This Author published in this journals
All Journal E-SOSPOL Humano: Research Journal Jurnal Administrasi Negara Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik Jurnal Sosio Sains Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Jurnal Magister Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Pakem : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu komunikasi (JIPIK) Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Jurnal Regional Planning (Edisi Elektronik) Jurnal Administrasi Karya Dharma PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Semar : Jurnal Sosial dan Pengabdian Masyarakat Lok Seva: Journal of Contemporary Community Service Jurnal Relasi Publik JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, STISIPOL RAJA HAJI MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary PUBLICUS: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK ABDI UNISAP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Baileo: Jurnal Sosial Humaniora Socious Journal Journal OF Poltica Governo Holistik Analisis Nexus Politeia : Journal of Public Administration and Political Science and International Relations Jurnal SUTASOMA Community Services: Sustainability Development Journal of Social Sciences and Cultural Study Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi Perkembangan Kajian Sosial Tamalanrea: Journal of Government and Development Summa : Journal of Accounting and Tax EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan
Claim Missing Document
Check
Articles

Optimization of Motor Vehicle Tax Revenue through the Superior SAMSAT Program at UPT Revenue Maros Sakir, Ahmad Rosandi; Mustari, Sri Hariati
Jurnal Magister Administrasi Publik Vol 1 No 2 (2021): September
Publisher : Program Studi Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/jmap.v1i2.3733

Abstract

Tax is a mandatory contribution to the state that is owned by an individual or entity that is coercive in nature based on the law, with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. Tax is one of the main sources of revenue for a country that is paid by the public. Taxes are also levies that can be levied by the government based on the provisions of tax laws and regulations and as a form of public participation for taxpayers to directly and jointly carry out tax obligations needed for state financing and national development. One source of Regional Revenue comes from Motor Vehicle Tax (PKB). Motor vehicle tax has an important role in regional development, so it is appropriate for every individual or community owner of motorized vehicles to comply and timely pay taxes in accordance with the law to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. The research method used is deductive qualitative. Respondents are the heads of the Maros Revenue Service and taxpayers. The results of the study explain that the very good Samsat Program is very well felt by the community because, in addition to facilitating the service process, it also brings the community closer to the service process for Payment of Motor Vehicle Taxes. The Samsat Unggul program includes activities for Samsat Outlets and Shops, Mobile Samsat, and Door To Door.
BUDAYA BIROKRASI: KINERJA PEGAWAI SAMSAT MAROS DALAM PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Ahmad Rosandi Sakir; Rabinah Yunus; Suhardiman Syamsu
Jurnal Administrasi Negara Vol 27 No 3 (2021): Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Politeknik STIA LAN Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33509/jan.v27i3.1516

Abstract

Public service is a form of service provided by the bureaucracy/government to the community. The implementation of public services is intended to meet the needs in accordance with the wishes and expectations of the community. One of the sources of regional income comes from the Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Taxes have an important role in regional development, so it is only natural that every individual or community owner of motorized vehicles is obedient and punctual in paying taxes in accordance with the law in order to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. And the bureaucracy in terms of service should also be free from deviant things so that services can run well. The research method is qualitative deductive. Respondents are the head of the Maros Revenue Unit and the taxpayer community. The results of the study explain that several factors that cause the less than optimal motor vehicle tax revenue for the apparatus that are considered are still lacking in discipline. Some of the factors that cause employees are often late, rampant brokers, and rewards and punishments that don't work well.  
Budaya Biroraksi: Kinerja Pegawai Samsat Maros Dalam Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Ahmad Rosandi Sakir; Rabinah Yunus; Suhardiman Syamsu
Jurnal Sosio Sains Vol 7 No 1 (2021): Jurnal Sosia Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/sosiosains.v7i1.573

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk layanan yang diberikan birokrasi/pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik dimaksudkanuntuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Dan Birokrasi dalam hal pelayanan juga seharusnya bebas dari hal hal menyimpang sehingga pelayanan bisa berjalan dengan baik. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor apparat yang dinilah masih kurang disiplin. Beberapa faktor yang mengakibatkan adalah pegawai sering datang terlambat, maraknya percaloan, serta reward dan punishment yang tidak berjalan dengan baik. Public service is a form of service provided by the bureaucracy/government to the community. The implementation of public services is intended to meet the needs in accordance with the wishes and expectations of the community. One of the sources of regional income comes from the Motor Vehicle Tax (PKB). Motor Vehicle Taxes have an important role in regional development, so it is only natural that every individual or community owner of motorized vehicles is obedient and punctual in paying taxes in accordance with the law in order to facilitate programs and activities that have been planned by the regional government. And the bureaucracy in terms of service should also be free from deviant things so that services can run well. The research method is qualitative deductive. Respondents are the head of the Maros Revenue Unit and the taxpayer community. The results of the study explain that several factors that cause the less than optimal motor vehicle tax revenue for the apparatus that are considered are still lacking in discipline. Some of the factors that cause employees are often late, rampant brokers, and rewards and punishments that don't work well.
Analisis Tantangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPT (Unit Pelayanan Teknis) Pendapatan Maros Ahmad Rosandi Sakir; Sri Harianti Mustari
Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol 5 No 1 (2022): April 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/kybernan.v5i1.2038

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah Negara yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu sumber Pendapatan Daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Metode penelitian adalah deduktif kualitatif. Responden adalah kepala UPT Pendapatan Maros dan masyarakat wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang pertama adalah kepatuhan masyarakat yang dimana pada kabupaten Maros tingkat kepatuhan masyarakat terghadap pembayana pajak kendaraan bermotor masih rendah di buktikan dengan banyaknya kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang. Selanjutnya kinerja apparat yang dinilah masih kurang disiplin dan yang terahkir adalah target yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit bagi UPT Pendapatan Maros untuk merealisasikan sampai pada akhir tahun
PELATIHAN READING SKILL DALAM PENULISAN ARTIKEL ILMIAH BERSAMA PERSEKUTUAN PELAJAR RIRING-RUMASOAL AMBON Zul Fadli; Rizki Muhammad Ramdhan; Ahmad Rosandi Sakir
PAKEM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2022): Pakem : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/pakem.2.2.123-131

Abstract

Reading Skill as a basic reading ability for students and a tool for students to find out the meaning in writing scientific articles. The faster the student's reading ability, the greater the opportunity to understand what is read. Community Service through training in reading skills to the Riring-Rumasalah Ambonese Student Association (PRRA) which is a combination of students from Riring Village and Rumassalah Village, West Seram Regency, Maluku Province to add insight, improve thinking skills, create imagination space, increase level literacy, and improve the ability to write scientific articles. Service activities are carried out with a mentoring approach per group and are going well. need more intense and periodic education to improve the reading ability of PRRA students which is very much needed in writing scientific articles
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Kantor Camat Lamuru Kabupaten Bone Yusriah Amaliah; Ahmad Rosandi Sakir
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1014

Abstract

Transformational leadership is a leadership approach that focuses on developing and empowering subordinates, with the aim of creating significant change in the organization. This leadership style involves inspiration, motivation, and positive influence of a leader on subordinates. In the context of state administration, transformational leadership can directly impact the performance of civil servants, including civil servants in the Lamuru sub-district office of Bone Regency. Bone Regency is one of Indonesia’s regions with its own potential and challenges in development. In carrying out its duties, the Lamuru Subdistrict Office as a representative of local government at the sub-district level has a strategic role in organizing various state administration activities, coordinating development programs, and providing public services to the community. To achieve these goals, quality and effective ASN performance is essential.The research method used in this study is a Qualitative Research Method on the Effect of Transformational Leadership on the Performance of the State Civil Apparatus at the Lamuru Subdistrict Office of Bone Regency can be used to gain a deep understanding of the experiences, perceptions, and meanings associated with the phenomenon of leadership and the performance of civil servants in specific contexts.Transformational leadership has a significant influence on the performance of the state civil apparatus (ASN) at the Lamuru Subdistrict Office of Bone Regency. Through transformational leadership, a leader is able to inspire, motivate, and influence civil servants to achieve better performance and make maximum contributions in carrying out their duties. This study highlights several important findings related to the influence of transformational leadership on the performance of civil servants in the Lamuru Subdistrict Office of Bone Regency. By paying attention to the influence of this transformational leadership, the Lamuru Subdistrict Office of Bone Regency can improve the performance of civil servants, and quality public services, and strengthen public trust in the local government. Effective implementation of transformational leadership requires organizational support, leader commitment, effective communication, subordinate participation, good team building, and appreciation for achievements.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI NEGERI PELAUW KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH Ahmad Rosandi Sakir; Yusriah Amaliah
Humano: Jurnal Penelitian Vol 14, No 2 (2023): PERIODE NOVEMBER
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/humano.v14i2.6603

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peranan pemerintah negeri dalam upaya Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Negeri Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini dilaksnakan di negeri pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Teknik yang di pakai dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara, beberapa aparat pemerintah Negeri dan masyarakat Negeri Pelauw. Sedangkan pengumpulan data sekunder adalah berupa dokumen, artikel, dan buku yang mendukung penelitian. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pemerintah negeri dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Desa di Negeri Pelauw belum berjalan dengan maksimal. Dalam mejalankan kebijakan pembangunan yag dibuat oleh pemerintah sendiri masih kewalahan dalam pembangunan karena kurangnya sumber daya manusia dan tradisi dari Negeri Pelauw sendiri yang menjadi penghambat serta kurangnya tingkat kerja sama antara Pemerintah Negeri Pelauw dan masyarakat, Sehingga embangunan di negeri Pelauw Menjadi Tertunda. Sehingga perlu adanya perhatian penuh dari Pemerintah Negeri Pelauw agar lebih memperhatikan Kebijakan Pembangunan  tersebut dengan lebih baik lagi.
Strategies For Handling Slum Areas In The City Of Ambon Ahmad Rosandi Sakir
Socious Journal Vol. 1 No. 2 (2024): Socious Journal-April
Publisher : PT. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/c217f912

Abstract

 The study is dedicated to comprehending the strategies employed for addressing slum areas in the city of Ambon, with the goal of contributing to urban development and enhancing the living conditions of its residents. Employing a qualitative descriptive research design, this research seeks to delve into the various strategies implemented to handle slum areas in Ambon. The qualitative approach enables an in-depth exploration of the multifaceted aspects involved in addressing and preventing slum settlements. In conclusion, the spatial planning and slum prevention initiatives in Ambon exemplify a comprehensive and adaptable approach to urban development. These initiatives underscore the city's dedication to sustainability, environmental conservation, and the active involvement of the community. While effectively addressing immediate challenges related to slum areas, these plans also serve as a groundwork for Ambon's future growth and resilience amid the ever-changing dynamics of urban development. The research findings provide valuable insights into the strategies employed by Ambon to create a more livable and sustainable urban environment, demonstrating a commitment to the well-being of its residents and the long-term prosperity of the city.
The Implementation of Good Governance through Regional Inspectorate Oversight in Bone Regency ahmad rosandi sakir
Journal of Politica Governo Vol. 1 No. 1 (2024): Politica Governo-February
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/bs761091

Abstract

This research aims to investigate the implementation of good governance through the supervisory role carried out by the Regional Inspectorate in Bone Regency. The primary focus of this study is to provide a description and explanation of how good governance can be realized through the supervisory function of the Regional Inspectorate in Bone Regency, with a specific emphasis on establishing a governance structure free from Corruption, Collusion, and Nepotism (CCN). The research methodology used in this study is a qualitative descriptive approach. Through this method, the research seeks to identify factors influencing the implementation of good governance, including constraints and obstacles faced by the Regional Inspectorate. The results of the research indicate that the implementation of good governance in the Regional Inspectorate of Bone Regency is still not optimal. Several factors, such as limited human resources, a vast supervisory area, inadequate facilities, and a structure controlled by the regional head (Bupati Bone), impact the effectiveness of supervision. The study also highlights the importance of establishing a governance structure free from CCN as an integral part of the goal to improve governance. In conclusion, efforts to achieve good governance in Bone Regency through the Regional Inspectorate require attention to these factors. Improvements in human resources, infrastructure, and organizational structure can enhance the effectiveness of supervision and support the establishment of a clean and efficient governance structure
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Ahmad Rosandi Sakir; Humairah Almahdali
Jurnal Regional Planning Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Regional Planning
Publisher : Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/jrp.v6i1.1063

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada pengumpulan data. Teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen dan arsip digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, dalam analisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, BPD aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah desa dan BPD memastikan kelancaran proses pembahasan dan pembuatan peraturan desa. Kedua, peran BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana sesuai harapan. BPD berhasil menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Keaktifan BPD dalam melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan pemerintah desa menunjukkan kelancaran dalam proses tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.