Garuda - Garba Rujukan Digital

PELAKSANAAN SOSIALISASI POLITIK OLEH PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI DESA SUKASUKUR KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA ALI IMRON
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi politik oleh Partai Golkar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan Sosialiasi Politik oleh Partai Golkar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya partisipasi politi masyarakat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya? Konsep dasar penelitian ini terdiri dari satu variable tentang Pelaksanaan sosialisasi politik partai golkar pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan narasumber sebanyak 96 orang terdiri dari 85 masyarakat, 5 perangkat desa dan 6 tokoh kepartaian Golkar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan, observasi dan wawancara. Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verfikasi. Berdasarkan hasil penelitan menunjukkan bahwa tingkat Pelaksanaan Sosialisasi Politik oleh Partai Golkar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan secara optimal, namun masih dalam kategori rendah untuk sarana teman pergaulan. Sosialisasi politik yang dilakukan oleh Partai Golkar pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 kurang begitu dipahami oleh masyarakat karena waktu pelaksanaan sosialisasi pemilihan Presiden yang dilakukan dalam sosialisasi hanya satu hari dan pelaksanaan mengakibatkan masih banyak masyarakat yang kurang mengerti pelaksanaan memilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 di Desa Sukasukur Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Upaya yang dilakukan berupa partisipasi politik masyarakat melalui keaktifan masyarakat dengan datang ke TPS dan keaktifan dalam mengikuti jalannya pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

PENGARUH PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS REGI REFIAN GARIS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) masih kurang melakukan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui dengan jelas program atau kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan: 2) Masih rendahnya kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam memberdayakan masyarakat di desa sehingga menyebabkan masyarakat menjadi pasif terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan: 3) Masih rendahnya upaya LPM dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan yang diharapkan: 4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak menyusun rencana program atau kegiatan pembangunan secara jelas sehingga masyarakat tidak mengetahui arah pelaksanaan dan program pembangunan yang akan dilaksanakannya. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Peranan LPM berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa pelaksanaan peranan LPM diperoleh 87.51% yang berada pada kategori baik. Artinya pelaksanaan peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan kegiatan-kegiatan peranan LPM. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil pembagian angket kepada responden diperoleh data bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik diperoleh 81.30% yang berada pada kategori baik. Artinya peranan LPM dilaksanakan secara baik sesuai dengan ukuran partisipaso masyarakat dalam pembangunan fisik. Untuk mencari ttabel dengan tingkat keyakinan 95% dengan α = 0.5 dan untuk n = 49 maka diperoleh ttabel sebesar 2.021. Karena thitung sebesar 5.86 > dari ttabel sebesar 2,021 maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif anatara terdapat pengaruh peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terbukti.

PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA KIKI ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pedagang kaki lima kurang memahami tentang tata tertib keindahan kota, sehingga para pedagang kaki lima bebas menjajakan dagangannya, hal ini nampak masih ada pedagang kaki lima menjajakan dagangannya tidak pada tempat yang seharusnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya? Metode yang digunakan dalam penelitian metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kasi Pengawasan dan Operasional Kota Tasikmalaya, dan pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sepenuhnya penertiban pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya ini berjalan sesuai dengan harapan hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dilaksanakan dengan cara ramah tamah, karena bertujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan berdagang di kawasan Jalan KH. Zaenal Mustofa Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya. Hambatan-hambatan, yaitu seperti kurang adanya sosialisasi terhadap pelaksanaan penertiban, kurangnya lokasi binaan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, kurang dipahami Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum karena penyampaian informasi yang kurang jelas kepada pedagang kaki lima. Upaya-upaya, yaitu melakukan pendataan untuk dilakukan pembinaan pedagang kaki lima, melakukan kerjasama, memberikan selebaran mengenai informasi yang berisikan ketentuan dan tata tertib dalam berjualan, sehingga pedagang kaki lima tidak melanggar Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTAKARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS R. RINDU GARVERA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bidang Bina Marga dan Ciptakarya dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan sistem konvensional. Proses pengadaan barang jasa dilakukan dengan pemilihan langsung dimana langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan seperti penyedia barang/jasa dan pengguna barang jasa atau panitia pengadaan dan masih ditemukannya kompetisi yang kurang sehat diantara pemasok barang dan jasa yang berakibat kualitas pengadaan barang dan jasa rendah seperti pada saat mengajukan penawaran peserta dapat mengetahui lawan/pesaing bisnis yang juga mengikuti pelelangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa? Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 17 orang yang terdiri dari 10 orang pegawai bidang Bina Marga dan Ciptakarya Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran dan 7 orang pemborong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan yang dihadapi berupa belum optimalnya pelaksanaan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi, belum memadainya sumber daya dan masih minimnya ketersediaan fasilitas pendukung berbasis teknologi seperti computer dan internet. Upaya yang dilakukan berupa melakukan komunikasi melalui koordinasi dengan instansi dan organisasi terkait dengan melakukan komunikasi yang bersifat koordinasi yang jelas dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan upaya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya berupa menambah sumber daya pelaksana.

PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.

PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENERIMA LAYANAN DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN CIAMIS YULIANI, DINI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian yang penulis lakukan berasal dari adanya masalah bahwa belum terwujudnya kepuasan masyarakat dalam meneria layanan di kantor Samsat Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu: 1) Belum terwujudnya kepuasan masyarakat dalam menerima layanan terutama dalam hasil layanan masih ditemukan adanya keterlambatan; 2) Belum terjalinnya komunikasi dan kepercayaan yang kuat antara pihak pegawai samsat dengan masyarakat; 3) Masih terdapat keluhan terhadap pelayanan dari masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Samsat Ciamis? 2) Bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari kantor Samsat Ciamis? 3) Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di kantos Samsat Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna layanan di Kantor Samsat Ciamis tiap bulannya sebanyak 1.645 orang dengan sampel sebanyak 94 orang dan teknik sampling menggunakan random sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk menentukan huungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinsasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelayanan di kantor Samsat Ciamis diperoleh rata-rata skor sebesar 318, yang termasuk pada kategori baik, apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 67,66%. 2) Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Kantor Samsat Kabupaten Ciamis diperoleh rata-rata skor sebesar 313, yang termasuk kategori baik, apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 66,59%. 3) Terdapat hubungan antara pelayanan dengan kepuasan masyarakat dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0,905 yang termasuk dalam kategori sangat kuat dan nilai koefisien determinasi sebesar 82% artinya bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh pelayanan Samsat 82% sedangkan sisanya sebesar 18% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui koefisien korelasi 0,905 itu signifikan. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Kantor Samsat Ciamis, terbukti.

PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBYEK WISATA PANGANDARAN SUTRISNA, SUTRISNA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai sehingga penanganan dan pelayanan sampah di Kabupaten Pangandaran tidak berjalan optimal. Seperti halnya container, truk sampah, keranjang dorong bahkan beberapa, Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kebersihan?; 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan?; 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian ini selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri 5 orang pegawai dan 5 orang perwakilan masyarakat. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanaan pelayanan kebersihan belum dilaksanakan dengan baik karena sebagian besar informan menyatakan kurang baik terhadap pelaksanaan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. 2) Adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pelayanan kebersihan karena petugas kurang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memiliki keampuan dalam memberikan pelayanan kebersihan, kurangnya anggaran yang tersedia untuk menambah kebutuhan operasional pelayanan kebersihan. 3) Adanya upaya antara lain melakukan penambahan anggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas fisik seperti tong sampah, kendaraan pengangkut sampah dan beko yang memadai, memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan sehingga petugas dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dengan cara mengadakan pendidikan dan pengarahan kepada petugas baru.

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Analisis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Ciamis) DINCE NUGRAHA PUTRI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan staf SMP Negeri 7 Ciamis berjumlah 47 orang. Yang dijadikan sampel adalah seluruh pegawai dan staf sebanyak 47 orang. Teknik pengumpulan daya yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian dan menentukan persentase, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan efektifitas kerja pegawai dicari dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan penelitian maka dirumuskan masalahnya bahwa: 1) Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Ciamis: 2) Bagaimana efektivitas kerja pegawai dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7: 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan oleh Kepala Sekolah terhadap Efektivitas Kerja Pegawai dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7? Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala SMP Negeri 7 Ciamis diperoleh skor sebesar 164,86. Angka tersebut termasuk ke dalam kategori baik. Jika dipresentasekan maka akan diperoleh angka sebesar 70,15% berada pada kategori cukup. Artinya pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala SMP Negeri 7 Ciamis telah dilaksanakan dengan cukup baik: 2) efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dan BOS di SMPN 7 Ciamis, diperoleh total skor 1911 dengan nilai rata-rata 159,25. Angka tersebut termasuk ke dalam kategori cukup. Jika dipresentasekan maka akan diperoleh angka 67,76% berada pada kategori cukup. Artinya bahwa efektivitas kerja pegawai dalam mengelola dana BOS telah dilaksanakan dengan cukup baik; dan 3) Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dana BOS SMP Negeri 7 Ciamis berdasarkan perhitungan korelasi product moment diperoleh nilai sebesar 0,60 termasuk pada kategori kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 36%, artinya efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dana BOS dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Sekolah. Untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan, maka penulis membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel, untuk mencari t tabel dengan tingkat keyanikan 95% dengan α = 0,5 dan untuk n = 47 maka diperoleh t tabel sebesar 1,684. Karena t hitung sebesar 5,04 > dari t tabel sebesar 1.684. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang diajukan penulis, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dana BOS SMP Negeri 7 Ciamis dapat diterima.

PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH LURAH PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN SETIARATU KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA CEPY CEPY
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peserta musrenbang yang tidak memahami makna kebijakan hasil musrenbang, masih adanya peserta yang salah menafsirkan program/kepurusan hasil musrenbang, serta peserta tidak memberikan ide maupun pendapat dalam pelaksanaan musrenbang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pelaksanaan komunikasi oleh Lurah pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi oleh lurah pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya pada Musrenbang di Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kotas Tasikmalaya? Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sumber data, yaitu pegawai Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lurah dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan dapat dipahami oleh peserta Musrenbang. Lurah menerima saran maupun masukan dari masyarakat di Musrenbang Kelurahan sesuai dengan harapan, kemudian keputusan yang diambil hasil musyawarah benar-benar atas persetujuan masyarakat dan pegawai Kelurahan Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya berkat adanya kerjasama yang baik. Hambatan-hambatan, yaitu seperti terlambatnya peserta menghadiri pelaksanaan Musrenbang, penyampaian informasi yang telah disampaikan oleh Lurah Setiaratu kurang dipahami oleh sebagian peserta musrenbang serta masyarakat tidak mengetahui pelaksanaan musrenbang serta kurang mengetahui maksud dan tujuan dari musrenbang tersebut diadakan. Upaya-upaya yaitu masyarakay diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di musrenbang Kelurahan, penyampaian informasi yang diutarakan oleh Lurah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, dan musyawarah secara demokratos dalam pengambilan keputusan hasil dari pengumpulan saran maupun masukan peserta musrenbang Kelurahan Setiarati Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG PERTANIAN OLEH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2750

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permasalahan yang dihadapi petani yang diduga disebabkan oleh Lembaga Pemerdayaan Masyarakat belum optimal dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, seperti kurangnya pelibatan petani dalam kegiatan sekolah lapangan pertanian sebagai wadah pengembangan keterampilan petani dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa sudah baik sebesar 40% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 60%. Berdasarkan hasil observasi bahwa pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat (2007:145). 2) Adanya hambatan-hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti berbagai pertemuan yang dilaksanakan. Begitupula hasil observasi bahwa hambatan-hambatan antara lain masih kurangnya peran serta masyarakat petani dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya seperti dilakukannya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan dengan mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, melakukan kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan pertanian, melakukan pembentukan kelompok-kelompok tani. Sehingga dapat mempermudah komunikasi antar kelompok. Begitupula hasil observasi adanya upaya-upaya antara lain melakukan peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertaniannya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA