cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender
Published by Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
ISSN : 20858353     EISSN : 25025368     DOI : -
Core Subject :
Muwazah adalah jurnal kajian gender dengan ISSN Print: 2085-8353; Online: 2502-5368 yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan. Kata Muwazah berasal dari bahasa Arab yaitu (??????) yang memiliki arti kesetaraan. Jurnal ini fokus pada isu-isu aktual dan kontemporer yang berkaitan dengan kajian gender lokalitas dalam berbagai perspektif. Redaksi mengundang para ilmuwan, sarjana, professional, praktisi dan peneliti dalam berbagai disiplin ilmu yang konsern terhadap kajian gender berupa analisis, aplikasi teori, hasil penelitian, terjemahan, resensi buku, literature review untuk mempublikasikan hasil karya ilmiahnya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Jurnal ini terbit setahun dua kali setiap bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 4 No 1: Juni 2012" : 9 Documents clear
BURUH PEREMPUAN DI TENGAH KUBANGAN PARA KORUPTOR Sofiani, Triana
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.69 KB)

Abstract

Abstract : The Center of hegemony, which is built on the common values  common interests between the rulers and capitalists who incidentally are in the sex of "males", makes women workers turn out to be worse in the encirclement of the corruptors. In fact, corruption that is rampant in this country, become a series of chains of the impoverishment of women workers, therefore women workers are affected by the domino effect as caused by the corrupts. Hence, the real movement against corruption on the basis of the women becomes an urging agenda to be realized immediately, in order to give effective contribution as linked to the rampant corruption in the country and also its impact on women workers. Abstrak : Pusat hegemoni, yang dibangun di atas nilai-nilai umum kepentingan bersama antara penguasa dan kapitalis yang notabene berada di jenis kelamin "laki-laki", membuat pekerja perempuan berubah menjadi lebih buruk dalam pengepungan dari para koruptor. Bahkan, korupsi yang merajalela di negeri ini, menjadi serangkaian rantai pemiskinan pekerja perempuan, oleh karena itu pekerja perempuan dipengaruhi oleh efek domino yang disebabkan oleh korup. Oleh karena itu, gerakan nyata melawan korupsi atas dasar perempuan menjadi agenda mendesak untuk segera diwujudkan, untuk memberikan kontribusi yang efektif terkait dengan korupsi yang merajalela di negeri ini dan juga dampaknya terhadap pekerja perempuan.
HUKUM POLIGAMI DALAM PERSEPEKTIF ULAMA FIQH Baidhowi, Aris
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.429 KB)

Abstract

Abstract :  The fiqh ulama agree that the legal permissibility of polygamy in marriage is based on the word of Allah SWT, Surah of al-Nisa 'verse 3, which confirms that the polygamist husband conditions shall be fair to his wives. They recognize the value of justice in polygamy is something that is impossible to be realized. Therefore, the illat of legal permissibility of polygamy in Islam marriage is: that it shall not be encouraged by the motivation of biological sex and pleasure, but only by social and human motivation, since the interpretation of "able to do justice" as a basic requirement of polygamy allowance is very difficult. The permissibility of polygamy is not a recommendation; but it is a solution given in special conditions to them (husbands) who desperately need and meet certain requirements. Abstrak : Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan hukum poligami dalam pernikahan didasarkan pada firman Allah SWT, QS al-Nisa 'ayat 3, yang menegaskan bahwa kondisi poligami suami harus adil terhadap istri-istrinya. Mereka mengakui nilai keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Oleh karena itu, illat hukum kebolehan poligami dalam Islam pernikahan adalah: bahwa hal itu tidak akan didorong oleh motivasi dari seks biologis dan kesenangan, tetapi hanya dengan motivasi sosial dan manusia, karena penafsiran "mampu melakukan keadilan" sebagai dasar persyaratan penyisihan poligami sangat sulit. Diperbolehkannya poligami bukanlah rekomendasi; tetapi merupakan solusi yang diberikan dalam kondisi khusus untuk mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan tertentu.
SIKAP MASYARAKAT KUDUS TERHADAP UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Listiana, Anisa; Widjanarko, M.
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.105 KB)

Abstract

Abstract :  This study is about PKDRT law. It gives us information that domestic violence is a real thing that happens in our society, especially in Kudus. On the one hand, civil society actually has a formula to prevent the authority and rights of their family life with PKDRT (legal elimination of domestic violence) law. On the other hand, the government has a responsibility to eliminate violence, force and coercion in family life as referred to in 11, 12 and 13 of Law No. 23 of 2004. But the most important thing is that the courage of society to show concern and the seriousness of the government to take action when violence occurs. This research shows that domestic violence is a result of power imbalance between the weak dan the strong in our society where many women that represent the weak became a victim. Abstrak : Penelitian ini adalah tentang hukum PKDRT. Ini memberi kita informasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal nyata yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama di Kudus. Di satu sisi, masyarakat sipil sebenarnya memiliki formula untuk mencegah wewenang dan hak-hak kehidupan keluarga mereka dengan PKDRT (penghapusan hukum kekerasan dalam rumah tangga) hukum. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghapus kekerasan, kekuatan dan pemaksaan dalam kehidupan keluarga sebagaimana dimaksud dalam 11, 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tapi yang paling penting adalah bahwa keberanian masyarakat untuk menunjukkan perhatian dan keseriusan pemerintah untuk mengambil tindakan saat terjadi kekerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari ketidakseimbangan kekuatan antara lemah Dan yang kuat dalam masyarakat kita di mana banyak wanita yang mewakili lemah menjadi korban.
PEREMPUAN DAN FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM Hasyim, Zulfahani
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1037.625 KB)

Abstract

Abstract : Women, since the beginning of their creation was equal with men, as God has determined that there is no difference between men and women; and what differs each is only the level of devotion. In Islam, women also have the same rights and obligations as men. They have the rights of the reward of good deeds, and punishment for bad deeds, and have the obligations of the same worship. There are many other areas can be viewed in the concept of Islam as a proof that Islam has put women in the same degree as men and gave many honors. However, on the ongoing development, feminism leads to the irregular liberation for the life of women. This is what ultimately contrary to the concept of equal rights and obligations between men and women in Islam. Abstrak : Perempuan, sejak awal penciptaan mereka adalah sama dengan laki-laki, karena Allah telah menetapkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan; dan apa berbeda masing-masing hanya tingkat pengabdian. Dalam Islam, wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mereka memiliki hak pahala perbuatan baik, dan hukuman untuk perbuatan buruk, dan memiliki kewajiban ibadah yang sama. Ada banyak daerah lain dapat dilihat dalam konsep Islam sebagai bukti bahwa Islam telah menempatkan perempuan di tingkat yang sama seperti laki-laki dan memberikan banyak penghargaan. Namun, pada pembangunan berkelanjutan, feminisme menyebabkan pembebasan teratur bagi kehidupan perempuan. Hal inilah yang akhirnya bertentangan dengan konsep persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.
MENIMBANG RELASI GENDER DALAM KELUARGA [Sebuah Tela’ah Kritis-Filosofis-Humanistik] Rohinah, Rohinah
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (816.938 KB)

Abstract

Abstract : The discourse of gender equality as promoted by the feminist movement is intended to criticize the practice of the tradition in which men dominate women in various lines of life, including family life and more specifically is in relation to the child. Such patriarchialism gains legitimacy from many directions, including from the customary laws, traditions, and theological-philosophical. Apart from the discursive conflict, both sides that are opposite each other have the same attitude in treating their child to build a discourse concerning their rights to the child. In this condition, the child is as passive party, where he is just a dead object and has no contribution during the determination of the rights of parents over their children. Criticism also comes with a reverse way of thinking, which puts the child in an active position, the object of life, and contributes. The rights of fathers and mothers that have established and understood differently as in patriarchialism and feminism then reformulated. This reformulation leads to a new discourse that could be called a post-feminism. Abstrak : Wacana kesetaraan gender seperti yang dipromosikan oleh gerakan feminis dimaksudkan untuk mengkritik praktek tradisi di mana laki-laki mendominasi perempuan dalam berbagai lini kehidupan , termasuk kehidupan keluarga dan lebih khusus dalam kaitannya dengan anak . Seperti keuntungan patriarchialism legitimasi dari berbagai arah , termasuk dari hukum adat , tradisi , dan teologis - filosofis . Terlepas dari konflik diskursif , kedua belah pihak yang saling berlawanan memiliki sikap yang sama dalam mengobati anak mereka untuk membangun wacana tentang hak-hak mereka untuk anak . Dalam kondisi ini , anak sebagai pihak yang pasif , di mana ia hanya benda mati dan tidak memiliki kontribusi dalam penentuan hak-hak orang tua atas anak-anak mereka . Kritik juga datang dengan cara kebalikan dari berpikir , yang menempatkan anak dalam posisi aktif , objek hidup , dan memberikan kontribusi . Hak-hak ayah dan ibu yang telah ditetapkan dan dipahami secara berbeda seperti di patriarchialism dan feminisme kemudian dirumuskan . Reformulasi ini mengarah ke wacana baru yang bisa disebut post - feminisme.
GERAKAN ORGANISASI PEREMPUAN INDONESIA DALAM BINGKAI SEJARAH Mursidah, Mursidah
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.317 KB)

Abstract

Abstract : Feminism movement comes forward in various parts of the world, including in Indonesia. This movement pictures a woman in the position of the oppressed, and sistematically subordinate and ideologically imprisoned. In order to  release from the oppression, then, it has emerged in the history of some women's movement in Indonesia, in which women have moved forward and more focused in the improvement of the social position of women in marriage and family, and to improve the skills as a housewife by improving the education and the teaching as accompanied by an increase in skill. Abstrak : Gerakan Feminisme datang ke depan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Gerakan ini menggambarkan seorang wanita di posisi tertindas, dan sistematis bawahan dan ideologis dipenjara. Untuk melepaskan dari penindasan, saat itu, muncul dalam sejarah gerakan beberapa perempuan di Indonesia, di mana perempuan telah bergerak maju dan lebih fokus dalam peningkatan posisi sosial perempuan dalam perkawinan dan keluarga, serta meningkatkan keterampilan sebagai ibu rumah tangga dengan meningkatkan pendidikan dan pengajaran sebagai disertai dengan peningkatan keterampilan. 
REINTERPRETASI AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG DOMESTIC VIOLENCE Rohmah, Siti
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1603.278 KB)

Abstract

Abstract : Domestic Violence is an act of violence against women and violence in a family or marriage relationship. One argument that is often used, as the legitimacy and justification in the domestic violence is the Islamic teaching; it is especially the interpretation of verses of the Qur'an that present gender bias and discrimination against women. Therefore, reorientation and retraining of interpretation according to the nature of these teachings that are applicable and adaptive to changes in time and age are needed, without being followed by an interest or a particular interest.The straighten of interpretation would require honesty  and sincerity of all parties. Thus, the followers of the teachings of Islam and spreaders will not be stucked in an explicit sense without understanding the meaning of the lines. Abstrak : Kekerasan domestik adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam hubungan keluarga atau pernikahan. Salah satu argumen yang sering digunakan, sebagai legitimasi dan justifikasi dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah ajaran Islam ; hal ini terutama penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir seringkali bias gender dan mendiskriminasi perempuan. Oleh karena itu, perlu reorientasi dan penafsiran kembali yang sesuai dengan sifat dari ajaran-ajaran yang berlaku dan adaptif terhadap perubahan situasi dan kondisi yang ada,  tanpa diikuti oleh kepentingan dan kebutuhan yang terjadi. Penafsiran membutuhkan kejujuran dan ketulusan dari semua pihak . Dengan demikian, para pengikut ajaran Islam tidak akan kaku dan selalu responsif dengan memahami semua perubahan sosial yang ada dengan selalu konsisten dan eksplisit pada nilai dan garis-garis yang telah diajarkan. 
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi) Rismawati, Shinta Dewi
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.133 KB)

Abstract

Abstract : Women's participation in any development process is very important and strategic in the context of policy decisions that is favored of women. The assumption is, that women as members of society is basically have the same chances and opportunities to participate in every stage of development, since women are also the subject of development. However, there are many obstacles and barriers to encourage women to participate actively, for instances: internal or external constraints. Internal herein is relating to personal / individual of the women themselves (aspect of psychologicalpersonality).  Whereas external here is associated with things that are outside of the women themselves (structural and cultural). Thus, the solution is also varies from internal and external as well, such as increasing the capacity building for women and the socialization and education concerning the true concept of gender to the public. Abstrak : Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sangat penting dan strategis dalam konteks keputusan kebijakan yang disukai wanita. Asumsinya adalah, bahwa perempuan sebagai anggota masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perkembangan, karena perempuan juga subyek pembangunan. Namun, ada banyak kendala dan hambatan untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, untuk contoh: kendala internal maupun eksternal. Disini internal yang berkaitan dengan pribadi / individu perempuan itu sendiri (aspek psikologis-kepribadian). Sedangkan eksternal sini dikaitkan dengan hal-hal yang di luar dari perempuan itu sendiri (struktural dan kultural). Dengan demikian, solusi ini juga bervariasi dari internal dan eksternal juga, seperti meningkatkan pembangunan kapasitas bagi perempuan dan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep gender benar kepada publik.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PERCERAIAN Tektona, Rahmadi Indra
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.698 KB)

Abstract

Abstract : Marriage is one part of the necessities of life that exists in society and also a legitimate institution which is recognized by society and the state. In a marriage relationship, sometimes there will be divorce. Many things may trigger the causes, and usually the victims are children. Rights of children custody often become a problem before or after the divorce. This, becomes the obligations of the parties to protect children's rightsAbstrak : Dalam hubungan pernikahan, kadang-kadang akan ada perceraian. Banyak hal yang dapat memicu penyebab, dan biasanya korban adalah anak-anak. Hak anak asuh sering menjadi masalah sebelum atau setelah perceraian. Ini, menjadi kewajiban para pihak untuk melindungi hak-hak anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2022) Vol 14 No 1 (2022) Vol 13 No 2 (2021) Vol 13 No 1 (2021) Vol 12 No 2 (2020) Vol 12 No 1 (2020) Vol 11 No 1 (2019): Juni 2019 Vol 11 No 2 (2019) Vol 11 No 1 (2019) Vol 10 No 2 (2018): Desember 2018 Vol 10 No 1 (2018): Juni 2018 Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017) Vol 9 No 2: Desember 2017 Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 9 No 1 (2017) Vol 9 No 1: Juni 2017 Vol 8 No 2: Desember 2016 Vol 8 No 2 (2016) Vol 8 No 1: Juni 2016 Vol 8 No 1 (2016) Vol 7 No 2: Desember 2015 Vol 7 No 2 (2015) Vol 7 No 1 (2015) Vol 7 No 1: Juni 2015 Vol 6 No 2: Desember 2014 Vol 6 No 2 (2014) Vol 6 No 1 (2014) Vol 6 No 1: Juni 2014 Vol 5 No 2: Desember 2013 Vol 5 No 2 (2013) Vol 5 No 1 (2013) Vol 5 No 1: Juni 2013 Vol 4 No 2 (2012) Vol 4 No 2: Desember 2012 Vol 4 No 1 (2012) Vol 4 No 1: Juni 2012 Vol 3 No 2 (2011) Vol 3 No 2: Desember 2011 Vol 3 No 1: Juni 2011 Vol 3 No 1 (2011) Vol 2 No 2 (2010) Vol 2 No 2: Desember 2010 Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 2 No 1: Juni 2010 Vol 2 No 1 (2010) Vol 1 No 2: Desember 2009 Vol 1 No 2 (2009) Vol 1 No 1: Juni 2009 Vol 1 No 1 (2009) More Issue