Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 2 (2016)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[TATA KELOLA PEMERINTAHAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS ADAPTIF/KETAHANAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM ]]>
<![CDATA[Mukhlis, Maulana]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.317
<![CDATA[Kota Bandar Lampung teridentifikasi sebagai salah satu daerah di Indonesia yang sangat rentan bencana dengan intensitas serta dampaknya ditengarai akan semakin sering dan parah seiring dengan dampak perubahan iklim. Peran Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dan mengimplementasikan aksi adaptasi/mitigasi merupakan hal penting yang mempengaruhi ketahanan (resilience) baik skala komunitas maupun skala kota untuk menghadapi bencana tersebut. Tujuan riset ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran dan kebijakan yang telah dijalankan Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan mampu meningkatkan kapasitas adaptif atau ketahanan daerah. Evaluasi terhadap upaya peningkatan kapasitas adaptif (ketahanan daerah) tersebut dianalisis menggunakan pendekatan The Adaptive Capacity Wheel dalam 6 (enam) dimensi yaitu keberagaman, kapasitas pembelajaran, kewenangan untuk berubah, kepemimpinan, sumber daya, serta pemerintahan yang adil dan responsif. Hasil riset menunjukkan bahwa kesadaran Pemkot Bandar Lampung dalam upaya peningkatan ketahanan daerah sudah cukup tinggi dengan dijadikannya perubahan iklim sebagai isu strategis dalam dokumen perencanaan formal serta keberagaman tindakan, baik skala kota maupun skala sektor. Kota ini memiliki kapasitas pembelajaran dengan belajar dari peristiwa bencana yang pernah dialami di masa lalu. Kapasitas kepemimpinan juga mampu mempengaruhi munculnya aksi mulai dari perencanaan strategi, kebijakan, implementasi, dan kemampuan kolaborasi dengan membentuk kelembagaan lokal (khusus terkait dengan perubahan iklim) dengan melibatkan dan mengoptimalkan keragaman sumber daya yang ada. Meskipun belum optimal, keberadaan beberapa aturan daerah yang mengatur kelembagaan hingga bentuk kebijakan yang dihasilkan dalam konteks perubahan iklim juga menjadi bukti adanya indikator pemerintahan yang adil dan responsif. Pada konteks tata kelola pemerintahan dalam upaya peningkatan kapasitas adaptif atau ketahanan terhadap perubahan iklim, Kota Bandar Lampung layak dijadikan contoh best practice bagi daerah lain di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM EKSISTENSI BUDAYA LOKAL BAGI KOMUNITAS TANAH AKSARA STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM EKSISTENSI BUDAYA LOKAL BAGI KOMUNITAS TANAH AKSARA DI BANDUNG ]]>
<![CDATA[Sjafirah, Nuryah Asri]]>;
<![CDATA[Prasanti, Ditha]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.320
<![CDATA[Media komunikasi memegang peranan penting dalam keberhasilan proses komunikasi. Media komunikasi juga sebagai sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan informasidalam kehidupan sehari-hari. Proses komunikasi yang terjalin juga tentu tidak luput dari penggunaan media komunikasi demi menunjang kelancaran komunikasi yang diharapkan. Apalagi jika kita mengingat perkembangan media komunikasi di era modern ini. Begitupun halnya ketika setiap individu tersebut bergabung dalam sebuah kelompok atau komunitas. Dalam kelompok atau komunitaslah, individu belajar sesuatu mengenai fenomena sosial melalui contoh-contoh perbuatan. Dengan demikian, kebudayaan menegaskan nilai-nilai dasar tentang kehidupan: apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Pada era modern ini, ketika budaya sudah semakin berkembang menjadi budaya populer yang tercampur oleh budaya barat, ternyata masih ada sebuah komunitas yang ingin mempertahankan tradisi warisan budaya lokal, dalam bidang aksara. Hal ini pun tercermin dalam penelitian ini. Komunitas tersebut bernama “Tanah Aksaraâ€. Peneliti akan meneliti mengenai Penggunaan Media Komunikasi Dalam Eksistensi Budaya Komunitas Tanah Aksara di Bandung. Adanya eksistensi budaya‘sense of belonging’ yang merupakan salah satu ciri bagi komunitas Tanah Aksara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah ketekunan pengamatan, trianggulasi data, dan kecukupan referensial.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media komunikasi dalam eksistensi budaya komunitas Tanah Aksara meliputi penggunaan media sosial yaitu jejaring facebook, instagram, dan twitter komunitas Tanah Aksara. Media komunikasi ini diyakini sangat efektif untuk menunjukkan eksistensi budaya lokal yang dimiliki komunitas Tanah Aksara]]>
<![CDATA[GOVERNANCE VALUE CHAIN: PENGEMBANGAN WISATA TELUK PALU ]]>
<![CDATA[Adrianta, Taufik]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.321
<![CDATA[Memasuki tahun 2016 Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai dengan identitas dan era yang baru, yakni sebagai bagian dari komunitas integratif: ASEAN Community. Komunitas ini menjanjikan hidup bersama yang komplementer. Namun, dalam era perdagangan bebas dewasa ini, kebersamaan tadi diwarnai dinamika yang penuh persaingan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia harus ikut bersaing di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Pengembangan pariwisata lokal menjadi destinasi unggulan nasional dan internasional untuk dapat membantu perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat harus mempertahankan nilai, budaya dankearifan lokal. Pemerintah berperan penting untuk meningkatkan nilai tambah destinasi wisata dan membuat strategi serta marketing public relations untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional.Dalam konteks ini, keunikan kota Palu, Sulawesi Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata internasional dengan langkah dan strategi yang tepat. Dengan konsep Tourism Global Value Chain dan melihat peran serta pemerintah, penulis akan menganalisis tentang potensi, peluang dan tantangan dalam menambah nilai teluk Palu.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PROSES MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ]]>
<![CDATA[Fauzi, Lukman Munawar]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.322
<![CDATA[Pengembangan kapasitas merupakan bagian yang penting di dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari pengembangan kapasitas misalnya dilaksanakan dengan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Di dalam perusahaan misalnya melalui pelatihan-pelatihan sumberdaya manusia, pengembangan sistem manajerial. Di dalam pemerintahan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan juga penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjadalankan tugasnya sebagai abdi negara, dan juga regulasi dan deregulasi kebijakan pemerintahan. Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya. Masyarakat Ekonomi Asean adalah integrasi kawasan ASEAN dalam bidang perekonomian. Pertama, menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi. Kedua, menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif. Ketiga, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan pilar terakhir adalah integrasi ke ekonomi global, kajian dan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor dan pengaruh dari kapasitas daerah dalam persipan MEA terutama di Kabupaten Buton, oleh karena hal tesebut diperlukan kajian dan penelitian mengenai faktor dan upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas daerah dalam persipan MEA di Kabupaten Buton Hasil penelitian menunjukan adanya untuk penyatuan pilar pilar dengan tujuan peningkatan kapasitas daerah ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Integrasi ini diharapkan akan membangun perekonomian ASEAN serta mengarahkan ASEAN sebagai tulang punggung perekonomian Asia. Dimana sejalan dengan perkembangan Pemeritahan terutama iklim Good Governance dan Otonomi daerah menuntut adanya gerakan untuk meningkatkan dan menyiapkan daerah untuk menghadapi MEA Tersebut.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN CITIZEN JOURNALISM DI PR FM 107,5 NEWS CHANNEL ]]>
<![CDATA[Prayoga, Inggar]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.323
<![CDATA[Manajemen Citizen Journalism di PR FM 107,5 News Channel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PR FM 107,5 News Channel sebagai radio berita yang mempunyai konsep Citizen Journalism melalui mekanisme dan kualitasnya. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Data penelitian didapatkan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PR FM 107,5 News Channel dalam mengelola informasi dengan konsep Citizen Journalism membuat mekanisme yang sangat mudah dengan menggunakan media sederhana seperti SMS, Facebook, Twitter, dan Yahoo Messanger. Untuk menjaga kualitas berita yang disampaikan para pendengarnya, PR FM 107,5 News Channel mempunyai filterisasi dengan menempatkan 3 orang editor untuk menyaring semua informasi yang masuk.]]>
<![CDATA[PENGARUH NILAI TUKAR, PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PRODUKSI KARET TERHADAP EKSPOR KARET INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suryanto, Suryanto]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.324
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekspor karet Indonesia yang fluktuatif. Padahal Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara pengekspor karet terbesar di dunia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengtahui pengaruh nilai tukar, produk domestik bruto (PDB) dan produksi karet terhadap ekspor karet Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder per triwulan yang dimulai pada tahun 2003 hingga tahun 2013. Jenis penelitian verifikatif yaitu mencari pengaruh dari variabel nilai tukar, PDB dan produksi karet terhadap ekspor karet Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan koefisien determinasi dan regresi linier berganda. Uji hipotesi dilakukan dengan menggunakan uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh nilai tukar, PDB dan produksi karet terhadap eskpor karet Indonesia. Secara parsial produksi karet berpengaruh terhadap ekspor karet Indonesia. Sedangkan nilai tukar dan PDB secara parsial tidak berpengaruh terhadap ekspor karet Indonesia.]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Adibowo, Rino]]>;
<![CDATA[Putri, Sylvia Octa]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.325
<![CDATA[Penerapan e-government telah menjadi agenda Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 2001.Pemanfaatan e-government sendiri di Pemerintah Kota telah dirasakan manfaatnya dalam mewujudkan good governance yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabilitas.Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, aktor dalam hubungan internasional bukan lagi hanya negara akan tetapi semua komponen masyarakat dapat menjadi aktor hubungan internasional tidak terkecuali pemerintah daerah/kota. Peran pemerintah kota sebagai aktor subnasional semakin didorong dan dititikberatkan pada kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota seperti kerjasamasister city (kota kembar). Paradiplomasi merujuk pada suatu konsep kapasitas kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah daerah/kota sebagai entitas sub-negara untuk tujuan tertentu dalam ranah hubungan internasional. Kerjasama sister city merupakan salah satu dari praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa gambaran bagaimana penerapan e-government di pemerintah Kota Bandung dalam kegiatan paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung dapat menyusun strategi kebijakan dalam penerapan maupun pemanfaatan e-government secara lebih komprehensif]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Kurniati, Poni Sukaesih]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.326
<![CDATA[Kota Bandung dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, memiliki relevansi dengan ketersediaan ruang atau lahan. Jumlah penduduk yang terus meningkat dengan beragam aktivitasnya menuntut pemerintah untuk turut meyediakan lahan atau ruang. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 merupakan langkah Kota Bandung untuk menyikapi masalah tata ruang di Kota Bandung. Berbagai permasalahan terkait penataan ruang di Kota Bandung marak terjadi sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk lebih menggali informasi yang tajam dan akurat terkait implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, wawancara. Langkah selanjutnya adalah teknik triangulasi data dan analisis data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Bandung, sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, masih mengalami berbagai hambatan terkait ketersediaan SDM pelaksana kebijakan baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana dalam penataan dan penertiban pelanggaran ruang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar SKPD terkait guna mewujudkan tata ruang Kota Bandung yang tertib, aman dan nyaman.]]>
<![CDATA[DINAMIKA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Redjo, Samugyo Ibnu]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.318
<![CDATA[Manajemen pemerintahan sebagaimana tuntutan keberadaannya dan tuntutan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah seyogyanya berubah sejalan dengan tuntutan globalisasi, pola-pola manajemen tradisional feodal diganti dengan pola modern yang demokratis. Hal itu paling tidak, karena manajemen pemerintahan tidak dapat dilepaskan kepolitikan global, kepentingan nasional dan tentunya kepentingan regional serta lokal. Pemahaman ini perlu ditekankan bagi manajemen pemerintahan di Daerah karena era global berarti pasar global, politik global, ekonomi global dan nilai-nilai global, sementara kepentingan nasional bertumpu pada terjaminnya stabilitas negara, integrasi politik dan ekonomi, sedangkan kepentingan lokal diorientasikan pada terpenuhinya kenyamanan lingkungan lokal, yang meliputi kesejahteraan, stabilitas politik dan ekonomi serta terjaganya lingkungan fisik maupun lingkungan non fisik. Pada kepentingan lokal inilah, perubahan manajemen yang berbasis akuntabilitas, transparan, keterbukaan, dan didasarkan pada ketegasan dalam penegakkan hukum perlu dilakukan.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN MODEL KAMPANYE KOMUNIKASI KESEHATAN PHBS DI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Wahyudin, Uud]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 6 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v6i2.319
<![CDATA[Kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dilakukan guna mencegah berbagai penyakit yang kerap muncul. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan menjadi kendala tersendiri dalam upaya mencegah penyakit-penyakit yang kerap muncul. Langkah intensif yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan kampanye komunikasi kesehatan agar bisa mengomunikasikan perilaku bersih dan sehat melalui penanaman PHBS sedini mungkin.Perencanaan komunikasi kesehatan untuk penyusunan program kampanye komunikasi PHBS meliputi tahapan yang harus dilaksanakan, yang meliputi: perencanaan dan seleksi strategi, seleksi media dan material, kembangkan materi pesan, implementasi, dan perhitungkan implementasi. Model komunikasi kesehatan untuk penyusunan program kampanye komunikasi PHBS di Jawa Barat belum dibuat dengan mengadaptasi model komunikasi kesehatan dari Universitas John Hopkins. Model yang diterapkan dalam kampanye komunikasi PHBS, memperhatikan khalayak sasaran yang akan dituju melalui kampanye komunikasi kesehatan.]]>
