Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Litbang Kota Pekalongan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Jurnal Penelitian Journal of Indonesian Probation and Parole System Jurnal Hukum Islam Muwazah: Jurnal Kajian Gender PALASTREN: Jurnal Studi Gender
Shinta Dewi Rismawati
IAIN Pekalongan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia Rismawati, Shinta Dewi
MUWAZAH Vol 9 No 2: Desember 2017
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.994 KB) | DOI: 10.28918/muwazah.v9i2.1124

Abstract

The paper criticizes the construction of law, the existing legal arrangements concerning polygamous marriage in the perspective of legal feminism. The argument is that the legal construction of polygamous marriages in Indonesia is in fact not value-free, ambitious and adheres to a conventional patriarchal paradigm. The findings and analysis show that, Law Number 1 Year 1974 on Marriage is not value-free, ambiguous and gray, thus perpetuating the uncertainty in marriage law. The marriage law of conventional patriarchal paradigm just legitimizes husband's sexuality for polygamy by placing steorotif on women as her ordinate platform.
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW) Rismawati, Shinta Dewi
MUWAZAH Vol 3 No 2: Desember 2011
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.673 KB)

Abstract

The ratification of the CEDAW Convention through Law No. 7 of 1984 has konesekuensi depth, because the “spirit” that convention should be followed up by making gender-just legal rules, in other words the state has a moral obligation and legal accountability to promote the protection, promotion and protection of human rights against women. In order to realize the mission, the critical legal studies approach can be used as a means to oversee efforts to protect Women Rights in Indonesia
PERSEPSI POLIGAMI DI MATA PEREMPUAN PEKALONGAN Rismawati, Shinta Dewi
MUWAZAH Vol 6 No 2: Desember 2014
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.926 KB)

Abstract

Polygamy has always been an interesting discussion that gave birth to two groups that are always in the position of the pros and cons in the community. It is encouraging to conduct research on women's perception about polygamy in Pekalongan. Research results and analysis indicate that the perception of women Pekalongan on polygamy is quite diverse, but most rejected polygamy with a variety of reasons. They also say that polygamy could potentially bring up domestic violencePoligami selalu menjadi diskusi yang menarik yang melahirkan dua kelompok yang selalu dalam posisi pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian tentang persepsi perempuan tentang poligami di Pekalongan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa persepsi wanita Pekalongan pada poligami cukup beragam, namun kebanyakan menolak poligami dengan berbagai alasan. Mereka juga mengatakan bahwa poligami berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga
DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENANGANAN DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT MADANI Rismawati, Shinta Dewi
MUWAZAH Vol 4 No 2: Desember 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1556.128 KB)

Abstract

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifikasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat,  aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengindetifikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembagalembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi) Rismawati, Shinta Dewi
MUWAZAH Vol 4 No 1: Juni 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.133 KB)

Abstract

Abstract : Women's participation in any development process is very important and strategic in the context of policy decisions that is favored of women. The assumption is, that women as members of society is basically have the same chances and opportunities to participate in every stage of development, since women are also the subject of development. However, there are many obstacles and barriers to encourage women to participate actively, for instances: internal or external constraints. Internal herein is relating to personal / individual of the women themselves (aspect of psychologicalpersonality).  Whereas external here is associated with things that are outside of the women themselves (structural and cultural). Thus, the solution is also varies from internal and external as well, such as increasing the capacity building for women and the socialization and education concerning the true concept of gender to the public. Abstrak : Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sangat penting dan strategis dalam konteks keputusan kebijakan yang disukai wanita. Asumsinya adalah, bahwa perempuan sebagai anggota masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perkembangan, karena perempuan juga subyek pembangunan. Namun, ada banyak kendala dan hambatan untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, untuk contoh: kendala internal maupun eksternal. Disini internal yang berkaitan dengan pribadi / individu perempuan itu sendiri (aspek psikologis-kepribadian). Sedangkan eksternal sini dikaitkan dengan hal-hal yang di luar dari perempuan itu sendiri (struktural dan kultural). Dengan demikian, solusi ini juga bervariasi dari internal dan eksternal juga, seperti meningkatkan pembangunan kapasitas bagi perempuan dan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep gender benar kepada publik.
Melacak Warisan Spritualitas Islam Dalam Tekstualitas Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Rismawati, Shinta Dewi; Thoha, Irham Baihaqi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.787 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v2i1.1117

Abstract

Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,kepercayaan, kesimbangan hak dan kewajiban, kehalalan, pertanggungjawaban dan lainsebagainya di dalam sebuah transaksi bisnis fair dan adil bagi produsen dan konsumen.Warisan nilai spritualitas Islam juga mempengaruhi konsep perlindungan konsumen diIndonesia yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terbuka. Sebagai masyarakatterbuka yang bercorak Theisdemokratis maka pembangunan sistem hukum di Indonesiamemberikan kesempatan yang sama bagi semua system hukum sebagai sumberreferensinya. Islam adalah rahmatan lil alamin, tak terkecuali adalah konsumen sebagaipenguna akhir produk barang dan jasa. paper ini akan melacak serta mengungkapkanwarisan nilai-nilai spritualitas Islam dalam memberikan perlindungan konsumen dalamregulasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan risetmenunjukkan bahwa nilai-nilai spritualitas perlindungan konsumen Islami ternyatamenjadi pijakan dasar serta diadopsi dalam teks normative UU Perlindungan Konsumen.Ini merupakan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen menurut hukumIslam bersifat universal, karena mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan dalamtransaksi bisnis demi kemaslahatan bersama.
KAJIAN PRA REVITALISASI PASAR BERORIENTASI KESEJAHTERAAN, KENYAMANAN DAN KEINDAHAN (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan) Nurhayati, Siti; Suryani, Suryani; Rismawati, Shinta Dewi; Christianto, P. A.; Latief, Vita Nur; Mujiyono, Mujiyono; Imtikhanah, Sobrotul
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol 15 (2018)
Publisher : BAPPEDA Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.707 KB)

Abstract

Salah satu sarana perdagangan besar yang ada di Kota Pekalongan adalah Pasar Induk Banjarsari yang terletak di Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Pasar induk ini lokasinya menjadi satu dengan Mall Borobudur dan Swalayan Giant. Pasar Banjarsari memiliki 3 lantai dan terdiri dari 1.156 kios, 171 toko dan 2.701 los. Lantai pertama sebagian besar ditempati oleh pedagang tekstil, lantai kedua dan ketiga ditempati berbagai macam jenis dagangan, baik kuliner, sayur, daging, maupun toko kelontong. Kondisi ini berubah total setelah terjadi kebakaran Pasar Banjarsari pada Senin, 26 Februari 2018 dan baru bisa padam total setelah 30 jam dari kejadian. Pasca terjadi kebakaran, kegiatan ekonomi yang tadinya terpusat di Pasar Induk Banjarsari untuk sementara waktu di relokasi ke Jalan Patiunus dan sekitarnya di mana para pedagang ditampung pada barak-barak yang sifatnya sementara dan bentuknya semi permanen. Kondisi di lokasi penampungan sementara tentu saja mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan transaksi perdagangan seperti panas, berjubel, pedangan dan pembeli kurang nyaman, serta mengganggu kioskios buah yang sudah ada sebelumnya di Jalan Patiunus. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan revitalisasi pembangunan kembali Pasar Iduk Banjarsari pasca kebakaran. Untuk mendukung upaya revitalisasi Pasar Induk Banjarsari maka melalui kegiatan penelitian akan dilakukan kajian pra revitalisasi Pasar Induk Banjarsari, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan kebutuhan dan bentuk bangunan, ketersediaan sarana sosial, pemeliharaan lingkungan, serta kenyamanan bagi pedagang dan pembeli dalam bertransaksi. Kata Kunci: Pasar Banjarsari, Pemkot Pekalongan, Pra revitalisasi, Rekomendasi
PENGEMBANGAN SMART ECONOMY KOTA PEKALONGAN MELALUI PENERAPAN E-RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Christianto, Paminto Agung; Nurhayati, Siti; Mujiyono, Mujiyono; Imtikhanah, Sobrotul; Angkasa, Projo; Rismawati, Shinta Dewi; Latief, Vita Nur
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol 13 (2017)
Publisher : BAPPEDA Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.026 KB)

Abstract

Kota Pekalongan memiliki 11 titik pasar tradisional yang masing-masing pasar memiliki puluhan hingga ratusan kios dan berdasarkan data yang tercatat dalam buku “Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016”, jumlah pedagang yang ada sebanyak 4.531 pedagang. Kesulitan yang dialami oleh petugas Dinas Pasar Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar untuk 4.531 pedagang tersebut adalah karena sistem yang digunakan masih manual yaitu dengan menggunakan karcis dan buku catatan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang yang tidak jujur. Kesulitan lain adalah dinas terkait sulit memantau dan mengawasi proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pelayanan pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan khususnya dinas pasar kota Pekalongan untuk segera membangun dan menerapkan sistem e-retribusi pelayanan pasar di kota Pekalongan, sehingga proses penarikan dana retribusi pelayanan pasar dapat dipantau dan diawasi dengan mudah yang akhirnya akan berdampak pada optimalnya penerimaan dana retribusi pelayanan pasar yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Pekalongan.
Legal culture of religious capitalism: Socio legal approach on employment relations between muslimah employers and batik workers in pekalongan Shinta Dewi Rismawati
Proceedings of AICS - Social Sciences Vol 1 (2013)
Publisher : Proceedings of AICS - Social Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.02 KB)

Abstract

Pekalongan called as world's city of batik and religious city. The business of batik controlled by the women entrepreneurs. They are a good Muslim. But not in legal culture of the behaviors are of their business.  Especially at the relationship with their workers. It doesn’t reflect its identity as a good Muslim. They are ignoring Islamic values and regulation about worker (Act number 13 in 2004. In fact, the legal culture of  the behavior of business is based on the values of capitalism. The behavior of the mended with the assumption of a new identity as a religious capitalist. They make accumulation their profit by exploited their labors. For example, always recruited inexperienced new workers so their paid with low wages; equating the standard wage for all workers, whether experienced or not;  utilize resignation workers; majority of workers are women so the wages are lower; determine the wage unilaterally; rewardby way of installments, the restinstalled payment paid with the checks/demand deposits with maturities of retreat between 2 to 3 months and; doesn’t provide health insurance, welfare and rights of the workers leave, or give them with a very low standard. Representation of religious identity as a Muslim, there is the level of new religious rituals not only in the identity business behavior.Keywords :  Legal Culture, Relationship, Religious, Capitalist
Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan) Shinta Dewi Rismawati; Muhammad Abral Bin Abu Bakar
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v14i2.2396

Abstract

Polygamy allowed but with strict conditions. In this paper, I argue that the legal culture of polygamous marriage perpetrators is not solely influenced by the tight laws on polygamy but also other non legal factors, diverse legal cultures which directly affect on the diverse legal status of the perpetrators and children born in the marriage. Therefore, the paper scrutinized why the actors’ legal culture in carrying out their polygamy marriage were negative and how the legal status and implications of the polygamous marriages to the marriages held by themselves and their children. The research method of social legal studies was used as the approach. The findings and analysis show how hard the actors met the requirements of the legal provisions on polygamy which are only one reason to justify it. In other hand, it was found that the non-legal dimensions were very complex and also influential so that the legal culture was negative. Consequently, polygamous marriage in siri was a political choice of their lives. It has the implications on the legal status of polygamous marriages and the perpetrators. The marital status is deemed to exist when the marriage is performed officially; and it is considered non-existent when the marriage is performed in siri. Polygamous marriage also has an impact on the legal status of the husband, his second wife, and their children in the family.   
Co-Authors Angkasa, Projo Azkiya Thoha, Silvia Milady Baihaqi T, Irham Christianto, P. A. Christianto, Paminto Agung Daulay, Royyan Mahmuda Al’Arisyi Devy, Happy Sista Esti Zaduqisti Esti Zaduqisti Esti Zaduqisty Imtikhanah, Sobrotul Irham Baihaqii Thoha Isriani Hardini Latief, Vita Nur Linuwih, Sugesti Sri M. Muslih Husein Maghfur Ahmad Muhammad Abral Bin Abu Bakar Muhammad Andi Septiadi Mujiyono Mujiyono Mujiyono Mujiyono P. A. Christianto Projo Angkasa Rabiatul Adawiyah Rita Rahmawati Saif Askari Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sobrotul Imtikhanah Sobrotul Imtikhanah Sonezza Ladyanna Sumbogo, Yuliarto Joko Supomo Ari Sasongko Supomo Ari Sasongko, Supomo Ari Suryani Suryani Suryani Suryani Suryo, Ibnu Tamamudin Thoha, Irham Baihaqi Thoha, Irham Baihaqii Thoha, Irham Baihaqii Thoha, Silvia Milady Azkiya Versiandika Yudha Pratama Vita Nur Latief Vita Nur Latief Zaenal Mustakim