Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
hasmawati hasmawati
Universitas Andi Djemma
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERAN KOMSI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO DALAM SELEKSI CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA PALOPO hasmawati hasmawati
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 2, No 2 (2019): Agustus 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Komisi Pemilihan Umum membentuk suatu penyelenggara negara seperti Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemunguntan Suara dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Mengetahui tugas wewenang dan kewajibannya untuk menjalankan penyelenggaraan pemilihan umum.Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang merupakan gabungan dari pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Normatif empiris didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatul lainnya, dan juga melakukan penelitian dengan cara wawancara dan tanya jawab di lokasi penelitian terkait objek yang diteliti. Tempat Penelitian dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo dengan untuk mendapatkan sampel terkait obyek penelitian. Analisis Data yang digunakan adalah Kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilihan umum dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan suatu pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Perektrutan penyelenggara pemilihan umum sangat penting untuk membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menjalakan pemilihan umum. Penyelenggara pemilihan umum tidak dibentuk begitu saja namun harus melalui proses penyeleksian agar penyelenggara tersebut bekerja dengan professional dan penuh tanggung jawab.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA PALOPO Hasmawati Hasmawati
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 2, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan hak-hak narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo serta dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat agar hak-hak narapidana lanjut usia dapat terealisasikan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji aturan hukum, buku dan peraturan Perundang-Undangan, studi kepustakaan artikel, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan empiris yaitu dengan mengambil data-data dan fakta-fakta secara langsung dengan pihak yang berkaitan. Dalam hal ini pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan juga narapidana lanjut usia. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo belum maksimal karena terbatasnya sarana serta prasaran, contohnya kurangnya ruang tahanan di LAPAS. Hal itu semua terjadi karena kurangnya anggaran dana dari Pemerintah Daerah.
PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SEBAGAI WUJUD PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Muh. Chaezar Fachreza Harla; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi e-Court pada penyeleseaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan aplikasi e-Court sebagai wujud peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Palopo. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif-empiris, dengan data kepustakaan sebagai data utama seperti buku dan undang-undang yang didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Palopo, dengan analisis data yang deskriptif berdasarkan data saat ini untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi, kemudian ditulis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya diterapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dikarenakan pengajuan gugatan melalui aplikasi e-Court itu sendiri harus melalui Advokat yang sudah terdaftar atau memiliki akun e-Court, sedangkan para principal atau pihak yang mengajukan gugatan tanpa pendampingan Advokat harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri. Adapun Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerapan aplikasi e-Court dalam proses penyelesaian perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan meliputi faktor Regulasi (Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum didalam penerapan aplikasi e-Court dan faktor Penguasaan Teknologi Informasi (IT) bagi stakeholder sebagai pelaksana penerapan aplikasi e-Court, serta faktor jaringan internet juga dapat menjadi faktor penggunaan aplikasi e-Court itu sendiri, dikarenakan ada beberapa daerah yang terkadang mengalami gangguan jaringan.
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) Hisma Kahman; Hasmawati Hasmawati; Sunarding Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo) Sunarding Sunarding; Hisma Kahman; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA POLISI SEKTOR WARA KOTA PALOPO Umar Laila; Sunarding Sunarding; Hasmawati Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo. Data yang disajikandi analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang menghubungkan antara ketentuan teori dan hasil penelitian di lapangan. Dari hasil penelitian dapat diketahui Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo: Mediasi, Permohonan Perdamaian, Berita Acara, Gelar Perkara Khusus, Penerbitan SP3 dan Pencatatan. Proses Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo, tentunya harus memenuhi beberapa syarat, yankni syarat formil dan materilnya sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Internal POLRI yaitu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restorative hanya pada tindak pidana yang bukan tindak pidana berat dan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala/penghambat dalam Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice pada Polisi Sektor Wara Kota Palopo yaitu dalam pelaksanaannya pihak korban dan pelaku tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai karena disebabkan pihak pelaku tidak dapat memenuhi apa yang menjadi syarat perdamaian dan permintaan pihak korban, seperti permintaan korban terkait ganti kerugian. Kemudian faktor selanjutnya ada sebagian masyarakat yang sampai saat ini masih menganggap dan menginginkan pelaku tindak pidana agar dipenjarakan saja sebagai bentuk efek jera dan juga pemenuhan keadilan bagi pihak korban. 
Co-Authors Hisma Kahman Hisma Kahman Muh. Chaezar Fachreza Harla Sunarding Sunarding Sunarding Sunarding Umar Laila