Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial
SOCIETAS:Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial, menerima artikel hasil penelitian baik dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian pustaka. Atikel diteriam dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris dengan fokus kajian manajemen pelayanan publik dan manajemen kebijakan publik.
Articles
318 Documents
<![CDATA[AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG MATARA DISTRIK SEMANGGA KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Albertus Yosep Maturan]]>;
<![CDATA[. Adrianus Aprilius]]>;
<![CDATA[David Laiyan]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1575
<![CDATA[Alokasi Dana Desa ini merupakan kebijakan pemerintah yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih terdapat banyak kelemahan terkait dengan pertanggungjawaban penggunaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas bagai mana Proses Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kepala Kampung Matara beserta perangkatnya terkait dengan manajemen pengelolaan dan penggunaan Dana Desa/Kampung demi kesejahteraan masyarakat di Kampung Matara Distrik Semangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, pengumpulan data dan wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh dikumpulkan untuk dideskripsikan dan dianalisis guna menarik sebuah kesimpulan. Hasil dari Penelitian menunjukan bahwa pengelolaan serta pertanggunjawaban keuangan kampung oleh Kepala Kampung sudah baik dalam kategori Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang di lakukan oleh Kepala Kampung Matara. Yang menjadi permasalaan untuk saat ini adalah terkait dengan hak ulayat masyarakat di Kampung matara. Permasalahan sengketa tanah masih menjadi kendala dalam proses pembangunan di Kampung Matara. Kepala Kampung diharapkan harus mengambil langkah-langkah penyelesaian agar tidak mengganggu proses pembangunan.]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR / BPN ) KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Andi Patta Yusuf]]>;
<![CDATA[Muh. Akmal Ibrahim]]>;
<![CDATA[Syahribulan Syahribulan]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1579
<![CDATA[Bureaucratic Reform in Public Service has been known in this case the land service is still convoluted and the process spent a long time indicating not yet in accordance with procedure established by BPN. This study aims to examine the implementation of bureaucracy reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency based on Bureaucratic Reform Strategy. This research uses qualitative approach. Sources of data used are primary and secondary data. The result of the research shows that the implementation of bureaucratic reform in public service at the Office Agraria and Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Maros Regency can not reach the public service in the field of land according to the procedure as determined by the head of national land agency about service standard and land arrangements in land certificate management, this is caused by many priority programs given directly from the center in addition to the routine services faced to make the workload over due to the availability of human resources in this case the employee of the meter there are only seven people while the land who want to be measured that the number of fields is quite large approximately + 9354 fields every year and in the implementation of reforms in areas that can not be done that is recruitment of employees. Recruitment of these employees is the authority of the center so that it can hinder land services to the community.]]>
<![CDATA[ETIKA BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>;
<![CDATA[Hubertus Oja]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1581
<![CDATA[This study aims to determine the ethics of the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency. The population in this study were employees at the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency, amounting to 70 people and the sample used was 40 people using the simple random sampling formula. This research uses quantitative re search. The test uses multiple linear regression analysis with variable measurements using a Likert scale and processed using the software SPSS 21 for windows. The results of this study indicate that partially understanding has a positive and significant effect on the ethics of the bureaucracy in the Population and Civil Registration Service of Merauke Regency. Partially appreciation has a positive and significant effect on the bureaucracy’s ethics in the Merauke District Population and Civil Registration Service. Partial practice has a positive and significant effect on the bureaucratic ethics of the Merauke Regency Population and Civil Registration Service. Simultaneously understanding, appreciation and practice have a positive and significant effect on the bureaucratic ethics of the Merauke Regency Population and Civil Registration Service.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN MERAUKE NOMOR 43 TAHUN 2012 DALAM PEMBINAAN ATLET ALETIK DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Paul Adryani Moento]]>;
<![CDATA[Imelda Laode]]>;
<![CDATA[Andi Patta Yusuf]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 8 No 1 (2019): Societas : Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v8i01.1582
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten merauke . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dimana ada 10 informan yang di wawancarai untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Implementasi peraturan bupati kabupaten merauke Nomor 43 tahun 2012 dalam pembinaan atlet aletik di kabupaten meraukesudah berjalan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga meningkatnya prestasi atlit atletik Kabupaten Merauke. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kekurangan yang dirasa mengurangi motivasi atlit dalam berprestasi yaitu seperti kurangnya fasilitas penunjang para atlit, lambannya pencairan uang tunjangan atlit, dan jaminan pekerjaan bagi atlit berprestasi yang masih menganggur juga belum ada.]]>
<![CDATA[PENGARUH BIMBINGAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMA NEGERI 3 MERAUKE ]]>
<![CDATA[Seli Marlina Radja Leba]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 2 No 1 (2013): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v2i1.246
<![CDATA[Bimbingan belajar merupakan bagian terpenting bagi peserta didik, mengingat pada saat ini peserta didik dituntut untuk bisa berkompetensi. Oleh karena itu siswa diharapkan mengikuti bimbingan belajar sebagai alat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Selain itu, manfaat dari bimbingan belajar adalah dapat membuat siswa semakin kreatif pada kegiatan belajar mengajar, dan dapat meningkatkan prestasi pada sekolahnya.Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Merauke.Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory survey, penarikan sampel sebanyak 57 orang siswa dengan menggunakan teknik aksidental (aksidental sampling) . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library research, observasi dan Kuesioner. Sedangkan rancangan uji hipotesis untuk membuktikan besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat digunakan metode SPSS versi 10.00. Hasil penelitian tentang bimbingan belajar terhadap terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Merauke dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel bimbingan belajar (X) terhadap variable prestasi belajar siswa (Y) tergolong cukup kuat yaitu 0,585. Artinya bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Merauke. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila bimbingan belajar tinggi atau ditingkatkan maka prestasi belajar siswa pun akan meningkat.]]>
<![CDATA[(Sebuah Perspektif UntukStudi Gender Ke Depan) ]]>
<![CDATA[Godefridus Samderubun]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 1 No 1 (2012): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v1i1.250
<![CDATA[The efforts to improve gender equity and equality have been taken place for years since the struggle of R.A. Kartini. Up to present, the efforts are still in place, however, not yet gain expected results. Preservation of gender inequality can be reproduced in family, society, as well as in the country.The increasing attention to gender is forced by women conference conducted by the UN. Four paradigms are identified: 1) Women in Develoment (WID) concept that emerging researches on womwn participation in development process; 2) Gender and Development (GAD) concept in which female is related to male; 3) Women’s empowerment; 4) Gender Mainstreaming. All of these paradigms have been implemented, but the results are not as expected.This condition reflects the needs of more critical attention in the implementation. For instances by considering women heterogeneity in terms of culture, social, and economis values, and thus it is necessary to take a need assessment in individual and institution levels. Men are also needed to take participation in gender studies to avoid bias. It ia also important to carry out program of education information communication to spread the information about women programs that have been and will be conducted to improve women participation. Also, government commitment is crucial to increase gender sensitivity in public bureaucracy]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN PEMANFAATAN KARAKTER ELEMEN BANGSA DALAM MENUNJANG HARMONISASI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Rusdi]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 1 No 2 (2012): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v1i2.262
<![CDATA[Pembangunan karakter bangsa yang menjadi program pemerintah pusat telah menjadi instrument penting bagi pelaku pembangunan negara untuk dapat menciptakan masyarakat dan struktur masyarakat yang berbasis pada karakter yang dibangun. Tetapi dalam berbagai konteks yang ada, nampaknya fenomena pembangunan karakter yang sesuai dengan budaya dan karakter bangsa yang ada cukup dimamik dan cenderung tidak dapat diprediksi hasil dan harapannya.Tesis yang menyatakan bahwa berdasarkan karakter bangsa yang adaptable dengan kondisi lingkungan masyarakat akan dapat menciptakan efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang lebih positif masih dapat diketengahkan untuk dapat dianalisis lebihy lanjut. Pemuda dan pelajar serta komponen pendidikan yang lain menjadi target utama dimana mereka telah menjadi instrument paling penting untuk didorong dan difasilitasi untuk menciptakan proses terjadinya pembentukan dan implementasi karakter bangsa yang diinginkan.Namun dalam berbagai ranah analisis, seperti dalam analisis kebijakan publik dan pembagunan, persoalan pembangunan karakter memerlukan perencanaan dan intervensi yang cukup serius. Gejala ketidakpedulian dan tidak adanya konsentrasi yang cukup memadai terhadap bidang ini menjadi salah satu kendala struktural dikalangan masyarakat dan pelaku terhadap makna dan aplikasi pendekatan karakter bangsa yang lebih relevan dan adaptif.Tulisan ini hendak menganalisis disekitar permasalahan mengapa relative sulit untuk diimplementasikan program pengendalian dan pembinaan karakter masyarakat saat ini ketimbang masyarakat sebelumnya. Agar dapat ditemukan lebih lanjut solusi yang lebih efektif untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas intelegensi dan spiritual anak-anak mencapai cita-cita mereka.]]>
<![CDATA[PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MERAUKE DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP DESENTRALISASI MELALUI UU NOMOR 32 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Ruloff Fabian Yohanis Waas]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 3 No 1 (2014): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v3i1.266
<![CDATA[As the principle of local autonomy means respecting life according to regional history, culture and nature of their own, in a unitary state levels. Each area has a historical and special properties different from the history and nature of the other areas. As an illustration, the Merauke district government perposif selected for empirical legal research, with the consideration that the administration of Merauke district is one of the regional governments have accrued, functions and roles that align with other regional governments, in the ranks of government and system of the unitary Republic of Indonesia. Therefore this paper is a scientific research in the field of law, the method used is the method of legal research.Type of research is qualitative-descriptive legal research using the analytical approach legislation (statute approach) is to examine and analyze several laws relating to the topic and relevant to the issues to be investigated. Broadly speaking, the Act No. 32 of 2004 regulates more detail or details concerning the authority of each area to take care of their own region, as stated in the rationale of Law 32 of 2004 on Local Government which local authorities are expected to further improve the efficiency and effectiveness implementation of regional autonomy.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MERAUKE ]]>
<![CDATA[Erni Dwita Silambi]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 4 No 2 (2015): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v4i2.436
<![CDATA[So important is the problem of children so that all nations across the world, has a great attention to the child. The issue of child protection criminal is very important because after the child offender is the next generation and the future of a nation.with the criminal justice system, Indonesia has had its own laws, namely Law No. 11 Year 2012 on Child Justice , Where this law has been designed as a means of dealing with cases of children in court. That is inevitably a central point of children who commit criminal acts lies in judge reseach aims to determine. Implementation of State Merauke court criminal sanctions against children as a criminal and what factors were taken into consideration in imposing sanctions judge with criminal using empirical juridical , Which is expected to address issues. In implementation factors that are considered by the judge in order for sanctions that include the factor of juridical and non-juridical factors. While the juridical and practical probleme relating to the application of sanctions pertaining to juvenile criminal procedural law and procedural law in general. While the actions of judges in the future have the same goal in realizing the objective of sentencing with the perspective of child protection and child welfare.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PELEPASAN TANAH ADAT DI KABUPATEN MERAUKE ]]>
<![CDATA[Julianto Jover Jotam Kalalo]]>
<![CDATA[ SOCIETAS Vol 4 No 2 (2015): Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Musamus, Merauke, Papua ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/sjias.v4i2.438
<![CDATA[Legal actions by governments can be either setting or set, which is a legal act of the government public-sided or unilateral (eenzijdige publiekrechtelijke handeling) binding or generally applicable in accordance with the legislation that became the basic settings. Governmental authority in the land sector may be delegated by the government to local government. Status of the Local Government act as enforcers state that is not genuine because it was given (outsourced) authority to it by the Central Government. Local authorities in the land sector stipulated in Government Regulation No. 38 of 2007 on government affairs division between the Government, Provincial Government and Local Government / town. In the government regulation authority given to the government of the provincial and district / city in terms of communal land is the establishment of communal land, this is done through the establishment of local regulations. The purpose of this study is to know about the implementation of regional autonomy and ap customary land release in Merauke.This research is a normative law. This study uses several approaches to obtain information on the issues raised, among others, the approach of the law (statute approach), approach the concept (conceptual approach), the historical approach (hisrorical approach) and the philosophical approach (philosophy approach). This type of research is qualitative research using this type. Data analysis techniques used in legal research is the analysis of qualitative data, which is a procedure for research that produces descriptive data analysis.The study concluded local government authority is the formal power that comes from the law, but local governments do not have full power to the release of customary land but customary law which have full power to the release of customary land.]]>
