cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
inggar prayoga
Contact Email
inggar.prayoga@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jipsi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 20861109     EISSN : 25811541     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 1 (2016)" : 10 Documents clear
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK Maryam, Neneng Siti
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.232

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.
POWER NEGARA ISLAM IRAK DAN SURIAH (ISLAMIC STATE OF IRAK AND SURIAH, ISIS ) Mulyana, Yan; Akim, Akim; Sari, Deasy Silva
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.233

Abstract

Arab Springs di Timur Tengah melahirkan konflik yang berkepanjangan bagi kawasan Timur Tengah yang efeknya berimbas ke dalam stabilitas hubungan internasional. Salah satu wujudnya adalah lahir dan meluasnya Islamic State ofIraq and Suriah (ISIS). Eksistensi ISIS memberikan teror baru pada dunia terkait tindak kekerasan yang mereka lakukan disertai dengan okupasi radikal. Upaya-upaya beberapa negara telah dilakukan untuk melenyakpan ISIS. Sayangnya, koalisi internasional tidak mudah menundukkan ISIS karena power yang dimilikinya, baik hard power maupun soft power. Tulisan ini bertujuan untuk menelaah muncul dan berkembangnya ISIS serta bentuk dan kapabilitas power yang dimiliki. Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini menujukkan bahwa ISIS memiliki kapabilitas power yang mumpuni dari sisi hard power dan soft power. Okupasi ISIS berbasis power mereka menimbulkan respon kuat dari negara-negara dalam hubungan internasional. Diharapkan telaahan transnasional movement berbasis reliji dapat memberikan kontribusi bagi Studi Hubungan Internasional.
KOMUNIKASI BULLY Widodo, Aan
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.234

Abstract

Tulisan ini merupakan bentuk kajian untuk menelisik secara deskripsi mengenai perilaku bully melalui cara pandang komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan. Kontek komunikasi pun beragam, salah satunya adalah kontek komunikasi yang terjadi dalam satu kelompok social tatap muka. Misalnya lingkungan kerja, lingkungan sekolah, kelompok social, kelompok pertemanan, teman sebaya atau bahkan orang tak dikenal sekalipun. Pada kelompok ini, sering muncul istilah bully, dimana bully mengarah kepada perilaku negatif yang didalamnya terdapat unsur komunikasi.
REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM IKLAN "FAIR AND LOVELY" VERSI NIKAH ATAU S2 Prasanti, Ditha; Janitra, Preciosa Alnashava
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.235

Abstract

Perempuan dalam bingkai media massa seringkali menjadi topik pembicaraan menarik yang tak berujung. Fenomena ini bukan hal yang tabu lagi untuk diperbincangkan. Apalagi mengingat tayangan iklan yang mengeksploitasi perempuan dalam media televisi yang bersifat audio visual memiliki pengaruh sangat besar terhadap jiwa pemirsa utamanya anak karena gambar yang ditayangkan terlihat hidup seolah nyata. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Peneliti akan mengupas makna denotasi, konotasi, dan mitos mengenai representasi perempuan dalam iklan Fair and Lovely versi Nikah atau S2. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari iklan televisi Fair and Lovely versi Nikah atau S2. Sedangkan untuk data sekunder, peneliti melakukan studi literature dengan mencari referensi melalui literatur-literatur baik dari buku, jurnal dokumen, maupun sumber-sumber lain yang terkait dengan iklan dan gender serta topik lain yang relevan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini yaitu berdasarkan analisis dua tahap penandaan, terdapat tiga mitos di balik iklan Fair and Lovely versi Nikah atau S2 dalam merepresentasikan perempuan. Mitos-mitos tersebut yaitu perempuan sulit mengambil keputusan, perempuan harus tampil cantik, serta bahwa perempuan harus berusaha untuk setara dengan laki-laki.
KINERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK MELALUI METODE ELECTRONIC VOTING (E-VOTING) DI KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang I) Simangunsong, Fernandes; Rasak, Taufiq Anshari
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.236

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja BPMPD dalam pemilihan kepala desa serentak melalui metode e-voting, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja BPMPD, serta untuk mengetahui upaya dalam mengatasi faktor penghambat yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Sumber data penelitiannya adalah person, place, dan paper. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, Asisten Daerah I Kabupaten Bantaeng, Ketua Divisi KPUD Kabupaten Bantaeng, Kasubbid Pemdes BPMPD, dan Kepala Desa Rappoa Kabupaten Bantaeng. Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kinerja BPMPD dalam pilkades e-voting telah berjalan dengan baik. Setiap indikator pengukuran dari kinerja BPMPD yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak telah terpenuhi capaiannya, di samping itu terdapat proses hubungan yang baik dan saling terkait dari indikator awal (masukan) hingga ke indikator akhir (dampak) yang memperlihatkan kualitas kinerja BPMPD sehingga tercipta pencapaian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Walaupun terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraannya seperti kurangnya kompetensi pegawai, gangguan peralatan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tetapi berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulanginya dan secara umum hambatan-hambatan tersebut tidak mengganggu pencapaian kinerja BPMPD secara keseluruhan.
PAJAK DAN BELA NEGARA Maruapey, Muhammad Husein
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.237

Abstract

Setiap orang memiliki hak, dan biasanya diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya. Hak setiap orang dibatasi oleh hak orang lain. Dalam konteks kehidupan bernegara, hak warga negara dilindungi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bukan hanya hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, perihal kewajiban juga demikian. Keseimbangan antara hak dan kewajiban perlu diselaraskan demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara, adil, damai dan tentram. Di Negara kita, hak dan kewajiban warga negara diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh warga negara adalah membayar pajak. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dengan penelusuran melalui metode pustaka adalah dalam rangka untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi warga negara dalam membayar pajak terhadap kecintaannya terhadap tana air dan pembelaan negara "Kewajiban warga negara membayar pajak adalah, upaya memberikan sumbangsih kepada Negara dan Pemerintah untuk peningkatan pendapatan negara. Keterlibatan warga negara dalam membayar pajak adalah merupakan usaha pembelaan negara untuk memberikan kontribusi secara tidak langsung demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa. Pembelaan negara tentunya dapat direalisasikan tidak saja melalui mengangkat senjata akan tetapi dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi anak bangsa ini.
HILLARY CLINTON VS DONALD TRUMP: QUO VADIS INTERVENSI KEMANUSIAAN? Robertua, Verdinand
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.238

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan kebijakan luar negeri Hillary Clinton dan Donald Trump terkait legitimasi intervensi kemanusiaan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kedua kandidat calon presiden memiliki kebijakan luar negeri yang berbeda dan berlawanan. Pertanyaan penelitian yang dibahas adalah bagaimana memahami perbedaan kebijakan luar negeri Clinton dan Trump mengenai intervensi kemanusiaan dengan menggunakan teori English School. Konsep yang digunakan penelitian ini adalah intervensi kemanusiaan dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, masalah hak asasi manusia yang dibawa oleh Clinton di berbagai negara dapat menjadi rivalitas baru bagi AS. Kedua, Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar di Asia harus siap menghadapi ancaman ekonomi dan keamanan yang dibawa oleh Trump atau Clinton.
STRATEGI KEAMANAN CYBER AMERIKA SERIKAT Triwahyuni, Dewi; Wulandari, Tine Agustin
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.239

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang signifikan dari konsep keamanan. Saat ini, negara-negara tidak terbatas untuk berinteraksi secara fisik dalam ruang nyata tetapi juga meluas ke dunia maya. Akibatnya, negara harus beradaptasi dengan perkembangan ini. saat ini konsep keamanan cyber harus ditetapkan sebagai salah satu dari "wilayah" negara yang harus dijaga sebagai kewajiban negara untuk mengamankan perbatasannya. Sekarang interaksi antara aktor-aktor hubungan internasional tidak hanya di darat, laut dan udara saja. Interaksi antara aktor juga dilakukan di ruang virtual ke pilihan lain untuk mencapai kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pentingnya strategi keamanan cyber dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Di mana Amerika Serikat dalam 10 tahun terakhir sangat intens menelurkan strategi keamanan cyber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah menempatkan keamanan cyber sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya. Hal ini jelas disebutkan dalam dokumen resmi dan strategi keamanan AS. Amerika Serikat menyadari bahwa itu memerlukan strategi yang komprehensif untuk melindungi kepentingan nasional dalam dunia global.
MEDIA DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI INDONESIA Slamet, Adiyana
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.240

Abstract

Media sebagai pilar ke empat demokrasi, setelah legislative, eksekutif dan yudikatif, merupakan hal yang terus dikumandangkan oleh penggiat-penggiat politik maupun media. Pasca tragedi 1998 hiruk pikuk menjamurnya lembagalembaga penyiaran menjadi salah satu dimulainya babak baru bagi perkembangan arus informasi dari lembaga-lembaga penyiaran sebagai konsekuensi perkembangan demokrasi di Indonesia. Berbagai problem tersebut tidak sejalan dengan cita-cita media itu sendiri, ketika institusi media tersebut menabrak rambu-rambu atau aturan yang tertuang dalam UU 32 Tahun 2002. Tidak dapat dipungkiri di tahun 2014 mayoritas media sudah kehilangan arah. Momen politik yang terjadi di tahun 2014 merupakan agenda besar dalam proses demokrasi di Indonesia yaitu pemilu legislative dan pemilu presiden yang diselenggarakan pada tahun tersebut. Posisi media hanya mengakomodir kepentingan-kepentinga yang tidak mendidik malah dalam proses kampanye pemilihan presiden beberapa media melakukan pembohongan publik dengan memunculkan data yang manipulative (pemilihan Presiden Amerika dimanipulatif sebagai data pemilihan Presiden di Indonesia). Posisi strategis media menjadi salah satu faktor bagaimana media harus dikuasia oleh pemilik modal yang mempunyai kepentingan politik sehingga kapitalisasi media tidak bisa dihindarkan, dari pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan politik dalam suatu negara demokrasi. Posisi strategis media massa dalam pembangunan demokrasi tidak bisa di tapikan mempunyai andil bergerak maju atau mundurnya demokrasi di Indonesia.
PENYUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Kurniasih, Dewi; Subagyo, Agus; Setiawan, Agustina
JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/jipsi.v6i1.241

Abstract

Perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perangkat daerah sebagai unsur pembantu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah otomatis memerlukan kajian ulang terhadap seluruh bagan struktur organisasi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah pun diperlukan. Pemahaman mengenai uraian tugas yang baik akan sangat mempengaruhi kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu tata kelola tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang baik pula.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 1 (2025): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 14 No 2 (2024): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 14 No 1 (2024): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 13 No 2 (2023): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 13 No 1 (2023): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 2 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 1 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 10 No 2 (2020): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 10 No 1 (2020): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 9 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 8 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 8 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 7 No 2 (2017) Vol 7 No 1 (2017) Vol 6 No 2 (2016) Vol 6 No 1 (2016) Vol 5 No 01 (2015): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 5 No 2 (2015) Vol 4 No 02 (2014): Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi More Issue