Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN DISKRESI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA Muhammad Shodik Aviano
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v6i2.17640

Diskresi lahir disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya kondisi peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan adanya kondisi stagnasi pemerintahan, sehingga mengharuskan pejabat pemerintah yang berwenang perluuntuk mengambil tindakan cepat dalam hal mengatasikekurangan peraturan ataupun kondisi pemerintahan yang sedang mengalami stagnasi. Permasalahan yang sering terjadi dalam setiap pejabat yang berwenang dalam menggunakan diskresi sudah keluar dari kedudukannya ataupun menyalahi ketentuan peraturan yang ada. Sehingga dari penyelewengan kedudukan yang disalahgunakan dari wewenanganya demikian harus ada bentuk tanggung jawab oleh setiap pejabat yang menyalahi ketentuan demikian. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu Pertama bagaimana pengaturan hukum penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut hukum positif di Indonesia. Kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan menurut hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[1] Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat Pemerintah. Discretion is born due to several factors, including the condition of the laws and regulations being incomplete, incomplete, or unclear, and the condition of stagnation of government, thus requiring authorized government officials to take quick action in terms of overcoming the lack of regulations or the condition of the government that is experiencing stagnation. . Problems that often occur in every official who is authorized to use discretion have been out of position or violated the provisions of existing regulations. So that from the misappropriation of positions that are abused from such authority, there must be a form of responsibility by every official who violates such provisions. This writing is motivated by the existence of problems, namely: First, how is the legal regulation of the use of discretion by government officials according to positive law in Indonesia. Second, how is the form of accountability for the use of discretion by government officials according to positive law in Indonesia. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach and the Conceptual Approach.Keywords: Discretion, Accountability, Government Officials.

PERAN JABATAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG DISIMPAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK ARSIP Resa Eka Nur Fitriasari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta tanah terkait penyimpanan protokol yang saat ini teknologi digunakan sebagai alternatif pengelolaan data dan kearsipan. Oleh karena itu teknologi kini sering dimanfaatkan oleh jabatan atau para pejabat yang mulai mempertimbangkan untuk melakukan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaannya, salah satunya ialah Notaris. Notaris merupakan pejabat negara yang berwenang membuat akta autentik serta menyimpan dan merawat akta yang dibuatnya sebagai Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip Negara yang dalam penyimpanannya secara konvensional sesuai dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam praktik saat ini masih banyak yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena penyimpanan protokol secara konvensional ini telah mempunyai dasar hukum yang sangat jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus hukum bagi Notaris. Membuat dan menyimpan minuta akta sudah merupakan kewajiban yang jelas untuk dilaksanakan oleh seorang notaris. Tanggung Jawab Notaris atas Hilang dan Rusaknya Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris jelas dikatakan bahwa notaris berkewajiban membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Arti dari pasal ini adalah kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpanakta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.Kata-Kunci: Tanggungjawab Notaris, Protokol Notaris, Elektronik Arsip This research is intended to analyze the Authority of Notary as an Official Certifier of Title Deeds (PPAT). This research is about Protocol Conserved that now the technology is used as an alternate of data management and archival. Therefore, the technology more frequently used by the Functionary, for example, is Notary. The notary is a state functionary that has the authority to create an authentic certificate, save, and care for the certificate created by the Notary as Notary Protocol. The Notary Protocol is part of the State Archive that the conventional conserved is suitable to Enactment Number 2 the Year 2014 about the change of Enactment Number 30 the Year 2004 about the Functionary of the Notary. The current practice still has used a conventional conserve because the Protocol of Conserve has been appropriate to the Enactment so that it can minimize the Legal Case to Notary, then the problem needs to be researched how the Notary to save the archive with conventional conserve that keeps in electronic archives and how the responsibility of the Notary to save in electronic archives. This research is used the empirical juridical with the sociologic juridical approach. This research is to advertise that the goal of the research is to acquire legal knowledge with empirical and with the practice to the object to know the Protocol of Conserve of the Notary that keeps in the electronic archive that related about the role and responsibility of the Notary (The research is held in Banyuwangi State). The responsibility of the Notary about the lost and broken of the Minuta Certificate, the Enactment clause 16 subsections (1) letter b about the Functionary of the Notary is clearly written that the Notary required to create the certificate in Minuta Certificate and save as part of Notary Protocol. The meaning of the clause is The compulsory to save the authenticity of the certificate with save the original certificate, so when there is falsification or misappropriation of Grosse, duplication, or the citation it is immediately easily knowable by the match with the original certificate. Keywords: Create and save Minuta Certificate is compulsory to a Notary

ANALISIS YURIDIS SINKRONISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2019 Siva Anggraeni
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Permasalahan yang timbul akibat ketidaksinkronan aturan yang mengatur tentang perangkat daerah urusan bidang kesatuan bangsa dan politik yang pertama yaitu dalam ketentuan terkait jenis kelembagaan perangkat daerah pada Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 sudah tidak menetapkan kelembagaan perangkat daerah yang berbentuk kantor. Hal tersebut membuat kebingungan dan kegamangan utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota yang memiliki hak dalam menentukan bentuk dan susunan kelembagaan perangkat daerah serta mendapat pendelegasian sementara kewenangan terkait bidang urusan kesatuan bangsa dan politik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Pertama Bagaimana konflik norma Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Kedua Bagaimana analisis Yuridis sinkronisasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) tentang Perangkat Daerah terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Harmonisasi, Perangkat Daerah, Konflik Norma. The problems that arise due to the incompatibility of the rules governing regional apparatus in the field of national unity and politics are the first, namely in the provisions related to the types of regional apparatus institutions in Government Regulation No. 18 of 2016 which does not stipulate regional institutions in the form of offices. This creates confusion and indecision, especially the Regency/City Regional Governments which have the right to determine the form and institutional structure of regional apparatus and receive temporary delegation of authority related to the fields of national unity and politics. This writing is motivated by the existence of problems, namely, First How is the conflict of norms of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus with Minister of Home Affairs Regulation Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that carries out government affairs in the field of National Unity and Politics. Second, how is the Juridical analysis of the synchronization of Government Regulation Number 18 of 2016 Article 5 paragraph (2) concerning Regional Apparatus against Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 concerning Regional Apparatus that carries out government affairs in the field of National Unity and Politics. The type of research conducted in this author is normative juridical research. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.Keywords: Harmonization, Regional Apparatus, Norm Conflict.

