cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 29 No 2 (2020)" : 4 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak Rahmatyar, Ana; Setiyono, Joko
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.91-101

Abstract

AbstractThis study aims to look at the accountability of the convict, children who commit decency crimes, especially rape, and to find useful concepts to overcome these crimes. The legal issues discussed in this study include the accountability of children who commit decency crimes in Indonesia and how the idea is useful in overcoming these problems. The research methodology used is "juridical normative concerning the invitation and case approach; the data used is secondary data." "Document study/literature study is used as a technique of data analysis and processing of legal materials." The traditional material analysis technique used is the hermeneutic method. Based on the results of the research, it can prove that the judge in deciding the case of a child who commits a crime of decency is oriented to Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, namely the punishment for children who commit crimes of morality is ½ of the adult sentence. Children who commit decency crimes who have received a court decision are placed in the Special Development Institution for Children (LPKA) to receive guidance and guidance to become better children when returning to society.Keywords:  Criminal Act; Criminal Liabilty; Restoratife JusticeAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertaggungjawaban pidana, anak yang melakukan kejahatan kesusilaan khususnya pemerkosaan dan mencari konsep yang efektif untuk mengatasi kejahatan tersebut. Adapun Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini antara lain mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan di Indonesia, dan bagaimana konsep yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metodelogi penelitian yang digunakan “yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder”. “Studi dokumen/studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum”. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran (hermeneutic). Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan berkiblat pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dengan menetapkan hukuman pidana bagi anak yang melakukan kejahatan kesusilaan ½ dari pidana orang dewasa. Anak yang melakukan kejahatan kesusilaan yang telah medapatkan putusan bersalah dari pengadilan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendapakan bimbingan dan pembinaan guna menjadi anak yang lebih baik lagi ketika kembali ke masyarakat.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Restoratif Justice; Tindak Pidana
Perizinan Membuka Tanah Negara Di Kota Balikpapan Jade, Adinda Putri; Putri, Diah Nadia; Al-Fatih, Sholahuddin
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.102-130

Abstract

Balikpapan, which is located near to the administrative area of the new capital in Indonesia, Penajam Paser Utara and Kutai Kartanegara, has caused an impact especially in the land sector. The impact is the number of migrants from outside Kalimantan who came and even settled in Balikpapan by buying land or houses. It has a further impact on land registration administration activities which are expected to increase. Therefore one of the efforts of the Balikpapan Local Government in Land administration was creating a License to Open State Land (IMTN). Based on the Balikpapan Local Government Regulation No. 1 of 2014 about License to Open State Land, the certificate of IMTN cannot be issued if there is a rebuttal from the third party, therefore the community is less protected from the land seals they previously owned. The existence of the IMTN procurement aims to ease land administration in Balikpapan, but in reality land administration activities are still not running efficiently due to several obstacles. The method used in this research is Normative-Empirical using library data sources and interview and observation activities. This journal aims to find out what provisions can facilitate the land registration system in the procurement of License to Open State Land (IMTN) in force in Balikpapan and find out how land registration are implemented after the enactment of the IMTN procurement policy.   Keywords: Land; Administration; IMTN   AbstrakBalikpapan yang berdekatan dengan daerah administrasi ibukota baru Indonesia, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, menyebabkan adanya dampak yang timbul khususnya di bidang pertanahan. Dampak tersebut adalah banyaknya pendatang dari luar Pulau Kalimantan yang berdatangan bahkan menetap di Kota Balikpapan dengan membeli tanah atau rumah. Hal ini berimbas pula terhadap kegiatan administrasi pendaftaran tanah yang diperkirakan akan semakin meningkat. Maka dari itu salah satu upaya pemerintah Kota Balikpapan dalam penyelenggaraan administrasi pertanahan adalah pengadaan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka tanah Negara, Surat Keterangan Izin Membuka Tanah Negara tidak dapat terbit jika terdapat sanggahan dari pihak ketiga, maka dari itu masyarakat kurang mendapat perlindungan terhadap segel tanah yang mereka miliki sebelumnya. Adanya pengadaan IMTN bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan administrasi pertanahan di Kota Balikpapan, tetapi pada kenyataannya kegiatan administrasi pertanahan masih tidak berjalan dengan efisien dikarenakan adanya beberapa hambatan. Metode yang digunakan yaitu penelitian Normatif-Empiris dengan menggunakan sumber data kepustakaan dan kegiatan wawancara serta observasi. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang dapat memudahkan sistem pendaftaran tanah dalam pengadaan IMTN yang berlaku di Balikpapan dan mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah setelah diberlakukannya kebijakan pengadaan IMTN. Kata kunci: Pertanahan; Administrasi; IMTN
Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara di Indonesia Ervanda, Vivi Amelia; Soponyono, Eko
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.131-147

Abstract

The teleconference emerged as a new legal discovery in the field of proof which was used in the event that the witness gave his testimony in the trial, but the Criminal Law Book as a legal umbrella in the court had not yet been regulated. Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions regulates electronic documents and electronic information as valid evidence which is an extension of the evidence set out in the Criminal Procedure Code. When viewed based on the understanding of electronic documents, teleconference is part of electronic documents, so indirectly, Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions states that teleconferences are evidence that can be used in substantiation at court, but this is contrary to Article 185 of the Criminal Procedure Code which states that witness testimony as evidence is what the witness stated at the hearing. The urgency of this research is because there are no provisions governing Teleconference as legal evidence so there is no legal certainty.Keywords: Electronic Evidence; Legitimacy; Teleconference.AbstrakTeleconference muncul sebagai penemuan hukum baru dalam bidang pembuktian yang digunakan dalam hal saksi memberikan keterangannya dalam persidangan, namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai payung hukum bercara di persidangan belum mengaturnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai dokumen elektronik dan informasi elektronik merupakan alat bukti sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila dilihat berdasarkan pengertian dokumen elektronik, teleconference merupakan bagian dari dokumen elektronik, sehingga secara tidak langsung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa teleconference merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan, namun hal ini betentangan dengan Pasal Pasal 185 KUHAP yang menyatakan bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan.Kata kunci: Alat Bukti Elektronik; Keabsahan; Teleconference
Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir Andini, Marisa Dika; Amirullah, Muhamad; Muchtar, Helitha Novianty
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29 No 2 (2020)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.148-166

Abstract

The discovery of a Virtual Private Network (VPN) makes it easy to access the internet wherever and whenever. Many service providers see the advantages of VPN being commercially usable, VPNs are very vulnerable to hacker attacks, cracking that supports data or information from VPN application users, this research offers to provide information about VPN security Point to Point Tunneling protocol (PPTP) and whether the VPN security system has been licensed and is in accordance with applicable law or not. This research is normative juridical. By using analytical descriptive analysis, this research provides facts about VPN security point to point tunneling protocol (PPTP) in accessing blocked sites, discussed with the Electronic Transaction Information Act. Keywords: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Blocked Site,  Penemuan Virtual Private Network (VPN) memberi kemudahan untuk mengakses internet dimanapun dan kapanpun. Banyak penyedia layanan melihat keuntungan bahwa VPN ini bisa digunakan gratis secara komersial, VPN sangat rentan dari serangan hacker, cracking yang mampu mencuri data atau informasi dari pengguna aplikasi VPN, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keamanan VPN Point to Point Tunneling protocol (PPTP) dan apakah sistem keamanan VPN tersebut sudah mendapatkan perizinan dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, Penelitian ini memberikan fakta-fakta mengenai keamanan VPN point to point tunneling protocol (PPTP) dalam mengakses situs terblokir, dikaitkan dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik. Kata kunci: Virtual Private Network (VPN), point to point tunneling protocol (PPTP), Situs Terblokir.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue