kasus Danau Rawapening”. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan di kawasan Danau Rawapening. Implikasi dari pemanfaatan secara bebas atas Danau Rawapening terjadi karena polarisasi kepentingan, sehingga berdampak timbulnya degradasi lingkungan. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma pengelolaan dari polarisasi kepentingan menjadi paradigma kolaborasi, sehingga segenap kegiatan ekonomi yang menjadi penyangga kawasan Rawapening dapat dikelola secara komprehensif. Rawapening ecology consists of complex interactions between society and environment. Rawapening is the lake area which has several functions, including fisheries, irigation, power plant and tourism. The multiple functions produce positive and negative effects. This paper discusses the vast effect of Rawapening misuse. The data were collected from research report about “Optimalisasi Multifungsi Perairan Umum Daratan dalam Pengembangan Ekonomi Daerah: Kasus Danau Rawapening through indepth interview, focus group discussion and field observation. The excessive use of Rawapening affects the polarisation of interests, leading to environmental degradation. This paper suggests paradigm shift from polarisation of interests to collaboration, in order to manage sustainable economic activity in Rawapening area comprehensively.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 25 No. 3 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 2 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 25 No. 1 (2023): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 3 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 2 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 24 No. 1 (2022): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 3 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 2 (2021): Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 23 No. 1 (2021) Vol. 22 No. 3 (2020) Vol. 22 No. 2 (2020) Vol. 22 No. 1 (2020) Vol. 21 No. 3 (2019) Vol. 21 No. 2 (2019) Vol. 21 No. 1 (2019) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol. 20 No. 3 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol. 20 No. 2 (2018) Vol. 20 No. 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol. 19 No. 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 3 (2017) Vol 19, No 2 (2017) Vol. 19 No. 2 (2017) Vol. 19 No. 1 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol. 18 No. 3 (2016) Vol 18, No 3 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol. 18 No. 2 (2016) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol. 18 No. 1 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 3 (2015) Vol 17, No 3 (2015) Vol. 17 No. 2 (2015) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 17 No. 1 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol. 16 No. 3 (2014) Vol 16, No 3 (2014) Vol. 16 No. 2 (2014) Vol 16, No 2 (2014) Vol. 16 No. 1 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 3 (2013) Vol. 15 No. 3 (2013) Vol. 15 No. 2 (2013) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol. 15 No. 1 (2013) Vol 14, No 3 (2012) Vol. 14 No. 3 (2012) Vol 14, No 2 (2012) Vol. 14 No. 2 (2012) Vol. 14 No. 1 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol. 13 No. 2 (2011) Vol. 13 No. 1 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 12, No 3 (2010) Vol. 12 No. 3 (2010) Vol 12, No 2 (2010) Vol. 12 No. 2 (2010) Vol. 12 No. 1 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 2 (2009) Vol. 11 No. 2 (2009) Vol. 11 No. 1 (2009) Vol 11, No 1 (2009) Vol 10, No 2 (2008) Vol. 10 No. 2 (2008) Vol. 10 No. 1 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol. 9 No. 1 (2007) Vol. 8 No. 2 (2006) Vol 8, No 2 (2006) Vol 8, No 1 (2006) Vol. 8 No. 1 (2006) Vol 7, No 2 (2005) Vol. 7 No. 2 (2005) Vol. 7 No. 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 7, No 1 (2005) Vol 6, No 2 (2004) Vol. 6 No. 2 (2004) Vol. 6 No. 1 (2004) Vol 6, No 1 (2004) Vol 5, No 2 (2003) Vol. 5 No. 2 (2003) Vol. 5 No. 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 5, No 1 (2003) Vol 3, No.1 (2000) Vol 3, No.1 (2000) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.2 (1999) Vol 2, No.1 (1998) Vol 2, No.1 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.2 (1998) Vol 1, No.1 (1997) Vol 1, No.1 (1997) More Issue