cover
Contact Name
Aan Aswari
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Pleno Jure
ISSN : 23017686     EISSN : 26848449     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Pleno Jure memiliki merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi, pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Jurnal ini menerima tulisan hasil penelitian hukum maupun konseptual hukum sebagaimana scope Jurnal untuk dipublikasikan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI LUAR PENGADILAN Sri Khayati
PLENO JURE Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (620.71 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i2.346

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui impelementasi penyelesaian perkara warisan yang terjadi pada umumnya di masyarakat desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna dan untuk mengetahui alasan-alasan masyarakat desa Moolo kecamatan Batukara kabupaten Muna menggunakan penyelesaian perkara warisan di luar pengadilan. Penelitian dilakukan di desa Moolo Kecamatan Barukara maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yang dilakukan berdasar penelitian yang disusun secara sistematis dan terkontrol atas dasar empiris yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem Berdasar hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada yaitu implementasi penyelesaian perkara warisan yang terjadi pada umumnya di desa Moolo Kecamatan Batukara kabupaten Muna adalah selalu menggunakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikannya. Hal ini menunjukan bahwa hukum waris adat masih sangat kuat ada pada masyarakat desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna, mengalahkan hukum waris islam dan lebih-lebih hukum waris barat (BW). Sedangkan, alasan-alasan masyarakat desa Moolo Kecamatan Batukara Kabupaten Muna menggunakan penyelesaian perkara warisan di luar pengadilan adalah, karena membagi dengan cara seperti ini mengikuti jejak-jejak orang tuanya lebih dahulu atau nenek moyang atau leluhur yang telah mengajarkan kepada mereka. Selain itu, mereka juga berpedoman bahwa harta peninggalan orang tua itu tabu untuk diperebutkan. Selain kedua alasan itu, ada alasan yang sangat fundamental bagi mereka yaitu mereka berpedoman Tuhan maha kaya. Selain itu masih ada alasan lain, yaitu harta peninggalan orang tua harus dilestarikan sebaik-baiknya dalam artian bahwa harta peninggalan dari si pewaris itu harus dijaga sebaik-baiknya, tidak boleh dipergunakan atau bahkan dijual dengan hasilnya dipergunakan untuk keperluan yang tidak penting.
HUKUM DAN DEMOKRASI JALAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT Andi Nuhrawati
PLENO JURE Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.499 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i2.347

Abstract

Penegakan hukum dan demokrasi memiliki relevansi yang erat dengan masalah-masalah hukum, misalnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini menunjukkan ketidak adilan yang dirasakan kaum menengah kebawah, yaitu tajamnya hukum mengiris kebawah dan tumpulnya keatas. Olehnya dalam tulisan ini mempertanyakan hukum dan demokrasi membangun bangsa dan relevansinya terhadap kepemimpinan bangsa Indonesia,serta mempertanyakan peningkatan martabat manusia dan kesejahteraan melalui pembudayaan kritikan demi kemajuan. Hasil pemikiran dalam tulisan ini menunjukkan terpeliharanya stabilitas dan keamanan dalam sebuah negara tidak hanya ditentukan kekuatan personil polisi dan angkatan bersenjata, namun harus pula dibangun pula lembaga hukum yang berwibawa dan disegani masyarakat, melalui aparat-aparat hukum dan lembaga hukum harus mampu menjaga citranya dalam masyarakat secara ketat,sebab hanya beberapa orang saja yang melakukan perbuatan tidak terpuji maka stigma buruk akan cepat lekat dalam pikiran masyarakat. Masyarakat miskin yang dikaji dalam tulisan ini lebih terfokoskan dalam pengertian ekonomi, yaitu mereka yang tingkat pendapatan sangat rendah sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pertama harus dijawab dari gambaran masyarakat miskin diatas apakah mereka merupakan sebuah kelas politik atau bukan,kalau mereka tergolong dalam kelas politik itu artinya keberadaan mereka diperhitungkan, disadari dan diyakini kekuatannya oleh partai politik. Tetapi,kalau kelompok masyarakat miskin dinilai bukan sebuah kelas politik mereka hanya dimanfaatkan sebagai objek oleh kekuatan politik, tidak akan mendapatkan keistimewaan tertentu.
ANALISIS RATIFIKASI ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT OLEH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Enni Ekakusumawati
PLENO JURE Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (667.667 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i2.348

Abstract

Indonesia sulit melakukan penundaan isi perjanjian, amandemen dan pengakhiran perjanjin AFCTA , Ketentuan yang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh indonesia adalah menggunakan aturan WTO dimana pemberlakuan ini dapat diterapkan bagi negara yang belum dapat mengikuti perkembangan liberalisme perdagangan, aturan ini difasilitasi dengan mekanisme perlindungan seperti anti dumping dan saveguard. Oleh karena itu ketentuan yang dapat digunakan indonesia dalam penerapan ACFTA adalah dengan menerapkan fasilitas saveguard dalam WTO sebagai solusi untuk menyelamatkan kepentingan nasional.
KINERJA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN GANGGUAN USAHA DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA GORONTALO Sarfan Dj Tabo
PLENO JURE Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.05 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i2.349

Abstract

Performance Optimalisasi of aparatur for ever to improve the quality of goodness of aparatur quality and also itself giving of service. In anticipating constraint in Inwrought Peleyanan Permit hence done some step that is maximizing process service of permit to society either from service procedure facet, aparatur, and medium of prasana. According to Gronroos expressing the quality of service cover the Quality of function, Technical quality, Reputation Company. the prima Service will push society follow to participate in course of development.
ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Johamran Pransisto
PLENO JURE Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.017 KB) | DOI: 10.37541/plenojure.v7i2.350

Abstract

Efektivitas penanganan sengketa di bidang Pertanahan (sertifikat hak milik atas tanah bermasalah) melalui mekanisme letigasi di Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan oleh tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar) yang diwajibkan melaksanakan putusan. Hasil penelitian di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menunjukkan bahwa dari 34 putusan dalam sengketa Pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya 20 putusan yang dilaksanakan, sedangkan 14 putusan lainnya tidak dilaksanakan atau diabaikan. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Pejabat TUN sesuai dengan teori Arogansi Kekuasaan tidak konsisten melaksanakan putusan Pengadilan. Di dalam suatu Negara Hukum, Kepala Kantor Pertanahan selaku Pejabat Pemerintah seharusnya mengakui eksistensi lembaga peradilan termasuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga turut memberikan dukungan terhadap efektivitas penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5