Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota adalah sebuah jurnal yang dikembangkan oleh Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota - Fakultas Teknik - Universitas Islam Bandung. Dalam Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota berisikan beberapa topik dituliskan, yaitu : 1. Perencanaan Desa / Perdesaan 2. Perencanaan Kota / Perkotaan 3. Perencanaan Transportasi 4. Perencanaan Parwisata 5. Perencanaan Lingkungan 6. Kebencanaan 7. Sistem Informasi Geografi (SIG)
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 17 No. 1 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kajian Peranan Pariwisata Halal Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Untuk Peningkatan Sektor Pariwisata Pulau Lombok ]]>
<![CDATA[Arina Gita Nararya]]>;
<![CDATA[Ivan Chofyan]]>;
<![CDATA[Bambang Pranggono]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.592
<![CDATA[Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk berinovasi dalam keilmuan selama yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari syariat Islam. Salah satunya kegiatan melakukan perjalanan atau pariwisata. Dalam nawacita terdapat program pengembangan 10 (sepuluh) destinasi wisata nasional, salah satunya berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok yang akan dibangun dalam konsep pariwisata halal. Hasil analisis menunjukan kriteria yang diperlukan dalam pariwisata halal diantaranya terdapat fasilitas ibadah yang layak, terdapat makanan halal atau jaminan makanan tidak mengandung babi dan olahan bahan haram lainnya, serta kegiatan yang dilakukan terhindar dari kemusrikan, dan tindakan tercela lainnya. Pulau Lombok pernah mengalami bencana gempa bumi berkekuatan 7 (tujuh) Skala Ritchers yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian karena hancurnya rumah penduduk dan sarana prasarana pariwisata. Peranan KEK Mandalika untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata di Lombok, yaitu menguatkan hubungan manusia dengan Allah, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Lombok, membantu pelestarian budaya masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Taman Kiara Artha Terhadap Pengunjung dan Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Bayu Kusumo Wardani]]>;
<![CDATA[Astri Mutia Ekasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.593
<![CDATA[Pentingnya peranan ruang terbuka bagi kehidupan masyarakat menjadi menjadi salah satu alasan yang mendasari Pemerintah Kota Bandung mekakukan pembangunan taman kota. Hal itu dilakukan untuk menarik masyarakat agar dapat memanfaatkan taman kota sebagai ruang publik dan juga untuk mengurangan pemanfaatan taman kota yang cenderung menyimpang dari fungsinya. Dengan hadirnya Taman Asia Afrika yang merupakan salah satu taman kota yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka publik yang dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang untuk melakukan berbagai aktifitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat pembangunan Taman Asia Afrika untuk mempertahankan fungsi taman yaitu sebagai ruang publik yang memiliki peranan utama dalam menyelaraskan pola kehidupan manusia dari segi sosial maupun ekonomi terhadap pengunjung dan pelaku usaha di sekitar taman. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor manfaat sosial ekonomi adalah faktor paling penting dengan bobot mencapai 44,8%, faktor kedua terpenting adalah terevaluasinya fungsi taman dengan bobot mencapai 40,1%, dan terakhir faktor teridentifikasinya karakteristik eksisting taman 15,1%. Lalu dilihat dari output hasil pengolahan data dengan Expert Choice 11 yang disebut pada tampilan dinamis yang berisian antara kriteria atau Dynamic Sensitivity. Subkriteria mencapai bobot paling tinggi adalah sarana rekreasi 13,6% diikuti dengan sarana bermain anak 10,1% yang merupakan kriteria manfaat sosial. Sedangkan subkriteria mencapat bobot tinggi dari kriteria manfaat ekonomi adalah peningkatan tenaga kerja 3,3% serta mendorong kegiatan usaha 2,9%.]]>
<![CDATA[Kajian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Gunungapi Sinabung ]]>
<![CDATA[Dhahnel Firdaus Malik]]>;
<![CDATA[Hilwati Hindersah]]>;
<![CDATA[Chusharini Chamid]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.594
<![CDATA[Gunungapi Sinabung mengalami kembali erupsi pada Tahun 2010, sejak erupsi pertama pada Tahun 1600. Erupsi tersebut menyemburkan debu vulkanik setinggi 3 sampai 5 kilometer dan gempa bumi vulkanis hingga 100 kilometer di sekitar Gunungapi Sinabung. Letusan tahun 2010 – 2017 telah mengubah sebagian tutupan lahan di kawasan ini. Beberapa lahan pertanian dan permukiman tertutup material letusan gunungapi mencapai sekitar 757 Ha. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menetapkan radius 3 hingga 5 Km sebagai kawasan lindung yang sebelumnya merupakan kawasan budidaya. Saat ini, penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan perkebunan dan hortikultura. Penelitian ini bertujuan merumuskan arahan pemanfaatan ruang yang mampu mendorong upaya pengurangan risiko bencana pada Kawasan Gunungapi Sinabung dan sekitarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis analogi, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan pada kawasan rawan bencana letusan gunungapi pemanfaatan ruang yang merupakan kawasan lindung, pemanfaatannya masih dapat dilakukan kegiatan budidaya secara terbatas serta menerapkan peraturan zonasi untuk dapat membatasi pembangunan di daerah berisiko dan meminimalkan potensi hilangnya korban jiwa dan properti.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang Menggunakan Konsep Sharing Economy ]]>
<![CDATA[Kingkin Hanif Robani Herdiat]]>;
<![CDATA[Ivan Chofyan]]>;
<![CDATA[Asnita Frida Sebayang]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.596
<![CDATA[Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Karawang sudah meluncurkan program minapolitan, salah satunya dengan sudah disusunnya Master plan pengembangan kawasan perikanan terpadu (minapolitan), kemudian dalam keputusan Bupati Karawang No 523/Kep.399 - Hukum/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir ini adalah masih dianggap sebagai sebuah proyek, kurangnya informasi benih, pakan, pemasaran dan kurangnya pengetahuan SDM. Saat ini konsep Sharing Economy sebagai model ekonomi yang sudah banyak diterapkan, dimana orang atau sekelompok orang mampu menghasilkan uang dari sumber daya miliknya yang diutulisasi sehingga memberi jasa bagi orang atau sekelompok orang lain, melalui pelantara online. Hasil analisis penelitian pada penentuan pusat kawasan Kecamatan Cilamaya Wetan belum layak untuk ditetapkan sebagai kawasan minapolis karena belum menjalankan fungsinya dengan sesuai yaitu sebagai kawasan minapolis. Adanya gap antara kenyataan dan harapan pada sarana penunjang minapolitan dan sarana ICT, hasil analisis potensi Sharing Economy menunjukkan masyarakat dinilai belum siap untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan berbasis ICT karena masyarakat belum mahir untuk mengaplikasikannya, sedangkan pada ketersediaan fasilitas ICT masih belum merata dan perlu untuk ditingkatkan. Pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir karawang menggunakan konsep Sharing Economy memiliki 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan yaitu harus mengembangkan pengolahan dan produksi budidaya ikan bandeng, peningkatan penguatan kelembagaan (UPP) untuk menjalin kerjasama antar kelompok dan pemerintah di bidang teknologi, dukungan pembangunan sarana dan prasarana minapolitan serta fasilitas ICT (penguasaan ICT) oleh SKPD di Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[Strategi Peningkatan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Secara Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Ika Mustikawati]]>;
<![CDATA[Hilwati Hindersah]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.597
<![CDATA[Air merupakan faktor penting dalam membentuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang menjadi isu strategis. Sementara itu, kebutuhan air bersih terus meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber air. Studi ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan pelayanan air bersih Kota Cimahi secara berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta metode analisis kuantitatif. Hasil kajian ini strategi yaitu: (1) strategi teknis meliputi: optimalisasi pemanfaatan sumber air, pembangunan intake, pemanfaatan sumber air lainnya, pengendalian pada hulu sungai, dan memperluas cakupan pelayanan; (2) strategi lingkungan meliputi: pengamanan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas air sungai, monitoring dan evaluasi rutin setiap 6 bulan terhadap kualitas dan kuantitas air sungai, penerapan teknologi pengolahan air baku, dan peningkatan jam operasional; (3) strategi sosial meliputi: kebijakan harga, penetapan tarif (harga) air, ketersediaan membayar retribusi dan biaya penyambungan dan peningkatan investasi bagi pihak swasta, serta (4) strategi kelembagaan meliputi peningkatan kinerja, membentuk lembaga pengelola air bersih, merumuskan hubungan kelembagaan yang kondusif, peningkatan kerjasama lintas daerah, dan pelibatan kerjasama dengan pihak swasta.]]>
<![CDATA[Kajian Peranan Pariwisata Halal Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Untuk Peningkatan Sektor Pariwisata Pulau Lombok ]]>
<![CDATA[Gita Nararya, Arina]]>;
<![CDATA[Chofyan, Ivan]]>;
<![CDATA[Pranggono, Bambang]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.592
<![CDATA[Islam memberikan dorongan kepada umatnya untuk berinovasi dalam keilmuan selama yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari syariat Islam. Salah satunya kegiatan melakukan perjalanan atau pariwisata. Dalam nawacita terdapat program pengembangan 10 (sepuluh) destinasi wisata nasional, salah satunya berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok yang akan dibangun dalam konsep pariwisata halal. Hasil analisis menunjukan kriteria yang diperlukan dalam pariwisata halal diantaranya terdapat fasilitas ibadah yang layak, terdapat makanan halal atau jaminan makanan tidak mengandung babi dan olahan bahan haram lainnya, serta kegiatan yang dilakukan terhindar dari kemusrikan, dan tindakan tercela lainnya. Pulau Lombok pernah mengalami bencana gempa bumi berkekuatan 7 (tujuh) Skala Ritchers yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian karena hancurnya rumah penduduk dan sarana prasarana pariwisata. Peranan KEK Mandalika untuk meningkatkan kembali sektor pariwisata di Lombok, yaitu menguatkan hubungan manusia dengan Allah, memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Lombok, membantu pelestarian budaya masyarakat lokal.]]>
<![CDATA[Kajian Evaluasi Manfaat Pembangunan Taman Kiara Artha Terhadap Pengunjung dan Pelaku Usaha ]]>
<![CDATA[Kusumo Wardani, Bayu]]>;
<![CDATA[Mutia Ekasari, Astri]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.593
<![CDATA[Pentingnya peranan ruang terbuka bagi kehidupan masyarakat menjadi menjadi salah satu alasan yang mendasari Pemerintah Kota Bandung mekakukan pembangunan taman kota. Hal itu dilakukan untuk menarik masyarakat agar dapat memanfaatkan taman kota sebagai ruang publik dan juga untuk mengurangan pemanfaatan taman kota yang cenderung menyimpang dari fungsinya. Dengan hadirnya Taman Asia Afrika yang merupakan salah satu taman kota yang dapat dijadikan sebagai ruang terbuka publik yang dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang untuk melakukan berbagai aktifitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat pembangunan Taman Asia Afrika untuk mempertahankan fungsi taman yaitu sebagai ruang publik yang memiliki peranan utama dalam menyelaraskan pola kehidupan manusia dari segi sosial maupun ekonomi terhadap pengunjung dan pelaku usaha di sekitar taman. Penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor manfaat sosial ekonomi adalah faktor paling penting dengan bobot mencapai 44,8%, faktor kedua terpenting adalah terevaluasinya fungsi taman dengan bobot mencapai 40,1%, dan terakhir faktor teridentifikasinya karakteristik eksisting taman 15,1%. Lalu dilihat dari output hasil pengolahan data dengan Expert Choice 11 yang disebut pada tampilan dinamis yang berisian antara kriteria atau Dynamic Sensitivity. Subkriteria mencapai bobot paling tinggi adalah sarana rekreasi 13,6% diikuti dengan sarana bermain anak 10,1% yang merupakan kriteria manfaat sosial. Sedangkan subkriteria mencapat bobot tinggi dari kriteria manfaat ekonomi adalah peningkatan tenaga kerja 3,3% serta mendorong kegiatan usaha 2,9%.]]>
<![CDATA[Kajian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Gunungapi Sinabung ]]>
<![CDATA[Firdaus Malik, Dhahnel]]>;
<![CDATA[Hindersah, Hilwati]]>;
<![CDATA[Chamid, Chusharini]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.594
<![CDATA[Gunungapi Sinabung mengalami kembali erupsi pada Tahun 2010, sejak erupsi pertama pada Tahun 1600. Erupsi tersebut menyemburkan debu vulkanik setinggi 3 sampai 5 kilometer dan gempa bumi vulkanis hingga 100 kilometer di sekitar Gunungapi Sinabung. Letusan tahun 2010 – 2017 telah mengubah sebagian tutupan lahan di kawasan ini. Beberapa lahan pertanian dan permukiman tertutup material letusan gunungapi mencapai sekitar 757 Ha. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah menetapkan radius 3 hingga 5 Km sebagai kawasan lindung yang sebelumnya merupakan kawasan budidaya. Saat ini, penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan perkebunan dan hortikultura. Penelitian ini bertujuan merumuskan arahan pemanfaatan ruang yang mampu mendorong upaya pengurangan risiko bencana pada Kawasan Gunungapi Sinabung dan sekitarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis analogi, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan pada kawasan rawan bencana letusan gunungapi pemanfaatan ruang yang merupakan kawasan lindung, pemanfaatannya masih dapat dilakukan kegiatan budidaya secara terbatas serta menerapkan peraturan zonasi untuk dapat membatasi pembangunan di daerah berisiko dan meminimalkan potensi hilangnya korban jiwa dan properti.]]>
<![CDATA[Pengembangan Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang Menggunakan Konsep Sharing Economy ]]>
<![CDATA[Hanif Robani Herdiat, Kingkin]]>;
<![CDATA[Frida Sebayang, Asnita]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.596
<![CDATA[Sejak tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Karawang sudah meluncurkan program minapolitan, salah satunya dengan sudah disusunnya Master plan pengembangan kawasan perikanan terpadu (minapolitan), kemudian dalam keputusan Bupati Karawang No 523/Kep.399 - Hukum/2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Industrialisasi Perikanan Budidaya Tahun 2014. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir ini adalah masih dianggap sebagai sebuah proyek, kurangnya informasi benih, pakan, pemasaran dan kurangnya pengetahuan SDM. Saat ini konsep Sharing Economy sebagai model ekonomi yang sudah banyak diterapkan, dimana orang atau sekelompok orang mampu menghasilkan uang dari sumber daya miliknya yang diutulisasi sehingga memberi jasa bagi orang atau sekelompok orang lain, melalui pelantara online. Hasil analisis penelitian pada penentuan pusat kawasan Kecamatan Cilamaya Wetan belum layak untuk ditetapkan sebagai kawasan minapolis karena belum menjalankan fungsinya dengan sesuai yaitu sebagai kawasan minapolis. Adanya gap antara kenyataan dan harapan pada sarana penunjang minapolitan dan sarana ICT, hasil analisis potensi Sharing Economy menunjukkan masyarakat dinilai belum siap untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan berbasis ICT karena masyarakat belum mahir untuk mengaplikasikannya, sedangkan pada ketersediaan fasilitas ICT masih belum merata dan perlu untuk ditingkatkan. Pengembangan kawasan minapolitan di wilayah pesisir karawang menggunakan konsep Sharing Economy memiliki 3 (tiga) strategi utama yang dapat dilakukan yaitu harus mengembangkan pengolahan dan produksi budidaya ikan bandeng, peningkatan penguatan kelembagaan (UPP) untuk menjalin kerjasama antar kelompok dan pemerintah di bidang teknologi, dukungan pembangunan sarana dan prasarana minapolitan serta fasilitas ICT (penguasaan ICT) oleh SKPD di Kabupaten/Kota.]]>
<![CDATA[Strategi Peningkatan Pelayanan Air Bersih Kota Cimahi Secara Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Mustikawati, Ika]]>
<![CDATA[ Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol. 17 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPT Publikasi Publikasi Ilmiah UNISBA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29313/jpwk.v17i1.597
<![CDATA[Air merupakan faktor penting dalam membentuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan penyediaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang menjadi isu strategis. Sementara itu, kebutuhan air bersih terus meningkat berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber air. Studi ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan pelayanan air bersih Kota Cimahi secara berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta metode analisis kuantitatif. Hasil kajian ini strategi yaitu: (1) strategi teknis meliputi: optimalisasi pemanfaatan sumber air, pembangunan intake, pemanfaatan sumber air lainnya, pengendalian pada hulu sungai, dan memperluas cakupan pelayanan; (2) strategi lingkungan meliputi: pengamanan, pemeliharaan dan peningkatan kualitas serta kuantitas air sungai, monitoring dan evaluasi rutin setiap 6 bulan terhadap kualitas dan kuantitas air sungai, penerapan teknologi pengolahan air baku, dan peningkatan jam operasional; (3) strategi sosial meliputi: kebijakan harga, penetapan tarif (harga) air, ketersediaan membayar retribusi dan biaya penyambungan dan peningkatan investasi bagi pihak swasta, serta (4) strategi kelembagaan meliputi peningkatan kinerja, membentuk lembaga pengelola air bersih, merumuskan hubungan kelembagaan yang kondusif, peningkatan kerjasama lintas daerah, dan pelibatan kerjasama dengan pihak swasta.]]>
