cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 2541318X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2017)" : 5 Documents clear
Penegakan Hak Asasi Manusia di Masa Transisi Demokrasi: Kasus Afrika Selatan dan Indonesia Anwar Ilmar
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.922 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i2.753

Abstract

Abstrak Penelitian ini hendak mengkaji tentang penegakan Hak Asasi Manusia di masa transisi demokrasi di Afrika Selatan dan Indonesia. Fenomena yang lazim terjadi pada era transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi yakni adanya tuntutan rakyat yang meminta pertanggungjawaban dari rezim otoriter atas praktik penyalahgunaan kekuasan negara di masa lalu. Apalagi hal tersebut menyangkut kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selanjutnya menjadi tantangan rezim di masa transisi untuk mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam bentuk kebijakan politik sebagai wujud dari pelaksanaan keadilan transisional (transitional justice). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan politik dan proses pelaksanaan keadilan transisional dua negara yang tengah dalam transisi politik dari rezim otoriter menuju demokrasi, yakni Afrika Selatan sejak berakhirnya rezim apartheid awal tahun 1990-an dan Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998. Penelitian ini menggunakan teori sistem dan struktural untuk menganalisa proses politik perumusan dan pelaksanaan keadilan transisional di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa komparatif desktiptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan mengenai penegakan hak asasi manusia di Afrika Selatan dan Indonesia memiliki beberapa persamaan seperti pembentukan wadah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun di sisi lain terdapat perbedaan yang cukup kontras terkait peran elit rezim otoriter di masa transisi. Elit otoriter di Afrika Selatan yang masih berperan dalam sistem dan struktur politik memberikan dukungan terhadap proses penegakan keadilan transisional. Sebaliknya, di Indonesia elit otoriter yang masih menguasai sistem dan struktur politik terkesan menghambat proses penegakan keadilan transisional.   Kata Kunci; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Transisional Abstract This research would like to analyze the human rights promotion during the democratic transition period in South Africa and Indonesia. The common phenomenon that happened during the transition period from authoritarian regime into democratic regime, is when the society were demanding the authoritarian regime to be responsible for their power abuses in the past. The power abuses refer to the human rights violations. Therefore it became the challenge for the new regime to articulate the people’s demand into political policies as a form of transitional justice. This research aimed to compare the political policies and transitional justice process between Indonesia and South Africa. The transition period happened in South Africa in 1990s when the apartheid regime ended, while in Indonesia was the collapse of the Soeharto’s regime in 1998. This paper used system and structural theory to analyze political process for arrangement and implementation of transitional justice for both countries. Research method used in this paper was qualitative research with comparative description as an analytical technic. Data gathering technic was done through literature review on related books. This research concluded the idea of human rights promotions in South Africa and Indonesia have several similarities, such as the establishment of human rights body named Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission). However on the other side, there was contrast difference regarding the role of the authoritarian elites in transitional period. Authoritarian elites in South Africa still had role in the political system and structure in giving support toward the establishment of transitional justice. In contrast, the authoritarian elites in Indonesia controlled the political system and structure to hamper the establishment of transitional justice. Keywords; Democracy, Human Rights, Transitional Justice
PERAN DIPLOMASI PUBLIK DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA - AMERIKA SERIKAT PADA MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO (2004 – 2014) dina puspita plehanku
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.317 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i2.761

Abstract

Abstract Public Diplomacy as a part of soft power has been the main principle of Indonesia’s diplomacy under President Yudhoyono. Due to the ineffectiveness of Track 1 Diplomacy, Government-to-Government (G2G) relations, in promoting the positive image of Indonesia, the role of public diplomacy becomes important. Thus, public diplomacy practice which involves all aspects of society; Government to Government (G2G), Government to People Contact (G2P), and People to People Contact (P2P), is relevant in order to promote Indonesia to American society and strengthening its bilateral relations as well. This research, therefore, is trying to discuss the role of public diplomacy in strengthening the RI-US bilateral relations and its benefits to Indonesia’s foreign policy. The findings show that public diplomacy contributes in strengthening RI-US bilateral relations by the use of public diplomacy instruments such as cultural and educational exchanges, official visits and social media. Keywords: Soft Power, Public Diplomacy, RI-US Bilateral Relations.
Analisa Politik Keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq Tahun 2004-2007 Restu Rahmawati; Axl Papilaya
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (544.889 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i2.937

Abstract

Tulisan ini akan membahas tentang analisis politik dari adanya keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq, penulis memilih tema ini karena melihat bahwa adanya aroma bisnis dan kepentingan politik dari keberadaan PMC yang ada di Konflik Amerika Serikat dan Iraq tahun 2004-2007. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendiri PMC Academi yakni Price dan Clark keduanya diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan elit politik dan pemerintahan di Amerika Serikat saat itu. Hal inilah yang menjadi  alasan kuat untuk menyatakan adanya kepentingan khusus diantara PMC Academi dan Pemerintah Amerika  Serikat, sehingga tak heran mereka selalu hadir  dalam setiap konflik Amerika khususnya di Iraq tahun 2004-2007. Kiprah PMC Academi dan PMC yang lain didukung oleh kebutuhan AS dan negara barat lain yang khususnya membutuhkan SDA seperti minyak bumi dan gas alam dikarenakan untuk mendapatkan itu, semua negara tersebut membutuhkan konflik dan  perang dengan segala macam alasan. Kata Kunci: PMC Academi, Konflik Amerika Serikat dan Iraq
THE ROLE OF NGOs IN LIBERAL PEACE ATTEMPTS Made Fitri Padmi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.213 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i2.752

Abstract

Abstract The post-Cold War era has seen the expansion of involvement by non-state actors in the spreading of liberal peace principles. NGOs are one of the non-state actors which have been actively advocating the value of liberal peace. This paper would like to analyze the role of NGOs in spreading the value of peace throughout the world. The paper began in the concern of the rising number of civilian casualties during armed conflicts. This paper examines liberal peace as a pathway to global improvement and as a source of sustainable peace. NGOs take the grassroots approach to views of conflict, peacebuilding, development, and promoting liberal values by involving the local community and local authority. NGOs emerge to fill the gap of liberal peacebuilding projects that cannot be reached by the state. The legally-mandated neutrality of NGOs gives them more access to build peace as they are seen as less threatening parties. Despite the criticism of NGOs as the vehicle of state interests, NGOs are able to be good partners for the state to establish liberal peace. The case study of NGO involvement in Afghanistan describes how NGOs work to protect human rights, empower communities, and other humanitarian projects. Keywords: NGOs, liberal peace, democracy, peacebuilding Abstrak Era pasca-Perang Dingin telah menjadi saksi bagi perluasan keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam penyebaran prinsip-prinsip perdamaian liberal. NGO adalah salah satu aktor non-negara yang telah secara aktif menganjurkan nilai perdamaian liberal. Tulisan ini ingin menganalisis peran NGO dalam menyebarkan nilai perdamaian di seluruh dunia. Tulisan ini mulai menjadi perhatian meningkatnya jumlah korban sipil selama konflik bersenjata. Penelitian ini mengkaji perdamaian liberal sebagai jalur menuju perbaikan global dan sebagai sumber perdamaian yang berkelanjutan. NGO mengambil pendekatan akar rumput untuk melihat konflik, pembangunan perdamaian, pembangunan, dan mempromosikan nilai-nilai liberal dengan melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah. NGO muncul untuk mengisi kesenjangan proyek pembangunan perdamaian liberal yang tidak dapat dicapai oleh negara. Azas netralitas yang diamanatkan pada NGO memberi mereka lebih banyak akses untuk membangun perdamaian karena dipandang sebagai pihak yang kurang mengancam. Meskipun ada kritik terhadap NGO sebagai alat bagi kepentingan negara, NGO dapat menjadi mitra yang baik bagi negara untuk mewujudkan perdamaian liberal. Studi kasus keterlibatan NGO di Afghanistan menggambarkan bagaimana NGO bekerja untuk melindungi hak asasi manusia, memberdayakan masyarakat, dan proyek kemanusiaan lainnya. Kata kunci: NGO, perdamaian liberal, demokrasi, peacebuilding
ASPEK KONSTRUKTIVIS DALAM SENGKETA WILAYAH KASHMIR ANTARA INDIA DAN PAKISTAN Agung Yudhistira Nugroho
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.881 KB) | DOI: 10.52447/gij.v1i2.635

Abstract

Kashmir region is a complex area. Kashmir territorial dispute is caused by the impact on the political interests of both countries and through a unilateral claim of India and Pakistan. Issue a struggle power between India and Pakistan which the two countries mutually detterence launched through testing their nuclear weapons increasingly sharpening conflict between the two countries. The case of a prolonged struggle for Kashmir region forced the United Nations to find a solution as a step to solve the problem in Kashmir. The UN Security Council sends to India and Pakistan by bringing a proposal that suggested the two countries demilitarize over Kashmir to ensure that the polls are offered not take sides with one country. However, the proposal was rejected by India. India considered that the Kashmir issue is a bilateral issue with Pakistan. Resolution will be undertaken by the UN is always doomed to failure. This will be appointed by the author to see the extent of the territorial dispute escalating conflict.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025) Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue