cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andy Arya Maulana Wijaya
Contact Email
bulawambona.87@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkybernanumbuton@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
Published by Universitas Muhammadiyah Buton
ISSN : 25022539     EISSN : 26849836     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies. Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019" : 5 Documents clear
Modal Sosial Dan Strategi Alternatif Penanganan Konflik Masyarakat Andy Arya Maulana Wijaya; Sry Mayunita
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.308

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji korelasi antara modal sosial dan konflik sosial yang mendasasi terjadinya kasus pembusuran di Kota Baubau. Kasus ini cukup meresahkan masyarakat karena pelaku adalah pelajar di Kota Baubau. Kajian dilakukan melalui pendekatan modal sosial, sehingga memungkinkan untuk melakukan pengamatan terhadap masalah perilaku pelajar sebagai pelaku pembusuran dalam kelompok sosialnya. Kajian ini menemukan bahwa, komponen modal sosial yakni kepercayaan, norma sosial dan kerjasama dalam lingkungan sosial pelaku pembusuran berlangsung tertutup, dalam artian hanya sebatas pada kelompoknya saja. Hal ini berlaku oleh karena, beberapa factor yang mendasari munculnya perilaku pembusuran di kalangan pelajar yakni, pertama; konflik antar lingkungan yang terus berulang, kedua; lingkungan pertemanan yang terpilah oleh konflik, ketiga; kurangnya interaksi positif dengan orang tua dan guru di sekolah, keempat; terdapat dendam yang diwariskan dan menjadi acuan pelajar dalam lingkungan pergaulannya.
Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau Wa Ode Wati Nurbaena
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.309

Abstract

Tujuan penelitian ini menaruh pokok kajian pada dinamika perkawinan usia muda dan implikasi yang sering menjadi keluhan dan masalah yang ditemui beberapa tahun ini. Disisi lain, kajian ini juga menaruh perhatian lebih pada peran dari pemerintah daerah dalam memberikan pengawasan dan pembinaan pada kejadian pernikahan usia muda khususnya di Kota Baubau. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini menjadi alasan untuk menggunakan metode kualitatif adalah sejalan dengan tujuan penelitian ini yang ingin mendapatkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada usia muda, dipengaruhi oleh adanya tekanan pada beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat.
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018 Sry Wulan Yunita Swari; Mansur Mansur; Andy Arya Maulana Wijaya
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.310

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengamati pelaksanaan Fungsi Legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara dalam pembuatan Peraturan Daerah pada tahun 2015. Serta, mengidentifikasi sejumlah factor yang dapat mempengaruhi fungsi legislasi DPRD tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), observasi langsung dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kabupaten Buton Utara berjalan optimal, dimana fungsi ini dijalankan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana tahapan pembentukan Peraturan Daerah ditingkat DPRD yaitu 1) Perencanaan, 2) Penyusunan, 3) Pembahasan yang melalui Pembicaraan tingkat I dan II, 4) Penetapan, dan 5) Pengundangan/penyebarluasan. Hanya saja dalam pembentukan PERDA tahun 2015 lebih banyak berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan PERDA adalah Dinamika Politik, Kapabilitas Anggota dan Ruang Aspirasi Masyarakat.
Peranan Aparat Dalam Pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi Kariadin Kariadin; Wa Ode Wati Nurbaena
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.311

Abstract

Pemberlakuan E-KTP oleh pemerintah sebagai wujud reformasi dan penataan administrasi kependudukan, hanya saja E-KTP masih belum maksimal terutama dalam penyalurannya yang belum menjangkau keseluruhan populasi penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aparat dalam pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa. Jenis penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, sampel menggunakan pusposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data kemudian dianalisis secara interaktif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan E-KTP di Kantor Kecamatan Kaledupa berjalan optimal, pelayanan dilakukan dengan baik, penyampaian informasi yang jelas hingga pemberian layanan lainnya berlansung dengan baik. Hal ini dapat diukur melalui peran aparat menurut indikator daya tanggap (responsivenees), Kehandalan (Reability), Kompetensi (competence), Jaminan (assurance), Empati (emphaty) dan Akses (access). Hanya saja sarana dan prasarana yang terbatas dan operator yang tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang akan dilayani seringkali membuat pelayanan menjadi lambat dan tidak efektif.
Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam Di Pemerintahan Daerah Anwar Sadat
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v4i1.312

Abstract

Semangat desentralisasi merubah paradigma penanganan bencana dengan lebih memberikan ruang kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanage bencana di daerahnya. Namun tantangan besarnya adalah menyamakan persepsi masing masing pemerintah daerah bahwa penanganan bencana alam di daerah tidak bisa dikelola oleh satu institusi/pemerintahan daerah berdasar tapal batas administrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan induktif yang memungkinkan untuk mendiskripsikan hasil berbagai Kajian analisis kemungkinan upaya kerjasana antar daerah. Hasil beberapa kajian tentang penanganan bencana murujuk kesimpulan bahwa upaya penganganan pra, bencana dan pasca bencana sangat multidimensional. Dalam konteks kewenangan pemerintahan, penanganan bencana tidak hanya dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja. Dengan begitu, kerjasama antar daerah (intergovernmental networks) penting dikembangkan pada tingkatan daerah. Kerjasama antar daerah sangat berpotensi untuk mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam rangka sharing penglaman, sharing keuntungan dan sharing tugas/beban secara bersama sama dalam peningkatan fungsi pelayanan publik setiap pemerintah daerah. Hasil kajian juga menyimpulkan pentingnya penguatan lembaga BPBD untuk memudahkan kerjasama antar pemerintahan di daerah dalam penanggulangan bencana.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL 2024 Vol 5 No 2 (2022): SEPTEMBER 2022 Vol 5 No 1 (2022): April 2022 Vol 4 No 2 (2021): September 2021 Vol 4 No 1 (2021): April 2021 Vol 3 No 2 (2020): SEPTEMBER 2020 Vol 3 No 1 (2020): APRIL 2020 Vol 5 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 4 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 2 No 2 (2019): SEPTEMBER 2019 Vol 2 No 1 (2019): APRIL 2019 Vol 3 No 1 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 2 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2018): SEPTEMBER 2018 Vol 1 No 1 (2018): APRIL 2018 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 2 (2016): SEPTEMBER 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 Vol 1 No 1 (2016): MARET 2016 More Issue