cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Arya Maulana Wijaya
Contact Email
bulawambona.87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkybernanumbuton@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 25022539     EISSN : 26849836     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies. Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016" : 10 Documents clear
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA) Gazalin, Junaid
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik  di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik  di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Penelitian menjelaskan bahwa proses serta kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pengurusan pengantar admnistrasi, KK, Akta Jual Beli Tanah, Akte Lahir, IMB dan SIU bagi warga masyarakat di Kantor Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP 96 Tahun 2012, pada umumnya kurang memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut diterapkan dengan menata kembali sistem pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat setempat telah berjalan lancar. kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Terutama mengenai kemudahan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dicapai karena camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan, kejelasan informasi prosedur, mekanisme dan alur yang harus dilalui, tranparansi biaya dan waktu pengurusan. Penyelesaian pelayanan publik yang cepat seringkali beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.
EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN IZIN USAHA DI KOTA BAUBAU Achmad, Farid Yusuf Nur
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.168

Abstract

This study aims to determine how the effectiveness of publishing services business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau city as well as to determine the factors that hinder the effectiveness of publishing services business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau City. Study is a qualitative descriptive study, the research done by examining primary and secondary data. The population in this research that all employees at the Agency for Investment and Licensing Services Baubau city as many as 33 people. The sampling technique using total sampling. Data collection techniques are: observation, interviews, literature study and documentation. Processing and presentation of data by using data reduction, data presentation and verification of data. Data sources are: Primary and Secondary, Technical Analysis used in this research is qualitative descriptive analysis. Results of the study are: publishing services business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau city is said to be effective, the factors that hinder the effectiveness of publishing services business license Licensing Service Agency and Investment Kota Baubau namely: the factor of time, cost factor and requirements in the licensing service , In an effort to streamline the process of licensing services to the public the government is expected to further the transparency of financial reasons that one way to do expose the online and offline media. In the matter raising public awareness as users of government services shall direct socialization in employers-local businessmen in an effort to take advantage of local entrepreneurs. Penginkatan performance and resource officers, the government in this case the service provider must also accept criticism and suggestions from users are a good and wise.
SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON Sadat, Anwar
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.170

Abstract

Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan  Perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal  Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses formulasi kebijakan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton dan peran para stakeholders dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perencanaan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sampai sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping dapat berpengaruh terhadap sinergi para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman Modal di kabupaten Buton.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI ILLEGAL LOGING (STUDI PADA UPTD KEHUTANAN KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA) Basir, Muh. Askal
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.171

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Faktor-faktor apa yang ditimbulkan Illegal Loging terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam menangani Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara   Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif dimana Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Teknikanalisayangdigunakandalampenelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut:(1)Melakukan telaah data,yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan kedalam satuan-satuan,(4)Kategorisasi,(5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan datayang masuk memenuhi syarat penelitianatau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, dan (6) analisa dan penafsiran data Hasil Penelitian ini adalah (1)Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sangsi yang diberkan kepada pelaku illigal logging sangat ringan,ketersediaan lapangan kerja dan faktor kmiskinan warga, Keterlibatan aparat penagak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara aparat dan palaku illegal logging (2)Dampak yang terjadi akibat illegala logging yaitu dampak terhadap lingkingan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi          (3) Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam menanggulangi Illegal logging yaitu Dengan menambah jumlah personil aparat kehutanan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum, Pemberian izin, Menerapkan sanksi yang berat, membuka lapangan pekejaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
KEY SUCCES FACTOR KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI PEMERINTAH DAERAH Wijaya, Andy Arya Maulana
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.172

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejumlah indikasi peran perempuan dalam kepemimpinannya di Pemerintah Daerah Kota Baubau. Penelitian di fokuskan pada dua tokoh pemimpin perempuan, yaitu Wakil Walikota Baubau Ibu Wa Ode Maasra Manarfa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Ibu Ichsana Maliki. Penelitian ini menjelaskan latar belakang kehidupan pribadi dua tokoh pemimpin perempuan di daerah menjadi motivasi tersendiri bagi yang bersangkutan dalam berkiprah dalam politik lokal dan birokrasi daerah. Selain itu, motivasi pribadi juga menjadi factor penting bagi yang bersangkutan dalam bekarja termasuk sebagai pemimpin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, terdapat penciri khusus baggi pemimpin seorang perempuan yakni ketegasan, model pengambilan keputusan serta cara mengayomi bawahan, dan hal ini menjadikannya model kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki.
ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.96 TAHUN 2012 TENTANG PELAYAAN PUBLIK DI PEMERINTAHAN KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON SULAWESI TENGGARA (STUDI PERBANDINGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPANYA) Junaid Gazalin
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk : (1). Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2012 Tentang Pelayaan Publik di Pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. Penelitian menjelaskan bahwa proses serta kualitas pelayanan publik, dalam hal ini pengurusan pengantar admnistrasi, KK, Akta Jual Beli Tanah, Akte Lahir, IMB dan SIU bagi warga masyarakat di Kantor Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sebelum diterapkan PP 96 Tahun 2012, pada umumnya kurang memuaskan dan masih perlu untuk ditingkatkan. Setelah peraturan tersebut diterapkan dengan menata kembali sistem pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan publik, maka proses dan mekanisme pelayanan publik bagi warga masyarakat setempat telah berjalan lancar. kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik. Terutama mengenai kemudahan pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, keramah-tamahan aparat, transparansi biaya, tingkat produktivitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Hal ini dicapai karena camat membenahi persyaratan berkas yang disiapkan, kejelasan informasi prosedur, mekanisme dan alur yang harus dilalui, tranparansi biaya dan waktu pengurusan. Penyelesaian pelayanan publik yang cepat seringkali beriringan dengan beban biaya pelayanan, untuk itu proses ini perlu dirubah pelan-pelan melalui pembiasaan oleh aparat untuk bekerja profesional.
EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN IZIN USAHA DI KOTA BAUBAU Farid Yusuf Nur Achmad
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.168

Abstract

This study aims to determine how the effectiveness of publishing services business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau city as well as to determine the factors that hinder the effectiveness of publishing services business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau City. Study is a qualitative descriptive study, the research done by examining primary and secondary data. The population in this research that all employees at the Agency for Investment and Licensing Services Baubau city as many as 33 people. The sampling technique using total sampling. Data collection techniques are: observation, interviews, literature study and documentation. Processing and presentation of data by using data reduction, data presentation and verification of data. Data sources are: Primary and Secondary, Technical Analysis used in this research is qualitative descriptive analysis. Results of the study are: publishing services business license in Licensing Service Agency and Investment Baubau city is said to be effective, the factors that hinder the effectiveness of publishing services business license Licensing Service Agency and Investment Kota Baubau namely: the factor of time, cost factor and requirements in the licensing service , In an effort to streamline the process of licensing services to the public the government is expected to further the transparency of financial reasons that one way to do expose the online and offline media. In the matter raising public awareness as users of government services shall direct socialization in employers-local businessmen in an effort to take advantage of local entrepreneurs. Penginkatan performance and resource officers, the government in this case the service provider must also accept criticism and suggestions from users are a good and wise.
SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON Anwar Sadat
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.170

Abstract

Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses formulasi kebijakan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton dan peran para stakeholders dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perencanaan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sampai sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping dapat berpengaruh terhadap sinergi para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman Modal di kabupaten Buton.
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGANI ILLEGAL LOGING (STUDI PADA UPTD KEHUTANAN KECAMATAN KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA) Muh. Askal Basir
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.171

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, Faktor-faktor apa yang ditimbulkan Illegal Loging terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Dalam menangani Illegal Loging di Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Jenis penelitian ini merupakan Jenis penelitian kualitatif dimana Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Teknikanalisayangdigunakandalampenelitian ini adalah melalui tahapan sebagai berikut:(1)Melakukan telaah data,yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data, (3) Penyusunan kedalam satuan-satuan,(4)Kategorisasi,(5) Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan datayang masuk memenuhi syarat penelitianatau belum, sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan, dan (6) analisa dan penafsiran data Hasil Penelitian ini adalah (1)Faktor-faktor yang menyebabkan terjadiya illegal logging yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, lemahnya payung hukum menyebabkan sangsi yang diberkan kepada pelaku illigal logging sangat ringan,ketersediaan lapangan kerja dan faktor kmiskinan warga, Keterlibatan aparat penagak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara aparat dan palaku illegal logging (2)Dampak yang terjadi akibat illegala logging yaitu dampak terhadap lingkingan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi (3) Upaya pemerintah daerah kabupaten buton utara dalam menanggulangi Illegal logging yaitu Dengan menambah jumlah personil aparat kehutanan, Membuat Pembuatan peraturan daerah sebagai payung Hukum, Pemberian izin, Menerapkan sanksi yang berat, membuka lapangan pekejaan, Memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
KEY SUCCES FACTOR KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI PEMERINTAH DAERAH Andy Arya Maulana Wijaya
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.172

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejumlah indikasi peran perempuan dalam kepemimpinannya di Pemerintah Daerah Kota Baubau. Penelitian di fokuskan pada dua tokoh pemimpin perempuan, yaitu Wakil Walikota Baubau Ibu Wa Ode Maasra Manarfa dan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Ibu Ichsana Maliki. Penelitian ini menjelaskan latar belakang kehidupan pribadi dua tokoh pemimpin perempuan di daerah menjadi motivasi tersendiri bagi yang bersangkutan dalam berkiprah dalam politik lokal dan birokrasi daerah. Selain itu, motivasi pribadi juga menjadi factor penting bagi yang bersangkutan dalam bekarja termasuk sebagai pemimpin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, terdapat penciri khusus baggi pemimpin seorang perempuan yakni ketegasan, model pengambilan keputusan serta cara mengayomi bawahan, dan hal ini menjadikannya model kepemimpinan yang berbeda dengan laki-laki.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL 2024 Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 5 No 1 (2022): April 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): April 2021 Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020 Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 3 No 1 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 More Issue