cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2014)" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT REGULASI PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN PADA KEMASAN DAN PROMOSI ROKOK Susanto Haryono; Dini Harpina Suci Sitorus
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.013 KB)

Abstract

AbstractThis research involved collecting the required information from primary, secondary and tertiary sources, then followed by conducting empirical research which took place in related government insititutions. The study found that the Regulation of The Health Ministry of the Republic of Indonesia Number 28 of 2013 conflicts with Law Number 32 of 2009 on Broadcasting, also with P3SPS which is the code of broadcasting ethics issued by the Indonesian Broadcasting Commision. The supervision of Indonesia’s National Agency of Food and Drug Control of Yogyakarta city is considered weak due to lack of authority, so that difficult to ensure consumer protection. IntisariPenelitian meliputi penelusuran bahan hukum yang bersifat primer, sekunder maupun tersier kemudian  dilanjutkan dengan penelitian lapangan yang bertempat di beberapa institusi pemerintahan terkait. Hasil penelitian menunjukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2013 bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Penyiaran serta P3SPS sebagai kode etik penyiaran yang disusun oleh KPI. Pengawasan oleh BPOM di Yogyakarta dinilai lemah karena terbatasnya kewenangan, sehingga sulit menjamin perlindungan konsumen.
IMPLIKASI YURIDIS PERMENKUMHAM NOMOR 10 TAHUN 2013 TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FIAL CABANG PEKALONGAN Widya Justisia; Zil Aidi
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.011 KB)

Abstract

AbstractThis research aims to analyze the juridical implication of the fiduciary registration process on consumer  financing agreements following the enactment of Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2013, which requires the registration of fiduciary to be done electronically. In addition, this study will also discuss the juridical validity to the obligation of the fiducia recipient to authorize fiduciary registration to the Notary. The results showed that the electronic fiduciary registration is more effective in terms of time. Fiduciary Certificates can be directly printed immediately after the registration process is complete. However, there is no filter from the Finance Company to the Notarial Deed, thus in cases of error, the Certificate may be incorrect and will have no legal basis for execution. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi yuridis dari proses pendaftaran jaminan  fidusia pada perjanjian pembiayaan konsumen setelah adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 yang mengharuskan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas terkait keabsahan secara yuridis terhadap kewajiban penerima jaminan fidusia untuk menguasakan pendaftaran jaminan fidusia kepada Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran fidusia secara elektronik lebih efektif pada segi waktu. Namun tidak ada filter dari Perusahaan Finance terhadap Akta yang dibuat Notaris sehingga apabila Akta mengandung kesalahan, Sertifikat dapat menjadi salah dan tidak memiliki dasar hukum untuk pelaksanaan eksekusi.
DEBT TO EQUITY RULE: THIN CAPITALIZATION DALAM PERKEMBANGAN INVESTASI DI INDONESIA Annisa Noor
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.078 KB)

Abstract

Abstract Investment growth is not well-balanced with the tax regulation. Finally, what happens is s the existence of legal loopholes which is used by the taxpayer to minimize tax obligations through the thin capitalization. Thin capitalization is a company strategy for funding its subsidiary company through debt financing. It would creates an unnatural ratio between debt and capital companies, causing the loss of state revenue. Therefore, through the approach of the fair market value and the Debt to Equity Ratio, this practice will be handled. This study is a normative juridical research conducted with comparative studies and interviews Intisari Kegiatan investasi yang berkembang tidak diimbangi dengan peraturan perpajakan yang memadai.  Akhirnya yang terjadi adalah adanya celah hukum yang kemudian digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya melalui thin capitalization. Thin capitalization merupakan strategi perusahaan dalam melakukan pembiayaan anak perusahaannya melalui utang. Hal ini menciptakan suatu rasio yang tidak wajar antara utang dan modal perusahaan sehingga menyebabkan hilangnya pemasukan negara. Oleh karena itu, melalui pendekatan harga pasar yang wajar serta rasio utang dan modal melalui Debt to Equity Ratio, praktik ini akan ditangani. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi komparasi dan wawancara.
PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 SEBAGAI PRODUK OPTIMALISASI EFISIENSI PERADILAN PIDANA ANAK Mega Wardhani; Kelly Manthovani
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.298 KB)

Abstract

AbstractUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 leds to the completion of the criminal justice diversion. This study uses normative method by observing the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 by collecting data through literature and informant interviews. With the enactment of Perma No. 4 tahun 2014 marks the completion of the creation of alternative juvenile justice through restorative justice approach although there are some obstacles in the implementation, both from within its own rules or from related stakeholders. Diversion can be run properly if all support aspects corresponded based on fundamentals of restorative justice system establishment. IntisariUndang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengarah pada penyelesaian peradilan pidana secara diversi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melihat kepada pemberlakuan Perma No. 4 tahun 2014 dengan melakukan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara narasumber. Denganberlakunya Perma No. 4 Tahun 2014 menandakan terciptanya alternatif penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif meskipun terdapat beberapa kelemahan di dalam pelaksanaannya, baik dari dalam peraturannya sendiri maupun dari para pihak terkait. Diversi dapat berjalan dengan baik apabila semua aspek penunjang/pendukung berkorespondensi sesuai dengan dasar­dasar pembentukan sistem keadilan restoratif.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU­X/2012 TERHADAP PROSES PEMBENTUKAN UNDANG­UNDANG DI INDONESIA Ola Anisa Ayutama; Amanda Shifatul Jannah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.619 KB)

Abstract

AbstractPopular sovereignty of Indonesia is implemented through representation system. Actually, Indonesia  implements tricameral system because it consists of MPR, DPR, and DPD. But in fact, it is typically as unicameral system because DPD’s function is weaker than DPR’s, especially in legislation function, such as regulated by Law Number 12 of 2011 on Establishment of Laws and Regulations which was sued to Constitusional Court. After the Constitusional Court Desicion Number 92/PUU-X/2012, there are implications on the law making process, namely DPD can promote their proposal and it’s recognized as DPD’s proposal. Besides, DPD has authority to discuss their proposal until the second level before approval process. This paper will present the law making process before Constitusional Court Desicion a quo and its implication towards the law making process.IntisariKedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Secara struktural, Indonesia menganut sistem perwakilan trikameral karena terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, walaupun secara praksis tampaknya unikameral. Hal ini karena fungsi DPD lebih lemah dibandingkan DPR, terkhusus fungsi legislasi. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­Undangan, sehingga kemudian diuji materiilkan ke MK. Pasca Putusan MK bernomor 92/ PUU­X/2012, terdapat implikasi pada proses pembentukan undang­undang, diantaranya terkait usul DPD yang diakui sebagai usul lembaga serta keikutsertaannya dalam pembahasan tingkat I dan II sampai sebelum persetujuan. Tulisan ini membahas mengenai proses pembentukan undang-undang sebelum putusan MK serta implikasinya terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)