cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rohmad Adi yulianto
Contact Email
yulianto.fh@uia.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
veritasjournal@uia.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
Veritas: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah
Published by Universitas Islam As-Syafiiyah
ISSN : 24072494     EISSN : 2655979X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
VERITAS Journal of Law Studies (ISSN: 2407-2494) (E-ISSN: 2655-979X)is a national journal that is published by the Postgraduate of Law Study Program, Faculty of Law, As-Syafiiyah Islamic University, Indonesia. Published twice a year (March and September). Each issue number (issue) amounts to a minimum of seven (7) the title. The journal endeavors to provide forums for academicians and reseachers who are interested in the discussion of current and future issues on Law and Legal studies (see Focus and Scope). The journal is dedicated to the scholarly study of all aspects of national and international law. The journal is committed to the publication of original research on law as science and practice.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2023): VERITAS" : 10 Documents clear
Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan Teguh Partono; Rohmad Adi Yulianto
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2131

Abstract

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Penelitian ini akan menjelaskan: (1) Implementasi Peran BWI dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf dan, (2) Pertanggungjawaban BWI dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dengan menggunakan pendekatan teori kelembagaan, regulasi dan kemanfaatan. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dari bahan kepustakaan menggunakan data sekunder berupa antara lain peraturan perundang-undangan tentang wakaf, putusan pengadilan, jurnal, peneliatan ilmiah tentang wakaf, buku-buku, surat kabar media online dan internet. kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut; BAB III menjelaskan implementasi tentang tugas dan wewenang BWI. melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; BAB IV, Pertanggungjawaban BWI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada menteri agama. BAB V. Kesimpulan: (1) tugas dan wewenang BWI adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, (2) BWI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden dilakukan melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada menteri agama. Untuk efektivitas BWI sebagai lembaga independen dalam menjalankan tugasnya memajukan perwakafan nasional, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: (1) Perlu dilakukan perubahan status kelembagaan BWI yang independen secara mandiri tanpa campur tangan dan/atau pengaruh kementerian agama, (2). Untuk menghindari tumpang tindih antara tugas dan kewenangan, BWI hanya bertugas sebagai badan pengawas saja tidak merangkap sebagai badan pelaksana.
Analisis Yuridis Pemberlakuan Heads Of Agreement Pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT. Chevron Pacific Indonesia Dalam Perspektif Kepentingan Nasional Alam Mulyawan
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2434

Abstract

Pemberlakuan Heads of Agreement For Drilling and Abandonment and Site Restoration Activities in Rokan Contract Area (HoA) atau Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan merupakan langkah inisiatif Pemerintah dalam mengawal alih kelola Wilayah Kerja Rokan dari PT. Chevron Pacific Indonesia ke PT. Pertamina Hulu Rokan terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HoA diperlukan sebagai bentuk implementasi peran Pemerintah dalam menjaga kesinambungan pemanfaatan sumber daya alam Migas bagi sebesar-besar kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dan merupakan bentuk pengikatan terhadap PT. Chevron Pacific Indonesia selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang lama di Wilayah Kerja Rokan agar serangkaian kegiatan pasca operasi pertambangan terlaksana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 15 Tahun 2018), sehingga jelaslah pembuatan HoA ini bersifat valid untuk sebesar-besar kepentingan nasional. Kesimpulannya adalah terhadap kewajiban pasca operasi pertambangan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang akan berakhir masa kontrak kerja samanya namun kewajiban tersebut tidak diatur dalam kontrak, maka seharusnya dilakukan amandemen kontrak kerja sama pada saat atau setelah Permen ESDM No. 15 Tahun 2018 diterbitkan, sehingga dana yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan pasca operasi lebih cepat dicadangkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan kegiatan pasca operasi pertambangan pun akan lebih cepat terselesaikan dengan mempertimbangkan estimasi waktu kegiatan pasca operasi sebagaimana direncanakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan telah disetujui oleh Pemerintah.
Status Hukum Narapidana Pasca Putusan Hakim Mengisi Jabatan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ansor Lubis
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2515

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diakui oleh konstitusi sebagai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PUU-VII/2009 ini memberikan legalitas status hukum terhadap mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan legislatif di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan syarat dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yurisi normatif. Penelitian normatif mengaharuskan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kesimpulannya ditemukan bahwa status mantan terpidana yang akan mengikuti pemilihan legislatif mandapat kepastian semanjak keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi seiring dengan Undang-Undangn Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum Kata Kunci: Status Hukum, Mantan Terpidana, Putusan Hakim
Implementation Of E-Open Application As A Strategic Innovation Of Public Services In The Pandemic Covid 19 Era In Bekasi Susi Dian Rahayu; Ainur Rofieq; Nurul Aini; Arifudin Arifudin
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2554

Abstract

The COVID-19 pandemic that has hit almost the entire world, including Indonesia, has affected all aspects of life, one of which is in public services. The government has issued a policy for the entire community so that every activity is carried out online or online to prevent the spread of COVID-19 cases. By keeping up with the times and advancing technology, all parties, especially the government, must innovate to encourage more effective and efficient public services. This prompted the Bekasi City Disdukcapil to create an application-based innovation called e-OPEN. This study discusses how to implement the implementation of e-Open in population services in Bekasi City. The method used in this research is descriptive qualitative method, data collection is done by observation and literature study. Based on the results of the research conducted, the e-Open application belonging to the Bekasi City Disdukcapil is considered to be quite effective and easily accepted by the public. Because with this application, people who are busy can manage their population data easily and can be accessed anytime and anywhere. Through the Halo Pamor menu, people who have limitations in using the application also feel helped by the presence of the prestige task force.
Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Perpres Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.(Studi Kasus Putusan Pttun Surabaya Nomor Muhammad Fahruddin
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2558

Abstract

The government has made many efforts to improve the quality of human resources, one of which is by procuring government goods and services by government agencies. The State of Indonesia is a legal country that is developing (developing country), which is currently actively carrying out development in all fields. Development is an effort to create prosperity and welfare of the people. Procurement that uses providers of goods and services, both as business entities and individuals, is basically carried out through the selection of providers of goods and services. Procurement of government goods and services by direct procurement is carried out by procurement officials by buying goods or paying for services directly to providers of goods and services, without going through a tender or selection process. In essence, direct procurement is normal, where between providers who have procurement goods and services that require goods and services there is an agreement to conduct a tender for goods and services at a certain price.
Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principles) Dalam Pembiayaan Syariah Untuk Mengurangi Resiko Kredit Macet (Non-Performing Loan) Ade Salamah
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2598

Abstract

The community's need for financial institutions, especially bank financial institutions, both for personal and business purposes, is increasing from year to year. Banks as one of the financial institutions are competing to maximize their lending to the public and to companies with the promised conveniences. This is in accordance with one of the main functions of banking, namely as an institution that collects funds from the public in the form of savings and distributes them back to the community in the form of credit or financing. The purpose of applying the precautionary principle is so that banks are always in good health, in a state of liquid and solvent. In addition, the precautionary principle also anticipates the occurrence of bad loans and for the sake of maintaining public trust in banking institutions. If this principle is ignored by banking institutions, it will have a negative impact, namely in the form of losses and risks for the bank itself..
Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Hukum Adat Batak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Irene Gracia Simanjuntak; Silvia Angela; Moody Rizky Syailendra
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2806

Abstract

Humans were created by God Almighty as social beings who cannot live alone and need other people to live their lives. Humans will marry if the individual is able to adjust himself to a partner. The purpose of this writing is about how marriages are based on Batak customary law based on Indonesian regulations. In this scientific article the type of research used is normative research. Normative research in this scientific article uses the concepts contained in the law. The Toba Batak Customary Law System is often the concern of the Indonesian people regarding customary law that is binding on their society. In Batak marriages, it is not permissible if the bride and groom are of the same clan, this is something that is still percussion for the Toba Batak people because it is very common which can bring disaster. But along with the development of the globalization era, it is possible that there are some Batak Toba people who marry in the same clan.
Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia Samantha Maria Yohen; Laurensia Clarissa Siva; Moody Rizqy Syailendra
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2832

Abstract

Marriage is a dimension of life that has religious value and is very important. Marriage is basically considered a sacred and holy thing, so that in each of these religions it relates the rules of marriage to their respective religions. The rules regarding marriage are contained in Law Number 1 of 1974. Based on Article 1 of Law Number 1 of 1974, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household). based on the belief in the One and Only God. To support this writing, the authors use normative research, the type of data is primary and secondary legal materials. Using qualitative data analysis techniques. There are six religions in Indonesia, each of which has its own views on interfaith marriage, and it can be concluded that each of these six religions basically does not allow interfaith marriages
Kajian Legal Drafting Urgensi Perubahan Peraturan Presiden Tentang Jaminan Kesehatan Slamet Riyanto; Siti Nur Intihani
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2969

Abstract

Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System (UU SJSN) and Law Number 24 of 2011 concerning BPJS (UU BPJS) order further regulation of the technical aspects of administering the national health insurance program in a Presidential Regulation.In 2018 it was deemed necessary to refine the Presidential Regulation regarding Health Insurance and finally it was replaced by Presidential Regulation concerning Health Insurance Number 82 of 2018 concerning Health Insurance.In addition to the problems above, based on the legal drafting study, it was found that several contents of Presidential Regulation Number 82 of 2018 were disharmony with the Social Security Law and the BPJS Law, there were inconsistent formulation of norms in arrangements between articles, there were repeated arrangements(redundant) so that it is less useful, as well as the existence of ambiguous or multiple interpretations of editorial norms.The problems above are common reasons for the need to make changes to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance. Specifically, the changes are intended to continue to encourage sustainability and improve the quality of the JKN program.For changes related to the standard inpatient class (KRIS), for example, the review was carried out as mandated by RI Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Social Security.DJSN together with related stakeholders has carried out a series of processes for reviewing and preparing policies including learning from various countries, defining standard inpatient class criteria, identifying the impact of financing and so on.Meanwhile, in order to make KRIS a success, health stakeholders continue to improve cross-sector outreach and coordination.As stated in the mandate of RI Presidential Regulation Number 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation Number 82 of 2018 concerning Health Insurance, the implementation of KRIS is one of the policies in the design of JKN program benefits based on Basic Health Needs (KDK).
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam) Syarif Fadillah
VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/veritas.v9i1.2975

Abstract

Indonesia is the fifth most corrupted country in Southeast Asia, this can be seen in the International Transparency (IT) record, which shows its GPA number at 38 in 2021, up one number from 37 previously. Although it is still below Vietnam, but the status as the fifth most corrupted country, quite painful. The punishment applied to perpetrators of Corruption Crimes is still imprisonment and a fine, not the capital punishment. Law No. 20 of 2001, Amendments to Law no. 31 of 1999, concerning the Eradication of Corruption Crimes, in Article 2 Paragraph (2), indeed limits the imposition of the death penalty only on Corruption Crimes in certain circumstances, for example Corruption Crimes during and/or during National Natural Disasters. Imprisonment and fines that have been carried out against perpetrators of Corruption Crimes, do not deter perpetrators and do not make the public afraid of committing Corruption Crimes, Again, Arrest hand operation (OTT) by the Corruption Eradication Commission, or the Attorney General's Office, we often see and hear of perpetrators of criminal acts of corruption, then should the death penalty be applied to perpetrators of criminal acts of corruption, and what is the Islamic perspective on corruption. In the view of Islamic criminals, corruption crimes include Jarimah Khirobah which in Surah Al-Maidah verse 33, the punishment is death or crucifixion.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2023): VERITAS Vol 9 No 1 (2023): VERITAS Vol 8 No 2 (2022): VERITAS Vol 8 No 1 (2022): VERITAS Vol 7 No 2 (2021): VERITAS Vol 7 No 1 (2021): VERITAS Vol 6 No 2 (2020): VERITAS Vol 6 No 1 (2020): VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS Vol 5 No 1 (2019): VERITAS Vol 4 No 2 (2018): VERITAS Vol 4 No 1 (2018): VERITAS Vol 3 No 2 (2017): VERITAS Vol 3 No 1 (2017): VERITAS Vol 2 No 2 (2016): VERITAS Vol 2 No 1 (2016): VERITAS More Issue