Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi
JIPSi: Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi is an academic journal published two times annually (December and June) by Faculty of Social and Political Studies (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Komputer Indonesia. This journal publishes original researches in multi concepts, theories, perspectives, paradigms and methodologies on Political and Communications studies.
Articles
191 Documents
<![CDATA[proses sekuritisasi pandemi covid-19 di indonesia ]]>
<![CDATA[Nugroho Wahyudiono, Tegar Ongky Heri]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v11i2.5243
<![CDATA[Berdasarkan laporan World Health Organization, Coronavirus disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan yang telah menjadi epidemik di kurang lebih 213 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebelum kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di Indonesia, tanggapan pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh pejabat tingkat tinggi, menunjukkan kurangnya kesadaran. Beberapa situasi kemudian menjadi titik balik bagi Pemerintah Indonesia yang sejak saat itu lebih fokus menangani wabah COVID-19. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis perlakuan Pemerintah Indonesia terhadap COVID-19 dari masalah kesehatan hingga masalah keamanan. Oleh karena itu, teori sekuritisasi yang berfokus pada komponen sekuritisasi dari Buzan akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini. Selain itu, tata kelola kesehatan global juga digunakan sebagai acuan untuk mendukung pernyataan penulis. Untuk menjelaskan tindakan Pemerintah Indonesia, penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan fokus pada observasi literasi melalui berita online yang berkaitan dengan isu tersebut.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN INDONESIA MENOLAK MENGGUNAKAN MEKANISME AATHP JOINT EMERGENCY RESPONSE DALAM MENGATASI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2015 ]]>
<![CDATA[Luerdi, Luerdi]]>;
<![CDATA[Wulandari, Melly]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v11i2.5252
<![CDATA[This paper aims to explain Indonesia’s rejection to resolve its 2015 forest and land fire disaster under the mechanism of Joint Emergency Response provided in the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. The haze caused by forest and land fires in Indonesia raised threats to not only itself but also states in the region of Southeast Asia. As it was declared as a regional problem, ASEAN then responded by creating a common framework called the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution in 2002 and Indonesia was the last ratifying the agreement in 2014; more than a decade after its inception. Indonesia, however, refused to pick the AATHP Joint Emergency Response to tackle the 2015 disaster within its territorry despite its most serious recurring disaster since 1997. This research applied the qualitative method with a causal correlation analysis. The research applied Charles O. Lerche and Abdul A. Said’s national interest theory. The research found that Indonesia’s rejection was driven by its national interests such as image, economy and politics which were much more important than others. Instead, Indonesia preferred the domestic efforts and bilateral cooperation to respond to it. The paper argues that the Southeast Asian regional institution is not able to offer incentives overtaking states’ domestic-oriented national interests. Keywords: Forest and land fire, haze, Joint Emergency Response, national interest.]]>
<![CDATA[Makna Interaksi Live Streaming bagi Host UpLive ]]>
<![CDATA[indriyani, tesi -]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v11i2.5313
<![CDATA[This research is motivated by the live streaming phenomenon which is currently widely used by social media users. The live streaming application that is now popular in Indonesia is Uplive. Uplive is one of the best applications that can easily broadcast live events or content as well as the opportunity to earn income by becoming a host or broadcaster on the application. During the live streaming, a host can interact with viewers via live chat in the Uplive application. The purpose of this study is that researchers want to know the meaning of live streaming interactions for hosts in the Uplive application. The method used in this research is using qualitative research methods. This research data is in the form of data from interviews with the hosts of the Uplive application and the audience. The results of the study show that the interactions carried out when the host is broadcasting live are not only limited to commenting via live chat, but the audience can also give virtual gifts such as diamonds which can then be exchanged for money. Live streaming interaction for hosts on Uplive is very important because an interaction that exists between the host and viewer can increase user engagement with the host itself. In increasing user engagement, a host must have good communication skills and present good and quality impressions.]]>
<![CDATA[Pola Komunikasi Masyarakat Sunda di Perantauan ]]>
<![CDATA[Nurjaman, Enang Yusuf]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v11i2.5734
<![CDATA[Suku Sunda dikenal sebagai suku yang tidak memiliki tradisi merantau, akan tetapi pada perkembangannya tradisi itu mulai luntur, dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya suku Sunda sudah banyak yang merantau ke berbagai daerah dan negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi masyarakat Sunda yang berada diperantauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi yang terjadi dalam masyarakat Sunda diperantauan didasari oleh semangat falsafah Sunda yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangikeun dan komunikasi sesama suku Sunda terjadi secara hangat, terbuka, intensif, setara yang berjalan secara natural dan memegang norma saling menghormati dan menghargai.]]>
<![CDATA[“Bobotoh Jokowi” pada pilpres 2019: Sebuah Analisis Fenomenologi Alfred Schutz ]]>
<![CDATA[perdana, kiki esa]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v11i2.5935
<![CDATA[Pilpres 2019 menghadirkan fenomena dukungan yang muncul dari beberapa pendukung Klub Sepakbola Persib Bandung kepada pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin, mereka mengatasnamakan dirinya “Bobotoh Jokowi". Analisis fenomenologis Alfred Schutz digunakan untuk menganalisis cara pandang Bobotoh secara umum terhadap fenomena munculnya Bobotoh Jokowi ini pada pilpres 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak Bobotoh lainnya yang menunjukkan ketidaksetujuan karena “Bobotoh Jokowi” ini terkesan dipaksakan dan bukan merupakan representasi dari Bobotoh kebanyakan, kesimpulannya adalah “Bobotoh Jokowi” tidak melahirkan komunikasi politik yang memberikan umpan balik positif karena banyaknya masalah komunikasi politik yang terjadi.]]>
<![CDATA[Aspek Biopolitik Dalam Sekuritisasi COVID-19 Oleh WHO (World Health Organization) ]]>
<![CDATA[Nashuhah, Nur]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 11 No 2 (2021): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v11i2.5244
<![CDATA[Artikel ini secara kritis terlibat dengan upaya baru-baru ini untuk membingkai pandemi global COVID-19 sebagai masalah keamanan internasional. Sekuritisasi COVID-19 itu penting, menurut artikel itu, bukan hanya karena itu adalah cara baru untuk mengkonseptualisasikan pandemi COVID-19 global, tetapi juga karena menandai situs kontemporer yang penting untuk penyebaran global ekonomi biopolitik kekuasaan yang berputar. seputar pemerintahan 'kehidupan'. Dimensi biopolitik pada sekuritisasi COVID-19 oleh WHO (World Health Organization ini memainkan serangkaian praktik sosial yang berpotensi memunculkan normalisasi atau new normal yang menurut artikel tersebut, harus dihindari oleh aktor politik internasional dalam upaya mereka untuk menemukan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap pandemi global COVID- 19 pandemi. Cara meminimalkan bahaya ini dieksplorasi dalam kesimpulan artikel ini. Kata kunci: Covid-19, biopolitik, biopower, Foucault, normalization securitization, security]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM JASA ANGKUTAN SAMPAH PILOT PROJECT ]]>
<![CDATA[Basrimas, Marini Juni Ananda]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v12i1.6313
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi partisipatif pada program Jasa Angkutan Sampah Pilot Project di Kota Samarinda. Pilot Project merupakan program pengangkutan dan pengelolaan sampah yang diinisiasi dan dikelola oleh masyarakat. Program ini menunjukkan keberhasilan sebuah inovasi bottom-up yang telah berkontribusi untuk mencegah pembuangan sampah ke TPA sekitar 1% setiap harinya untuk dimanfaatkan kembali. Fokus penelitian ini adalah indikator komunikasi partisipatif yaitu Heteroglasia, Dialog, Poliponi, Karnaval yang dianalisis menggunakan Teori Difusi Inovasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan indikator-indikator komunikasi partisipatif menjadi elemen penting dalam proses difusi inovasi program Pilot Project. Keberagaman kelompok yang terlibat, adanya diskusi, keuntungan ekonomi, sosialisasi kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, dan komunikasi interpersonal yang baik merupakan indikator yang bersifat mutual bagi keberlangsungan program di masyarakat. Indikator dialog menunjukkan adanya kebebasan berpendapat dalam diskusi, sehingga pada indikator poliponi mampu memunculkan diskusi bersama masyarakat yang didukung oleh keterlibatan pemerintah. Namun, dari indikator heteroglasia ditemukan belum terdapat keterlibatan kelompok bisnis untuk mendukung keberkelanjutan program ini. Pada indikator karnaval pengelola menujukkan kemampuan dalam membawa gaya bahasa dengan menyesuaikan target audiens, namun belum didukung oleh media komunikasi lain seperti media sosial. Kata Kunci: komunikasi partisipatif, inovasi, pengelolaan sampah]]>
<![CDATA[PENGARUH PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM ]]>
<![CDATA[widayani, Nyoman Suma]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v12i1.6554
<![CDATA[The Effect of Strategic Planning and Supervision on the Effectiveness of Tax Receipts from Excavation C in Karangasem Regency. The majority of the Karangasem Regency Original Revenue comes from the Excavation C tax The contribution of the Excavation C tax to the PAD of Karangasem Regency is 33.22% (Rp.80,559,954,401.00) of the total PAD of Rp 242,486,180,423.66. This shows the Excavation C tax has a large contribution to the Regional Original Income (PAD) revenue, but there has been a decrease in the Excavation C Tax revenue in 2015-2019, due to leakage of tax revenue and there are Excavation C entrepreneurs have not a permit. The results of the research from multiple correlation test obtained the sig value. F Change of 0.000 <0.005 there is a correlation between strategic planning and supervision of the effectiveness of Galian C tax revenue in Karangasem Regency. Based on the results of the interview, that the strategic planning related to the Excavation C tax revenue in Karangasem Regency has not been implemented according to the predetermined plan, the problems with the performance of the Regional Apparatus Organization which is authorized in the Excavation C tax revenue As well as the supervision of the Excavation Tax revenue. C by BPKAD and Satpol PP of Karangassem Regency, has not been implemented optimally and not able to strengthen a sense of responsibility. Keywords: Effectiveness, Excavation C Tax]]>
<![CDATA[Kampanye Politik Kampanye Politik Pilkada Pasangan Calon Wali Kota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah-Ruhamaben ]]>
<![CDATA[Mujab, Saeful]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v12i1.6592
<![CDATA[The purpose of this research was specifically to determine the political campaign of the candidate pair for Mayor Election of South Tangerang (Tangsel), Siti Nur Azizah-Ruhamaben during the Covid-19 pandemic. The 2020 Mayor Election was like a war between dynasties, because of the candidates have a political power based on their families. The candidate of H. Muhamad and Rahayu Saraswati Djojohadikusumo have a connection with the Minister of Defense, Prabowo Subianto which was her uncle . While the other candidates, Siti Nur Azizah was the daughter of Vice President Ma'ruf Amin. Meanwhile the another one, Pilar Saga Ichsan, was the son of the Regent of Serang, Ratu Tatu which was the younger sister of the former Banten Governor, Ratu Atut Chosiyah. The author used a qualitative research method with a descriptive approach. The results of this research were the political campaign of Siti Nur Azizah-Ruhamaben in the 2020 Mayor Election still focuses on offline campaigns. Procurement of props or outdoor media and greeting residents directly (including blusukan). Azizah-Ruhamaben also intensifies campaigns virtually or digitally, such as through social media or other digital applications such as WhatsAap groups and also creates and intensively campaigns on webs and Blogspot, and conducts character friendships through zoom meetings. In addition, Azizah–Ruhamaben integrated the two campaigns, one of which was by carrying out a drive-in declaration. The drive-in declaration has become a new innovation related to campaigns during the pandemic. Keywords: Campaign, Pilkada, Politic]]>
<![CDATA[A Komunikasi Politik Terbuka Partai: Pelaporan Dana Kampanye PKS Jawa Barat pada Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[hayati, Neni Nur]]>
<![CDATA[ JIPSI Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Vol 12 No 1 (2022): JIPSi : Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34010/jipsi.v12i1.6873
<![CDATA[One of challenges brought by information transparency era is political communication. This study aims at revealing political communication strategy adopted by Partai Keadilan Sejahtera (PKS) of West Java, especially related to their efforts to build culture of transparency and accountability, especially related to political party funds during 2019 general election. This research employs qualitative descriptive methods with a case study. Informants are identified through a purposive sampling method. This research showed that in realizing information transparency and accountability, there are at least six elements involved. Those are: analysis of campaign fund report, transparency as a constitutional mandate and public rights, political communication channels and strategies, political practice in transparency of campaign fund report, and possible barriers to implement a culture of transparency and accountability. Having analyzed the case of PKS, it can be summarized that PKS’s case can be taken as a model which should be followed by other political parties in order to: a) open wider space for voters’ participation; and b) build a healthy party system in order to achieve a fair and free election.]]>
