cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 32 No 2 (2023)" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Siombo, Marhaeni Ria
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.2.88-111

Abstract

Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan yang signifikan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjadi inkonstitusional bersyarat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait, mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menghilangkan sifat utama jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam melakukan eksekusi. Putusan ini membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya bagi para pihak yang terkait tetapi juga masyarakat luas yang akan mengadakan perjanjian jaminan fidusia pasca putusan terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur. Penelitian bersifat kualitatif yang dilakukan secara holistik yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan menarik kesimpulan. Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia pasca putusan MK menjadi lebih bertele-tele dan terkesan membatasi hak-hak kreditur. Proses eksekusi yang lebih sulit juga menimbulkan implikasi terhadap sektor perekonomian yaitu membuat lembaga keuangan menjadi enggan dan lebih selektif dalam memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia.
Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Perkawinan Usia Anak di Wilayah Kota Bengkulu Dwi Putri, Malia
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.31.2.147-160

Abstract

The age of marriage has an impact on household problems that can arise such as moral crises, disharmony, and irresponsibility which will have a high potential to experience domestic violence. In principle, child marriage brings a lot of harm and not a few ends in divorce. Based on this paradigm, child marriage must be prevented. The aim of the research is to identify, describe, and analyze the factors that cause domestic violence that occurs in child marriages, forms of domestic violence (domestic violence) that occur in child marriages, efforts to prevent child marriages. The nature of the research is descriptive and the legal research approach uses an empirical legal approach. The results of the study: the causes of domestic violence (KdRT) that occur in child marriages in the Bengkulu City area, namely their life is not sufficient (economic factors), excessive jealousy, excessive emotion or hardness, this is influenced by internal and external factors . Forms of domestic violence (KdRT) that occur in child marriages are physical violence, emotional violence, economic violence. The efforts to prevent child marriage are through cultivating an understanding related to maturing the age of marriage and the dangers of child marriage as a trigger for domestic violence.
PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN E FILLING DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Usmaina, Siti Putri Nera; Rini Irianti Sundary S.H.,M.H
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.2.112-133

Abstract

Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan modernisasi sebagai bentuk reformasi perpajakan maka dari hal tersebut direktorat jenderal pajak menerbitkan Electornic Filling Systen sebagai bentuk reformasi perpajakan sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pelayanan fiskus dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pendapatan pajak di Indonesia serta pandangan islam dengan bertujuan menilai pelayanan fiskus, e-filing dan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif islam. serta siap melaksanakan dan melayani pengguna eFilling, pelaksanaan eFilling belum sepenuhnya sempurna karena banyak Wajib pajak yang belum paham benar mengenai sistem eFilling karena ketersediaan informasi serta prasarana pendukung yang bisa dibilang belum cukup memadai. Dari perlindungan hukum sendiri Direktorat Jenderal Pajak memberikan jaminan kerahasiaan data dan pengaman seperti EFIN, kata sandi, token yang berbeda setiap wajib pajak, dalam hal peningkatan penggunaan eFilling dari mulai tahun 2013 sampai 2021 meningkat sebanyak 6% pengguna eFilling, di kabupaten Karawang sendiri sudah cukup baik namun tetap dibutuhkan sosialisasi secara merata untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, tujuan penulisan ini yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan kerasahaiaan data serta pertimbangannya menurut hukum islam.
Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Folklore : Tinjauan Hukum Progresif Kurniawan, I Gede Agus
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.134-146

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengemukakan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang bersifat komunal dalam perspektif hukum progresif. Orientasi utama dari penelitian ini yaitu merumuskan perlindungan hukum yang tepat bagi hak cipta atas folklore yang bersifat komunal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore yang ada di Indonesia dimaksudkan untuk dapat memfasilitasi dan melestarikan berbagai folklore yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak cipta atas folklore berbasis hukum progresif dapat dilakukan melalui perlindungan hukum internal dengan menekankan peran dan partisipasi aktif masyarakat sekitar untuk menginventarisasi dan melestarikan folklore yang ada. Perlindungan hukum eksternal dilakukan dengan membentuk kebijakan hukum khusus yang mengatur secara teknis bagaimana peran pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi folklore yang ada di Indonesia dengan mendaftarkannya pada hak cipta ekspresi kebudayaan tradisional.
Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Terancam Punah Di Indonesia : Bagaimana Ikan Air Tawar Endemik Bangka Belitung bunga; winanda Kusuma; Ave Agave Situmorang
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 32 No 2 (2023)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.32.2.161-176

Abstract

The purpose of this study is to analyze forms of protection for rare and endangered species. Moreover, to find out the mechanism for determining the protection of rare and endangered animals. The research method was carried out normatively with a statutory and conceptual approach. The results show that Indonesia already has several laws protecting animals, especially aquatic biodata. The protection is in the form of full protection and limited protection. Unfortunately, the endemic freshwater fish of Bangka Belitung has not received protection status in Indonesian laws and regulations. Furthermore, the determination of fish species protection status is carried out through a. initiative proposals, b. verification of proposals, c. public consultation, d. policy analysis, e. scientific recommendations, and f. determination of fish species protection status. Moreover, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries assigns a status category to the type of protection. Local governments are also given the authority to determine limited protection

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 2 (2025) Vol 34 No 1 (2025) Vol 33 No 2 (2024) Vol 33 No 1 (2024) Vol 32 No 2 (2023) Vol 32 No 1 (2023) Vol 31 No 2 (2022) Vol 31 No 1 (2022) Vol 30 No 2 (2021) Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29 No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24 No 2 (2015) Vol 22, No 1 (2013) More Issue