cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 31 No 1 (2022)" : 5 Documents clear
Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bandar Narkotika Hoemijati Hoemijati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.1-10

Abstract

Money laundering as a process or an act aims to hide or disguise the origin of money or property wealth, obtained from proceeds of crime which is then converted into assets that appear to originate from legitimate, deep activities its development is not only done by individuals but also corporations are used to commit money laundering. The purpose of this study is how to regulate money laundering by narcotics dealers. The writing method used to compile this paper is research normative law or library research, namely by collecting material from books, magazines, papers, internet, legislation and other scientific writings that are closely related to the aims and objectives of the preparation of this scientific work. This regulation concerning money laundering is regulated by Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering and other Laws closely related to money laundering such as narcotics, corruption, terrorism, Head of PPATK Decree, Bank Indonesia Regulation, Ministerial Decree Finance and other regulations.Keywords: Bandar; Criminal Acts; Money Laundering; Narcotics AbstrakTindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, dalam perkembangannya, tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja tetapi korporasi juga digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh bandar narkotika. Metode penulisan yang dipakai untuk menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahanbahan dari buku, majalah, makalah, internet, peraturan perundang-undangan dan hasil tulisan ilmiah lainnya yang erat kaitannya dengan maksud dan tujuan dari penyusunan karya ilmiah ini. Pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang lain yang berkaitan erat dengan pencucian uang seperti tindak pidana narkotika, korupsi, terorisme, Keputusan Kepala PPATK, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lainnya.Kata Kunci: Bandar; Narkotika; Pencucian Uang; Tindak Pidana
PENERAPAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Musa Muhajir Haqqi
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.11-28

Abstract

As a nation state, one of the basic foundation for the establishment of Indonesia simply laid down in an order by The Constitution to carry out an obligations to protect the rights of all individual in society as a goal. One of the many consequences that rise from that establishment of a nation is to fulfill and provide an environmental protection that is part of a basic rights as mandated by the constitution in order to support a decent life in society. In order to achieve this goal, Indonesia’s applies the concept of sustainable development in the State Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU No. 32 Tahun 2009).  By adopting the concept, the law influce current development procedure that is already been running based on the State Law Number 25 of 2004 (UU No. 25 Tahun 2004). The results of the study found that there was an influence as an instruments of prevention and environmental protection in the form of KLHS, RPPLH, and DDDT LH on the stipulation of RPJM and RPJP in the national development planning system.Keywords: Carrying Capacity; Environmental Capacity; Policy;AbstrakSebagai sebuah negara kebangsaan, Indonesia meletakkan salah satu fondasi dasar dari pendiriannya dalam Konstitusi yaitu untuk mengemban seperangkat kewajiban yang dimaksudkan demi melindungi hak seluruh komponen masyarakat. Dari berbagai konsekuensi yang timbul dalam kewajiban tersebut diantaranya adalah diperlukannya suatu perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan dasar sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi untuk mendukung kehidupan yang layak. Dalam rangka mencapai tujuan demikian, Indonesia mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan yang berkembang dalam dunia Internasional dan dianut dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diadopsinya konsep tersebut memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah berlaku dalam UU Nomor 25 Tahun 2004. Hasil penelitian menemukan pengaruh dari instrumen pencegahan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam sistem hukum di Indonesia terletak pada dibutuhkannya komponen-komponen seperti KLHS, RPPLH, dan DDDT LH terhadap penetapan RPJM dan RPJP dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.Kata Kunci: Daya Dukung; Daya Tampung Lingkungan; Kebijakan; 
EVALUASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MENGURANGI SAMPAH PLASTIK DI INDONESIA Sapto Hermawan; Athariq Wibawa
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.29-47

Abstract

The problem of rubbish, especially plastic waste, is a problem that has been sought for a solution for a long time now. Because this problem has a significant impact if left to affect various areas of life such as health, environment, and economy, the problem of plastic waste must receive special attention from the government in each region. This research aims to analyze the regulations in some regions related to reducing plastic waste and provide input and ideas regarding this matter. This research uses normative methods. The results of our research show that there are still many regional governments that have not made regulations regarding the reduction of plastic waste. In addition, the regional governments that have made regulations regarding the reduction of plastic waste are not optimal yet, so the problem of plastic waste is unaccomplished optimally.Keywords: Local Regulation; Plastic waste; Preservation of the environment;   Permasalahan sampah, terutama sampah plastik merupakan masalah yang sejak dahulu masih terus dicari jalan keluarnya hingga sekarang. Karena masalah ini memiliki dampak  besar yang apabila dibiarkan akan memengaruhi berbagai bidang kehidupan seperti, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Persoalan sampah plastik ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah di masing-masing daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi di beberapa daerah berkaitan dengan pengurangan sampah plastik sekaligus memberikan masukan dan ide berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum membuat regulasi terkait pengurangan sampah plastik. Selain itu, pemerintah daerah yang telah membuat regulasi mengenai pengurangan sampah plastik masih belum optimal sehingga permasalahan sampah plastik belum terselesaikan secara optimal.Kata Kunci: Pelestarian Lingkungan; Regulasi Daerah; Sampah Plastik;
PERUBAHAN SYARAT USIA PERKAWINAN BAGI WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR Ainun Yusri Dwiranti; Sonny Dewi Judiasih; Betty Rubiati
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.48-65

Abstract

ABSTRACT The practice of underage marriage in Indonesia is still rife, including in Indramayu Regency. The change in the age of marriage as a manifestation of the Decision of the Constitutional Court Number 22 / PUU-XV / 2017 which is regulated in Law Number 16 of 2019 contains the minimum age for women to marry from 16 to 19. To make people implement these regulations, government efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in their daily lives. This study aims to determine the implementation of the regulations on the equalization of age requirements for the community in Indramayu Regency and the Government's efforts to increase public awareness in order to implement regulations on the Marriage Law. This study uses a normative juridical approach with analytical descriptive writing specifications. The results of this study indicate that the regulation on the equalization of marriage age requirements for the people of Indramayu Regency in its implementation has not completely prevented underage marriages, the Government's efforts are needed to increase public awareness of the importance of implementing regulations in social life. Keywords: Dispensation; Marriage; Underage Marriage.AbstrakPraktik perkawinan dibawah umur di Indonesia masih marak terjadi, termasuk di Kabupaten Indramayu. Perubahan usia perkawinan sebagai perwujudan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 memuat usia minimal wanita untuk menikah yang sebelumnya 16 tahun naik menjadi 19 tahun. Untuk membuat masyarakat melaksanakan peraturan tersebut diperlukannya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan peraturan dalam kehidupan sehari – hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi penyetaraan syarat usia terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu serta upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melaksanakan regulasi UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan  metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi penyetaraan syarat usia perkawinan terhadap masyarakat Kabupaten Indramayu dalam implementasinya belum sepenuhnya mencegah perkawinan dibawah umur, diperlukannya upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan; Perkawinan dibawah umur.
PENTINGNYA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HAK BENDA BAGI HAK CIPTA ATAU MERK PERUSAHAAN Dian Latifiani; Alya Fatimah Azzahra; Oktora Triwanida
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 31 No 1 (2022)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.1.66-74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pentingnya hak kekayaan intelektual bagi hak cipta perusahaan. Hak kekayaan intelektual dapat berpengaruh besar bagi perusahaan, walaupun selama ini hak kekayaan tersebut masih disepelekan oleh sebagian perusahaan di Indonesia namun hal tersebut malah menghasilkan aset yang menguntungkan dari aset yang lain. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu mendeskripsikan persoalan mengenai peran dan pentingnya hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia yang dapat menghasilkan sebuah produk atau sesuatu yang menguntungkan. Hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan perusahaan adalah mengenai hak cipta perusahaan dimana hak cipta tersebut menjadi sebuah aktiva di perusahaan, seperti yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), hak cipta tersebut merupakan benda bergerak tidak berwujud atau hak kekayaan intelektual.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue