Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Notaire

NTR
Website

Published by Universitas Airlangga

ISSN : - EISSN : 26559404 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE" : 8 Documents clear

Kedudukan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di atas Tanah Objek Perjanjian Bagi Bangun Feroza Dystarindra Isbullah
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Perjanjian untuk membangun adalah bentuk perjanjian yang dibuat berdasarkan perjanjian yang diinginkan oleh para pihak, sebagai perjanjian anonim yang muncul dari prinsip kebebasan kontrak. Perjanjian ini oleh para pihak membuatnya dianggap sebagai alternatif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan yang diinginkan. Sistem perjanjian untuk membangun pemilik tanah memberikan izin kepada pengembang untuk membangun rumah di tanah mereka, dengan periode waktu tertentu. Dalam akta perjanjian untuk konstruksi yang biasa, diikuti perjanjian tambahan (accesoir), yaitu akta kekuasaan untuk menjual, yang berarti bahwa pengembang memiliki hak untuk melakukan pemasaran atau penjualan rumahnya sendiri sebagai pembayaran setelah semua kewajiban telah dipenuhi . Ini menjadi masalah ketika kewajiban belum diselesaikan tetapi kekuatan untuk menjual digunakan dengan itikad buruk untuk mengalihkan hak kepada pihak ketiga. Pengembang mentransfer hak kepada pihak ketiga dengan membuat perjanjian jual beli. Masalah lain dalam proses memenuhi kewajiban pengembang dinyatakan bangkrut karena satu alasan, sehingga konsumen berdasarkan PPJB harus menjadi calon pemilik rumah dan kemudian hanya akan menggunakan status peminjam.

Kedudukan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Corporate Guarantee Ida Bagus Abhimantara
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Dalam tulisan ini penulis menyajikan suatu perspektif hukum dalam lembaga jaminan perorangan atau disebut sebagai borgtocht. Commanditaire vennootschap (CV) yang berposisi sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum mengambil posisi sebagai corporate guarantee dalam perjanjian accesoir dari perjanjian pokoknya, maka perlu dikaji keabsahan dan kewenangan badan usaha tersebut untuk melakukan tindakan hukum sebagai penanggung utang Debitor. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini mengenai kedudukan CV selaku corporate guarantee dalam perjanjian penanggungan dan keabsahan CV menjadi penanggung dalam suatu perjanjian penanggungan. Isu-isu hukum yang dikemukakan dalam tulisan ini menyimpulkan bahwa CV yang merupakan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat berposisi sebagai corporate guarantee atau borgtocht karena dalam ketentuan jaminan perorangan pada Pasal 1820 Burgerlijk Wetboek yang dapat menjadi penanggung adalah subjek hukum baik badan hukum (recht persoon) maupun orang perorangan (naturlijk persoon) dan CV sebagai badan usaha tidak memiliki kewenangan bertindak (bevoegheid) dan perjanjian penanggungan tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena tidak memenuhi unsur subyektif dalam Pasal 1320 BW.

Peralihan Hak Milik Sukuk Tabungan Melalui Pewarisan adam setiawan; Riansyah Towidjojo; yazid shidqi faisal
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

AbstractOne of the instrument in the shariah capital market is sukuk (sharia bond). Sukuk can be issued by companies or countries. At present there are 7 state sukuk instruments that have been issued by the giverment, two of which are intended for individual investors Indonesian citizens. State sukuk for individual investors are retail sukuk and sukuk savings. Both retail sukuk and sukuk savings are the same as state sharia securities issued to encourage the Indonesian people to invest and assist the country development because the procceds from the sale of these two sukuk will be used state insfrastructure development. However one of dissent is striking which this two sukuk is retail sukuk is tradable (transferable / traded) while the savings sukuk is non tredeble (non- tradable / non-transferable). So, how if thesukuk ownership pass away, is the sukuk ownership can change by legacy?. The nethode used in this is the statute approach and this research in the kegal context used a doctrinal legal research approach, but it dosen not rule out the possibility of legal interpretation method can do especially related to the problems to be research possession transfer the sukuk savings to inheriting can postponement legacy effect which is not justified in islamic law or in the civil law.Keywords: state sukuk, savings sukuk, sukuk ownershipabstrakSalah satu instrumen dalam pasar modal syariah adalah sukuk(obligasi syariah).sukuk dapat dikeluarkan oleh perusahaan maupun negara. Saat ini ada 7 instrumen Sukuk Negara yg telah diterbitkan oleh Pemerintah, dua diantaranya ditujukan untuk investor individu Warga Negara Indonesia. Sukuk Negara untuk investor individu adalah sukuk ritel dan sukuk tabungan. Baik sukuk ritel maupun sukuk tabungan sama sama surat berharga syariah negara yang dikeluarkan untuk mengajak masyarakat Indonesia berinvestasi dan membantu pembangunan negara karena hasil penjualan dari kedua sukuk ini akan digunakan sebagai pembangunan infrastruktur negara.namun salah satu perbedaan yang paling mencolok dari kedua sukuk ini ialah sukuk ritel bersifat tradable (bisa dialihkan/diperdagangkan) sedangkan sukuk tabungan bersifat non-tradble(tidak dapat diperdagangkan/tidak bisa dialihkan).lantas bagaimana jika pemilik sukuk meninggal dunia apakah kepemilikan sukuk ini bisa dialihkan melalui pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach dan Penelitian ini dalam konteks hukum menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat dilakukan metode interpretasi hukum terutama terkait dengan masalah yang akan diteliti.perlihan hak milik sukuk tabungan melalui pewarisan ini bisa mengakibatkan penundaan pewarisan yang mana hal ini tidak dibenarkan dalam hukum islam maupun dalam kitab undang-undang hukum perdata.Kata kunci:sukuk Negara,sukuk Tabungan,kepemilikan sukuk

Perampasan Obyek Fidusia dan Akibat Hukumnya Memet Achirius Sjafar
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pilihan seseorang menggunakan lembaga jaminan fidusia untuk kepentingan bisnisnya mencerminkan bahwa lembaga jaminan fidusia terkait erat dengan kegiatan bisnis, namun ada kalanya debitur atau pihak lain menggunakan obyek fidusia sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, akibatnya jika kejahatan tersebut dapat dibuktikan oleh Hakim, maka dimungkinkan bahwa obyek fidusia tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. Perampasan objek fidusia oleh Negara akan menimbulkan akibat hukum terhadap kreditor dan debitor maupun kepada pemenang lelang atau pembeli pada pelaksanaan lelang elsekusi barang rampasan. Akibat hukum bagi kreditor adalah hilannya atau terhapusnya hak hak kebendaan yang melekat pada dirinya. Bagi debitor akibat hukumnya adalah dia harus menyelesaikan kewajibannya yang timbul dari perjanjian pokok yang telah disepakati bersama dengan kreditor meskipun obyek fidusia tidak dalam penguasaannya. Jika eksekusi terhadap barang rampasan dilaksanakan oleh Kejaksaan, kemudian kreditor menggugat hasil lelang tersebut ke Pengadilan dan pengadilan mengabulkan yang dalam putusannya menyatakan hasil lelang batal demi hukum, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemenang lelang atau pembeli yang beritikat baik, karena apabila hasil lelang dinyatan batal demi hukum, berakhir pula hak milik atas benda yang dibelinya. Akibat hukum yang menimpa pihak-pihak tersebut di atas merupakan akibat dari norma kosong atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perampasan obyek fidusia oleh Negara dan lelang eksekusi barang rampasan atas barang yang sebelumnya menjadi obyek fidusia.

Tanggung Jawab Kurator terhadap Hak Pekerja Anis Nur Nadhiroh
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Berbicara mengenai ketenagakerjaan tentu menyisakan banyak pertanyaan, selain terbayang oleh nasib para pekerjanya, perusahaan dalam dunia usaha banyak sekali yang mengalami kolaps atau mengalami kepailitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi Pekerja atau Buruh dalam pengambilan putusan atas pembagian pada boedel pailit oleh Kurator. Kurator memiliki tanggungjawab besar dalam melakukan pembagian harta hasil pailit. Termasuk harta pailit yang seharusnya dibagikan kepada para pekerja atau buruh sebagai kreditor Preferen. Sebagai kreditor Preferen, yakni kreditor yang diutamakan, sudah seharusnya Pekerja atau buruh dalam memperoleh harta pailit adalah diutamakan. Namun kenyataannya pekerja atau buruh dalam perusahaan yang pailit sering kali tidak memperoleh bagian akan hak-haknya hasil dari boedel pailit. Hal ini menjadi PR tersendiri padahal sudah diatur dalam Pasal 95 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative yuridis. Dimana maksudnya adalah dengan melakukan pengkajian terhadap aturan perundang-undangan sebagaimana asas-asas yang berlaku. Hukum inklusif hadir sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang kerap kali tidak mampu dijawab oleh undang-undang atau hukum positif. Sebagai sarana hukum untuk menyentuh wilayah yang jarang sekali memperoleh perhatian oleh para penegak hukum.

Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat Monika Ardia Ningsi Massora; Victoria Pasari Putri
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Legal Heir Certificate is as a letter issued by an authorized official or government agency or the heirs itself. With the presence of different officials/agencies who have the authority in publishing and making a legal heir certificate, there are various systems of Indonesian hereditary law that give rise to legal pluralism. One of the agencies known as the Head of Sub-district has the authority to issue legal heir certificate for Indonesian citizens in Bumiputera group. It contains all the names of the heirs who are entitled to receive the inheritance as well as the divided portion or part of each inheritance. In this matter, the Village Head (Lurah) and the Sub-district Head (Camat) are state administrative officials whose duty is to carry out government affairs by issuing state administrative decisions. Legal heir certificate as an instrument that can prove whether someone is truly an heir or not is evidence in the field of civil law. Keywords: Bumiputera Group; Sub-district Head Authority; Legal Heir Certificate

Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan terhadap Fraud Karyawan Dimas Setio Wicaksono
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Artikel ini berjudul “Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan Terhadap Fraud Karyawan”. Tipe penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan atas Fraud Karyawan dalam Perspektif Perdata dan Instrumen Pemulihan Kerugian Perusahaan atas Fraud Karyawan dalam Perspektif Tata Kelola Perusahaan. Dengan melatar belakang Umumnya tiap-tiap lembaga memiliki istilah berbeda-beda dalam menyebut sumber daya manusia yang dimilikinya seperti tersebut diatas, namun jika didefinisikan karyawan / pegawai / tenaga kerja merupakan sebutan untuk orang yang bekerja pada suatu lembaga dan mendapatkan upah. Walaupun sangat berperan dalam kegiatan bisnis perusahaan, karyawan juga dapat menjadi sumber kerugian perusahaan, kelalaian maupun ketidak hati-hatian karyawan dalam mengemban tugas sesuai jabatannya dan penggunaan fasilitas perusahaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Hasil dari penelitian Dalam hal instrumen hukum untuk penggantian kerugian perusahaan dengan mengajukan gugatan atas perbuatan melanggar hukum ke pengadilan dengan penjelasan sebagaimana di atas, namun banyak perusahaan cenderung untuk melakukan penyelesaian secara internal, yang notabene dengan memakai perangkat hukum yang kurang memadai (dengan perjanjian pembayaran tanpa perjanjian jaminan atau sebatas surat pernyataan membayar oleh karyawan), daripada melakukan penyelesaian di pengadilan, ataupun menggunakan instrumen hukum lain yang tersedia. Dan Dalam Pasal 1365 BW di mana, siapapun dan apapun itu, ketika menimbulkan suatu kerugian atas pihak lainnya maka kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban, dan dalam Pasal 1365 ini, terdapat instrumen hukum perdata yang bisa dipakai untuk memulihkan kerugian, yaitu melalui gugatan atas perbuatan melanggar hukum, atau pembuatan perjanjian pembayaran kerugian (settlement) yang dilengkapi dengan perjanjian jaminan kebendaan dan jika dilihat dari praktek perusahaan dewasa ini, jika terjadi fraud, maka perusahaan cenderung reluctant untuk membawa masalah ini sampai ke pengadilan.

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan Sonia Carolline Batubara; Geradin Mayella Jivisina Kotan; Rico Andrian Hartono
Notaire Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum atas pemberian status Hak Guna Bangunan kepada Persekutuan Komanditer (CV) berdasarkan Surat Edaran Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan untuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap). Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lain yang memberikan penjelasan mengenai kajian yang akan dibahas. Jika dilihat dari kedudukan Surat Edaran dalam hirarkie perundang-undangan serta memperhatikan norma-norma yang tertuang di dalamnya maka pemberian Hak Guna Bangunan kepada CV bertentangan dengan aturan yang telah ada. Pemberian Hak Guna Bangunan kepada CV menurut Surat Edaran tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan dapat dikategorikan sebagai perjanjian nominee.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 2 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id

Phone
0315023151

Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id

Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email Notaire@fh.unair.ac.id

Phone 0315023151

Journal Mail Official Notaire@fh.unair.ac.id

Editorial Address Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id

Phone
0315023151

Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id

Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA