Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan
This journal aims as a publication media for the results of studies in the form of literature studies and the results of research related to government studies.
Kybernan; The Government Studies Journal with the number ISSN 2502-2539 (Print), E-ISSN 2684-9836 (Online) focuses on 4 (four) main issues in government studies, namely: Governance, Public Policy, Public Service and Social Change in the Government field.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2022): April 2022"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Menghadapi Era Globalisasi ]]>
<![CDATA[Yuliana Yuliana]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2035
<![CDATA[Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) menghadapi era globalisasi adalah hal yang sangat penting. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan manajemen sumber daya manusia secara lebih efektif. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara untuk menghadapi era globalisasi. Metode yang digunakan adalah narrative literature review. Artikel diperoleh dari Science Direct dan Google Scholar. Artikel diutamakan yang terbit 10 tahun terakhir, berupa tinjauan pustaka, dan penelitian. Hasil telaah pustaka menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah bagian dari pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pengembangan kompetensi ini dapat disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing aparatur sipil negara. ASN memiliki bidang kerja yang berbeda, maka peningkatan kompetensi seharusnya disesuaikan dengan bidang masing-masing. Kolaborasi antara kebijakan nasional dan daerah untuk meningkatkan kompetensi ASN perlu ditingkatkan. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pegawai di era globalisasi ini akan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan kualitas ASN itu sendiri. Kesimpulan: pengembangan kompetensi ASN menghadapi era globalisasi perlu disesuaikan dengan bidang pelayanan masing-masing ASN. Hal ini akan meningkatkan perkembangan dan manajemen sumber daya manusia.]]>
<![CDATA[Strategi Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat Pariwisata Era New Normal Kabupaten Karangasem Provinsi Bali ]]>
<![CDATA[Supriliyani Supriliyani]]>;
<![CDATA[Dharmanu Dharmanu]]>;
<![CDATA[Premierita Premierita]]>;
<![CDATA[Suryawati Suryawati]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2036
<![CDATA[Peran pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan sangat diharapkan dalam berubahnya Kabupaten Karangasem menjadi zona hijau, guna dapat membangkitkan pariwisata yang ada di Kabupaten Karangasem. Hal tersebut dilakukan dengan pemberian vaksinasi kepada pelaku pariwisata baik karyawan hotel, restoran, objek wisata, transport maupun guide utamanya yang terlibat langsung dalam pelayanan wisatawan yang ada di Kabupaten Karangasem. Pelaku pariwisata menjadi garda terdepan untuk menyambut re-opening Bali sebagai destinasi wisata dunia. Pemberian vaksinasi bagi pelaku pariwisata merupakan salah satu solusi penting dalam mengatasi pandemi dan mempercepat pulihnya pariwisata serta perekonomian masyarakat di Kabupaten Karangasem. Metode yang digunakan adalah kuantitatif Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil penelitian adalah hubungan Pemerintah Daerah pelayanan Publik terhadap masyarakat sektor pariwisata era new normal Kabupaten Karangasem Provinsi Bali. Uji validitas sebanyak 100 responden yang bekerja di sektor perhotelan dan restoran hasil akhirnya dinyatakan valid. R tabel dalam penelitian dilihat dari jumlah responden dibanding dengan taraf kesalahan 0,05 (lima persen), dimana nilai yang diperoleh adalah 0,194.]]>
<![CDATA[Revitalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Birokrasi Yang Berkelas Dunia ]]>
<![CDATA[Firna Novi Anggoro]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2037
<![CDATA[Birokrasi di Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu tingginya praktik korupsi yang dilakukan ASN. Untuk mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, maka harus dimulai dengan aktor yang menyelenggarakan sistem pemerintahan tersebut yakni ASN yang berkelas dunia. Untuk Mewujudkan ASN berkelas dunia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belumlah cukup sebatas patuh terhadap perundang-undangan. Dibutuhkan juga kepatuhan bagi ASN atas Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Diperlukan revitalisasi AUPB bagi ASN sehingga mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia. AUPB perlu diinternalisasikan dan diimplementasikan setiap ASN dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.]]>
<![CDATA[Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros ]]>
<![CDATA[Ahmad Rosandi Sakir]]>;
<![CDATA[Sri Harianti Mustari]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2038
<![CDATA[Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang pertama adalah kepatuhan masyarakat yang dimana pada kabupaten Maros tingkat kepatuhan masyarakat terghadap pembayana pajak kendaraan bermotor masih rendah di buktikan dengan banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya kinerja apparat yang dinilah masih kurang disiplin dan yang terahkir adalah target yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit bagi UPT Pendapatan Maros untuk merealisasikan sampai pada akhir tahun]]>
<![CDATA[Relevansi Media dan Metode Pembelajaran Akuntansi Pemerintahan secara Jarak Jauh bagi Mahasiswa PKN STAN ]]>
<![CDATA[Muktaromin Muktaromin]]>;
<![CDATA[Widhayat Rudi W]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2039
<![CDATA[Kondisi pandemi yang bertepatan dengan arus globalisasi, era revolusi industri 4.0 dan bonus demografi yang menghadirkan milenial memberikan keberuntungan karena segala aktivitas menjadi tanpa batas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi menjadi tantangan baru karena pembelajaran harus bertransformasi ke ranah digital dan dilaksanakan secara Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Dengan demikian, perkuliahan program studi Kebendaharaan Negara PKN STAN memanfaatkan media dan metode yang dianggap relevan terhadap fenomena tersebut. Jenis penelitian ini kuasi-eksperimental, sifatnya kualitatif dengan sumber datanya adalah tindakan, kata-kata, dan dokumen, analisis data yang digunakan adalah logiko-induktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa media dan metode pembelajaran yang digunakan sudah it for purpose dan relevan. YouTube menjadi media yang paling diminati daripada Zoom atau WhatsApp, dan latihan menjadi metode yang paling diminati daripada diskusi atau ceramah. Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan juga berada pada taraf “baik” namun perlu diperbaiki karena masih terdapat kendala saat berlangsungnya PJJ. Jika pandemi berakhir perkuliahan dapat tetap melaksanakan PJJ namun sifatnya asynchronous secara blended learning yaitu memadukan e-learning dengan pembelajaran tatap muka. Hasil penelitian ini juga merupakan bentuk inovasi guna mewujudkan sasaran pendidikan tahun 2045 yaitu modernisasi pembelajaran berbasis digital dan kemudahan aksesnya.]]>
<![CDATA[Medsos Sebagai Sumber Informasi Perpusnas RI bagi Generasi Muda ]]>
<![CDATA[Leni Sudiarti]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2040
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana generasi muda berinteraksi dan memandang Sosmed Perpusnas RI. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel accidential sampling. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada 105 responden melalui googleform yang disebar melalui aplikasi whatsapp. Analisis pengukuran data menggunakan skala likert dan skala interval. Hasil penelitian menunjukan bahwa instagram adalah media social yang paling banyak membuat responden tertarik dengan kegiatan atau informasi Perpusnas, yaitu 45,7 %. Untuk sosmed yang paling banyak diikuti adalah instagram 32,4%, dan yang paling kecil adalh twitter (1,9%). Responden menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa medsos PNRI bersifat informative (3,91 skala interval). Responden sangat setuju bahwa medsos sudah sesuai dengan visi dan misi Perpusnas (4,26 skala interval).]]>
<![CDATA[Mekanisme Fiktif Positif, Pengaturan Tata Ruang, Dan Hubungan Pusat-Daerah Dalam Kerangka UU Cipta Kerja: Tawaran Rekomendasi Kebijakan ]]>
<![CDATA[Maria Dika Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Antonius Galih Prasetyo]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2118
<![CDATA[The birth of the Job Creation Law supports the ease and certainty of doing business in Indonesia. In general, this law marks a change in the paradigm of business licensing in Indonesia, from being license-based to risk-based. One form of accelerating the licensing process is through positive fictitious mechanisms, one of which is contained in the licensing process related to the Conformity of Spatial Utilization Activities (KKPR) with Regional Spatial Detail Plans (RDTR). This new regulation has the potential to be ineffective because only a small number of regions in Indonesia have RDTR integrated into the RBA OSS system. In addition, the position of authority for spatial planning is mostly in the Central Government, even though this spatial planning issue is site specific and the Regional Government also has an interest in the utilization and control of space for regional development efforts. Several alternative policies to anticipate this, namely (1) accelerating the preparation of RDTR for strategic regions, (2) accelerating RDTR in all regions, and (3) encouraging collaboration between the Central Government and Regional Governments in terms of KKPR assessment and supervision. Based on the analysis of the effectiveness and resources needed to implement the three policy alternatives, the policy recommendations focus on the third alternative.]]>
<![CDATA[Permasalahan Keterlibatan Militer dalam Penegakan Protokol Kesehata ]]>
<![CDATA[Theo Reynol Sandy]]>;
<![CDATA[Ulfa Umayasari]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2119
<![CDATA[The rise of conflicts that occur between the community and the apparatus during the pandemic, especially in the enforcement of health protocols, one of which relates to the involvement of military elements in the composition of the Covid-19 Task Force (Satgas). The involvement of the military is suspected to be the cause of the fading of the humanist image in the practice of enforcing health protocols. The continued involvement of the military without clear boundaries is feared to cause much bigger problems, including the weakening of civilian supremacy. The purpose of this study is to consider the position and limits of military involvement in the enforcement of health protocols in the community. The research method used is literature study analysis with a descriptive qualitative approach. Data was obtained from journals, books, and news. This study resulted in the finding that the involvement of military elements in the enforcement of health protocols needs further consideration. On the one hand, the meaning of the Covid-19 pandemic as a national epidemic that needs to get mutual attention from all parties is one of the reasons why the role of the military should be included. But on the other hand, it produces the potential for more serious problems. For this reason, it is necessary to set clear boundaries on the extent to which the military can be involved in the enforcement of health protocols in particular, and other civilian affairs in general.]]>
<![CDATA[Penguatan Budaya Penegakan Hukum Pada Penerapan ISO 37001 Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Yustisia Andang Ardhiantoro]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2120
<![CDATA[Bribery in public service has been a worrying issue in Indonesia. The government has issued several regulations which is President Instruction Number 10/2016 regarding Preventive Action and Corruption Eradication as the one. The implementation of such regulation is the prevailing of Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 to control bribery practice. However, the fact shows that the number of bribery actions still became the most committed crimes in every year. bribery in public service has been a strong culture so no matter how well the regulation and regulatory policy is still difficult to overcome such issues. Therefore, the new culture is required to against the bribery existing culture through improving the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 by strengthening enforcement law culture. Using the qualitative method with a descriptive approach, the Author tries to combine those crucial aspects between the implementation of the Anti-Bribery Management System ISO 37001:2016 and strengthening enforcement law culture which hopefully the regulation can be implemented optimally for improving public service.]]>
<![CDATA[Automasi Pembuatan Laporan Analisis dengan R Markdown ]]>
<![CDATA[Muhammad Yoga Prabowo]]>;
<![CDATA[Amin Firdaus]]>;
<![CDATA[Diding Ariadi Damanik]]>;
<![CDATA[Taufan Dedy Nurtanto]]>
<![CDATA[ Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2121
<![CDATA[A report is a form of official document that is often made by civil servants. Writing reports manually often takes time, energy, and other resources that can be utilized for other activities. In addition, manual report generation is prone to errors. Automation of report generation can provide a solution. The automation aims to make report generation faster, easier, and reduce the human error factor. Furthermore, the application of IT in automation of report generation is an implementation of good governance to increase efficiency and effectiveness. Automation can be done using the R Markdown function in the R statistical programming software. R Markdown can combine narrative, analysis, and visualization into a complete report. Loops and logical statements can also be used to generate automatic descriptions. The adoption of R Markdown for automation makes the composition of analytical reports more effective, efficient, and reproducible.]]>
