cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum
Published by Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ISSN : 2085384X     EISSN : 25793578     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum adalah jurnal ilmiah tentang inovasi kebijakan dan penerapan teknologi dalam perencanaan infrastruktur, pengembangan, dan manajemen. Ruang lingkup terbatas pada ruang, sosial, ekonomi, dan perspektif lingkungan transportasi jalan, sektor air, limbah, dan perumahan. Jurnal ini dikelola oleh Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2009, dengan nama "Komunitas”. Dengan adanya perubahan organisasi, nama jurnal berubah menjadi Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum dan diterbitkan secara berkala 2 (dua kali) edisi di setiap volume yaitu bulan April dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 10, No 2 (2018)" : 7 Documents clear
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYEDIAAN RUSUNAWA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS RUSUNAWA JRAKAH, KARANGROTO BARU, DAN KUDU) Mahendra, Bintang Siwi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (870.219 KB)

Abstract

 Tujuan dari pembangunan rumah susun sederhana sewa adalah untuk menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat serta memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi dengan tetap mengutamakan kelayakan huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kota semarang merupakan salah satu kota yang mendapatkan bantuan Rusunawa dari pemerintah pusat, sebanyak tujuh Rusunawa telah dibangun dari rentang tahun 1993-2015 dengan jumlah total unit mencapai 2346 unit. Namun seiring berjalannya waktu terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di Rusunawa yang kini telah menjadi hak milik dari Pemkot Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penyediaan Rusunawa di Kota Semarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan tiga variabel yaitu kesesuaian target penghuni, aksesibilitas, dan kelayakan huni. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tiga Rusunawa yaitu Rusunawa Jrakah, Karangroto Baru, dan Kudu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedian Rusunawa di Kota semarang dengan studi kasus Rusunawa Jrakah, Karangroto Baru, dan Kudu telah efektif dilihat berdasarkan variabel kesesuaian target penghuni, aksesibilitas, dan kelayakan huni dengan skor total 1646 dari skor ideal 1820.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRAFFIC SAFETY DI DAERAH RAWAN BENCAN ROB (STUDI KASUS : BANJIR ROB JALAN ARTERI NASIONAL RUAS TERBOYO-GENUK, KOTA SEMARANG) Mahida, Masmian
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (971.519 KB)

Abstract

Dampak perubahan iklim telah memicu kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah di daerah pesisir Kota Semarang, di daerah Terboyo Wetan, sehingga terjadi bencana banjir rob. Fakta lapangan tahun 2017 beberapa kejadian banjir rob sering mengenangi jalan arteri nasional, kurang lebih sepanjang 300 meter dengan ketinggian hingga 25 cm di daerah Kelurahan Terboyo Wetan. Sehingga ancaman banjir rob pada jalan tersebut mengakibatkan teridentifikasi buruknya tingkat traffic safety. Tujuan penelitian ilmiah ini adalah menyediakan bahan masukan yang dapat digunakan acuan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Kota Semarang terkait pengelolaan bencana rob yang berdampak pada traffic safety di daerah rawan banjir rob. Metode analisis menggunakan statistik Relative Importance Index (RII) diikuti dengan analisis deskriptif dengan gambar kuadran. Berdasarkan hasil survei lapangan dan analisis disimpulkan bahwa bahan masukan untuk Pemerintah Kota Semarang dalam membuat perencanaan strategis mitigasi dampak banjir rob adalah dengan memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah di wilayah pesisir, koordinasi antar instansi pemerintah bila terjadi bencana rob, dan meningkatkan kinerja KSB yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Selain itu dengan mengoptimalkan pada pendayagunaan peta rawan bencana sebagai instrumen peringatan dini banjir, memanfaatkan keberadaan kelompok KSB di masyarakat, dan menggunakan sistem peringatan dini banjir sebagai instrumen peringatan dini. 
PENGEMBANGAN PERAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SITU MENGGUNAKAN INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELLING (ISM) STUDI KASUS SITU CIPONDOH KOTA TANGERANG Pancawati, Juwarin; Purwanto, M Yanuar J; Widiatmaka, Widiatmaka; Nurisjah, Siti; Pramudya, Bambang
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.642 KB)

Abstract

Situ di Jabodetabek telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun kondisinya terus menyusut dan terancam hilang.  Keberhasilan pengelolaan situ antara lain ditentukan oleh faktor kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan peran kelembagaan pengelolaan situ berdasarkan kebutuhan dan karakteristik situ.  Metode yang digunakakan adalah Interpretative Structural Modeling (ISM) yang diterapkan pada kasus Situ Cipondoh. Pengelolaan situ ditujukan untuk menjaga fungsi hirdrologi berupa fungsi pengendalian banjir dan cadangan air permukaan.  Persoalan-persoalan yang terkait dengan batas yuridis kawasan, koordinasi dan komunikasi antar pihak, serta aturan/kebijakan yang belum memadai menjadi kendala utama dalam pengelolaan situ.  Sehingga dalam pengelolaan situ, kegiatan identifikasi dan inventarisasi data situ, rekonsiliasi dan penetapan aset situ, serta upaya pengamanan situ dengan membangun batas situ dalam bentuk fisik perlu menjadi program yang diprioritaskan.  BBWS-CC dan Walikota memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Situ Cipondoh.  Penanganan kegiatan pengelolaan sebuah situ membutuhkan koordinasi intensif dari banyak kegiatan dan banyak pihak dari berbagai level, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah unit pelaksana teknis yang secara khusus menangani situ.       
TIPOLOGI KONFLIK PENGGUNAAN RUANG TEPI JALAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PENGGUNAAN RUANG TEPI JALAN (STUDI KASUS SURABAYA, SURAKARTA, BANDUNG DAN JAKARTA) Widjaya, Joyce Martha; Soemardiono, Bambang; Sumartinah, Happy Ratna; Santoso, Eko Budi
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1042.713 KB)

Abstract

Penggunaan ruang tepi jalan di beberapa kota besar telah terjadi, sehingga menimbulkan konflik dan berdampak terhadap terjadinya kecelakaan, gangguan kelancaran dan/atau gangguan kenyamanan bagi para pengguna jalan dan pemilik lahan di perkotaan. Konflik tersebut perlu dipahami agar membantu mempermudah proses pembuatan dan penerapan kebijakan penggunaan lahan dan manajemen lalu lintas secara optimal. Namun demikian, konflik penggunaan ruang tepi jalan merupakan entitas yang kompleks, sehingga diperlukan pengelompokan tipe konflik dalam bentuk tipologi.Studi ini adalah penelitian tentang tipologi konflik penggunaan ruang tepi jalan di beberapa perkotaan di Indonesia sebagai alat pengukuran tingkat keparahan konflik sekaligus intervensi penggunaan ruang tepi jalan. Pendekatan deduktif – induktif dengan strategi studi kasus kualitatif dan mono method dilakukan selama penelitian ini, dengan menggunakan paradigma rasionalistik kualitatif. Sumber data utama adalah analisis isi dari laporan media cetak, radio dan televisi dan penelusuran kasus di lapangan tentang konflik penggunaan ruang tepi jalan di Kota Surabaya, Surakarta, Bandung dan Jakarta pada periode tahun 2013 hingga 2017. Unit informasi terkait isu konflik ini dicari, dianalisis dan dipilah. Hasil penelitian menunjukkan sembilan indikator kunci dari empat variabel sebagai dasar penyusunan tipologi konflik penggunaan ruang tepi jalan di perkotaan, untuk dijadikan instrumen sistim kontrol konflik penggunaan ruang tepi jalan di perkotaan, yaitu: tingkat okupansi dan sejarah konflik kegiatan informal serta indikasi kondisi fisik yang mewakili variabel tingkat keparahan konflik; gangguan kelancaran lalu lintas, risiko kecelakaan dan reaksi pengguna mewakili variabel konflik lalu lintas; gangguan kenyamanan dan ekspresi pengguna mewakili variabel konflik sosial; kesiapan dan harapan pengguna jalan mewakili variabel perilaku/strategi penanganan. 
ANALISIS AFFRORDABILITAS HUNIAN DI KAWASAN PERKOTAAN: STUDI KASUS JAKARTA Buhaerah, Pihri
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.006 KB)

Abstract

The level of affordable housing in Jakarta is at a very critical moment. For this reason, this study aims to contribute to the discourse of affordable housing in Jakarta. In particular, this paper looks at the evidence of affordable housing situation in Jakarta. To achieve the objective of this study, data was collected from secondary sources and employed percentage of household income spent on housing related expenses as an affordability indicator. This paper argues that housing is generally affordable when household spend less than 30 per cent of their income on housing related expenses. This study finds that lower-income households are facing a greater affordability problem because net wages growth is far lower than the growth of commercial housing price. With the average net income level stands at Rp 4 million, it is clearly seen  that the majority of Jakarta residents will not be able to buy a house. Therefore, this study concludes that housing price in Jakarta is no longer affordable. This study also finds that greater relying on market based-housing policy does not solve affordable housing problem in Jakarta especially for lower-midlle income households. 
PENGARUH INFRASTRUKTUR AIR MINUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI Aji, Nurdien
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (920.794 KB)

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum. Namun karena pemimpin daerah dipilih oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah, Bupati/walikota cenderung memprioritaskan program pembangunan yang berdampak secara jangka pendek ke dalam ekonomi, yang dianggap berperan penting bagi terpilihnya kembali petahana. Kajian ini menemukan bahwa  tingkat akses air minum memiliki dampak positif terhadap ekonomi daerah dalam jangka menengah (lima tahun), sehingga pembangunan air minum seharusnya dapat menjadi prioritas para pemimpin daerah.
EFEKTIFITAS DEREGULASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENDUKUNG PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA MEDAN DAN MAKASSAR Setyoadi, Nino Heri
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1061.233 KB)

Abstract

Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sejuta rumah terkendala oleh perizinan di daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melakukan deregulasi perizinan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB). Kondisi dilapangan menunjukkan deregulasi tersebut tidak dapat berjalan optimal. Tulisan ini bertujuan mengevaluasi efektifitas deregulasi perizinan IMB dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas deregulasi perizinan IMB di kota Medan dan Makassar. Metode yang digunakan dekriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pengambil kebijakan daerah, instansi penyelenggara IMB, dan asosiasi pengembang perumahan, pengamatan lapangan proses IMB dan dokumentasi data sekunder. Hasil analisis menunjukkan implementasi deregulasi perizinan IMB dikedua kota belum efektif. Faktor pertama yang mempengaruhi berupa regulasi di daerah yang belum sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 baik dalam aspek persyaratan IMB, mekanisme, dan prosedur didalamnya. Faktor kedua berupa ketiadaan tahapan peninjauan lapangan dalam Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 yang belum ada mitigasi resikonya. Faktor ketiga, penyelenggara perizinan IMB masih dibebani dengan kepentigan diluar urusan keandalan bangunan dan kesesuaian tata ruang. Untuk meningkatkan efektifitas deregulasi IMB maka harus dilakukan penghapusan syarat bukti pajak bumi bangunan (PBB) terakhir dan target retribusi daerah. Selain itu perlu di keluarkan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah untuk melindungi pejabat daerah sebagai mitigasi resiko dihilangkannya tahapan peninjauan lapangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 3 (2015) Vol 7, No 2 (2015) Vol 7, No 1 (2015) Vol 6, No 3 (2014) Vol 6, No 3 (2014) Vol 6, No 2 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 6, No 1 (2014) Vol 5, No 3 (2013) Vol 5, No 2 (2013) Vol 5, No 1 (2013) Vol 3, No 3 (2011) Vol 3, No 2 (2011) Vol 2, No 3 (2010) Vol 2, No 2 (2010) Vol 2, No 1 (2010) Vol 1, No 2 (2009) Vol 1, No 1 (2009) More Issue