cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 30, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
Analisis Yuridis Putusan Izin Prinsip PT. Tunas Mandiri Lumbis Melawan Badan Koordinasi Penanaman Modal Siti Hatikasari; Angkasa Andika P; Arina Widyasistha
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.1-16

Abstract

Abstract Changing the status of Domestic Investment to Foreign Investment is a necessity when foreign investors invest in a company. The process must be carried out efficiently, in order to guarantee legal certainty. The research is normative legal research using statutory and conceptual approach. This study discusses and analyzes the Administrative Court’s Decision regarding the application for principle permit for Foreign Investment by PT Tunas Mandiri Lumbis, and the actions of the Board of Investment about it. One of the requirements for changes is that the company condition must be in well-condition, this can be achieved when the company submits an application to provide comprehensive and accountable information. In addition, BKPM in providing answers to companies, it is better to provide clear answers, details and efficient. Keywords: Foreign Investment, Principal License. Abstrak  Perubahan status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing merupakan keharusan ketika masuknya penanam modal asing di suatu perusahaan. Proses perubahan status tersebut harus dilakukan secara efisien, agar terjaminnya kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normative yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pemohonan perubahan izin prinsip Penanaman Modal Asing oleh PT Tunas Mandiri Lumbis, dan tindakan Badan Kordinasi Penanaman Modal terhadap pengajuan izin prinsip tersebut. Salah satu syarat perizinan perubahan tersebut adalah kondisi perusahaan harus dalam keadaan baik, hal ini bisa dicapai ketika perusahaan dalam mengajukan permohonan memberikan informasi yang menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian BKPM dalam memberikan jawaban kepada perusahaan, baiknya dapat memberikan jawaban yang jelas, detail dan prosesnya tidak berbelit-belit. Kata Kunci: Penanaman Modal Asing; Izin Prinsip
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi Randy Pradityo; Riri Tri Mayasari
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.80-90

Abstract

 Criminal law policy in the effort to combat crime has 2 (two) main means, namely penal and non-penal. The penal policy is formulated in the regulation to eradicate money laundering. In this provision, the corporation has the same responsibility as individuals (natuur person). Corporations that are suspected of committing the crime of money laundering must first be proven whether the act classified as money laundering was carried out by an individual or on behalf of the management or corporation so that it can be sanctioned according to their respective qualifications. Another problem is that the imposition of imprisonment in lieu of fines in this regulation does not include an explanation regarding the calculation of confiscated corporate assets as a reason for reducing imprisonment in lieu of fines. Therefore, the policy for formulating corporate responsibility should be made by taking into account the extent to which the corporation moves in money laundering crimes, taking into account the consequences of these crimes. In addition, the corporate responsibility formulation policy must comply with the general provisions in the Criminal Code as the main guideline.Keywords: Policy; Criminal Law; Money Laundering; Corporation; Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan memiliki 2 (dua) sarana utama, yakni penal dan non-penal. Kebijakan penal dirumuskan dalam regulasi pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Didalam ketentuan tersebut, korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (natuur person). Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang tergolong pencucian uang tersebut dilakukan oleh individu secara pribadi ataukah mengatasnamakan pengurus atau korporasi sehingga dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Problem lainnya adalah penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dalam regulasi ini tidak mencantumkan penjelasan mengenai perhitungan kekayaan korporasi yang dirampas sebagai alasan pengurangan pidana kurungan pengganti denda. Maka dari itu, kebijakan perumusan pertanggungjawaban korporasi hendaknya dibuat dengan memperhatikan sejauh mana pergerakan korporasi dalam kejahatan pencucian uang, dengan mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut. Selain itu, kebijakan perumusan pertanggungjawaban korporasi haruslah berkesesuaian dengan ketentuan umum dalam KUHP sebagai pedoman utamanya.Kata Kunci: Kebijakan; Hukum Pidana; Pencucian Uang; Korporasi;   
Sinergi Hukum Dan Kekuasaan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Junaidi Junaidi
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.17-27

Abstract

 This study aims to determine the synergy of law and power in an effort to realize social justice or justice in society. This research is a doctrinal legal research, data collection is done by means of secondary data documentation, and data analysis techniques using logic deduction. The conclusion of this research is that law and power have a very important relationship and role in realizing social justice or justice in society. Law and power require strong synergy in order for social justice to be realized. The synergy of law and power can be seen from the various rules of law or power policies whose contents are in favor of public justice or are otherwise not in favor of society. The ideal synergy of law and power that is expected is that power can be exercised fairly by using law as a tool of legality.Keywords: Synergy; Law; Power; Justice  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergi hukum dan kekuasaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data sekunder, dan teknik analisis data menggunakan logika deduksi.  Kesimpulan dari penelitin ini adalah hukum dan kekuasaan memiliki hubungan dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial atau keadilan dalam masyarakat. Hukum dan kekuasaan memerlukan sinergitas yang kuat agar keadilan sosial dapat terwujud. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya.                                Kata Kunci: Sinergi; Hukum; Kekuasaan; Keadilan
Tanggung Jawab Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Tindakan Emergency Pembedahan Orthopaedi Atika Rizka Fajrina; Wahyu Andrianto; Saskia Tuksadiah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.91-107

Abstract

This journal discusses the responsibilities of doctors and hospitals in emergency orthopaedic measures. It also discusses the role of informed consent in such measures. The author sharpens this research by analyzing verdict No.11/PDT.G/2015/PN.KWG and No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Problems tackled in this journal include the responsibilities of doctors and hospitals as well as informed consent in orthopaedic emergency measures. Sri Lestari filed a torts lawsuit in the form of malpractice as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the Indonesian Civil Code. Emergency action is said to be against the law if it fulfills the elements in Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, to determine whether a doctor and hospital can be held responsible and are obliged to provide compensation, it is essential to discern the relation between the tort done and losses incurred. In this journal, the research method used is normative juridical with descriptive research. From the results of this study, it is suggested that there is a need for supervision from the hospital regarding all medical actions taken by health workers to avoid errors in handling patients.Keywords: Doctor; Hospital; Responsibility; Tort; Tulisan ini membahas tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG dan No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Dalam putusan tersebut, SL mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terkait malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi, harus ada hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam putusan ini, dokter dan rumah sakit tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh SL. Perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakit terhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien.Kata kunci: Dokter; Rumah Sakit; Tanggung Jawab; Perbuatan Melawan Hukum; 
Reevaluasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Radhyca Nanda Pratama; Akbar Fitri Yanto Solehudin; Dilla Nurfiana Astanti
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.28-48

Abstract

The establishment of LAPS in the banking financial services sector in accordance with the mandate of the UU OJK as an institution that has authority in the settlement of consumer disputes outside the court (non-litigation) through the units of financial service institutions contained in the list of alternative Dispute Resolution Institutions established by the OJK. Before the establishment of LAPS, dispute resolution outside the court was conducted through BPSK which had the authority as stipulated in the UUPK. However, the existence of the same authority as the institution for resolving disputes outside the court between BPSK and LAPS raises legal uncertainty. The purpose of this study is to analyze the dispute resolution of financial services institutions in the banking sector after and before LAPS was formed and enacted. The method used in this study is a normative legal research method using a research approach, statue approach and a conceptual approach. The results of this study are the choice of financial services sector consumer dispute resolution forums constituting consumer rights based on consumer protection laws. The existence of LAPS is the implementing regulation of the UU OJK so that consumers can choose to settle disputes through the LAPS financial services sector without prejudice to the settlement of consumer disputes outside the court stipulated in the UUPK. Keywords: Dispute; Bangking; LAPS. Pembentukan LAPS sektor jasa keuangan perbankan sesuai dengan amanat UU OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non-litigasi) melalui unit-unit lembaga jasa keuangan yang termuat dalam daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK. Sebelum hadirnya LAPS, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui BPSK yang memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam UUPK. Namun, adanya kewenangan yang sama sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara BPSK dengan LAPS menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyelesaian sengketa lembaga jasa keuangan sektor perbankan sesudah dan sebelum dibentuk dan ditetapkannya LAPS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian, pendeketan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini adalah pilihan forum penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan merupakan hak konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen. Keberadaan LAPS merupakan peraturan pelaksana dari UU OJK sehingga konsumen dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui LAPS sektor jasa keuangan dengan tidak mengesampingkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang diatur dalam UUPKKata kunci: Sengketa; Perbankan; LAPS.
Efektivitas Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Angka Kekerasan Seksual Pada Anak Betra sarianti
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.49-65

Abstract

 The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of Perpu number 1 of 2016 promulgated by law number 17 of 2016 on the provision of government regulations instead of law number 1 of 2016 on the second amendment to law number 23 of 2002 concerning child protection in an effort to reduce sexual violence against children. Non-doctrinal law research using empirical research methods is to see the work of law in society. Based on the results of research at the Bengkulu Polda Women and Children Protection Unit, the PUPA Bengkulu Foundation, the UPTD Dinas P3AP2KB Bengkulu City and the Bengkulu District Court Child Judge, it shows that the introduction of the Perpu is ineffective in reducing the number of sexual violence against children in Bengkulu. The decrease in the number of sexual violence only occurred in 2018, but the following year, namely 2019 and even from 2020 to July, the increase was quite high. This fact shows that the purpose of the entry into force of this law, namely a deterrent effect on the community, has not been achieved. Criminals do not seem to fear the harsh penalties they face for committing a crime of sexual assault against children.Keywords : Children; Sexual Violence; Perppu  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas Perpu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diundangkan dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam upaya menurunkan angka kekerasan seksual pada anak. Penelitian hukum non doctrinal yang menggunakan metode penelitian empiris yaitu melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Bengkulu, Yayasan PUPA Bengkulu,  UPTD Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, dan Hakim Anak Pengadilan Negeri Bengkulu menunjukan perberlakuan Perpu  tersebut tidak efektif menurunkan angka kekerasan seksual pada anak di Bengkulu. Penurunan angka kekerasan seksual hanya terjadi pada tahun 2018 akan tetapi tahun berikutnya yaitu tahun 2019 dan bahkan ditahun 2020 sampai bulan Juli peningkatnnya cukup tinggi. Fakta tersebut menunjukan tujuan dari diundangkannya undang undang ini yaitu memberikan efek jera kepada masyarakat tidak tercapai. Pelaku kejahatan sepertinya tidak takut akan sanksi hukuman berat yang akan dihadapi jika melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.Kata Kunci :  Anak; Kekerasan Seksual; Perppu
Penataan Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Subanrio Subanrio; Arie Elcaputera
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 30, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.30.1.66-79

Abstract

After the amendment, there was a rearrangement of the constitutional system building towards a more democratic one in accordance with the demands of reform. This occurs as a result of a shift in the Indonesian constitutional system, one of which is a shift in the paradigm of state institutions. Changes in the position of state institutions have consequences on their duties and authorities. This research is a normative legal research that uses a conceptual and statutory approach. This research discusses and analyzes the problems of structuring the position and authority of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia; the existence and position of the People's Consultative Assembly as a State institution equal to other state institutions; and Amendments to the Constitution as stipulated in Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The urgency of structuring the position and authority of the People's Consultative Assembly is a problem in itself in responding to Indonesia's current constitutional challenges. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia after the amendment did not place the MPR as the highest state institution, but was equal or equal to other state institutions. The MPR is also no longer the full actor of people's sovereignty, and its authority is very limited, including in amending the constitution, but the limited powers of the MPR do not mean that constitutional amendments cannot be made. Keywords: Arrangement; Position; Authority. AbstrakPasca amandemen, terjadi penataan ulang terhadap bangunan sistem ketatanegaraan kearah yang lebih demokratis sesuai tuntutan reformasi. Hal ini terjadi akibat dari pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya pergeseran paradigma kelembagaan negara. Perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara mempunyai konsekuensi pada tugas dan wewenang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini membahas dan menganalisis permasalahan penataan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; keberadaan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga Negara sejajar dengan lembaga negara lainnya; serta Perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Urgensi penataan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi sebuah problematika tersendiri dalam menjawab tantangan ketatanegaraan Indonesia saat ini. UUD NRI 1945 setelah amandemen tidak menempatkan MPR sebagai lembaga Negara tertinggi, tetapi sejajar atau sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya. MPR juga bukan lagi sebagai pelaku penuh kedaulatan rakyat, dan kewenangannya sangat terbatas termasuk dalam mengubah undang-undang dasar namun dengan terbatasnya kewenangan MPR bukan berarti tidak bisa dilakukannya perubahan konstitusi. Kata Kunci:  Penataan; Kedudukan; Kewenangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue