Articles
<![CDATA[Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v1i1.157
<![CDATA[Dalam penelitian ini merumuskan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan maksud untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam mengenai Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana di Kota Baubau.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau suatu pencapaian hasil yang memuaskan dalam Produktifitas Aparat, Kualitas Layanan korban bencana banjir, Responsivitas dalam kemampuan aparat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana, melalui tahap-tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana merupakan upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana dengan tanggung jawab baik Masyarakat yang terkena bencana.]]>
<![CDATA[SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v1i2.170
<![CDATA[Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan Perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses formulasi kebijakan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton dan peran para stakeholders dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton.
Penelitian ini menjelaskan bahwa Perencanaan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sampai sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping dapat berpengaruh terhadap sinergi para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman Modal di kabupaten Buton.]]>
<![CDATA[Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.312
<![CDATA[Semangat desentralisasi merubah paradigma penanganan bencana dengan lebih memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanage bencana di daerahnya. Namun tantangan besarnya adalah menyamakan persepsi masing masing pemerintah daerah bahwa penanganan bencana alam di daerah tidak bisa dikelola oleh satu institusi/pemerintahan daerah berdasar tapal batas administrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan induktif yang memungkinkan untuk mendiskripsikan hasil berbagai Kajian analisis kemungkinan upaya kerjasana antar daerah. Hasil beberapa kajian tentang penanganan bencana murujuk kesimpulan bahwa upaya penganganan pra, bencana dan pasca bencana sangat multidimensional. Dalam konteks kewenangan pemerintahan, penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja. Dengan begitu, kerjasama antar daerah (intergovernmental networks) penting dikembangkan pada tingkatan daerah. Kerjasama antar daerah sangat berpotensi untuk mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam rangka sharing penglaman, sharing keuntungan dan sharing tugas/beban secara bersama sama dalam peningkatan fungsi pelayanan publik setiap pemerintah daerah. Hasil kajian juga menyimpulkan pentingnya penguatan lembaga BPBD untuk memudahkan kerjasama antar pemerintahan di daerah dalam penanggulangan bencana.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Terhadap Peningkatan Ekonomi Yang Berkelanjutan Di Desa Kakenauwe Dan Desa Wagari Kecamatan Lasalimu ]]>
<![CDATA[Asrul Nazar, Anwar Sadat, Muh. Askal Basir &]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v1i2.62
<![CDATA[Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kritis kepada pemerintah desa, manajemen kelompok dan masyarakat tentang pengelolaan sumber daya alam laut partisipatif dan kolaboratif melalui Sosialisasi dan Pelatihan mitra mitra Kelompok Nelayan "Lestari" dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa "Bungana Ponda" di Desa Kakenauwe dan Desa Wagari, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan adalah dengan menggunakan proses Pendidikan Orang Dewasa (POD), di mana Mitra (IbM 1) Kelompok Nelayan "Lestari" dan Mitra (IbM 2) Lembaga Pengembanganan Masyarakat Ekonomi Desa "Bungana Ponda" menjadi pelaku utama dalam rangka mencapai tujuan kegiatan pelatihan. Sementara dalam penerapan metode lapangan, masyarakat menjadi aktor utama dalam merancang dan menganalisis potensi dan masalah mereka untuk tujuan pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik dan lebih baik. Hasil dari pelecehan kegiatan layanan masyarakat adalah Kelompok Nelayan "Lestari" dan Kelompok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Desa "Bungana Ponda" memahami peran dan fungsinya dalam Peningkatan Sumber Daya Alam dan Peningkatan Lembaga Ekonomi Desa dan mampu melakukan peran dan fungsinya sebagai pengorganisir, Nelayan / Kelompok Lembaga Ekonomi Desa dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam mengembangkan Lembaga Ekonomi Desa dengan Partisipasi dan Akuntabilitas Transparansi & memihak perempuan, kaum miskin dan yang terpinggirkan lainnya, Masyarakat Nelayan di Kabupaten Lasalimu Kabupaten Buton dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan menciptakan kedamaian, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat dan Meningkatkan perhatian akademis pada kelompok masyarakat nelayan / usaha mikro, dan peningkatan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di universitas.]]>
<![CDATA[PENGUATAN KELEMBAGAAN BUM DESA MENJADI KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA DI DESA WAJAH JAYA DAN DESA MULIA JAYA KABUPATEN BUTON ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pkm.v2i2.358
<![CDATA[Sektor perekonomian Kabupaten Buton didominasi oleh sektor pertanian yang berbasis di pedesaan namun pertumbuhannya sangat lamban. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dilakukan dengan memberikan keputusan bagi pemerintah yang berada di desa. Upaya itu tercetus dalam badan yang disebut dengan BUMDES. BUMDES sendiri merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian permodalannya berasal dari desa. Modal yang disisihkan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik. Faktor penyebab kurang berhasilnya program-program tersebut paling dominan adalah daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola, dan menjalankan mesin ekonomi di perdesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif sehingga berimplikasi pada Predikat Daerah Tertinggal Bagi Universitas Muhammadiyah Buton, kerjasama dengan BUMDes akan berimplementasi pada lahirnya berbagai jurnal mengenai pengembangan ekonomi pedesaan, menjadi materi bagi program pengabdian pada masyarakat di Desa Wajah Jaya, dan Desa Mulia Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan. Peran strategis kampus dengan para akademisinya tentu saja bakal menjadi amunisi yang sangat strategis bagi desa-desa di Kabupaten Buton sehingga bisa menemukan solusi dan rumusan proses yang lebih cepat menuju desa sejahtera. Di sisi lain, wacana ekonomi desa khususnya BUMDes juga bakal mendorong para akademisi mengkaji lebih jauh berbagai potensi ekonomi desa yang hingga hari ini masih butuh banyak dukungan.]]>
<![CDATA[POLA KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI MELALUI INTERNET DI KALANGAN REMAJA ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>
<![CDATA[ MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 1 No 1 (2018): Medialog ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UM Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/medialog.v1i1.302
<![CDATA[Kehadiran internet diyakini membawa pengaruh terhadap perilaku komunikasi manusia. Salah satunya di dalam perilaku penyingkapan diri (self disclosure). Penelitian ini akan menggambarkan penyingkapan diri di kalangan remaja. Hal ini diyakini penting untuk dilakukan, karena saat ini pengguna internet tertinggi di Indonesia adalah kelompok usia remaja. Penggambaran perilaku penyingkapan diri melalui internet di kalangan remaja, akan memberikan gambaran tentang realitas yang terjadi di dalam komunikasi virtual. Analisis dilandasi dari teori komunikasi antar pribadi dengan mengacu pada pemikiran dari Joseph DeVito serta konsep penyingkapan diri dari Richard West dan Lynn Turner. Penelitian dilakukan di dalam paradigma kuantitatif, melalui metode survey terhadap siswa sekolah menengah atas di Kota Baubau. Hasil analisis data sampai pada kesimpulan, bahwa penyingkapan diri lebih sering dilakukan ketika berkaitan dengan hal-hal yang memang lazim di dalam perbincangan publik, sementara itu hal-hal yang bersifat pribadi masih enggan untuk disingkapkan melalui internet.]]>
<![CDATA[Knowledge Management To Improve Local Government Services: Knowledge Management ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>
<![CDATA[ International Journal of Science, Technology & Management Vol. 2 No. 3 (2021): May 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[International Journal of Science, Technology & Management ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46729/ijstm.v2i3.227
<![CDATA[This study aimed to improve the service of local governments in combining existing knowledge in an organization so that it can create, collect, maintain and manage employee knowledge and performance through the mastery of knowledge by all members. When knowledge sharing has been successfully applicated in ensuring the services survived in which each apparatus can synergy to achieve better performance to achieve common goals. employees in the Regional Government experience high mobility between agencies in the regions with various basic tasks and functions. Therefore, we need a high adaptability by an employee to be able to carry out tasks in a new place as quickly as possible. This condition results in an agency that is very important to manage its resources in order to support every employee (HR) possessed to carry out their duties properly even though the employee concerned has just entered his institution. This is where the importance of knowledge management or knowlegde management can be felt to keep the organization moving forward despite facing various situations that affect the performance of achieving organizational goals. This study uses a qualitative approach to the type of instrumental case study research. The location of the study was conducted at the Baubau City Regional Secretariat. Data collection techniques used, namely: in-depth interviews, document studies and observations. The results showed that Knowledge Management is an effort to improve the performance capabilities of local government apparatus services in managing their intellectual assets, in the form of existing knowledge and experience. The aim is to utilize these assets to achieve better service performance to accelerate the achievement of the objectives implemented in accordance with bureaucratic reform]]>
<![CDATA[Efforts to increase public knowledge regarding the prevention of covid-19 in Baubau City ]]>
<![CDATA[Sadat, Anwar]]>;
<![CDATA[Wijaya, Andy Arya Maulana]]>;
<![CDATA[Lawelai, Herman]]>;
<![CDATA[Asrin, Asrin]]>;
<![CDATA[Nurlinda, Nurlinda]]>;
<![CDATA[Saputri, Meri Meliyanti]]>;
<![CDATA[Nursalin, Nursalin]]>;
<![CDATA[Yanto, La]]>
<![CDATA[ Community Empowerment Vol 6 No 7 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.503 KB)
|
DOI: 10.31603/ce.4904
<![CDATA[The Corona Virus (Covid-19) is causing panic everywhere. Hundreds of thousands people were infected and thousands more died. The Indonesian government itself has given appeals to the community in overcoming this epidemic, so that it runs effectively and efficiently. However, in reality there are still many Indonesian people who do not heed this appeal. Therefore, this community service activity aims to assist the government in increasing public knowledge about preventing Covid-19. The method used in community service is carried out through counseling and mentoring. This activity is able to increase public knowledge and understanding about the dangers of Covid-19 and efforts to protect themselves from the implementation of 3M.]]>
<![CDATA[Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance ]]>
<![CDATA[Anwar Sadat]]>
<![CDATA[ Journal of Governance Volume 5 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31506/jog.v5i2.9283
<![CDATA[This study aims to investigate the limit of the discretion used in administering governance and the forms of responsibility when legal deviations occur. As a government adhering to the Welfare state, the principle of legality took a maximum role insufficiently in serving the interests of the citizens. The discretion appeared as an alternative to fill the gaps and weaknesses in the application of the principle of legality (wetmatigheid van bestuur). Results showed that the implementation of public service decentralization was motivated by the devolution of power from central to local government. This study applied a purposive sampling technique and was analyzed by descriptive qualitative which began with the process of collecting data, simplifying data, presenting data, and drawing conclusions. The results revealed that the use of discretionary power by Government Officials was only able to be applied in particular cases in which the prevailing laws and regulations did not regulate them, or the existing regulations governing them was not clear and it was in an emergency / urgent situation for the public interest. The guidelines for the use of discretion were the General Principles of Good Governance. Meanwhile, the responsibility for discretionary decisions was classified into two, (1) as a job responsibility, and (2) as personal responsibility. As the job responsibility, if acting for / and on behalf of the position (ambtshalve) which there was no element of maladministration. As personal responsibility, if the use of authority was found an element of maladministration.]]>
<![CDATA[Pelatihan Digital Marketing untuk Produk Wirausaha Mahasiswa Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Andy Arya Maulana Wijaya]]>;
<![CDATA[L.M Azhar Sa’ban]]>;
<![CDATA[Anwar Sadat]]>;
<![CDATA[Nastia]]>;
<![CDATA[Wd. Riniati]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains Teknologi dalam Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/jstpm.v2i2.727
<![CDATA[Kebutuhan tenaga kerja di Kota Baubau semakin kompetitif, proyeksi pertumbuhan kebutuhan lapangan kerja dan angkatan kerja beberapa tahun kedepan berimplikasi perlu inovasi kreatif untuk bisa bekerja. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi bagi para pelaku usaha mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Metode pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan sosialisasi dan FGD kepada para mahasiswa dengan pendekatan digital marketing, luaran kegiatan peserta diarahkan untuk dapat membuat konten yang diupload dalam youtube untuk dapat disebarluaskan. Hasil proses kegiatan bahwa pelaku usaha mahasiswa sudah mempraktikan pola digital marketing utamanya melalui postingan media sosial, namun dalam manajemen konten dan tampilan belum optimal. Dengan pelaksanaan pelatihan digital marketing mahasiswa pelaku usaha dapat mengoptimalkan media sosial untuk pemasaran, membuat nama akun yang mudah diingat, postingan yang berkala dan rutin, penggunaan hastag serta interaksi media sosial yang aktif guna merespon pembeli dengan lebih baik. Selain itu, penugasan pelatihan dilakukan melalui pembuatan video konten dan telah di upload melalui youtube.]]>
