Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI PEDESAAN SUNARTI, NETI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2401

Efektivitas merupakan bentuk kapasitas organisasi untuk memperoleh pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran serta adanya kebijakan sebagai usaha-usaha pelaksanaan penyusunan program serta perlu adanya Tersedianya sasrana dan prasarana kerja, pengguna serta kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (oprasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun dalam penyusunan program dengan melalui Pemberdayaan yaitu sebagai upaya untu meningkatkan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepasakan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. yang mempunyai tujuan adalah Untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan suatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya kemampuan. Salah satu yang di berdayakan diantaranya adalah petani melalui kelompok tani di pedesaan yang di artikan sebagai kumpulan orang –orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa (pria/wanita) mapunpetani taruna (pemuda/i), yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani yang mempunyai ciri ciri Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara semua anggota dan Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; dan kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara anggota serta adanya Kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya dengan melalui kelompok tani (poktan). Kata Kunci: Efektivitas, Pemberdayaan, Kelompok Tani, Pedesaan.

PREVIOUS IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT BY PKK CADRE IN BINGKENG VILLAGE DAYEUHLUHUR DISTRICT CILACAP REGENCY Fitria Handayani; Kiki Endah; Neti Sunarti
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

In Indonesia, poverty is increasing from year to year, especially women who have become housewives. The implementation of empowerment for underprivileged women held by PKK cadres is an effort that aims to improve the welfare of women, especially in the economic sector. There are three indicators of the problem, namely the socialization which is carried out ineffective so that it is less attractive to women. For example, socialization only involves community leaders such as the head of the RT, the head of the RW, and the head of the hamlet because there are insufficient funds. The lack of knowledge and insight of underprivileged women about the importance of empowerment so that underprivileged women do not take this empowerment seriously and optimally. For example: when the coaching was carried out, only a small proportion of pre-prosperous women attended the training at the Village Hall. Time management is not optimal, causing short coaching time. Example: coaching is carried out for 3 hours but remarks at the opening for 2 hours. In this study, the authors used a descriptive qualitative research method, which provides an overview of the problem under study, which is related to the implementation of empowerment. The results showed that the implementation of empowerment for underprivileged women by PKK cadres carried out in Bingkeng Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency based on the empowerment implementation strategy was not optimal. The obstacles that arise are the lack of interest of women in the program, the funds provided from the Village Fund are not sufficient for the program needs, the distance to the training center, namely the Village Hall, is quite far and the quality of human resources for PKK cadres and women is still low. Efforts to overcome obstacles that arise are implementing approaches to women by providing motivation, applying for additional funds to village officials for the smooth running of the program, providing vehicle inventories for participants who do not have vehicles, and holding special training for PKK cadres.

MANAGEMENT BUSINESS OF CAPITAL LOAN SAVINGS BY VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN SUKAMAJU VILLAGE, SUB-DISTRICT OF CIHAURBEUTI, DISTRICT OF CIAMIS: Array Intan Nurmaesani; Neti Sunarti; Ii Sujai
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Background of this research is motivated by the loaners who were not on time to repay loans, societyâ€™s assumed that government funds is an aid and did not need to be returned. The aims of this research; to determine the management business of capital loan savings, to known the obstacles that faced and efforts to overcome the obstacles in managing business of capital loan savings. Methodology of the research is used qualitative descriptive with 10 people of data sources. Technique collecting of the data used literature study and field study. Based on the research, it was found that: (a) management business of capital loan savings by Village Owned Enterprises has been good, it seen from good cooperation between administrators of Village Owned Enterprises, village government and society. Management has been done according to the management principle of village owned enterprises; (b) the obstacles faced were societyâ€™s delays in payment of business capital loans, the lack of capital provided; (c) the effort that made is to provide societyâ€™s understanding that fund given is a loan and it must be returned.

Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Neti Sunarti
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i2.1413

Abstrak Pengawasan merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan diantara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dengan tujuan Mencegah dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan. dan Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. sedangkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memiliki fungsi dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. pembangunan merupakan program yang direncanakan yang terbagi ada dua tahap yaitu:Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk dapat hidup bahagia terpenuhi kebutuhan tersebut. Infrastruktur adalah Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik. Kata Kunci: Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur

PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) Nina Gartina; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2712

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN NON FORMAL OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENDIDIKAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2740

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya UPTD Penidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan lembaga pendidikan non formal, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam memberikan pemahaman yang jelas pada masyarakat, belum optimalnya pegawai UPTD Pendidikan dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait keberadaan pendidikan non formal segingga belum dapat memberdayakan masyarakat dan belum optimalnya UPTD Pendidikan untuk mendapatkan dukungan sumber daya. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah implementaso Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakay melalui pendidikan non formal oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data sebanyak 20 orang. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, yaitu study pustaka (literature study), studi lapangan (wawancara dan observasi). Teknik pengelolaan data kualitatif. Teknik pengolahan data di atas merupakan pendukung dari analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan non formal oleh UPTD pendidikan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan. Hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dukungan peralatan, kurangnya dukungan ketersediaan biaya, kurangnya dukungan dari berbagai pihak dan belum optimalnya pembagian tugas yang jelas. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu menambah sejumlah sumber daya, dan memperoleh sejumlah peralatan.

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS Husni Maulidul Awwal; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3994

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?. Sedangkan pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauansecara langsung kepada masyarkat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS Husni Maulidul Awwal; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3994

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?. Sedangkan pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauansecara langsung kepada masyarkat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

PELAKSANAAN PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS Husni Maulidul Awwal; Aan Anwar Sihabudin; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i3.3994

Program Desa Migran Produktif merupakan program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir adanya lubang-lubang penindasan, pemerasan, penipuan, bahkan perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) karena memiliki kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dan salah satu desa yang mendapatkan Program Desa Migran Produktif adalah Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?, dan Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis?. Sedangkan pelaksanaan Program Desa Migran Produktif di Desa Karyamukti belum terlaksana secara optimal. Karena belum sinerginya Petugas Desmigratif dengan Pemerintah Desa, petugas Desmigratif tidak melakukan pendataan dan penjangkauansecara langsung kepada masyarkat dan Kurangnya sosialisasi tentang Program Desa Migran Produktif kepada Masyarakat. Adapun Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, data display, dan kesimpulan.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIBOGO KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN WAHYU SEPTIANA; NETI SUNARTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2931

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan oleh pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan kurangnya swadaya masyarakat dan kurangnya anggaran untuk pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran? Metode Penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang yang terdiri dari 3 orang perangkat desa, 1 orang perwakilah BPD dan 2 orang tokoh masyarakan. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 33,33% menyatakan baik dan sebanyak 66,67% menyatakan kurang baik. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan oleh Pemerintah Desa di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, hal ini disebabkan karena kurangnya dukungan swadaya dari masyarakat dan masih kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan sehingga pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3) adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti: berusaha untuk melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunan dan berusaha membantu ketersediaan anggaran yang memadai bagi panitia dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sehingga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search