Journal I La Galigo : Public Administration Journal
Jurnal I La Galigo adalah Jurnal pada bidang administrasi publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kepemimpinan, birokrasi, perencanaan pembangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan bidang ilmu administrasi publik.
Articles
212 Documents
DISTORSI DALAM PELAKSANAAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Rezal Hadi Basalamah
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.695 KB)
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.191
Pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik telah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan, terakhir adalah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 58 menjelaslaskan ada 10 asas penyelenggaraan pemerintahan, tentu hal ini bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakan secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Namun dalam pengimplementasianya masih terdapat banyak distorsi-distorsi sehingga perlu segera di refomasi dari segi Kelembagaan danTatalaksana, Sumber daya manusia dan Personalia, sampai dengan Akntabilitas dan Pelayanan publik sehingga dapat mewujutkan pemerintahan yang baik.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH OLEH DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN UKM DI DESA POMPANIKI
Arif Ferdian
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.545 KB)
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.196
Pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberdayakan masyarakat dari ketidak mampuannya menuju masyarakat yang demokratis, sejahterah dan maju yang mempunyai peran dalam memberdayakan masyrakatat adalah pemerintah baik itu dari dinas yang bersangkutan. Dinas Perdagangan mempunyai peran untuk memberdayakan masyarakat desa melalui usaha kecil menengah namun hal ini tidak berjalan optimal di lingkup dinas perdagangan sehingga masalah dalam penelititan ini dimana pengembangan usaha kecil yang dilakukan oleh masyrakat belum efektif disebabkan tanpa pengawasan dan pendampingan dari instansi pemerintah yang terkait.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan usaha kecil menengah di kecamatan Sabbang melalui pemberdayaan masyrakat oleh Dinas perdagangan, perindustrian dan usaha kecil menengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang malakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi. wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan:upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh DP2KUKM hanya berpedoman pada peraturan perundangan nasional tanpa inovasi dan ide kreatif dari pendamping.kesimpulan dari penelitian ini masih kurang optimal peran dari D2KUKM dalam memberdayakan masyarakat melalui uaha kecil menengah di Kecamaatan Sabbang sehingga butuh perbaikan darai berbagai sector baik dari dinas perdagangan itu sendiri serta peningkatan kompetensi masayarkat dalam hal ini pelaku usaha kecil menengah melalui pelatihan, workshop serta memberikan bantuan yang dapat menunjang Usaha mereka.
IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALOPO
ulfa ulfa
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 1, No 1 (2018): Oktober 2018
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.864 KB)
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.101
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi electronic government sebagai upaya peningkatan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan Informan yaitu Kepala Bidang Informasi dan pelayanan, Ketua Tim teknis, Pengawas Operator, Operator layanan online, Staff dan Masyarakat Pengguna Layanan perizinan, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu kondensasi data, Reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi electronic government di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo masih belum optimal dalam pemanfaatannya. Hal ini ditunjukkan dengan budaya dan tingkat pendidikan masyarakat pengguna layanan di Kota Palopo yang belum terbiasa dengan pelayanan berbasis online, Dari segi sosialisasi pemerintah yang hanya sampai tingkat kecamatan, tidak sampai ketingkat kelurahan, Sumber Daya Manusia, dan sarana dan prasarana masih belum mendukung, oleh karenanya sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat tentang pemanfaatan e-government lebih diprioritaskan.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA RSUD LAKIPADADA KABUPATEN TANA TORAJA
Rahma Gusmawati Tammu
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.265
Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan organisasi publik dalam menyampaikan pelayanan. Fokus penelitian ini yaitu pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada RSUD Lakipadada. Penelitan ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan yang diberikan RSUD Lakipadada kepada masyarakat dan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan dengan harapan atau tingkat kepentingan masyarakat pengguna jasa. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Teknik analisis dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017. Hasil penelitian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kualitas dari pelayanan RSUD Lakipadada Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 tahun 2017 maka nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 72,325 dengan mutu pelayanan C dan kinerja unit pelayanan yang kurang baik.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO
Hasmawati Hasmawati
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.271
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana lanjut usia dapat terealisasikan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan juga narapidana lanjut usia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo belum maksimal karena terbatasnya sarana serta prasaran, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.
EFEKTIVITAS PELAYANAN RUMAH PANGAN KITA (RPK) DI PERUM BULOG KOTA PALOPO
Kiki Reski
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.194
Saat ini penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Palopo cenderung semakin meningkat. Bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial itu berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat utamanya penyandang masalah itu sendiri. Kota Palopo yang diperhadapkan dengan berbagai permasalahan sosial. Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi adalah masalah kenaikan harga pangan serta kualitas pangan yang kurang baik, membuat masyarakat memilih pangan murah dengan kualitas yang rendah. Rumah Pangan Kita adalah outlet kecil milik masyarakat yang merupakan jaringan pemasaran Perum BULOG yang dibina langsung oleh BULOG serta bertujuan membangkitkan usaha rakyat kecil dan juga untuk kegiatan stabilisasi harga melalui produk pangan yang dikeluarkan oleh Perum BULOG dan pelayanan voucher pangan. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pelayanan Rumah Pangan Kita. Hasil analisis dan penelitian menunjukkan bahwa Rumah Pangan Kita (RPK) belum efektif dalam memberikan pelayanan pangan, banyaknya mitra RPK yang sudah tidak aktif, serta kualitas bahan pangan yang kurang baik, dan tujuan dari RPK ini belum tercapai dan juga sosialisasi yang kurang.
IMPLEMENTASI PROGRAM HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT DI KELURAHAN SURUTANGA KECAMATAN WARA TIMUR KOTA PALOPO
Kiki Reski
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.267
Limbah merupakan hasil sisa dari sebuah proses yang tidak dapat digunakan kembali, apabila limbah ini terlalu banyak di lingkungan maka berdampak pada pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan dari masyarakat sekitar. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi yang memadai untuk menampung limbah khususnya limbah tinja. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat program Hibah Air Limbah Setempat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penelitian ini menganalisis implementasi program hibah air limbah setempat di Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Dari hasil analisis menujukkan bahwa masih terdapat beberapa jumlah keluarga penerima bantuan program hibah air limbah setempat belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan penyediaan material yang kurang baik oleh pemeintah. Koordinasi antar pelaksana program yang kurang baik dan juga kurangnya sosialisasi ke masyarakat.
EFEKTIVITAS PROSEDUR REKRUTMEN PEGAWAI TIDAK TETAP KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALOPO
Arif Ferdian
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.272
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Efektivitas Prosedur Penerimaan Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta obeservasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator penilaian efektivitas yang digunakan adalah kemampuan menyesuaikan, produktifitas dan kepuasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Rekrutmen Pegawai Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo terdiri dari dua tahap yaitu pengumpulan berkas dan tes wawancara. Pada tahap pengumpulan berkas calon pegawai harus melampirkan berkas yang diminta seperti KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto dan Surat Lamaran. Pada tahap wawancara yang menjadi penilaian adalah faktor umur, minat kerja, serta mampu berkomitmen untuk ketepatan waktu dan memiliki integritas.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DI KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA
Muhammad Ardyansyah Makmur
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.268
Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokrasi mempunyai hubungan erat dengan artikulasi aspirasi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang dirasakan oleh masyarakat adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian, pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara., dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner,observasi, dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis statistic deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur provinsi sulawesi selatan Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara cukup baik, yakni hal yang mempengaruhi karena masyarakat sepenuhnya mengetahui manfaat pemilu.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA PALOPO (STUDI BADAN LINGKUNGAN HIDUP)
Darmawati Darmawati
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.273
Sampah menjadi suatu poblematika di Kota Maupun di Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Serta sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Olehnya itu penelitian ini mengunakan deskriptif kualitatif dengan informan yaitu Pegawai Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo, kebijakan pengelolaan persampahan menjadi tuntutan untuk dilaksanakan, berupa program dikembangkan, sehingga mampu menyelesaikan persolaan pengelolaan sampah. Sarana persampahan di Kota Palopo sudah memadai, namun kesadaran masyarakat yang masih diperlukan untuk mendukung terciptana pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien.