cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moch. Yusuf. P
Contact Email
otentik@univpancasila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
otentik@univpancasila.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Pancasila
ISSN : 26555131     EISSN : 26853612     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's merupakan jurnal yang memuat artikel-artikel mengenai hukum kenotariatan. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila, dan dimaksudkan untuk menjadi media pengembangan dan penyebarluasan pemikiran di bidang hukum kenotariatan. Artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal ini merupakan karya tulis ilmiah konseptual maupun hasil ringkasan laporan penelitian dari para dosen, mahasiswa, peneliti, ataupun peminat bidang hukum kenotariatan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2020): Januari" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPENTINGAN DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH X Gamar Gamar
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 2 No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v2i1.2103

Abstract

Dalam proses pemberian kredit, bank menggunakan dua bentuk perjanjian kredit yaitu : perjanjian kredit baku (di bawah tangan) dan perjanjian kredit akta notaris. Tingkatkeabsahan perjanjian kredit di bawah tangan sudah lama diperdebatkan, karena dinilaimelanggar asas kebebasan berkontrak, Undang-Undang Perlindungan Konsumen danPeraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan untuk perjanjian kredit dengan akta notarisjuga tidak terlepas dari konsep-konsep baku yang dirancang sendiri oleh bank. Penelitian inidilakukan terhadap perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah yang membukacabang di Ibukota Jakarta (BPD X). Permasalahan dalam tesis ini mengenai perlindunganhukum dari perjanjian kredit (baku dan notariil) serta peran notaris dalam pembuatan aktaperjanjian kredit dan perlindungan hukum terhadap kepentingan hak-hak yang seimbangantara debitur dan kreditur terkait perjanjian kredit (baku dan notariil) pada BPD X. Untukmenjawab permasalahan itu digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukungdengan wawancara sehingga didapat kesimpulan dari kedua bentuk perjanjian kredit (bakudan notariil) pada BPD X belum memberikan hak yang seimbang antara bank dan nasabahdebitur, karena kepentingan bank lebih diutamakan ketimbang nasabah debitur. Terkaitperan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit praktiknya lebih banyak didominasioleh kepentingan bank. Seorang notaris seharusnya berperan netral, adil dan tidak memihaksesuai ketentuan Pasal 16 UUJN dan Kode Etik Notaris.
AKIBAT HUKUM AKTA KUASA JUAL YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG MEMENUHI UNSUR SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN ATAU SARANA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 196/Pid.B/2019/PN Dps juncto PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 27/Pi Maylia Ayu Riftianti
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 2 No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v2i1.2105

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum akta kuasa menjual yang dibuat olehnotaris yang memenuhi unsur sengaja memberi kesempatan atau sarana dalam tindakpidana penipuan dan pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang telah dibuatnyaberdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 196/Pid.B/2019/PN Dpsjuncto Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 27/Pid/2019/PT DPS. Penelitian ini merupakanpenelitian hukum yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisa data dantipe penelitian diskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui bahwadalam akta kuasa menjual tersebut berdiri sendiri, memuat klausul jual beli pada premisakta dan merupakan kuasa mutlak yaitu kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidakdapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa dan pada hakekatnya merupakan pemindahanhak atas tanah yang dilarang oleh Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 sehingga dapat beresiko batal demi hukum danpertanggungjawaban notaris terhadap Akta Kuasa Menjual tersebut adalah pemberiansanksi pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan diikutipemberian sanksi administratif sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.
PENGEMBALIAN HAK ATAS TANAH BERSERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MUSNAH KARENA ABRASI UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN OLEH BADAN HUKUM SWASTA Syaiful Bahri
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 2 No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v2i1.2106

Abstract

Setiap hak atas tanah pada dasarnya memiliki fungsi petuntukkan dan pemanfaatan untuk tujuanpenatagunaan tanah secara optimal dan kesesuaian lingkungan. Tanah dapat diperuntukkanpertaniaan dengan pemanfaat untuk pengembangan bahan pokok dan di lain bidang dapatdiperuntukkan untuk pembangunan dengan pemanfaatan peningkatan infratruktur menjadikanlahan produktifitas pengembangan ekonomi. Hak penguasai negara atas tanah, mengaturpenatagunaan tanah dengan peruntukkan dan pemanfaatan, serta mengatur hubungan-hubunganhukum tanah dengan pemegang hak dengan tujuan sosialisme Indonesia, yaitu mencapaisebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sesuai amanat oleh UUD 1945. Permukaanbumi paling atas (tanah), memiliki peran dan obyek yang sangat penting dalam kehidupanmanusia terutama bagi negara, karena keadaan jumlahnya yang terbatas, dan berbagaikepentingan diperlukan Negara. Untuk itu negara mengatur pemanfaatan tanah sesuai denganperuntukkannya, beserta kewajiban untuk menjaga dan merawat agar terhindar dariKetidakmanfaatan (ditelantarkan) dan Musnah Tanahnya. Setiap bentuk kelembagaan hak-hakatas tanah diberikan telah diformulasikan dengan tujuan peruntukkan suatu maksud tertentu olehNegara, dibarengi dengan kewajiban dipenuhi oleh setiap pemegang haknya, terutama sekalibadan hukum. Keadaan pembiaran dengan kesengajaan tidak termanfaatkan tanah sesuai tujuanpemberian hak, dapat mengakibatkan hapusnya hak disebabkan perilaku ketidakperdulianpentingnya fungsi sosial tanah, keadaan musnahnya tanah karena fenomena alam, yangmenghapus kepemilikkan tanah, langsung merugikan pemegang hak, dengan konsekuensi tidakada kewajiban negara menganti-rugian karena keadaan musnah merupakan force majure(kahar), diluar kekuasaan pencegahan. Upaya pengembalian kondisi tanah seperti semula dapatdilumrahkan jika sesuai dengan ketentuan perundangan dengan penyesuaian penataagunaan danlingkungan hidup, dengan tujuan pengembalian hak atas tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS PENGGANTI Nazili Abdul Azis
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 2 No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v2i1.2107

Abstract

Dalam perkembangan zaman, tindak pidana dilakukan semakin kompleks, melintasibatas-batas yurisdiksi dan menggunakan modus yang semakin variatif denganmemanfaatkan Notaris sebagai Lembaga yang mempunyai rahasia jabatan, baik yangdilakukan oleh Notaris yang bersangkutan maupun dilakukan oleh klien Notaris.Penyebab tindak pidana lainnya dapat ditimbulkan secara langsung akibat kelalaianNotaris, namun juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh oranglain (klien). Sehingga Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sebagai Penegak Hukummembutuhkan keterangan Notaris untuk memperkuat alat bukti berupa Akta Otentik yangdibuat oleh Notaris bersangkutan. Penegak Hukum dalam melakukan pengambilanMinuta Akta dan/atau Notaris Pengganti wajib untuk mendapatkan persetujuan dariMajelis Kehormatan Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN dan Pasal20 Permenkumham MKN. Namun dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN dan Pasal 20Permenkumham MKN belum mengatur ketentuan mengenai pengambilan Minuta Aktadan pemanggilan Notaris terhadap Notaris Pengganti yang berakibat terjadi perbedaanpenerapan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN dan Pasal 20 Permenkumham MKN yangpeneliti dapatkan pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi DKI Jakarta danMajelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Banten. Dalam penelitian ini MetodePenelitian yang digunakan adalah Metodologi Penelitian Hukum Normatif (NormativeLegal Research Method) yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studidokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifatsekunder yang ada diperpustakaan. Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadapNotaris Pengganti yang “belum” diuraikan dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (1) UUJN danPasal 20 Permenkumham MKN, dengan harapan agar terjadi penyeragaman dalammenerapkan ketentuan Pasal Pasal 66 Ayat (1) UUJN dan Pasal 20 PermenkumhamMKN.
PENERAPAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) SECARA ELEKTRONIK DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN MENENGAH NOMOR 19/PER/M.KUKM/IX/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI Yulio Randi Prananto
Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 2 No 1 (2020): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/otentik.v2i1.2108

Abstract

Dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan berkembang di kalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Saatini dengan adanya internet, bahwa jarak bukanlah sebuah keterbatasan lagi untuk masyarakatmelakukan aktivitas sehari harinya. Rapat anggota koperasi dapat dilaksanakan secara elektronik,namun dalam pelaksanaannya sulit, sehingga perkembangan ekonomi Indonesia terhambat. Penelitianini membahas bagaimana pengaturan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara elektronik, dapatkahrisalah Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi secara elektronik dibuatkan dalam akta Notaris.penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pisau analisis penelitianmenggunakan teori hukum pembangunan dan teori kepastian hukum. Hasil Penelitian menunjukkanbahwa Pengaturan mengenai Rapat Anggota Tahunan secara Elektronik diatur dalam Pasal 16Peraturan Menteri Koperasi No.19/PER/M.KUKM/IX/2015, bahwa pelaksanaan rapat anggota dapatdilakukanmelalui media telekonferensi dan pelaksanaan rapat anggota koperasi tersebut dapatmenghadirkan seorang Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) sebagai pejabat umum yangberwenang seperti dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat KeputusanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:98/KEP/M.KUKM/IX/2004 untuk membuat risalah rapat dalam bentuk akta otentik, sehinggamemungkinkan untuk dilakukannya konsep cyber notary. Belum dapat sepenuhnya risalah rapatanggota tahunan koperasi secara elektronik dapat dibuatkan dalam akta Notaris, sehingga akta yangdibuat oleh Notaris hanya akta partij.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Januari Vol 6 No 2 (2024): Juli Vol 6 No 1 (2024): Januari Vol 5 No 2 (2023): Juli Vol 5 No 1 (2023): Januari Vol 4 No 2 (2022): Juli Vol 4 No 1 (2022): Januari Vol 3 No 2 (2021): Juli Vol 3 No 1 (2021): Januari Vol 2 No 2 (2020): Juli Vol 2 No 1 (2020): Januari Vol 1 No 2 (2019): Juli Vol 1 No 1 (2019): Januari More Issue