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA AMPUNAN PAJAK TERHADAP PINJAM NAMA KEPEMILIKAN Ririh Moestajab
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Eksistensi PPAT sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sampai saat ini sangat dibutuhkan jasanya bagi masyarakat. Hal ini memerlukan lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT agar dalam melakukan pekerjaannya berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kode etik. Kode etik sangat vital sebagai pedoman dalam menjalankan langkah keprofesionalan dalam praktik PPAT. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik oleh Majelis Pembina dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Daerah (MP2D). Bagaimana penanganan MP2D terhadap PPAT yang melanggar kode etik. Apa saja hambatan dan kendala MP2D dalam penanganan pelangggaran Kode Etik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer kemudian dipadukan dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian kepatuhan PPAT terhadap kode etik di Kabupaten Malang cukup patuh dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembinaan dan pengawasan PPAT Kabupaten Malang terhadap kode etik harus melibatkan MP2D, namun MP2D di Kabupaten Malang masih belum berjalan. Sehingga membuat MPD Notaris Kabupaten Malang berinisiatif untuk menggantikan sementara peran MP2D dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berdasarkan adanya laporan dari masyarakat kepada MPD Notaris terkait dengan dugaan pelanggaran PPAT dimana masyarakat masih belum mengetahui apa itu MP2D beserta fungsi dan tugasnya.Kata-Kunci: Kepatuhan PPAT, kode etik, MP2D. The existence of PPAT since the enactment of Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration has so far needed its services for the community. This requires a coaching and supervisory agency for PPAT so that in carrying out its work it runs in accordance with the laws and regulations and code of ethics. The code of ethics is very vital as a guide in carrying out professional steps in PPAT practice. The formulation of the problem in this research is how the compliance of PPAT Malang Regency to the code of ethics by the Council of Trustees and Supervisors of Regional Land Deed Making Officials (MP2D). How to handle MP2D against PPAT that violates the code of ethics. What are the MP2D barriers and constraints in handling violations of the Code of Ethics. This study uses a type of empirical juridical law research using primary data and then combined with secondary data. Based on the results of research on PPAT compliance with the code of ethics in Malang Regency, it is quite obedient in carrying out its duties. In the guidance and supervision of PPAT Malang Regency on the code of ethics must involve MP2D, but MP2D in Malang Regency is still not running. So that makes MPD Notary Malang take the initiative to temporarily replace the role of MP2D in conducting guidance and supervision of violations committed by PPAT in carrying out their duties. This is based on reports from the public to the Notary MPD regarding alleged violations of PPAT where the public still does not know what MP2D is and its functions and duties. Keywords: PPAT compliance, code of ethics, MP2D

ANALISIS TERHADAP KONFLIK NORMA PASAL 9 HURUF G PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 DENGAN LAMPIRAN BAB I HURUF E PENGGUNAAN ANGGARAN NOMOR 8 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 Andi Syahrial Fauzar
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Konflik norma yang terdapat dalam ketentuan peraturan dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sama-sama memberlakukan suatu ketentuan terkait dengan kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa. Dari ketidak harmonisan pemberlakuan norma demikian, membuat permasalahan hukum dalam pembentukan peraturan terjadi tumpah tindih dan inkonsistensi. Permasalahan tersebut salah satunya dalam pembentukan peraturan presiden yang sama-sama sinkron dengan peraturan menteri dalam negeri terkait pejabat pembuat komitmen, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundangundangan lain. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait kedudukan pejabat pembuat komitmen dengan adanya konflik norma dalam Pasal 9 Huruf G Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Dengan Lampiran Bab I Huruf E Penggunaan Anggaran Nomor 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dserta terkait peran pemerintah kota/kabupaten dalam pengguna anggaran pada kedudukan pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Konflik Norma, Pejabat Pembuat Komitmen. The conflict of norms contained in the provisions of the regulations in Article 9 Letter G Presidential Regulation Number 12 of 2021 With Attachment Chapter I Letter E Budget Use Number 8 Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 both enforces a provision related to the position of the official making the commitment in procurement goods and services. From the disharmony in the application of such norms, there are legal problems in the formation of regulations, overlapping and inconsistencies. One of these problems is in the formation of a presidential regulation that is equally synchronous with the regulation of the minister of home affairs regarding commitment-making officials, due to the process of forming laws and regulations that ignores the importance of material deepening, coordination, synchronization and harmonization with other laws and regulations. This writing is motivated by the existence of problems related to the position of commitment-making officials with conflicts of norms in Article 9 Letter G of Presidential Regulation Number 12 of 2021 With Attachment Chapter I Letter E Use of Budget Number 8 Minister of Home Affairs Regulation Number 77 of 2020. As well as related to the role of city governments / district in the budget user at the position of the official making the commitment in the implementation of the procurement of goods and services. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.Keywords: Norm Conflict, Commitment Making Official.

PENGUASAAN LAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING Moh. Ujang Rismi Hidayatullah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Dampak Globalisasi Pembangunan eknomi suatu negara tak terkecuali Indonesia, dalam rangka meningktatkan pertumbuhan ekonomi, medorong pemerintah untuk menyelenggarakan dan sekaligus memberikan service terhadap penanam modal asing dengan diterbitkannya Undang-UndangNomor 25 Tahun2007 Tentang penanaman modal asing. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan sengketa atas penguasaan lahan. Metode peneletian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif membahas tentang penguasaan lahan dan penyelesaian sengketa lahan dikaitkan dengan undang-undang nomor 25 tahun 2007 melalui pendekatan penelitian perundang- undangan (statute approach) dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah jenis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan menggunakan metode analisis Deskriptif. Hasil peneltian dan pembahasan berkenaan dengan pemberlakuan kebijakan pemerintah berdasarkan UUPMA tentang penguasaan lahan oleh penanam modal Dalam hal pemberlakuan pasal 22 ayat (1-4) Tahun 2007 UUPM dibatalkan melalui yudicial review atau putusan MK nomor 21-22/PUU-V/2007, karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi dan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam hal tersebut dapat melemahkan kehendak bebas negara dalam rangka melakukan pemerataan kesempatan dalam memperoleh hak-hak atas tanah secara adil. Mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi disebutkan cara penyelesaiannya dalam pasal 32 UU No 25 Tahun 2007 Tentang PMA yaitu melalui musyawarah dan mufakat terlebih dahulu, apabila belum selesai melalui jalur arbitrase atau altaernatif penyelesaian sengketa, jalur selanjunya melalui pengadilan dan yang terahir melalui jalur Arbitrase Internasional atau penyelesaian sengketa lintas negara seperti ICSID,ICC,UNCITRAL dan lain sebagainya.Kata-Kunci: penguasaan lahan, Penyeleseian sengketa, Penamam modal asing.Impact of Globalization The economic development of a country, including Indonesia, in the context of increasing economic growth, has encouraged the government to organize and at the same time provide services to foreign investors with the issuance of Law Number 25 of 2007 concerning foreign investment. This cannot be separated from disputes over land tenure. The research method used is normative juridical research discussing land tenure and land dispute resolution associated with law number 25 of 2007 through a statutory research approach (statute approach) and also using a conceptual approach (conceptual approach) while the legal materials used are types of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and using descriptive analysis methods. The results of research and discussion regarding the implementation of government policies based on the UUPMA concerning land tenure by investors. considered contrary to the Constitution and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution, in that case it can weaken the free will of the state in the context of equalizing opportunities in obtaining land rights fairly. Regarding the settlement of disputes, it is stated in article 32 of Law No. 25 of 2007 concerning PMA, namely through deliberation and consensus first, if it has not been completed through arbitration or alternative dispute resolution, the next route is through the courts and the last one is through international arbitration or settlement. cross-border disputes such as ICSID, ICC, UNCITRAL and so on.Keywords: land tenure, dispute resolution, foreign investors.

IMPLIKASI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENGUJIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Edy Basuki
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan dan peranan sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi, sehingga dapat diartikan bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi dan penentuan sebuah tindakan malladministrasi yang berujung pada kerugian negara. dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang di dalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi. Adanya kekaburan makna “penyalahgunaan wewenang” dalam UU Tipikor diartikan memiliki pengertian yang berbeda dengan “penyalahgunaan wewenang” sebagaimana disebut dalam UU Administrasi Pemerintahan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu implikasi hukum dari Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Serta keterpaduan aparat pengawasan internal pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan Pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.Kata-Kunci: Wewenang, Korupsi, PTUN, Administrasi Pemerintahan. Authority or authority has a very important position and role in the study of constitutional law and administrative law, so that it can be interpreted that authority is the core concept of constitutional law and administrative law and the determination of an administrative maladministration action that results in state losses. In administrative law, every use of authority contains accountability, however, it must also be separated about the procedures for obtaining and exercising authority because not all officials exercise authority by attribution and delegation. The ambiguity of the meaning of "abuse of authority" in the Anti-Corruption Law is interpreted to have a different meaning from "abuse of authority" as referred to in the Government Administration Law. This writing is motivated by the existence of problems, namely the legal implications of Article 21 of the Government Administration Act on the authority of the State Administrative Court in examining elements of abuse of authority in corruption. As well as the integration of the government's internal control apparatus in preventing abuse of authority in Article 20 of the Government Administration Law. The type of research conducted in this author is normative juridical research. Normative juridical research is research that can be interpreted as a scientific procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. While the type of approach in this study uses several approaches to the Legislative Approach, and the Conceptual Approach.Keywords: Authority, Corruption, Administrative Court, Government Administration.

IMPLIKASI YURIDIS PENULISAN AKTA NOTARIS DAN AKTA PPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KAIDAH BAHASA INDONESIA Yesaya Siep
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Komitmen untuk melibatkan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa “apabila si penghadap tidak memahami bahasa yang digunakan dalam akta, pejabat hukum wajib menguraikan atau menjelaskan substansi akta dalam bahasa yang dipahami oleh yang membuat. Bait ini menyiratkan bahwa akta tersebut masih dibuat dalam bahasa Indonesia, tetapi karena para penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga mereka tidak memahami pentingnya substansi dari akta tersebut. akta tersebut, notaris berkewajiban untuk menafsirkan atau mengklarifikasi substansi akta dalam bahasa yang dapat dipahami dan dirasakan oleh para penghadap, tanpa mengubah desain akta. Dari keterangan Pasal 43 ayat (3) UUJN yang mengizinkan pembuatan akta dengan bahasa yang tidak diketahui atas keinginan arisan, substansi saling menghormati harus diwajibkan oleh mertua dan wali termasuk UUJN, meskipun dalam istilah yang masuk akal mungkin dapat menimbulkan masalah dalam hal pemahaman saat menguraikan. Penggunaan bahasa Indonesia untuk menguraikan dan memperjelas secara jelas pengertian yang terkandung dalam akta untuk memenuhi rincian pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Mengingat konsekuensi penilaian penggambaran penggunaan bahasa Indonesia dalam akta yang diberikan oleh akuntan publik, ditemukan adanya penyimpangan pada prinsip ejaan, keputusan kata dan wewenang dan kalimat bahasa. Hasil hukum dari mengharapkan bahwa struktur akta akuntan publik tidak sesuai bahasa Indonesia telah menyimpulkan bahwa akta tersebut dikurangi menjadi akta di bawah tangan.Kata-Kunci: Akta Notaris, Bahasa Indonesia, Penulisan Akta Article 43 paragraph (1) of the UUJN states that "a Notary Deed must be made in the Indonesian language". The commitment to involve the Indonesian language in the making of the deed as referred to in paragraph (1) is strengthened by paragraph (2) which states that "if the appearer does not understand the language used in the deed, the legal official is obliged to describe or explain the substance of the deed in a language that is understood by the parties concerned. make. This stanza implies that the deed is still made in Indonesian, but because the presenters do not understand Indonesian, they do not understand the importance of the substance of the deed. the deed, the notary is obliged to interpret or clarify the substance of the deed in a language that can be understood and felt by the parties, without changing the design of the deed. From the explanation of Article 43 paragraph (3) of the UUJN which permits the making of a deed in an unknown language at the wish of the social gathering, the substance of mutual respect must be required by the in-laws and guardians including the UUJN, although in reasonable terms it may cause problems in terms of understanding when elaborating. The use of the Indonesian language to describe and clarify clearly the meaning contained in the deed to fulfill the details of the arrangement as referred to in Article 1320 of the Civil Code. Based on the results of the examination of the description of the use of the Indonesian language in the deed provided by the notary, it was found that there were deviations in the rules of spelling, word choice and authority and language sentences. The legal consequences of assuming that the composition of the notary deed is not in accordance with the Indonesian language has decided that the deed is reduced to a private deed.Keywords: Notary Deed, Indonesian Language, Deed Writing

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA