Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Media Iuris

MI
Website

Published by Universitas Airlangga

ISSN : - EISSN : 26215225 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Media Iuris E-ISSN (2621-5225) is an open-access-peer-reviewed legal journal affiliated with the Faculty of Law of Airlangga University, which was published for the first time in 2018 in the online version. The purpose of this journal is as a forum for legal scholars, lawyers and practitioners to contribute their ideas to be widely disseminated for the development of legal science in Indonesia. This journal is published three times a year in February, June and October. Scope of articles ranging from legal issues in the fields of business law, constitutional law, administrative law, criminal law, international law, comparative law, and other legal fields.

Arjuna Subject : -

Articles 221 Documents

1 2 3 4 5

PEMBUKTIAN PENGANJUR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK Irene Ulfa
Media Iuris Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

The doctrine of inclusion as a basis for expanding the crime can be criminalized by a person who is involved in the realization of a crime. Participation is regulated in Article 55, Article 56 of the Criminal Code and Article 57 of the Criminal Code which means that there are two or more persons who commit a crime. The inclusion of (deelneming) in positive law is that there are two or more persons who commit a crime or in the words of two or more persons participating in a criminal act may be mentioned that a person participates in relation to another person (provided for in Article 55 and 56 of the Criminal Code). In Article 55 paragraph 1 to 2 of the Criminal Code, the Concept of the Occupation can be categorized as those who give or promise something by misusing power or dignity, by violence, threat or misdirection, or by providing opportunities, means or information, deliberately encouraging others to do deeds. The participation of advocates on the crime of child killing can be subject to accountability that has been regulated as Article 343 of the Criminal Code. Article 55 and Article 56 of the Criminal Code there are four forms of participation: a). order to do; b). participate; c). advocates / moves others to do; d). help do or help to do.

Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh Virdis Firmanillah Putra Yuniar
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Provinsi Aceh merupakan suatu provinsi yang mendapatkan legalitas dari pemerintah pusat untuk menerapkan syariat Islam. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diterbitkan dalam rangka memperkuat dan mempertegas penerapan syari’at Islam di Aceh . Pada tanggal 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mensahkan satu produk hukum setingkat qanun, yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat ini sudah diberlakukan lebih dari satu tahun. Persoalannya adalah tentang bagaimana kedudukan qanun ini didalam sistem hukum nasional, bagaimana keterkaitan antar lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga yang mendukung dalam pelaksanaan syari’at di Aceh serta apa saja kendala yang dihadapi oleh masing-masing lembaga tersebut. Tidak jarang karakteristik khusus Qanun ini memunculkan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menyimpang dari ketentuan, misalnya penggunaan istilah asas personalitas, dasar hukum dan materi muatan. Dalam kenyataannya bahwa sering terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh anak sebagai korban yang dapat terjadi dalam lingkungan kecil yaitu keluarga dan dapat pula terjadi dalam lingkungan masyarakat. Dalam perkara tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki sedikit perbedaan dalam prakteknya karena beberapa perkara dapat diterapkan peraturan yang berbeda yaitu dengan menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014. Pertanyaannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan tersebut.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-XV/2017 Terkait Pembatalan Sanksi Pidana Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum Harry Rachmat
Media Iuris Vol. 2 No. 1 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Jaksa Penuntut Umum diakarenakan tidak melakukan kewajiban mengeluarkan anak dari tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran administratif bukan merupakan suatu perbuatan pidana. Ancaman pidana terhadap perbuatan pelanggaran yang bersifatadministratif merupakan tanggungjawab bersama dengan lembagapemasyarakatn dalam hal penahanan seorang anak yang berhadapandengan hukum sangatlah tidak tepat dan error in iuris karena sanksi administratifmerupakan konsekuensi logis pertama yang harus didahulukan dari sanksipidana. Berdasarkan pengalaman penulis sebagai Jaksa Penuntut Umum, adanya sanksi pidana terhadap jaksa dalam penanganan perkara anak berdampak buruk bagi kalangan jaksa. Banyak jaksa yang menghindar bahkan ketakutan dalam menangani perkara anak. Kebanyakan jaksa menolak jika ditunjuk untuk menangani perkara anak. Dengan status jaksa sebagai PNS sebagaimana diamanatkan dalam UU Kejaksaan, membuat profesi jaksa harus tunduk pula kepada UU ASN. Oleh karena itu secara tidak langsung, Jaksa wajib menerapkan AUPB dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam rangka mewujudkan jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka dikeluarkanlah kode etik prilaku jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per –014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Kode Prilaku Jaksa, Jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran dijatuhi tindakan administratif dengan tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar.

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK Astrid Ayu Pravitria
Media Iuris Vol. 1 No. 3 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Tesis ini berjudul “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Melakukan Pemerkosaan Terhadap Anak”, yang dalam penulisannya digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apa karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pemerkosaan terhadap “Anak”?, (2) Apakah Ratio Decidendi Putusan Hakim dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pemerkosaan terhadap anak, apakah sudah memperhatikan aspek perlindungan anak? (ditinjau dalam perspektif perlindungan anak) terkait dengan Putusan Perkara Nomor 206/Pid.Anak/2011/PN.Sby mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh Achmad Suryo Raharjo Bin Abdullah (16 Tahun) terhadap Tyas Wahyuningsih (15 Tahun) dan Putusan Perkara Nomor 113/Pid.Anak/2012/PN.Sby mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh Bayu Waskito Aji Bin Aji (17 Tahun) terhadap Sri Wahyuni (15 Tahun 6 Bulan). Dari pendekatan tersebut dihasilkan bahwa, rumusan masalah yang pertama membahas mengenai karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan pemerkosaan terhadap anak. Dari pembahasan tersebut tersebut maka akan jelas terlihat mengenai karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan yang korbannya anak.

POLITIK HUKUM PENGENDALIAN TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA Anis Tiana Pottag
Media Iuris Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

The inception of the regulation No. 6 year concerning immigration 2011 and No. 13 year 2003 and regarding the employment has had a huge impact in the political direction of the law controlling foreign workers who works in Indonesia. The controlling system of foreign workers who work in Indonesia aims to protect the rights of Indonesian citizens from losing their jobs because of the high number of foreign workers who come to work in Indonesia. As the implementation of an Article 27 paragraph 2 of the national constitution in 1945 specifies where every citizen of Indonesia has the right to work and a decent subsistence for humanity. As the state which constituted by the law, Indonesia has a responsibility to protect the rights of its citizens in accordance with Article number 28, paragraph 4 where the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights is the responsibility of the state, especially in this case is the responsibility of the government. The utilization of foreign labor in Indonesia should be limited in number and areas that can be occupied by the foreign labor. The Labor law and regulation limit the positions that can be occupied by the foreign labor. The positions which are prohibited (closed list) should be considered by the employer before filing the utilization of foreign labor. Apart from having to comply with the provisions regarding the positions, the employer should also pay attention to the standards of an applicable competency.

Prospek Penerapan Online Dispute Resolution dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia Muhammad Azwar
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Penyelesaian sengketa secara online belum diatur secara eksplisit di Indonesia sehingga perkembangan yang pesat dari informasi, teknologi, dan bisnis tidak dapat seimbang dengan aturan hukum positif. Peneliti dalam hal ini membahas prospek penerapan online dispute resolution sebagai model penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan futuristik. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa penyelesaian sengketa secara online merupakan salah satu wujud pembaharuan secara modern dari penyelesaian sengketa alternatif yang merupakan penyelesaian yang dikembangkan dengan teknologi dan internet melalui dunia maya dengan memudahkan dan menguntungkan para pelaku bisnis dalam upaya penyelesaian sengketa yang timbul sehingga hukum positif dapat mengimbangi laju perdagangan global, teknologi, dan informasi yang begitu cepat.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN TERHADAP MALPRAKTEK PADA PENGOBATAN TRADISIONAL Syifa Alam
Media Iuris Vol. 1 No. 3 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

AbstractHealthy treatment with medical method or traditional method are a form of health services by health workers. Amid the development of health technology in the medical field, there are still many people who choose traditional treatment as a solution to healing their diseases. Based on article 11 paragraph (1) Law number 36 year 2014 concerning Health Worker stated that Traditional Healer is categorized as a Health Worker. Since there are so many people that interest with traditional treatment, the government provides regulations and provides practice health services permits related to operate traditional treatment as a form of legal protection for users of health services. In order to provide traditional treatment practice permit it is required to obtain the recommendation from association of traditional treatment. When Traditional Healer conducts health service, he needs to comply with the procedurs in professional standard, health services standard and procedurs standard that have been determinded by the association of traditional treatment. In practice of traditional treatment there is civil relation between traditional healer and patient. Traditional healers in performing health services for patients can make mistakes or defaults that cause a decreased health for the patients. This condition will harm the patients, therefore there should be a form of legal protection for patients so that patients can claim their rights in order to create a legal certainty in health services, especially traditional treatment. The regulation of legal protection in civil form is not regulated in details in Law number 36 year 2009 concerning Health, so that it is required to further study the form of legal protection for the patients refer to Burgerlijk Wetboek, Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection along with an analyze of a case regarding a traditional treatment patient who is harmed upon health service provided by traditional healer. Keywords: Traditional Treatment, Patients, Legal Protection AbstrakPengobatan dengan cara medis maupun dengan cara tradisional merupakan bentuk dari pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Ditengah perkembangan teknologi kesehatan dalam bidang medis, masih banyak masyarakat yang memilih pengobatan tradisional sebagai alternatif penyembuhan penyakit. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pengobat Tradisional dikategorikan sebagai Tenaga Kesehatan. Dikarenakan banyaknya masyarakat peminat pengobatan tradisional, pemerintah memberikan peraturan maupun izin praktik terkait pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan taradisional sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan. Dalam Pemberian izin praktik pengobatan tradisional diperlukan rekomendasi dari asosiasi pengobatan tradisional. Pengobat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam standar profesi, standar pelayanan kesehatan dan standar prosedur yang sudah ditentukan. Dalam praktik pengobatan tradisional terdapat hubungan keperdataan antara pengobat tradisional dengan Pasien. Pengobat tradisional dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien bisa saja melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kemunduran kesehatan pada pasien. Hal tersebut merugikan pasien, oleh sebab itu harus adanya bentuk perlindungan hukum bagi pasien sehingga pasien dapat menuntut haknya agar terciptanya kepastian hukum atas pelayanan kesehatan khususnya pengobatan tradisional. Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum secara perdata tidak secara detail diatur dalam Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perlu dilakukan pengkajian atas bentuk upaya hukum tersebut berdasarkan Burgerlijk Wetboek, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen beserta dengan analisis atas suatu kasus pasien pengobat tradisional yang dirugikan atas pelayanan pengobat tradisional.Kata Kunci : Pengobatan Tradisional, Pasien, Perlindungan hukum

TRANSFER OF UNDERTAKINGS PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING Muhammad Johar Fathoni
Media Iuris Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Transfer of Undertaking Protection of Employment Based on Constitutional Court Decision Number 27/PUU-IX/2011, there are two models that must be fulfilled in outsourcing agreement, that is First, by requiring for agreement between worker and company conducting work outsourcing does not take the form of a certain time labor agreement (PKWT), but is in the form of an indefinite time agreement (PKWTT). The consequences of termination of contract for the Employment Service Provider who laid off his employees for the law, the employer shall be entitled to grant the right to his employees in accordance with the Manpower Act, Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000 on the Settlement of Termination of Employment and Stipulation of Severance, Money of Work and Indemnification. Then the government also stipulates the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia no. Kep. 76/Men/2001 on Amendment to several articles of Minister of Manpower Decree no. Kep. 150 / Men / 2000 on the Settlement of Termination of Employment and Stipulation of Severance, Money of Work and Indemnification at the Company.

Pengelolaan Wilayah Laut Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Wilda Prihatiningtyas
Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Berdasarkan Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang". Konsekuensi logis dari bentuk negara yang bercirikan kepulauan tersebut yaitu luasnya wilayah lautan. Hal tersebut didukung dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa 70% dari wilayah Indonesia adalah berupa laut. Dengan melihat pada fakta tersebut, maka pengelolaan wilayah laut menjadi isu strategis yang penting untuk dibahas karena pengelolaan wilayah laut (khususnya wilayah pesisir) yang baik mempunyai potensi yang signifikan dalam kerangka pengelolaan sumberdaya nasional. Oleh karenanya, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran pemerintah daerah mempunyai posisi penting dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun isu hukum penelitian ini yakni mengenai prinsip-prinsip good environmental governance dalam pengelolaan wilayah laut dalam rangka mewujudkan sustainable development di bidang kelautan.

Implikasi Putusan Mk Nomor 68/Puu-XV/2017 Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Lutfia Nazla
Media Iuris Vol. 2 No. 1 (2019): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum untuk lebih melindungi dan mengayomi anak diberlakukan pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan kebijakan diversif sebagai bentuk keadilan restoratif. Aturan ini selaras dengan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Konvensi tahun 1989 ini telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, seterusnya lahir peraturan perundangan lain yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child). Aturan itu antara lain dengan pendekatan diversif sebagai bentuk keadilan restoratif. Di sisi lain ada ancaman terhadap penegak hukum berupa sanksi pidana apabila tidak melakukan diversi terhadap perkara yang wajib diversi sebagaimana diatur Pasal 99, pasal 100 dan Pasal 101 UU SPPA. Namun pasal tersebut telah dibatalkan MK pada Maret 2013 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 sebagai bentuk perlindungan terhadap penegak hukum yang bekerja melaksanakan tugasnya. Ini bukan berarti tidak melaksanakan prinsip diversi karena penjatuhan hukuman adalah termasuk dalam bagian pembinaan anak itu sendiri. Jurnal ini menguji Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XV/2017 terhadap penuntut umum

Page 2 of 23 | Total Record : 221

1 2 3 4 5

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): MEDIA IURIS Vol. 8 No. 2 (2025): MEDIA IURIS Vol. 8 No. 1 (2025): MEDIA IURIS Vol. 7 No. 3 (2024): MEDIA IURIS Vol. 7 No. 2 (2024): MEDIA IURIS Vol. 7 No. 1 (2024): MEDIA IURIS Vol. 6 No. 3 (2023): MEDIA IURIS Vol. 6 No. 2 (2023): MEDIA IURIS Vol. 6 No. 1 (2023): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 3 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 2 (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 1SpecialIssue (2022): MEDIA IURIS Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 3 (2021): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 2 (2021): MEDIA IURIS Vol. 4 No. 1 (2021): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 3 (2020): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 2 (2020): MEDIA IURIS Vol. 3 No. 1 (2020): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 3 (2019): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 2 (2019): MEDIA IURIS Vol. 2 No. 1 (2019): MEDIA IURIS Vol. 1 No. 3 (2018): MEDIA IURIS Vol. 1 No. 2 (2018): MEDIA IURIS More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Erni Agustin

Contact Email
media_iuris@fh.unair.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
media_iuris@fh.unair.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Erni Agustin

Contact Email media_iuris@fh.unair.ac.id

Phone -

Journal Mail Official media_iuris@fh.unair.ac.id

Editorial Address -

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Erni Agustin

Contact Email
media_iuris@fh.unair.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
media_iuris@fh.unair.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA