cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
Published by Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ISSN : 2085384X     EISSN : 25793578     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum adalah jurnal ilmiah tentang inovasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan, dan manajemen. Ruang lingkup terbatas pada ruang, sosial, ekonomi, dan perspektif lingkungan transportasi jalan, sektor air, limbah, dan perumahan. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009, dengan nama "Komunitas”. Dengan adanya perubahan organisasi, nama jurnal berubah menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum dan diterbitkan secara berkala 2 (dua kali) edisi di setiap volume yaitu bulan April dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 10, No 1 (2018)" : 6 Documents clear
ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH SUNGAI DENGAN ANALISIS KOMPONEN UTAMA Hatmoko, Waluyo
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1995.16 KB)

Abstract

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilaksanakan berdasarkan wilayah sungai. Kondisi wilayah sungai sangat beragam, antara lain dalam hal jumlah penduduk, aktivitas sosial ekonomi, kondisi iklim dan hidrologi, pengguna air, tingkat pemanfaatan air, serta kelembagaan pengelolaan wilayah sungai. Dengan beragamnya kondisi wilayah sungai, maka penanganan suatu wilayah sungai tidak dapat disamakan dengan wilayah sungai lainnya. Untuk itu diperlukan informasi mengenai pengelompokan wilayah sungai, dan bagaimana urutan prioritas pengelolaannya; wilayah sungai mana yang perlu lebih mengutamakan pengembangan, atau pengelolaan dan konservasi. Analisis Komponen Utama merupakan metode matematis untuk mengungkap informasi yang tersembunyi dari data multi-variabel. Dengan analisis komponen utama akan diperoleh variabel baru, yaitu Komponen Utama dengan kandungan informasi yang maksimal, sehingga seluruh data dapat disajikan dalam bidang yang dibentuk dari Komponen Utama, dan dapat diamati kedekatan atau kemiripan satu wilayah sungai dengan lainnya. Penelitian ini mengkaji data kondisi wilayah sungai dengan menggunakan Analisis Komponen Utama untuk masukan kebijakan pengelolaan wilayah sungai. Disimpulkan bahwa Komponen Utama Pertama menunjukkan tingkat perkembangan sosial-ekonomi wilayah sungai, Komponen Utama Kedua terkait dengan kondisi ketersediaan air dan infrastrukturnya. Berdasarkan kedua Komponen Utama tersebut, wilayah sungai dibagi ke dalam empat kelompok, dan diurutkan  prioritas pengelolaannya, sebagai masukan untuk meningkatkan kebijakan pengelolaan wilayah sungai di Indonesia.Kata Kunci: pengelolaan sumber daya air, wilayah sungai, analisis komponen utama, kebijakan, perkembangan sosial-ekonomi 
KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN GEOPARK NASIONAL CILETUH-PALABUHANRATU DALAM PERSPEKTIF INFRASTRUKTUR Yanuar, Yerry; Anna, Zuzy; Rosana, Mega Fatimah; Rizal, Achmad; Sudrajat, Adjat; Zakaria, Zulfiadi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1008.576 KB)

Abstract

Geopark CiIetuh adalah salah satu potensi wisata Jawa Barat yang akan dikembangkan menjadi berkelas internasional (global Geopark). Sayangnya sampai sekarang salah satu variable penting yang menunjang tujuan menjadi Global Geopark yaitu infrastruktur baik jalan maupun penunjang lainnya masih dirasakan jauh dari selayaknya.  penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi sosial masyarakat yang ada terhadap pengembangan Ciletuh sebagai Kawasan Geopark dan keberlanjutan pengembangan Ciletuh sebagai Kawasan Geopark berdasarkan infrastruktur penunjang yang tersedia. Metoda yang digunakan adalah analisis persepsi dan Rapid Appraisal (RAP) untuk Model Kelayakan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu (RAP-Geopark). Hasil studi persepsi terhadap kondisi infrastruktur pada turis lokal dan turis asing menunjukkan ketidak puasan sebesar 61% sampai 100%, dimana mereka menyatakan bahwa infrastruktur jalan masih buruk, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai lokasi,  fasilitas transportasi lokal yang sangat minim (kebanyakan harus menggunakan kendaraan pribadi), kurang penerangan jalan, dan kurangnya iinfrastruktur penunjang lainnya seperti toilet umum, penginapan, internet, dan air bersih di lokasi Geopark. Hasil analisis juga menunjukkan nilai keberlanjutan yang rendah dari infrastruktur Geopark yaitu di bawah 50%. Penelitian merekomendasikan pengembangan infrastruktur baik jalan maupun fasilitas lainnya untuk keberlanjutan pengembangan Geopark Ciletuh secara Global. Kata kunci: Geopark, Ciletuh, Keberlanjutan, Infrastruktur.
MENAKSIR TINGKAT KETERJANGKAUAN KELOMPOK MBR TERHADAP PERSYARATAN FINANSIAL MINIMAL KREDIT KEPEMILIKIAN RUMAH TAPAK DENGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN (Studi Kasus Program FLPP di Kota Jayapura dan Manado) Setiadi, Harri Ananta
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1467.806 KB)

Abstract

Berbagai  persoalan terkait dengan kebijakan penyediaan rumah yang terjangkau untuk MBR melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (program FLPP), satu diantaranya yang mendasar dan implikasinya terkait langsung dengan kelompok MBR adalah dugaan harga rumah FLPP tidak terjangkau oleh mayoritas kelompok MBR. Tulisan ini disusun sebagai elaborasi terhadap dugaan tersebut dengan cara menaksir atau memperkirakan tingkat keterjangkauan kelompok MBR terhadap persyaratan finansial minimal kredit rumah FLPP menggunakan tiga ukuran keterjangkauan dan analisa sosio-demografi debitur FLPP. Lokasi penelitian di Kota Jayapura dan Manado, tulisan disusun menggunakan pendekatan Evaluation-Research, wawancara & observasi visual digunakan sebagai metoda utama pengambilan data. Hasil taksiran secara umum mengindikasikan, di Kota Jayapura nilai indeks keterjangkauan penghasilan MBR terhadap rumah FLPP tergolong “Sangat tidak terjangkau” bagi mayoritas kelompok MBR dengan median penghasilan setara UMR dan “Hampir tidak terjangkau”  untuk minoritas kelompok MBR dengan batas penghasilan mendekati maksimal (4 juta/bln). Di Kota Manado, nilai indeks keterjangkauan MBR terhadap rumah FLPP tergolong “Hampir tidak Terjangkau” bagi kelompok mayoritas dan “Terjangkau” bagi kelompok minoritas MBR. Taksiran menggunakan indikator keterjangkauan pengembalian dana pinjaman, memberi indikasi harga rumah FLPP di Kota Jayapura hanya terjangkau bagi kelompok minoritas MBR namun tidak terjangkau bagi mayoritas MBR karena besarnya beban pengembalian pinjaman yang harus ditanggung melebihi nilai 0,3 bagian pendapatan, sedangkan di Kota Manado terjangkau untuk kedua kelompok MBR. Taksiran menggunakan Indikator keterjangkauan terhadap lokasi perumahan, di Kota Jayapura secara indikatif lokasi perumahan FLPP tergolong tidak “Terjangkau” bagi kelompok MBR dengan median penghasilan setara UMP 2015 karena proporsi pengeluaran untuk keperluan transportasi publik (TC) setiap bulannya melebihi 0,18 pendapatan (≥0,18TC), sedangkan untuk Kota Manado masih tergolong “Terjangkau” (≤0,18TC). Deskripsi sosio-demografi kelompok penerima manfaat KPR FLPP mengindikasikan hampir seluruh debitur FLPP mewakili kelompok formal MBR, yang sebagian besar merupakan kelompok MBR dengan penghasilan maksimal.Kata kunci : Program FLPP, tingkat keterjangkauan, kelompok MBR.
IDENTIFIKASI MASALAH TATA KELOLA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL) TERPUSAT DI KABUPATEN BANDUNG Heston, Yudha Pracastino
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.52 KB)

Abstract

Pengendalian pencemaran sektor domestik dengan pembangunan dan perbaikan tata kelola instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di hulu DAS Citarum telah dilakukan. Namun jumlah dan kondisi IPAL terutama IPAL domestik masih jauh dari harapan. Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan, apa saja masalah tata kelola IPAL di hulu DAS Citarum dalam upaya mencegah pencemaran sungai? Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga kategori utama, yaitu regulasi, finansial, dan kelembagaan yang terdiri dari instrumen serta fungsi. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu informan kunci pengelola IPAL dan IPLT yang memahami regulasi, pedanaan serta instrumen dan fungsi yang ada dalam tata kelola. Kesimpulan dan rekomendasi yang diambil terkait dengan keberadaan IPAL dan tata kelola kelembagaan.Kata Kunci: sungai, pencemaran, air limbah, tata kelola 
PEMANFAATAN PRINSIP VALUE FOR MONEY DALAM PENENTUAN PRIORITAS PEMELIHARAAN JALAN NASIONAL DI PERKOTAAN (Studi Kasus Jalan Nasional di Kota Surabaya) Zanuardi, Arvian; Suprayitno, Hitapriya; Budianto, Herry
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1998.331 KB)

Abstract

Permasalahan keterbatasan anggaran mengakibatkan pemeliharaan jalan perlu ditentukan prioritasnya. Metode eksisting belum memastikan tercapainya efektivitas pembiayaan yang optimal karena tidak disertai pengukuran nilai nyata. Studi ini bertujuan memanfaatkan prinsip value for money sebagai alternatif penentuan prioritas pemeliharaan jalan yang dilandasi analisa ekonomi secara obyektif. Urgensi studi didukung kebijakan implementasi value for money dalam penyelenggaraan jalan. Metode studi adalah pemodelan dan simulasi. Analisa menggunakan pengukuran tingkat efektivitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan nilai cost effectiveness ratio. Pengukuran dilakukan pada variable money (biaya konstruksi, perencanaan, pengawasan, dan administrasi) dan variabel value (penghematan biaya operasional kendaraan, nilai waktu perjalanan, kecelakaan, dan penanganan polusi). Obyek studi dibatasi pada jalan nasional bukan jalan tol di wilayah kota Surabaya. Hasil studi dinyatakan sebagai urutan prioritas ruas jalan yang mampu mencapai nilai manfaat terbesar dengan biaya pemeliharaan paling efisien. Simulasi model mendapatkan urutan tertinggi rasio cost effectiveness pada Jl. Layang Wonokromo (36,29). Berdasarkan komparasi model dengan Rank Similarity Analysis, diketahui tingkat akurasi model eksisting dalam pencapaian efektivitas pembiayaan sebesar 71,5%. Oleh karena itu, implementasi model ini layak dipertimbangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pemeliharaan jalan. Selain itu juga memberikan pengayaan terhadap model implementasi value for money dalam penyelenggaraan jalan maupun untuk konteks yang lebih luas. Katakunci:Value for Money, ruas jalan prioritas, pemeliharaan jalan, efektivitas pembiayaan, pemodelan dan simulasi
ASPEK PRIORITAS PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA KAWASAN METROPOLITAN BANDUNG RAYA Vitriana, Anita
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 1 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (914.998 KB)

Abstract

ABSTRAKRumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia.  Terbatasnya lahan dan pesatnya pertumbuhan penduduk telah menyebabkan meningkatnya harga rumah, sehingga tidak semua orang mampu memiliki rumah dalam kondisi yang layak.  Permasalahan penyediaan rumah yang layak ini pun terjadi pada Kawasan Metropolitan Bandung Raya (MBR) yang merupakan kawasan perkotaan terbesar di Jawa Barat.   Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada kawasan MBR saat ini mencapai angka 11,67% dari keseluruhan jumlah RTLH yang ada di wilayah Jawa Barat.  Kawasan MBR mencakup wilayah administrasi kota dan kabupaten, dengan dominasi aktivitas perkotaan.  Untuk mempercepat penanganannya, penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki faktor berpengaruh pada RTLH di Kawasan MBR.   Indikator kelayakan hunian pada penelitian ini mengacu pada Permenpera No. 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang mencakup 1) keselamatan bangunan, 2) menjamin kesehatan penghuninya dan 3) memenuhi kecukupan luas minimum.  Data diperoleh melalui pengumpulan data sekunder.  Teknik pengolahan data menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis korelasi Pearson dengan aplikasi SPSS.  Hasil menunjukkan bahwa terdapat empat faktor berpengaruh terhadap RTLH di MBR yaitu lantai tidak permanen, dinding non permanen, listrik non PLN dan tanpa sanitasi.   Berdasarkan ciri-ciri tersebut, disimpulkan bahwa kasus RTLH di wilayah MBR sebagian besar masih terjadi di kawasan yang bersifat perdesaan. Kata Kunci: MBR, faktor berpengaruh, RTLH

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 3 (2015) Vol 7, No 2 (2015) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 3 (2014) Vol 6, No 3 (2014) Vol 6, No 2 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 3 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 3, No 3 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 2, No 3 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue