Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT OLEH UPTD BINA MARGAKECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimana kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitaif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan cukup sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis angket dengan skor sebesar 274,75 yaitu berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa pegawai UPTD Bina Marga sudah menjalankan kinerjanya dengan cukup. Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melaksanakan kinerjanya dengan cukup baik. walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala yang terjadi pada saat dilapangan ini terjadi karena keterbatasan-keterbatasan yang ada baik secara personal maupun secara organisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang dalam melaksanakan kinerjanya masih terdapat kekurangan seperti perbaikan jalan dan perbaikan jembatan yang belum selesai seluruhnya. Kepuasan masyarakat oleh UPTD Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah sesuai dengan ukuran kepuasan. Hal ini di buktikan dengan hasil analisis angket di dapat skor sebesar 290,33 berada pada kategori cukup baik dan apabila di persentasekan di dapat sebesar 59,25% termasuk cukup baik. Artinya bahwa pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sudah melakukan pekerjaannya untuk memberikan kepuasan tehadap masyarakat. Selanjutnya berdasarakan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran bahwa masyarakat merasa sudah merasa cukup puas terhadap hasil kinerja pegawai UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Adapun hasil pengamatan, diperoleh gambaran masih ada beberapa indikator yang belum sempurna seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hasil kinerja pegawai dan masih kurangnya masyarakat dalam menikmati hasil dari kinerja pegawai tersebut. Terdapat pengaruh antara kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat oleh UPTD Bina Marga Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 47,97 %, artinya 47,97 % kepuasan masyarakat Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dipengaruhi oleh kinerja pegawai UPTD.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN OLEH KANTOR KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 YAYAN INDRA RUSDIANSYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui halwa Inplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum optimal. Metode penelitian yang digimakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 4 pegawai Kantor Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang menangani ijin gangguan dan masyarakat yang ingin memperoleh izin gangguan sebanyak 11 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data). Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar informan menyatakan kurang baik. Sementara observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum diimplementasikan sesuai dengan baik. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan kegiatan usahanya, kurangnya dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa selama ini Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan masih ada hanbatan yang disebabkan kurangnya ketegasan aparatur pelaksana sehingga menyebabkan masih banyaknya usaha yang dijalankan masyarakat tidak memiliki izin, 3) Untuk mengatasi hambatan maka dilakukan berbagai upaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Gangguan yaitu melakukan pendataan kepada kegiatan usaha masyarakat serta melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diharapkan pemahaman masyarakat meningkat selain itu dilakukan upaya peningkatan profesionalisnie petugas melalui kegiatan pelatihan yang diselenggarakan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam melaksanakan fungsi dan perannya securu optimal. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya antara lain melakukan pendataan kepada masyarakat yang memiliki usaha dan melakukan pengawasan kepada masyarakat selain itu petugas pelaksana mendapatkan pembinaan dan pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugasnya.

PENGARUH SOSIALISASI OPERASI BERSIH OLEH PEGAWAI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN (K-3) DI KECAMATAN GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP BAMBANG SUPRAYITNO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar helakang penelitian ini adalah masyarakat kurang antusias untuk berpartisipasi dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan keindahan (K-3). Hal ini terlihat dari adanya indikatorindikator sebagai berikut: (1) Sulitnya masyarakat untuk diajak bergotong royong dalam melaksanakan Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3). (2) Pada beberapa desa di Wilayah Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap sebagian besar masyarakat kurang peduli akan kebersihan tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), (3) Kurang kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program operasi bersih itu diduga disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang operasi bersih oleh pegawai. Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: (1) Kurangnya komunikasi antara pegawai dengan masyarakat mengenai program operasi bersih, sehingga terkesan tidak penting. (2) Pegawai jarang melakukan kunjungan secara formal untuk melaksanakan sosialisasi, (3) Tidak adanya catatan hasil temuan tentang pelaksanaan sosialisasi baik secara teori maupun aplikasi, sehingga laporan program tidak jelas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 19 orang pegawai dan 100 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara. angket). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh hasil sebagai berikut : Sosialisasi operasi bersih oleh pegawai sebesar 68,95 %, menunjukkan kategori cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 67,66 %, menunjukkan kategori cukup baik. Pengaruh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) sebesar 56,06 % dengan tingkat pengaruhnya kuat. Artinya partisipasi masyarakat dalam Program Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) di Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh sosialisasi operasi bersih oleh pegawai. Adapun sisanya sebesar 43,94 % merupakan faktor lain yang tidak diteliti seperti kepemimpinan, motivasi dan sebagainya.

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPETEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 1.775 orang dan jumlah responden sebanyak 93 orang. adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif sehingga upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Unium Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dengan alasan kualitas Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih cukup rendah. Adapun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, masih rendahnya pengetahuan kaum perempuan dalam bidang politik dan demokrasi sehingga kualitas partisipasinya masih rendah hal tersebut di buktikan balrwa masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya, terlalu banyak calon anggota legislatif yang menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, di lakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakar, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.

PENGARUH PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PASAR MODERN OLEH PEMDA TERHADAP PENJUALAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS LUCKY TEGUH PRABOWO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Bagaimana pemberian izin pendirian pasar modern terhadap penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 2) Bagaimana keadaan penjualan pedagang pasar tradisional pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ? 3) Bagaimana pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi pustaka, studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah dengan jumlah 322 orang. Sampel penelitian sebanyak 76 orang dengan teknis sampelnya sensus. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan halhal sebagai berikut : 1) Kurang dilaksanakannya perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, hal ini terhukti dengan hasil perolehan angket dengan total skor rata-rata 120,12, herada pada kategori kurang, artinya pemda belum melaksanakan aturan-aturan perda no 18 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar. 2) Penjualan pedagang di pasar tradisional sudah cukup dalam usahanya di bidang perdagangan, hal ini terbukti dengan skor rata-rata 145,5 berada pada kategori cukup. 3) Pengaruh pemberian izin pendirian pasar modern oleh pemda terhadap penjualan pedagang pasar tradisional Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis sebesar 96,04 % yang berarti halwa izin pendirian pasar modern oleh pemda berpengaruh sebesar 96,04 % terhadap penjualan pedagang pasar tradisional, sedangkan sisanya 3,96 % merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) WILAYAH PANGANDARAN DINI YULIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil pengamatan di UPTD Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran, bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari hal-hal seperti masih adanya hotel di wilayah Pangandaran yang belum terdaftar dan tidak terpungut pajak, masih kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak bagi tercapainya pembangunan, masih adanya para wajib pajak yang sudah siap untuk melunasi pajaknya sesuai dengan SKPDKB dan SKPDKBT, dan masih adanya wajib pajak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, selain itu masih ada wajib pajak tidak membayar atau kurang dalam melakukan pembayaran pajaknya sebagaimana yang ditetapkan dalam SKPDKB dan SKPDKBT. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan? Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari petugas pemungut pajak, dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik Pengolahan/Analisis Data kualitatif menggunakan langkah-langkah analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan keabsahan data. Berdasarkan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pendapatan Dan Aset Daerah (PPKAD) Wilayah Pangandaran bahwa sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya. Hal ini ditunjukan dengan hasil tanggapan informan yang menyatakan sudah melaksanakan dengan baik sebesar 72,33% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 27,67%. Terdapat hambatan antara lain masih kurang optimalnya dalam melakukan pendataan tentang nama subjek pajak, kurang akuratnya pendataan terkait wajib pajak hotel, belum optimalnya dalam memberikan surat teguran atau surat peringatan dan belum optimalnya penagihan terhadap wajib pajak hotel. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan pendataan ulang, melakukan pendataan kembali hotel yang ada di wilayah Pangandaran, upaya untuk memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain, melakukan penagihan terhadap wajib pajak hotel yang telah jatuh tempo secara rutin.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR OLEH PEGAWAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR CIAMIS MANIS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS IIS SURYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga masih ada pedagang pasar yang tidak membayar retribusi pelayanan pasar. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan imtuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan observasi dan wawancara), Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai UPTD Pasar dan sebanyak 10 orang perwakilan pedagang, Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi datu), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan baliwa 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jawaban Informan yang menyatakan sudah baik sebesar 35,63%, yang menyatakan cukup sebesar 24,37% dan yang menyatakan kurang sebanyak 40% Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2011 tentung Retribusi Pelayanan Pusur belum optimal. 2) Petugas Pemungut mengalami hambatan seperti : masih adanya ketidaksadaran pedagang dalain mematuhi ketentuan. Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi seperti belum memadainya petugas pemungut serta tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi. 3) Terdapat beberapa upaya antara lain melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pedagang serta memberikan berbagai masukan kepada pimpinan untuk membantu mengatasi masalah. Sedangkan hasil obervasi diketahui bahwa petugas berupaya melakukan pembagian petugas berdasarkan zona dalam pemungutan retribusi, melakukan pendekatan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai ketentuan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan pasar serta memberikan kemudahan kepada pedagang. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA BATUKARAS KABUPATEN PANGANDARAN DIANA HERDIANSAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran seperti masih terlihat pedagang di daerah objek wisata Batukaras yang belum mempunyai tong atau bak penampungan sampah, masih adanya pedagang kaki lima dalam menempatkan barang dagangannya kurang tertata dengan tertib, belum optimalnya petugas pengelola atau petugas kebersihan dalam mengangkut sampah dari area wisata dan belum memadainya sarana dan prasarana pendukung kebersihan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum. Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran di Objek Wisata Batukaras Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan pedagang sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Tekonis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data. Penyajian Data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan antara lain yaitu adanya perbedaan tiap instansi dan organisasi, rendanya kemampuan pegawai, belum memadainya sarana dan prasarana, keterbatasan sejumlah anggaran. Telah dilakukan upaya yaitu upaya penyampaian informasi melakukan pendekatan dan kerjasama, pelaksanaan sosialisasi, upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai, ketersediaan fasilitas dan upaya untuk menambah sejumlah anggaran

PELAKSANAAN SOSIALISASI KREDIT MIKRO KEPADA PEDAGANG KECIL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN MUHAR, HANDES
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil obscrvasi diketahui baliwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada PD. BPR LPK Cimerak, diantaranya: 1) PD. BPR LPK Cimerak hanya sekedar memperkenalkan keberadaan BPR, tetapi kurang memperkenalkan mekanisme, produk bank dan instrumen-instrumen keuangan bank kepada masyarakat. 2) Belum optimalnya penanaman informasi yang berkelanjutan, nilai-nilai dan praktek-praktek dan bahan-bahan intruksional secara formal. 3) Belum optimalnya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat khusunya para penguaha kecil dan menengah. 4) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cinerak Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan direncanakan selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai BPR dan 12 orang pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Dala. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi seperti masih banyaknya para pedagang yang berpendidikan hanya keluaran SD. minimnya fasilitas pendukung, masih adanya sumber daya pegawai yang rendah dan lain-lain, 3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan yang akurat, pemberian petunjuk dan bimbingan, upaya untuk melengkapi beberapa fasilitas, upaya memberikan kesempatan untuk meningkatkan sumber daya pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, diklar, workshop, seminar dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, upaya memberikan informasi dengan lebih jelas dan menyeluruh mulai dari jenis kredit, persyaratan kredit, mekanisme pengajuan kredit dan mekanisme pembayaran angsuran dan upaya agar kebijakan BPR dalam hal pemberian kredit dapat lebih mudah dalam persyarulun, bunga tidak memberatkan pedagang dan proses pencairan pinjaman lebih mudah.

PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN SUGIHARTO, ANDIKA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Belum optimalnya Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sangat sedikit. Dukungan masyarakat pada setiap kegiatan sangat rendah. Masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan dilingkungannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai masalah-masalah yang terjadi saat sekarang dan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan cara-cara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan informan Perangkat Desa Wonoharjo, Pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Wonoharjo dan Tokoh Masyarakat Desa Wonoharjo semua indikator dilaksanakan dengan baik 39%, sebanyak 26% menyatakan bahwa belum cukup baik dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sebanyak 34,5% menyatakan masih kurang baik dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hambatan-hambatan yang ditemukan, diindikasikan karena respon dari Pemerintah Desa dan BKM masih kurang apabila ada laporan yang tidak sesuai prosedur mengenai pelaksanaan PNPM dan evaluasi dari masyarakat bagi keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Desa Wonoharjo belum berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yakni mengundang para tokoh masyarakat Desa Wonoharjo dilibatkan untuk berpartisipasi dalam membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam evaluasi setiap kegiatan pelaksanaan program PNPM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran bahwa meningkatkan sosialisasi dengan memperhatikan halhal yang dianggap belum optimal dengan mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi agar program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bisa dilakukan dengan optimal.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA